Bahaya Konten Kekerasan Terhadap Anak
berita
Humaniora

Ilustrasi Foto : muid/Watyutink.- Sumber Foto : nationalgeographic.co.id

 

25 September 2017 00:00
Penulis
Bocah kecil penyandang autisme menggugat, “Kenapa Tuhan tidak menolong anak-anak yang menderita itu”. Meski dia tidak memahami peristiwa, tapi footage di televisi memberikan gambaran nyata kengerian perang di sejumlah negara seperti Irak, Suriah, Yaman, Afganistan, Gaza dan lainnya. Dengan mata lugunya, dia merespon footage yang menyajikan tubuh anak-anak yang kurus dan terluka.

Kasus lainnya, terjadi di Paseban, Jakarta Pusat, anak-anak histeria meneriakkan yel yel, “Bunuh PKI, bunuh PKI...” setelah menonton film propaganda Orde Baru itu. Dalam catatan Yogya Post  tahun 1990, anak-anak menjerit dan demam setelah melihat film G30S/PKI. 

Rasa ingin tahu anak-anak sangat besar. Kekuatan visual memberi efek positif, sekaligus negatif pada kondisi psikologis anak. Mereka mudah meniru ucapan kasar dan merekam ingatan atas kekerasan di kepala. Ketika disodorkan kertas gambar dan pencil warna kepada anak-anak untuk terapi pemulihan traumatik, anak-anak korban konflik Sambas, Sampit dan Ambon, menggambar kepala orang terpenggal, polisi membunuh tentara dan rekaman visual “kengerian” dalam ingat mereka.

Media berbasis visual sering merepresentasi sesuatu dalam sebuah “frame”. Hal itu berdampak pada anak-anak dalam membaca, mendengar dan menonton peristiwa. Saat ramai Pilkada DKI Jakarta misalnya, anak-anak menjadi korban framing media visual yang tidak proporsional. Bahkan beredar video  di youtube yang viral, anak-anak meneriakkan yel, “Bunuh Ahok, Ahok kafir...” dan teriakan seram lainnya.

Publik dihadapkan pada bahaya konten, melalui teks, audio, visual dan audio visual. Mengapa tidak memproduksi tayangan yang ramah terhadap anak-anak? Benarkah negara sudah melindungi anak-anak dari bahaya konten dan tayangan yang berdampak traumatik?

Bagaimana menurut anda? Watyutink? (Fai)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Video Journalist, Chief Editors

Demokrasi kita sudah kebablasan, kurang ada rem. Sekarang siapapun bisa membuat konten, hoax ada di Indonesia dan di luar negeri. Tapi di Indonesia kuantitasnya lebih banyak dan belum bisa dicegah. Padahal yang punya instrumen hukum adalah pemerintah. Polisi punya divisi cyber crime, selain Menkoinfo yang punya kewenangan untuk memblokir konten.

Contoh di negara Cina, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp di blokir. Efek positifnya, berita hoax nggak ada. Pemerintah Cina fokus disitu. Sedangkan pemerintah Indonesia baru memblokir Telegram, karena dianggap sebagai alat komunikasi para teroris, eh masyarakat sudah teriak-teriak.

Peran pemerintah ini sangat krusial dalam menghilangkan hoax. Sekarang ini ada dua isu seksi di masyarakat dan mudah sekali termakan isu, adalah isu agama dan PKI. Anak-anak menonton tayangan yang tidak sehat. Generasi milenial yang dikorbankan. Tapi etika visual di TV misalnya, jauh lebih baik sekarang dibandingkan dulu.

Sudah tak banyak kameramen yang melanggar etika. Tidak ada sajian visual yang berdarah-darah di media lokal. Tapi kan media berbasis audio visual tidak benar-benar independen, semua tergantung pada kepentingan pemilik modal di media masing-masing. Peran media belum signifikan memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat.

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF