Demo Ojek Online dan Pro-Kontra Motor Sebagai Angkutan Umum
berita
Humaniora
Sumber Foto: www.jawapos.com (gie/watyutink.com) 24 April 2018 10:00
Senin kemarin, 23 April 2018, sekitar lima ribu pengemudi ojek online (ojol) berdemo di depan Gedung MPR/DPR. Otomatis kawasan Senayan, Jakarta Pusat tampak hijau oleh pengemudi ojol berseragam aplikator Go-Jek dan Grab. 

Ada tiga hal yang mereka tuntut. Pertama, pengakuan legal ojol; kedua, penetapan tarif standar Rp 3000-4000 perkilomter; dan ketiga,perlindungan hukum dan keadilan bagi ojol sebagai bagian tenaga kerja yang mandiri. 

Para pengemudi ini berhak menuntut haknya. Masalahnya satu, kendaraan roda dua tak diakui sebagai angkutan umum. Pasal 140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan soal jenis angkutan umum, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek tak mengatur soal pemakaian sepeda motor. Bagaimana ojol akan diperhatikan aspek legalnya bila motor tak diakui sebagai angkutan umum?

Sebetulnya, di Jakarta atau kota besar lain, motor adalah siasat. Motor jadi pilihan transportasi ketika angkutan umum tak layak ditumpangi dan mobil tak terbeli oleh orang kebanyakan. Motor juga jadi pilihan yang "mending" di tengah belantara kemacetan. Sebelum ada versi online, ojek telah merajai jalanan, menjadi jawaban ringkas menembus macet. 

Ada alasannya tentu kenapa motor tak dijadikan angkutan umum. Data Kementerian Perhubungan tahun 2016 menyebut sepeda motor adalah jenis kendaraan terbanyak yang terlibat adalm kecelakaan, sebesar 135.883 kejadian. Artinya, risiko keselamatan penumpang kehilangan nyawa atau luka-luka lebih besar saat mengendarai motor ketimbang moda transportasi lain. 

Sementara itu, kini keberadaan ojol tak bisa diabaikan. Go-Jek saat ini memiliki 250 ribu mitra pengemudi. Angka itu belum termasuk jumlah istri dan anak yang menggantungkan hidup dari suami yang mengemudi ojol. Bagi pengguna sendiri, ojol memberi solusi transportasi yang belum memadai di ibukota. Ojol adalah teman berlalu-lintas, mengirim barang hingga memesan makanan.  

Di sini kemudian, pemerintah maupun DPR mau tak mau memang harus mengatur keberadaan ojol. Lalu, apa dengan begitu harus merevisi UU yang ada? Bila direvisi demi mengakomodir ojol, bagaimana dengan ojek pangkalan (opang)? Apakah dengan begitu keberadaan mereka juga sah secara hukum karena motor
diakui sebagai moda transportasi umum?   

Saat ini pemangku kebijakan memang seperti makan buah simalakama. Ojol sudah terlalu besar dan memberi banyak manfaat. Sementara infrastruktur angkutan umum yang layak masih dalam tahap pembangunan. Bisakah ditawarkan bahwa ojol hanya solusi sementara angkutan umum? Kalau iya, siapa yang menjamin sifatnya bakal sementara? Bagaimana bila jumlahnya kian berkembang terus dan kian jadi tumpuan ekonomi jutaan orang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kendaraan roda dua dapat menjadi angkutan orang. Akan tetapi tidak dapat menyelenggarakan angkutan unum orang dan/atau barang. Karena kendaraan roda dua bukan kendaraan bermotor umum, tetapi kendaraan bermotor perseorangan. 

Pembedaan antara kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan hanya pada adanya pungutan bayaran. Bukan karena kendaraan roda dua tidak menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang.

Karena pertimbangan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan, sepeda motor tidak dimasukkan sebagai kendaraan bermaksud umum. Data Korlantas Polri, keterlibatan sepeda motor dari keseluruhan kecelakaan tahun 2015 sebesar 70 persen,  tahun 2016 (71 persen) dan tahun 2017 (71 persen). Selain itu adanya perintah kepada pemerintah dan pemda untuk mengembangkan dan menyediakan angkutan umum massal dengan menggunakan mobil penumpang dan bus (pasal 139 dan 158 UU LLAJ).

Kendaraan roda dua sudah diijinkan untuk mengangkut barang. Dalam PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, lebar barang muatsn tidak boleh melebihi stang kemudi, tingginya harus kurang dari 900 milimeter dari tempat duduk dan muatan tersebut harus ditempatkan di belakang pengemudi (pasal 10 ayat 4).

Penyelenggaraan angkutan umum orang/barang dengan roda dapat menjadi fenomena transisional sebelum tersedia transportasi umum yang memadai. 

Ada kewajiban pemerintah dan pemda menyediakan angkutan umum sesuai amanah RPJMN 2015-2019 dan Renstra Perhubungan 2015-2019. Mengangkut orang harus beralih dari kendaraan berkapasitas perseorangan (roda dua) beralih ke sarana transportasi yang berkapasitas besar. Pada masa transisi harus ada aturan. Aturan yang mengatur wilayah operasional, jam operasional, besaran tarif, kuota, jenis roda dua yang diizinkan. Pemda dapat atur itu. Untuk memperkuat aturan itu, sensiknya Menhub, Mendagri, Menkominfo, Menaker,  Kapolri dapat membuat Surat Keputusan Bersama Tata Cara Mengelola Roda Dua sebagai Angkutan Umum Orang di Daerah. 

Di sisi lain, pemerintah harus punya target tertentu untuk menata dan menetapkan transportasi umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau (murah dan dekat tempat tinggal).

Departemen Transportasi Darat Thailand mengeluarkan UU kendaraan Tahun 2004 tentang Pengaturan Jasa Taksi Sepeda Motor (Vehicle Law 2004 on Control of Motorcycle Taxi Service) untuk mengklasifikasi jenis sepeda motor berdasarkan penggunaan pribadi atau penggunaan publik. Undang-Undang tersebut mengatur hal hal terkait pendaftaran layanan ojrk motor, standar keamanan layanan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi pribadi pengemudi. Sepeda motor yang digunaksn untuk mengangkut penumpang wajib mengenakan plat kuning dengan huruf berwarna hitam. Pengemudi wajib
mengenakan jaket khusus perusahaan jasanya. 

Jangan biarkan roda dua terlalu lama menjadi angkutan umum perseorangan. Sebenarnya pilihan bajaj untuk angkutan umum lingkungan lebih tepat. Kapasitas lebih besar, tidak kepanasan dan kehujanan. Terlindungi terik matahari dan air hujan. 

Sungguh tidak menyehatkan kehidupan publik. Pasti keselamatan kurang terjamin dan angka kecelakaan tidak akan menurun. 

Kepala daerah harus punya masterplan angkutan umum. Masalah yang terjadi saat ini akibat transportasi tidak dianggap sebagai kebutuhan dasar, sehinga tidak ada perhatian dari pemda.  Jarang sekali ditemukan kepala daerah serius urus transportasi umum, langka, karena urus transportasi umum tidak menghasilkan.Transportasi umum belum jadi isu politik. Baru sekadar alat politik. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Pemerintah harus berani bersikap, mengakui atau tidak mengakui keberadaan Ojek Online. Jika pemerintah menolak atau tidak mengakui maka segera pemerintah melarang beroperasinya Ojek Online. Tetapi jika pemerintah mengakui keberadaan Ojek Online maka segera terbitkan peraturan Payung Hukum Ojek Online.

Keberadaan Ojek Online sudah terlanjur jadi alat transportasi yang penting dan solusi untuk menembus kemacetan serta mencapai kecepatan perjalanan. Kita tidak bisa menolak keberadaan Ojek Online hanya  berpatokan pada pemikiran bahwa kendaraan  Roda Dua atau sepeda motor tidak bisa dijadikan alat transportasi umum karena tingkat kecelakaannya tinggi. Semua moda transportasi memiliki potensi kecelakaan tinggi apabila tidak diatur dan diawasi secara ketat. 

Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa ojek adalah tradisi kendaraan Indonesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa di negara lain tidak ada yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi umum sebagai dasar menolak Ojek Online. 

Atas dasar pemikiran dan sikap presiden ini sudah selayaknya pemerintah segera mengakui Ojek Online atau sepeda motor sebagai salah satu moda angkutan umum untuk mengangkut orang. (mry)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas