Buruh Domestik Tanpa Perlindungan
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 07 August 2019 12:30
Watyutink.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak hampir sepuluh tahun. Akibatnya jutaan buruh domestik atau Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam negeri belum mendapat perlindungan yang layak dari negara. RUU ini hanya sempat dibahas satu kali, yakni pada tanggal 5 Juni 2013, lho kok bisa?

Sebagai pekerja sektor informal kebanyakan PRT bekerja tidak didasarkan hubungan kerja kontrak tertulis. Akibatnya, PRT rentan diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan atau pengguna jasa. Ada banyak kasus di mana PRT tidak digaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), sementara beban dan jam kerja tidak terbatas, dilarang libur atau cuti, bahkan tak sedikit yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mencatat 217 kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia pada September 2016. Sementara pada tahun 2018 angka tersebut naik menjadi 427 kasus kekerasan yang dialami oleh PRT Indonesia.

Jenis kekerasan yang dilakukan terhadap PRT berupa kekerasan multijenis merupakan kekerasan psikis, fisik, ekonomi, hingga kekerasan seksual karena mayoritas PRT di Indonesia berjenis kelamin perempuan. Bahkan ada juga kekerasan ekonomi karena upah tidak sesuai bahkan beberapa kasus PRT tidak dibayar.

Memang sudah ada Permenaker No. 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang PRT di Indonesia. Hanya saja Permenaker tersebut hanya berfokus pada pengaturan lembaga penyalur PRT saja. Diakui atau tidak, kenyataannya di lapangan masih banyak proses perekrutan PRT tanpa melalui lembaga penyalur resmi.

Lagipula, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tersebut tidak memberikan sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak pengguna jasa. Sehingga, PRT tidak mendapatkan perlidungan yang seharusnya, sebab pengguna jasa tidak dibebankan kewajiban jika melakukan pelanggaran.

Selain lambat bahkan lalai dalam pembahasan RUU PRT, Indonesia juga seakan belum punya perhatian serius persoalan PRT.  Terlihat dari belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 198 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

Konvensi tersebut diperlukan untuk menjamin PRT agar mendapatkan kondisi kerja yang layak sebagaimana pekerja pada sektor lainnya. Padahal dalam Konvensi ILO ini mengatur berbagai pemenuhan hak PRT secara lebih terperinci. Seperti soal kompensasi lembur, perlindungan privasi, sampai ketentuan kerjasama antara negara pengirim dan penerima jasa PRT. Namun, mengapa Indonesia belum mau meratifikasi Konvensi ini?

Apakah pemerintah memang tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan tenaga kerja PRT? Atau memang negara ini terlalu sibuk mengembangkan potensi ketenagakerjaan tanpa melihat bahwa PRT juga perlu diberikan perlindungan?

Apa pendapat Anda?

Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pegiat Demokrasi, Aktifis Serikat Buruh Luar Pabrik FSBKU - KSN

Sudah lebih dari 10 tahun masyarakat sipil mendesak pemerintah membuat regulasi yang lebih kuat, namun hingga kini belum terwujud. Permenaker No. 2 Tahun 2015 yang mengatur perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) belum cukup untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga. Bahkan, RUU Perlindungan PRT yang didesak tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Payung hukum penting untuk mengakui PRT seagai profesi dan wajib dilindungi sebagaimana jenis pekerjaan laiinnya.

PRT sangat penting dalam membangun bangsa, mulai dari pejabat Negara sampai masyarakat. Keberhasilan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya tak lepas dari peran PRT yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jika tidak ada PRT pasti seluruh kegiatan akan lumpuh, baik di Indonesia atau di luar negeri. Ironisnya, selama ini PRT diabaikan dan tidak diakui statusnya sebagai jenis pekerjaan (profesi).

Pada sidang International Labour Organization (ILO) ke 100 bulan Juni 2011, Presiden RI menyatakan dukungan penuh terhadap pengadopsian konvensi dan menyatakan komitmen Indonesia untuk meratifikasi konvensi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka, secara moral pemerintah berkewajiban untuk segera meratifiasi konvensi  ILO No. 189 tersebut. Walau termasuk pengirim buruh migran PRT terbesar di dunia. Namun sampai saat ini Indonesia belum juga meratifikasi Konvensi ILO tersebut, dan sementara baru Negara Filipina yang sudah meratifikasi.

Ratifikasi Konvensi ILO saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak jika ditinjau dari berbagai pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yurudis yang kuat. Secara umum, peningkatan standar kerja bagi pekerjaan rumah tangga juga akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional Indoensia untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, Konvensi ini juga selaras dengan falsafah Pancasila Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Karenanya, ratifikasi terhadap Konvensi ini merupakan kelanjutan dari komitmen Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan sebagaimana dijamin dalam Konstitusi.

Mengingat pekerjaan rumah tangga berada pada sektor informal, sampai saat ini belum terdapat data yang spesifik mengenai jumlah pekerja rumah tangga , baik di dalam maupun di luar negeri. Mayoritas pekerja migran yang bekerja di luar negeri mayoritas bekerja sebagai pekerja rumahtangga dan mayoritas adalah perempuan. Dan, cara pandang pemerintah bahwa buruh migran PRT dianggap memalukan bangsa, menunjukkan komitmen pemerintah semakin mundur untuk mendorong PRT sebagai profesi.

PRT bisa masuk sebagai jenis pekerjaan jika didukung oleh keterampilan dan kompetensi yang disiapkan. Minimnya kompetensi membuat PRT rentan terhadap kekerasan seperti yang dialami buruh migran PRT. Pemerintah bertanggungjawab atas kondisi tersebut karena minim memberi perlindungan. Perlindungan bukan saja dari aspek hukum tapi juga pendidikan yang diberikan kepada PRT. Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah perlu menyelenggarakan pendidikan untuk PRT baik yang ingin bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Hingga saat ini belum ada lembaga resmi dari pemerintah yang bertugas untuk mengawasi sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA). Tidak adanya lembaga pengawas resmi dari pemerintah membuat sejumlah kasus yang menimpa PRT dan PRTA tidak tertangani.

Akibatnya, PRT dan PRTA rawan mengalami kekerasan seperti gaji tidak dibayar, waktu kerja yang terlalu panjang dan eksploitasi selama menjalani masa kerja. Belum lagi potensi adanya kasus pelecehan seksual dan kasus pemberhantian sepihak. Bandingkan dengan sektor pekerja formal yang sudah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Dan jika ada perselisihan dengan majikan, lantas siapa yang perlu menangani?

Jika pekerjaan rumah tangga memiliki payung hukum yang jelas (Undang-Undang), maka pengawasan dapat dilakukan terhadap hubungan pemberi kerja dan pekerjanya.

Merujuk pada komitmen pemerintah untuk mengarahkan pembanguan ke depan pada peningkatan sumber daya manusia, maka komitmen tersebut perlu segera dieksekusi dalam bentuk program nyata dan alokasi anggarannya. Hal ini mensyaratkan perlunya koordinasi banyak pihak terutama antar pembuat dan pelaksana kebijakan. Segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga! (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis Emansipasi  Wanita di Indonesia, Advokat, Politikus

Sejak tahun 1980-an saya sudah memperjuangkan memperjuangkan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun, para anggota DPR yang bertanggungjawab untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diajukan oleh Jaringan Advokasi PRT (Jala PRT) tak juga menunjukkan itikad baik untuk membahas dan atau menyelesaikan RUU ini. Masalahnya, sejak tahun 1980-an pemerintah dan DPR pada umumnya badalah para majikan, bagai tembok batu yang tak bisa dilawan.

Pada tahun 1980-an saya pernah diundang oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk memberikan masukan atas penelitian yang mereka lakukan untuk mempersiapkan naskah akademik RUU PRT yang waktu itu diperjuangkan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) khususnya di bawah pimpinan Ari Sunaryati dan Stella Maria.

Kenyataannya, Stella malah membuat sebuah Pondok PRT sebagai wadah pelatihan keterampilan dan pemahaman tentang hak-hak mereka dan semua calon majikan. Para majikan yang mendapatkan PRT dari Pondok ini harus membuat perjanjian baik tentang upah mapun jam kerja serta satu hari off agar para PRT ini kembali ke Pondok untuk belajar. 

Pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh BPHN. Ide Pondok ini dipuji dan ibu-ibu yang hadir yang memperoleh PRT-nya dari Pondok ini juga amat senang karena selain PRT-nya terampil, belajar juga tentang table manner dan memahami hak dan kewajibannya serta juga ada yang mengambil spesialisasi tertentu misalnya memasak. Tapi ketika Stella Maria tidak lagi di SPSI lagi (dapat beasiswa belajar ke Belanda) Pondok ini tidak aktif lagi.

Masih pada tahun 1980-an ILO/IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict) melakukan penelitian tentang PRT di Jakarta. Didapati bahwa 1,5 juta RT di Jakarta memiliki PRT dan hampir 50 persen dari jumlah tersebut masih dibawah umur. Upah mereka sangat kecil kecuali yang bekerja di kedutaan atau di rumah-rumah orang-orang kaya di Menteng, upahnya termasuk baik, bahkan ada yang melebihi UMR pada saat itu.

Anehnya, para PRT yang bekerja di kedutaan, yang mengadu ke LBH dan saya bertindak sebagai pengacaranya, diperlakukan sebagai buruh oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Sedangkan yang diluar kedubes tidak masuk yurisdiksi P4D/P. Hal ini karena terdapat putusan P4P sebelumnya, yang mengadili PRT yang bekerja di tuan kontrolier Perkebunan, menolak untuk mengadili dan menyatakan bahwa hubungan kerja antara PRT-majikan adalah hubungan kerja yang dilindungi hukum adat. Sejak itu, sengketa PRT-Majikannya tak menjadi sengketa hukum kecuali terjadi penyiksaan/penganiayaan yang bersifat pidana.

Pada saat itu, hasil penelitian ILO/IPAC saya (sebagai direktur LBH Jakarta) digunakan untuk kampanye perlindungan PRT di Jakarta. Gubernur dan DPRD waktu itu membuat Rancangan Perda Perlindungan PRT. Namun sayangnya Perda ini lebih banyak melindungi kepentingan Pemda DKI untuk memperoleh retribusi dari yayasan-yayasan penyedia PRT.

Dari 32 pasalnya hanya empat pasal yang bicara soal perlindungan PRT meskipun cukup memberikan perlindungan, yaitu 1) ada upah minimum, 2) harus ada perjanjian kerja yang diketahui oleh dinas ketenagakerjaan DKI Jakarta, 3) harus ada jaminan kesehatan dan waktu libur, 4) jika di PHK harus ada pesangon.

Disamping itu, majikan wajib membayar iuran bulanan yang akan digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk keperluan continuing education bagi PRT tersebut.  Namun Perda ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan karena heavy pada penarikan retribusi dari pada pengawasan atas perlindungan terhadap PRT.

Sebetulnya kondisi PRT dari segi perlindungan kerja di jaman kolonial Belanda jauh lebih baik dari pada sekarang. Setidaknya ada staatblad yang melindungi mereka, seperti : 1) setiap majikan yang punya PRT harus lapor kepada Residen, 2) Jika terjadi PHK, majikan harus bayar upah sebesar 2.5 kali upah per bulan, menurut hukum perdata: hubungan kerja mereka disamakan dengan hubungan kerja formal. 

Namun demikian kultur feodal kelas menengah menyebabkan mereka diperlakukan sebagai "kaulo", dan merekapun cukup senang jika diperbolehkan tinggal di halaman belakang, mendapat makanan dan pakaian serta anak-anak mereka kelak akan kerja yang sama atau dijadikan sopir atau juga PRT lagi di keluarga tersebut.

Kultur ini kemudian dipraktikkan juga oleh majikan-majikan berkebangsaan Belanda, dan bahkan sering pula dijadikan nyai-nyai yang tidak saja mengurus RT tapi juga melayani kebutuhan seksual majikannya.

Berkenaan dengan RUU PPRT, saya juga pernah melobby beberapa partai (setidaknya dari Golkar dan Gerindra yang saya temui) yang menolak membahas atau mengesahkan RUU ini dengan alasan :1) PRT adalah sektor informal karena itu tidak memerlukan UU untuk melindunginya, 2) UU ini akan menyebabkan Sultan di pidanakan karena membayar para PRT nya dibawah UMR.

Alasan pertama menurut saya adalah kesalahan pikir selama ini dari pembagian sektor formal dan informal yang dilakukan oleh para ekonom, yang tidak tepat diberlakukan terhadap PRT yang justru memerlukan perlindungan negara karena kondisi kerjanya yang sangat rentan. Alasan kedua timbul, karena dalam RUU terdapat ketentuan bahwa PRT harus dibayar dengan UMR minus 10/20 persen upahnya karena dia mendapat makan, tempat tinggal dan jaminan yang lain. Soal UMR ini sebenarnya sudah ditetapkan di negara Spanyol, Kuwait dan Qatar.

Yang jelas, pengesahan RUU PPRT adalah power and class struggle dan unfortunately, yang harus mengesahkan RUU tersebut adalah kelas majikan yang punya kepentingan mempertahankan privilege-nya dengan kondisi hubungan kerja PRT yang tak terlindungi itu.

Intinya diperlukan perubahan mindset dalam melihat hubungan kerja PRT dengan majikan. Bahwa ditinjau dari hubungan kerja, PRT sama dengan pekerja lainnya (karena itu definisi hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan 13/2003 harus diubah, tak hanya menyebut majikan itu sebagai pengusaha, tapi semua pemberi kerja, yang memberikan upah dan perintah, sedangkan pekerja adalah mereka yang menghasilkan barang dan jasa, tidak peduli tempat kerjanya di rumah tangga atau di pabrik.

Dengan begitu maka, pekerja-pekerja di industri rumahan yang pada umumnya diokupasi oleh perempuan juga akan terlindungi. Mindset utama yang harus diubah adalah bahwa pekerjaan rumah tangga adalah keterampilan, dan tidak otomatis atau secara alamiah dianggap pekerjaan dan keterampilan yang hanya dimiliki oleh perempuan tapi diperoleh dari belajar. Meski pada umumnya belajar dari ibu-ibu mereka yang juga selama ini tidak dianggap bernilai ekonomi. 

Coba bandingkan jika pekerjaan itu dilakukan oleh laki-laki, seperti halnya penjahit (taylor) atau chef, langsung dianggap pekerjaan prestisius dan bergaji tinggi. Pada dasarnya penolakan terhadap RUU PRT adalah penolakan terhadap kerja-kerja domestik sebagai kerja produktif, yang menjadi ciri khas masyarakat patriarki dan didukung oleh feodalisme yang tidak menghargai hak perempuan terutama dari kalangan kelas bawah. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir