Bunuh Begal di Bekasi demi Bela Diri, Haruskah Diproses Pidana? 
berita
Humaniora
Sumber Foto : beritasumut.com (gie/watyutink.com) 31 May 2018 19:00
Alkisah, Tom Stall pemilik restoran alit di kota terpencil Millbrook, Indiana, AS, kedatangan dua pria hendak merampok restorannya. Pelayannya sudah diancam. Stall tak gentar. Ia melawan bahkan berhasil membunuh dua perampok tersebut. Orang sekota tak mengira pria sederhana yang mereka kenal hidup bersahaja itu bisa menaklukkan dua perampok bersenjata. Media setempat kontan menggelarinya pahlawan kota. 

Kisah di atas fiksi. Diambil dari bagian awal film A History of Violance (2005) besutan David Cronenberg. Cerita sejenis belum lama terjadi di negeri kita. Rabu malam pekan lalu, 23 Mei 2018, MIB (19) dan seorang kawannya memarkir motornya di Jembatan Layang Summarecon Bekasi, nongkrong di sana sebagaimana kebiasaan remaja umumnya. 

Tidak lama kemudian, dua pemuda lain Aric dan Indra  datang, hendak merampoknya bermodalkan celurit. Apes buat duo begal, MIB balik melawan alih-alih takut. Celurit berpindah tangan. Korban berhasil membacok Aric. Begal satunya mundur sambil membawa Aric ke rumah sakit. Aric tewas kehabisan darah. 

Polisi turun tangan. Semula, tersiar kabar polisi menetapkan MIB sebagai tersangka. Namun, pernyataan itu lantas diralat. Status MIB masih sebatas saksi. Namun, seperti diberitakan media, MIB sempat ditangkap dengan sejumlah barang bukti. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 7 tahun juga sempat disangkakan padanya. Bagaimana bisa polisi langsung gegabah menetapkan korban aksi bela diri jadi tersangka pembunuhan? Bukankah polisi seharusnya menyelidiki dahulu duduk perkaranya? 

Alih-alih dilabeli pahlawan, MIB langsung dicap tersangka--meski kemudian diralat. Sebetulnya, KUHP yang sama mengatur tentang pembelaan diri. Pasal 42 sampai 46 mengatur orang tidak bisa dipidana karena adanya paksaan, tekanan, dan ancaman yang tidak bisa dihindari. Dalam keadaan terdesak dan terancam, MIB membela diri.       

Pasal itu lahir karena tidak sepanjang waktu negara dan aparatnya hadir untuk melindungi warganya. Maka, pembelaan diri diperkenankan. Tapi sampai di mana batasan bela diri tersebut? Apa pembelaan diri harus dengan membacok lawan hingga meninggal? Apa tidak cukup dengan melukai, membuat lawan takluk dan menyerahkannya ke pihak berwenang?  

Polisi masih memproses kasus ini sambil menunggu pendapat pakar hukum mengenai status MIB. Polisi juga telah memberi penghargaan atas keberanian MIB. Di luar itu, dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada, bukankah jelas ini kasus bela diri? Apa kasus bela diri harus diproses hingga pengadilan meski akhirnya divonis bebas? Beginikah tata cara hukum formal negeri ini bekerja? Betapa tak efektifnya membuang-buang uang rakyat untuk menghasilkan putusan hukum? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)    

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sistem hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang pelaku untuk dapat dipidana harus memenuhi empat kriteria, yaitu: (a) Ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku; (b) pelaku dapat dipersalahkan (ada motif), yakni pelaku melakukannya apakah dengan sengaja (dolus) atau Kelalaian (culva); (c) perbuatannya dapat dipertanggung-jawabkan (bukan anak kecil atau tidak sakit jiwa); dan (d) Tidak ada alasan (yang jadi) pemaaf atau penghapus pidana.

Dalam konteks peristiwa Bekasi, korban begal telah melakukan pembunuhan karena membela diri, artinya tiga unsur syarat dipidana terpenuhi, tetapi unsur ke-4 tidak terpenuhi yakni karena adanya alasan pemaaf atau penghapus pidana, artinya pelaku (korban begal) tidak dapat dipidana.

Ketentuan yang mengatur ini adalah Pasal 49 KUHP yakni "tidak dipidana, barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."

Jadi pelaku (korban begal) TIDAK DAPAT DIPIDANA karena perbuatannya, soal apakah dapat ditetapkan sebagai tersangka, secara teori bisa, karena penyidik kepolisian kewenangannya hanya mencari alat bukti sedangkan yang menentukan dipidana atau tidak adalah hakim di pengadilan.

Namun demikian berdasarkan azas efektivitas dan efisiensi SEHARUSNYA pelaku (korban begal) tidak ditetapkan sebagai tersangka, karena secara yuridis sudah terbukti korban adalah pelaku kejahatan, dan jika pun dibawa ke pengadilan pelaku akan dilepaskan karena ada alasan pemaaf. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri