Berpindah Jadi Warganegara Malaysia, Salah Siapa?
berita
Humaniora
02 September 2017 00:00
Hubungan Indonesia dan Malaysia terlihat tak harmonis belakangan ini gegara dipicu persaingan SEA Games. Masalah sepele bisa memicu pertikaian bangsa serumpun. Aneh. Padahal Malaysia masih jadi tujuan favorit terbesar pencari kerja Indonesia. Telisik saja dari ribuan TKI di Malaysia, sekian ribu malah masuk secara ilegal. Alias pendatang haram.  Ini salah siapa?

Keterbatasan peluang kerja di tanah air memaksa mereka hijrah mengais rezeki di negara tetangga terdekat. Mengapa Malaysia tujuan utamanya? Karena, tinggal melompati perbatasan  langsung tiba di mancanegara.

Apa hijrah merantau itu akibat ‘daya tolak ekonomi’ di Indonesia? Atau berkat ‘daya tarik’ Malaysia? Boleh jadi. Bantuan Rakyat Malaysia (BRM) bagi warga perbatasan pemegang KTP Malaysia, memang memikat. BRM 600 Ringgit Malaysia atau setara Rp 1,92 juta bagi lansia, besar lho. Juga BRM 800 Ringgit Malaysia atau Rp 3,2 juta bagi warga usia sekolah.  Bandingkan dengan KIP atau KIS dari Jokowi.

Kombinasi daya tolak dan daya tarik bisa saja memancing warga Indonesia di perbatasan bersikap pragmatis. Memiliki KTP Malaysia, bagi mereka, bukan pindah warga negara. Apalagi Malaysia bersikap sangat akomodatif.  Apa iya WNI yang berkewarganegaraan ganda itu tidak nasionalis?

Lalu bagaimana klaim Deputi Mendagri Malaysia, Datuk Wira Abu Seman, bahwa setiap tahun 600 lebih WNI mengajukan kewarganegaraan Malaysia? Sejak 2005 hingga September 2009, ungkap Seman, ada 11.770 WNA memohon status kewarganegaraan Malaysia.  Terbanyak 3.405 adalah WNI.  Diikuti 1.115 Kamboja,  501 China, 494 India, 461 Filipina, 392 Thailand. Sisa 4.547 dari negara lain.

Duh. Repot juga.  Apalagi ketika negara asal dirasakan tak mampu memberi akses seadil-adilnya guna meningkatkan kesejahteraan warga.  Tak sedikit TKI di Malaysia mengaku sekadar memanfaatkan kemudahan akses yang ditawarkan Malaysia. Mereka mengaku cuma Indonesia tanah airnya. Terbukti mereka masih mengirim uang untuk keluarga di Indonesia. Untuk beli tanah, bangun rumah, dan bekal hidup mereka pulang.

Lantas bagaimana nasib warga perbatasan?  Tidak sedikit yang ber-KTP ganda. KTP Indonesia sekaligus KTP Malaysia. Betulkah secara hukum mereka otomatis dianggap telah pindah warganegara? Padahal itu mungkin cuma akal-akalan guna mengenyam hidup layak. Salahkah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kasubag Dokumentasi & Publikasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

WNI yang mempunyai kewarganegaraan ganda tidak sepenuhnya bisa dikatakan tidak nasionalis. Terbukti mereka masih mengirimkan uang untuk keluarga di Indonesia. Dan jika kita lihat dari aspek ekonomi warga di perbatasan, banyak warga yang belum terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka tidak sepenuhnya kita dapat menyalahkan WNI di perbatasan yang lebih memilih mempunyai KTP ganda, karena memang tawaran negara tetangga sangat menarik dan membantu kebututuhan ekonomi mereka.

Dapat dikatakan WNI yang ber-KTP ganda otomatis dianggap pindah kewarganegaraan, karena mereka masih mempunyai KTP Indonesia, dan juga harus diproses status kewarganegaraannya oleh kementerian terkait.

Sebenarnya, sudah dilakukan dan dirumuskan berbagai macam kebijakan strategis, program, dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang melibatkan berbagai pihak (stakeholders) terkait, antara lain kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat. Ada RINDUK (Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara) 2015-2019, Rencana Tata Ruang Kawasan perbatasan, dan masterplan tujuh Pos Lintas batas Negara (PLBN) yang memfokuskan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan.

Jika dibandingkan tujuh tahun lalu sebelum dibentuknya BNPP, wilayah perbatasan sekarang sudah lebih baik, beberapa PLBN dibangun lebih megah dan baik. BNPP mendorong stakeholders yang terkait untuk melakukan pembangunan lebih baik dan lebih luas, termasuk status kewarganegaraan masyarakat  perbatasan, agar perbatasan lintas batas negara menjadi beranda depan negara Indonesia, Dan semua hal di atas diharapkan dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat  perbatasan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Sebenarnya dinamika yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia sudah lama terjadi. Tidak hanya terjadi kemarin sore, atau 4-5 tahun ini. Dan para penduduk Indonesia yang tinggal di tapal batas negeri ini melihat ini semua dengan alasan yang jelas. Mereka melihat gemerlap harapan yang lebih baik daripada tinggal di tanah mereka sendiri.

Saya dan beberapa teman pernah melakukan penelitian di daerah Riau. Masyarakat disana kesulitan mengakses siaran TVRI, gelombangnya timbul-tenggelam.. Berbeda dengan siaran televisi Malaysia yang lebih baik penerimaan gelombangnya. Begitu juga tingkat kehidupan di seberang yang sering menayangkan kelebihan-kelebihan dalam kesejahteraan. Nah, bisa dibayangkan bagaimana pengaruhnya kan? Mereka bisa mengenali kesejahteraan disana yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

Masalah Bantuan Rakyat Malaysia senilai 600-800 ringgit bisa diartikan secara tidak langsung Malaysia meminta bantuan ke Indonesia untuk melawan politik monarki China. Ini merupakan gagasan UMNO. Jadi Malaysia jangan macam-macam sebenarnya dia minta bantuan kita. Indonesia juga jangan terlena!

Sebenarnya Jokowi sudah mempunyai keinginan dengan baik. Namun, perlu dilihat apakah Jokowi mampu merombak apa yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Ini menyangkut tatanan, stuktur, dan sistem yang sudah terbentuk semenjak masa Orba. Naiknya anggaran di Kemensos mencapai 100 persen diharapkan memberikan pengaruh bagi masyarakat di perbatasan.

Di satu sisi, Jokowi bisa menguasai menteri, tetapi di sisi lain apakah Jokowi bisa menguasai dan mengawasi para Dirjen dan jajaran pejabat di bawahnya? Sementara pelaksana pembangunan itu bukan menteri, melainkan para birokrat , ANS, dan PNS. Ini PR bagi Jokowi untuk melakukan perubahan struktural! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Pengelolaan perbatasan Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan Malaysia, terutama di darat. Malaysia adalah satu dari tiga negara yang berbatasan darat dengan Indonesia. Pada semua titik perbatasan darat dengan Malaysia, yang mencapai panjang lebih dari seribu kilometer, Indonesia masih ketinggalan secara sosial-ekonomi. Warga Malaysia di perbatasan memiliki kehidupan sosial-ekonomi lebih baik dibandingkan warga Indonesia.

Bukan hanya secara fisik dan sosial-ekonomi, Malaysia juga lebih terbuka dan lebih lunak (soft) dalam mengelola perbatasan daratnya, baik dengan Indonesia maupun Thailand. Malaysia memberikan keleluasaan bagi warga Indonesia untuk masuk ke wilayah Malaysia, baik untuk aktivitas sosial-budaya maupun ekonomi. Rumah-rumah sakit di Malaysia di kota-kota perbatasan–dengan pelayanan bagus yang dan nyaris gratis menerima bukan hanya warga Malaysia, tetapi juga warga Indonesia di perbatasan.

Di wilayah perbatasan Entikong-Tebedu, warga Indonesia bisa bekerja di industri dan sektor jasa di wilayah Malaysia, pulang-balik, dengan tetap tinggal di Indonesia. Meski dengan batasan besaran tertentu, warga Indonesia di perbatasan juga dapat memperoleh kebutuhan pokok yang di Malaysia disubdisi pemerintah, gula misalnya.

Contoh paling menyolok bisa didapati di negara bagian Sarawak, tepatnya di Serikin. Di desa ini, yang berbatasan dengan Bengkayang, terdapat sebuah pasar akhir pekan dan kawasan wisata yang sekitar 99 persen pedagangnya warga Indonesia. Ini mungkin menjadi soal di Indonesia. Namun justru hal biasa dan diterima dengan baik oleh rakyat Malaysia. Pemerintah Malaysia, juga politisi dari partai oposisi,  tidak pernah menyoal hal ini.

Ikatan kekerabatan ini lebih penting ketimbang garis batas administrasi, namun mengelolanya untuk kesejahteraan bersama adalah hal yang lebih penting. Dalam soal inipun kita tertinggal. Untuk waktu yang lama, perbatasan darat Indonesia dikelola dengan pendekatan keamanan, tertutup dan kaku.  

Perbatasan memang memiliki arti penting bagi pertahanan dan keamanan. Kendati demikian, pemerintah tidak boleh fokus mengamankan garis batas negara dengan mengabaikan kesejahteraan warganya. Hal ini menuntut pendekatan baru yang lebih lunak dalam mengelola perbatasan. Dalam konteks konektivitas ASEAN, soal-soal seperti identitas dan kewargaraan ganda memang perlu diatur dalam konteks tertib administrasi, bukan dalam konteks tuduhan nasionalis atau tidak nasionalis.

Dengan pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 12 Januari 2012 maka pengelolaan perbatasan di Indonesia sesungguhnya telah bergeser dari pendekatan keamanan (security approach) menuju pendekatan kesejahteraan (welfare approach). Pemerintah sekarang memberikan prioritas yang besar bagi pembangunan perbatasan, baik fisik infrastruktur maupun sosial-ekonomi. Kendati demikian, untuk para pengambil kebijakan yang sudah terbiasa dengan pendekatan keamanan, melepaskan sepenuhnya pendekatan lama untuk digantikan dengan pendekatan baru memang bukan sebuah hal sederhana.

Menyusul penyelesain sejumlah pos lintas batas dan jalan perbatasan yang memang sangat ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, setahun terakhir, secara fisik infrastruktur perbatasan darat Indonesia-Malaysia telah sepadan, relatif berimbang. Namun secara sosial-ekonomi Indonesia di perbatasan dengan Malaysia masih ketinggalan. Ini sebuah tantangan yang harus juga mendapatkan penanganan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Persoalan KTP ganda yang kerap melanda sepanjang perbatasan RI-Malaysia, menurut hemat kami tidak semata kesalahan pemerintah pusat.
Bukankah kita tahu pemerintah Indonesia selama ini sangat terbatas kemampuannya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat di sekitar perbatasan.

Ada beberapa faktor, di antaranya kemiskinan ekonomi serta sulitnya sarana/prasarana publik sehingga memicu, lebih tepat: menggoda- warga untuk berpaling ke negara Malaysia yang relatif lebih baik secara fasilitas publik maupun gaji atau pendapatan.

Selain itu, masalah krisis nasionalisme dan patriotisme warga perbatasan juga tak boleh dipandang remeh.  Slogan "right or wrong is my country" atau "hujan emas di negeri orang hujan batu di negeri sendiri masih lebih enak negeri sendiri" telah pupus dan terkalahkan oleh etos kewargaan baru yaitu "semut akan mendatangi tumpukan gula di manapun berada". Krisis nasionalisme bukan barang baru.

Fenomena saling sikut, saling sikat sesama tokoh partai dan elite politik pun berdampak kepada minimnya atensi pimpinan dan kader parpol terhadap berbagai masalah kewargaan (civil society) yang ikut memperlemah konsolidasi Nasional yang berakibat kepada fungsi pendidikan politik rakyat di perbatasan nyaris hilang.

Sehingga godaan konsumtifisme dan negara tidak hadir di perbatasan kian menjadi-jadi. Kilauan kemewahan di negeri jiran nampak lebih menggoda.
Etos perantau adalah mencari kehidupan yang lebih baik dan "lebih bebas" di tanah seberang. Tapi benarkah KTP ganda semata urusan perut? Bisa iya, bisa tidak. Situasinya sangat kompleks dan dialektis.

Kita sering bertanya di Indonesia sebagian rakyat susah makan, padahal tanahnya subur, itu salah siapa? Akibat kemalasan atau masalah struktural?
Salah kelola sumberdaya alam selama ini juga jadi penyebab. Rakyat tidak mendapat porsi layak dari hasil kekayaan hayati dan non-hayati yang digali dan diolah dari bumi Nusantara.

Lantas, bagaimana peran parpol dalam  menunaikan salah satu fungsinya yaitu mencerdaskan wawasan anggotanya (rakyat) dalam hal sikap nasionalisme dan patriotisme? Ini penting, karena parpol dibolehkan membentuk struktur kepengurusan hingga ke tingkat RT/RW. Artinya jaringan parpol seharusnya mampu menjangkau sampai ke pelosok perbatasan RI-Malaysia, hingga ke desa-desa. Apakah dinamika parpol sudah berpindah dari pendidikan kader, semisal Kelompencapir, komunikasi sambung-rasa yang pernah sangat efektif, telah berpindah ke dunia maya dan digital?

Lantas dimana salahnya? Tak ada yang salah, karena  permasalahan perbatasan menimpa hampir semua negara. Bukan hanya disini. Bahkan PBB pun punya badan khusus urusan perbatasan antar negara, bilateral, maupun multilateral. Hanya sialnya, bila problem perbatasan sebuah negara sampai meluas dan ditangani PBB itu artinya pemerintah negara tersebut telah gagal mengatasi "keterbatasan" yang ada di wilayahnya. Kasus pengungsi di Yunani, Siria, Burma, dan beberapa negara Afrika yang sangat disoroti dunia telah menjatuhkan martabat pemerintahannya.

Kita punya BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang seharusnya lebih diperkuat dan diefektifkan fungsinya. Pemerintahan Jokowi nampaknya telah memilih kebijakan revitalisasi infra-struktur sebagai strategi dasar untuk menjawab tantangan perbatasan. Kita dukung dan lihat saja hasilnya dalam waktu yang tidak lama lagi ... Sebab, bila menunggu parpol dan BNPP berbuat banyak dalam hal ini sama saja dengan "menggantang asap". (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Fenomena perpindahan warganegara Indonesia menjadi warganegara Malaysia merupakan buah dari kebijakan ekonomi yang timpang, khususnya di daerah perbatasan. Jika dikaitkan dengan perkembangan konsep keamanan sekarang ini--yang menitikberatkan pada keamanan, ancaman terhadap integritas wilayah disebabkan oleh langkanya lapangan kerja, migrasi, degradasi lingkungan, dan masa depan generasi yang akan datang.

Berbeda dengan konsep keamanan konvensional, pendekatan keamanan yang berfokus pada pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah pra Jokowi terbukti telah menimbulkan kekecewaan di berbagai daerah. Terutama pada lapangan kerja dan masa depan generasi muda di daerah perbatasan.

Faktor inilah yang menyebabkan Malaysia menjadi tujuan favorit pencari kerja. Malaysia sudah menjadi wilayah harapan bagi generasi muda Indonesia untuk mengubah nasibnya. Oleh sebab itu, selama masih terjadi ketimpangan antardaerah dan disparitas kaya miskin begitu tinggi, jangan salahkan masyarakat perbatasan bersikap pragmatis. Ini menyangkut survival fittest masyarakat perbatasan. Masalah hidup mati dan harapan masa depan anak cucu mereka. Bandingkan dengan Malaysia, kualitas hidup dan harapan masa depan masyarakatnya jauh lebih baik.

Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara yang lemah; lemah ketahanan masyarakatnya, lemah kerukunan dan persatuannya, sehingga tidak bisa mengatasi kesenjangan dan ketidakadilan. Semuanya berpulang kepada pimpinan negara, apakah menjadi negara yang terhormat, berwibawa, dan disegani atau menjadi kacung suruhan, tergantung hidup dan nasibnya pada negara lain. Secara psikologis masyarakat perbatasan masih kuat rasa nasionalismenya. Banyaknya masyarakat perbatasan pindah warganegara hanya semata-mata oleh faktor dorongan ekonomi.

Kebijakan ekonomi Jokowi dengan Nawacitanya yang menekankan pembangunan di daerah pinggiran dan perbatasan merupakan obat mujarab. Pembangunan infrastruktur penunjang dan gedung Lintas Batas Negara yang megah dibandingkan dengan Malaysia menambah kebanggaan dan rasa cinta masyarakat perbatasan terhadap Indonesia. Bagi pimpinan daerah perbatasan, terus kobarkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Jangan terpengaruh oleh provakasi yang membuat hubungan Indonesia-Malaysia terganggu dan mempengaruhi stabilitas Asean. Waspadai strategi negara besar yang tidak menginginkan Asean sebagai kawasan yang aman dan stabil. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Senior Puspol Indonesia, Analis Geopolitik

Bicara tentang warga negara, buat saya, harus melihat esensi kewajiban negara. Dalam studi geopolitik dasar, kewajiban paling elementer yang harus dipenuhi oleh negara bagi sebaik-baiknya kesejahteraan rakyatnya dikenal dengan lima basic values: security, freedom, order, justice, wealth, and welfare

Jika negara tidak memenuhi salah satu saja dari lima basic values (baca: kebutuhan dasar) ini, maka negara dapat dikatakan gagal. Parameter ini dapat kita jadikan landasan menjawab persoalan kesejahteraan rakyat suatu negara.

Berkaca pada persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Ketika peristiwa pengusiran dan basecamp darurat TKI di Nunukan tahun sekitar 2003-2004, saya berkesempatan mengunjungi dan mewawancarai sebagian pengungsi TKI yang diusir secara tidak terhormat oleh pemerintah Malaysia dengan label "pendatang haram".

Hasil dari kunjungan dan wawancara saya, bahwa TKI kita bekerja di ladang ladang perkebunan dan pekerjaan kasar lainnya. Kebanyakan dari mereka bekerja di perkebunan. Artinya gaji, fasilitas dan gaya hidup mereka pun tidak bisa dikatakan layak.

Pertanyaan yang mengusik saya, kenapa mereka harus menyeberang mengadu nasib di negara tetangga dan harus mengalami pengusiran? Kalau hanya bekerja, sebenarnya bisa dilakukan di tanah air sendiri. Bayangkan jika tanah tanah PTPN dikelola dan hutan-hutan kita dikelola oleh mereka atas pembagian manajemen yang dibenarkan oleh regulasi buatan pemerintah.

Ketika saya tanyakan, apakah mereka mau kerja di kebun-kebun di tanah air sendiri? Mereka menjawab tentu mau dan tentunya tidak akan merasa terhina terusir serta tidak akan merendahkan martabat negara.

Artinya, jangan-jangan alasan utama terjadinya perpindahan kewarganegaraan murni atas alasan tidak terpenuhinya lima basic values yang merupakan kewajiban paling elementer dan harus disediakan oleh pemerintah.

Terakhir jika bicara nasionalisme, jangan diragukan. Terbukti banyak TKI yang tetap menjaga paspor hijau (sebutan untuk paspor WNI) walau sudah puluhan tahun tinggal dan menetap di luar negeri. Hanya sayangnya untuk sekadar bertahan hidup harus beranjak pergi.                        

Negara jangan merasa kecewa dengan mereka (para TKI), tetapi negara justru harus melakukan instrospeksi dan membuat kebijakan yang lebih memihak kepada mereka. Mereka harus menjadi prioritas program kerja negara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti PUSPOL Indonesia, Alumni S-2 Ketahanan Nasional UI, Wakil Sekretaris Jenderal Forun Serikat Guru Indonesia (FSGI)

Secara yuridis, mengenai kewarganegaraan tersebut diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Status "dual citizenship" itu hanya berlaku bagi anak hasil perkawinan campuran (WNI-WNA), itupun dibatasi sampai usia 18 tahun, inilah kemudian yang dikenal dengan istilah "kewarganegaraan ganda terbatas".

Secara sosiologis, realita ini menunjukkan kepada kita bahwa negara benar-benar belum memihak kepada WNI di daerah perbatasan. Dalan konteks ketahanan nasio al, keberadaan masyarakat daerah perbatasan sangatlah vital, sebab wilayah perbatasan adalah halaman depan rumah kita, Indonesia.

Kepindahan status WNI menjadi WN Malaysia, adalah lebih dominan karena faktor ekonomis. Sebab mereka jauh dari kesejahteraan. Perspektif ketahanan nasional sebenarnya memberikan esensi bahwasanya "kesejahteraan/prosperity" dan "keamanan/security" adalah variabel mutlak yang wajib diwujudkan oleh negara (pemerintah), demi terselenggaranya ketahanan nasional sebagai suatu kondisi.

Pendekatan kesejahteraan mestinya lebih diprioritaskan, ketimbang pendekatan keamanan dengan mengirim atau menambah satuan teritorial TNI AD, alih-alih demi menjaga keutuhan wilayah NKRI di perbatasan.

Menjadi persoalan jika pembagunan infrastruktur yang selama ini digaungkan pemerintah, justru tidak menyentuh hajat hidup masyarakat perbatasan.

Berikutnya, eksistensi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), mesti diberikan ruang lebih untuk mengelola, memberdayakan dan memberikan arah yang jelas terhadap "beranda rumah" kita ini. Selama ini BNPP berada di bawah Kemendagri, yang kerjanyapun tak terdengar oleh publik.

Pemerintah mesti menaikkan status BNPP menjadi lembaga setingkat kementerian, bukan di bawah kementerian. Agar lebih leluasa bergerak, dalam mengatur wilayah perbatasan tersebut.

Tak kalah penting juga adalah, fenomena banyaknya WNI di perbatasan Malaysia yang beralih status kewarganegaraan atau justru memperoleh KTP Malaysia (plus WNI), pasti ada kaitannya dengan tanah adat.

Pemerintah mesti pahami lebih lanjut, jangan sampai dengan memberikan iming-iming BRM tadi justru sebagai strategi Malaysia untuk memperluas "teritorial" mereka. Ketika WNI menjadi WN Malaysia, otomatis hak-hak adat, tanah ulayat dst akan melekat ke diri warga yang berpindah status tersebut. Maka akan lebih mudah bagi Malaysia untuk memperluas wilayahnya. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah.

Masih segara dalam ingatan kita, Jenderal Besar Sudirman pernah mengatakan: "Pertahankan rumah dan pekarangan kita!"

Pemerintah juga tidak bisa serta-merta mencabut status kewarganegaraan Indonesia masyarakat perbatasan tersebut. Persoalan perpindahan ini justru akibat negara tidak kunjung menghadirkan pembangunan yang adil di daerah mereka. Tidak bisa juga kita mengukur dan memvonis mereka memiliki kadar nasionalisme yang rendah, karena tergoda dengan iming-iming BRM itu.

Justru kewajiban negaralah yang semestinya dituntut, seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, bahwa tujuan nasional diantaranya adalah "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum..."

Masyarakat dan wilayah perbatasan juga bagian dari NKRI. Mereka juga bangsa Indonesia yang wajib dijaga dan berhak memperoleh kesejahteraan dari pemerintahnya sendiri. Inilah yang belum kunjung mereka rasakan sampai sekarang.
(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Kebijakan dan Perencanaan Sosial FISIP-UI

Kita sering diingatkan dengan pepatah, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Nampaknya perumpamaan semacam itu sudah tidak berlaku lagi.                   

Dunia telah terbuka, transportasi, mobilitas penduduk telah berkembang sedemikian rupa sehingga  perjalanan telah menjadi lebih mudah. Pekerja yang melintas batas negara bukan tidak menemui masalah. Mereka harus menjalani proses rumit untuk dapat melakukan perjalanan  jauh meninggalkan keluarga untuk bekerja di negeri jiran. Sebenarnya, kondisi kehidupan lokal di negeri sendiri lah yang sedemikian berat sehingga orang mau mengambil resiko sangat besar untuk melintas batas negara dan hanya dituntun oleh para agen pekerja yang bekerja secara informal.

Memang ada jenjang jarak upah yang berlaku antara Indonesia dengan Malaysia khususnya, dan juga di negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia. Ini semua cerita lama dan kita semua sudah mengikuti respons kebijakan, seperti moratorium pengiriman atau pemberantasan para calo tenaga kerja. Masalahnya tetap, jumlah pekerja ilegal lebih besar dari pekerja yang mengikuti prosedur secara benar.

Kondisi di perbatasan memang sebuah frontier unik, yang tidak dapat dibayangkan orang kebanyakan. Demikian fluid nya perjalanan migran lintas batas, telah menjadi dunia perekonomian tersendiri. Masyarakat perbatasan bukan saja para migran tentunya. Masyarakat perbatasan Indonesia yang tinggal di perbatasan Malaysia, berbeda posisi  dengan masyarakat Indonesia yang berbatasan dengan Papua Nugini dan dengan Timor Timur. Masyarakat Indonesia di perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak dan Kalimantan Utara- Sabah, secara umum bergantung ekonomi Malaysia. Logistik ekonomi kita tidak seefisien distribusi dari pihak Malaysia.                       

Lalu bagaimana dengan kedudukan dan posisi kedaulatan wilayah kita? Di perbatasan Malaysia, kita harus mengakui keunggulan ekonomi, sarana dry port dan pusat pengolahan industri yang menjadi magnet dan pull factor bagi pekerja kita. Ke depan lebih kita bicarakan kerjasama ekonomi yang berimbang dan saling mengisi. Hal tersebut lebih baik dari semata berbicara tentang persoalan batas fisik perbatasan dalam artian fisik belaka. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar