Dengan Pangkas Layanan, BPJS Kesehatan Tertolong?
berita
Humaniora
Sumber Foto : Liputan6.com (gie/watyutink.com) 25 July 2018 17:00
Malang benar nasib Juniarti. Desember 2017 ia divonis mengidap kanker payudara. Sekitar Mei kemarin, ia dikabari dokter kankernya sudah menyebar dan disarankan operasi serta kemoterapi. Dokter juga meresepkan obat bernama Trastuzumab. Masalah datang ketika hendak menebus obat tersebut di apotek. Per April lalu, obat Trastuzumab tak lagi ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Juniarti harus menebus sendiri obat yang harganya Rp25-30 juta. Bukan angka kecil. Apalagi pasien kanker macam ia harus menjalani minimal delapan sesi dari 16 sesi pengobatan dengan Trastuzumab. 

Ada lagi cerita lain. Juli ini, BPJS mengeluarkan tiga aturan baru yang berpengaruh pada pelayanan kesehatan pada pasien BPJS. Tiga aturan itu yakni Peraturan Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 02 tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Pelayanan Kesehatan, Peraturan Nomor 03 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Baru Lahir Sehat, dan Peraturan Nomor 05 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Aturan tersebut ditentang Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI).  

IDAI misalnya, memprotes BPJS yang tak menyertakan biaya perawatan bayi yang baru lahir dalam biaya persalinan. Artinya, bila ada seorang ibu yang bayinya diketahui sakit pasca-melahirkan, sakit kuning misalnya, biaya pengobatan bayinya tak dijamin BPJS. Yang jadi tanya lalu, kenapa BPJS memberlakukan aturan-aturan baru itu? 

Mengenai obat Trastuzumab, BPJS berpegang pada Dewan Pertimbangan Klinis dan Dewan Pertimbangan Medis yang mengatakan obat itu tak efektif memerangi kanker. Sedangkan soal tiga aturan barunya, pihak BPJS mengatakan hal tersebut adalah aturan internal bagi petugas di lapangan. Keterangan itu tak menghilangkan tanya di atas.   

Pangkal soalnya kondisi keuangan. Lembaga bentukan pemerintah yang beroperasi sejak 2014 itu saban tahun defisit. Pada 2014 BPJS Kesehatan rugi Rp814,4 miliar, 2015 membengkak jadi Rp4,63 triliun, dan 2016 Rp6,6 triliun. Pada 2017 mereka rugi Rp183,3 miliar. Tahun ini defisitnya diprediksi membengkak. Sampai Mei 2018 saja defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp4,8 triliun. Pendapatan BPJS Kesehatan Rp33,56 triliun, sementara pengeluarannya lebih besar, Rp38,28 triliun. Berbagai cara demi menyehatkan keuangan dilakukan. 

Masalahnya, jika BPJS defisit melulu kenapa solusi yang dipilih mengurangi layanan pada pasien? Bukankah mereka hadir untuk mengurangi beban biaya kesehatan yang harus ditanggung rakyat? 

BPJS Kesehatan punya slogan, "Dengan gotong royong, semua tertolong." Namun, faktanya sejumlah layanannya kini dipangkas. Orang sakit berpotensi tak tertolong. Bagaimana ini? 

Yang juga krusial, kapan BPJS Kesehatan tak defisit melulu? Bagaimana menutupi lubang defisit tanpa harus mengorbankan layanan pada rakyat?    
  
Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Dewan Penasehat MKEK IDI, Dekan FK UPN

Seorang dokter yang pekerjaannya melayani pasien BPJS tentunya dia melihat rambu-rambu yang sudah ditetapkan bersama BPJS. Kalau sudah ditetapkan harus diikuti. Kecuali tak ada pembicaraan sebelumnya. Tentang obat kanker Transtuzumab ini sebetulnya sudah diputuskan Dewan Pertimbangan Klinis dan Dewan Pertimbangan Medis. Dewan ini tentu sudah memanggil organisasi profesi terkait. Dan hal ini sudah jadi keputusan profesi. Itu setahu saya. Soal ini harus disosialisasikan ke dokternya. 

Kasus ini sebenarnya persoalan komunikasi. Dalam penilaiannya, obat ini tak cocok untuk pasien yang sudah metafasis, karena bila diberikan obat dan tak diberikan obat (efek) survival-nya sama. Sedangkan obat itu harganya mahal. Obat itu paling baik untuk kanker yang masih dini. 

Sedangkan untuk aturan baru pada bayi baru lahir sehat, BPJS Kesehatan bertindak terlalu jauh (pada profesi dokter). Seorang dokter bekerja berdasar etika profesi. Yang pertama, dia harus melakukan yang terbaik untuk pasien; kedua, dokter tak membuat pasien jatuh pada situasi yang lebih buruk; ketiga, dokter harus memberikan informasi pada fasien; keempat, mau kaya dan miskin, pasien diberikan standar pelayanan yang sama.    

Misalnya, persalinan dengan cara Seksio Sesarea (sc) atau melahirkan dengan cara membedah perut ibu untuk mengeluarkan bayi. Bayi sehat, tapi ibunya tak bisa melahirkan normal. Bila keadaannya seperti itu, pasti ada dokter anak yang mendampingi. Tuntutan standar profesinya begitu. Jangan dipotong BPJS. Itu bukan kewenangannya. Sejak saya masih mahasiswa, tiga puluh enam tahun lalu, untuk kondisi seksio pasti ada dokter anaknya. Sebab SOP bayi lahir seksio seperti itu (harus ada dokter anak).    

Bila BPJS berdalih itu untuk aturan internal, itu asal ngomong menurut saya. Maksudnya internal bagaimana? Saya nggak paham apa yang dimaksud aturan internal. Sebuah aturan internal harus sejalan dan dibicarakan dengan profesi. Lalu aturan itu targetnya patient safety (keselamatan pasien).   

Soal pembengkakan anggaran atau defisit, sejak saya masih Ketua PB IDI saya sudah mensinyalir bakal terjadi seperti ini. Karena uangnya (BPJS) nggak cukup. Tidak sesuai unit cost. Salah satunya PBI (Penerima Bantuan Iuran) oleh pemerintah. Dulu, saya menunjukkan kalau PBI ingin benar (sesuai unit cost) Rp60.000 per orang. Tapi dulu ditetapkan cost per unit-nya Rp19.500. Untuk layanan primer (pokok) saja unit cost-nya Rp20.500.          

Kalau seperti itu siapa yang menutupi selisihnya? Apa orang yang bayar iuran BPJS yang harus menalangi? Sampai kapanpun juga (BPJS) ini akan defisit terus. 

Ditambah pula kedokteran preventif kita nggak jalan. Keberadaan BPJS Kesehatan membuka akses, tapi preventifnya nggak jalan. Maka yang ada banyak orang sakit. Dulu nggak ada BPJS orang meninggal di rumah karena berobat mahal. Sekarang ada BPJS. Pemerintah lalu membayarai dengan program PBI. Tapi masalahnya, bayaran pemerintah terlalu murah. Seharusnya pemerintah membayar sesuai unit cost-nya. Selain juga ada masalah lagi: kepatuhan membayar dari peserta BPJS. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Terkait masalah defisit anggaran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta adanya polemik di masyarakat mengenai tiga peraturan baru BPJS Kesehatan yang bersangkutan dengan layanan jaminan kesehatan, saya berpendapat:

a.    Meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar mendesak BPJS Kesehatan untuk segera mengatasi defisit anggaran dengan tidak mengurangi pelayanan bagi masyarakat, namun lebih ke peningkatan pendapatan, serta meningkatkan pengawasan terhadap potensi kecurangan yang masih marak dalam pelayanan kesehatan;

b.    Meminta Komisi IX DPR dan Komisi XI DPR mendorong Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkaji ulang kondisi keuangan BPJS Kesehatan, guna memperbaiki tata kelola keuangan yang ada serta berfokus pada mutu layanan dan efektivitas pembiayaan;

c.    Mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam melakukan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan, guna meminimalisir defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

BPJS Kesehatan seharusnya tidak mengambil kebijakan yang menyimpang dari standar pengobatan sehingga pengobatannya tidak tuntas. Misalnya, penanganan pertama karena stroke. Teman-teman dokter atau rumah sakit punya standar cost per unit minimal Rp 12 juta. Tapi BPJS hanya men-cover Rp 6 juta. Bayangkan, pasiennya akan ngeri bila mengalami hal macam begitu. Dokter pun dilematis, apakah ia akan menyelamatkan pasien atau berhadapan dengan permasalahan administrasi rumah sakit karena over-claim.

YLKI memandang, pertama, bila (layanannya) hendak dihapus, dihapus sekalian. Atau menaikkan preminya. Itu lebih bagus, daripada menurunkan standar layanan jadi setengah-setengah.      
        
Kedua, YLKI punya temuan menarik. Saat ini ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang Ketenagakerjaan men-cover kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Untuk penyakit akibat pekerjaan menggunakan BPJS klaimnya rendah sekali. Diduga, (perusahaan) menggunakan BPJS Kesehatan. Jadi harus ada filtering di faskes 1 terkait hal ini, jika penyakit atau kecelakaan karena pekerjaan maka dengan BPJS Pekerjaan. Dengan BPJS Ketenagakerjaan klaimnya unlimited. Sedangkan BPJS Kesehatan dibatasi paket/kelas I, II dan III. 

Mengenai pemangkasan layanan ini juga harus jelas aturannya. Apa memangkas layanan itu kewenangan BPJS Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Seharusnya itu jadi wewenang menteri. Problem bPJS ini
dari dulu. Karena preminya terlalu rendah. Terkait PBI (Penerima Bantuan Iuran) dulu ada dua pilihan, mengurangi jumlah penerima PBI atau menurunkan manfaat (layanan). Yang terjadi sekarang jumlah PBI banyak, layanan yang diterima juga sama. Sementara nilai ekonomi yang diterima (BPJS) jauh di bawah nilai ekonomi (cost) seharusnya. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang. Yang jadi korban fasilitas kesehatan (rumah sakit, dokter) dan konsumen. (ade)      

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar