Diskriminasi Rakyat Papua Ciderai Hari Kemanusiaan Internasional
berita
Humaniora
Kondisi gedung DPRD Papua Barat pasca rusuh di Manokwari (Sumber: Antara Foto) 20 August 2019 11:00
Watyutink.com - Rentetan aksi sebagai respon terhadap kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi terhadap mahasiswa asal Papua mewarnai usia baru 74 tahun Indonesia merdeka. Ironis bukan?

Berawal dari penghadangan terhadap aksi mahasiswa Papua di Malang (15/08/2019). Dilanjutkan dengan intimidasi dan penyerbuan asrama Papua oleh aparat dan ormas hari berikutnya (16/08/2019). Bahkan hari ini (19/08/2019) dua mahasiswa asal Papua di Surabaya ditangkap saat hendak mengantarkan makanan.

Sejumlah aksi tersebut melibatkan 43 orang yang tidak terbukti bersalah ikut ditangkap. Selain itu, ada kata-kata yang tidak pantas dilontarkan bagi mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.

Tiada asap tanpa api. Bak gayung bersambut, diskriminasi ini menuai hasil. Hari ini (19/08/2019) Manokwari melancarkan aksi dengan membakar gedung DPRD, sebuah mobil dan sebuah rumah menjadi korban. Akibatnya, sejumlah pertokoan, gedung perkantoran dan bahkan sekolahan ditutup dan diliburkan sementara.

Tak hanya itu, sejumlah massa bergerak di Jayapura dan Sorong. Massa melakukan long march menuju kantor gubernur. Polisi mengawal massa yang mulanya berkumpul di tiga titik yaitu; Waena, Abepura, dan Jalan Dok 9. Sementara aksi di Sorong dilakukan di Bandara Domine Eduard Osok.

Medan bersambut, sejumlah mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Sumatera Utara (Sumut) ikut melakukan long march dari asrama di Jalan Dr Mansyur Medan menuju ke kantor DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol (19/8/2019).

Kerusuhan di sejumlah tempat itu berbarengan dengan peringatan hari kemanusiaan internasional yang jatuh pada tanggal 19 Agustus. Negeri ini justru dihujani dengan berita tak menyenangkan. Benar, bahwa pemetintah telah berupaya melakukan seruan untuk berdamai, Kofifah misalnya sebagai gubernur Jawa Timur meminta maaf kepada gubernur Papua atas diskriminasi yang terjadi hingga berakibat aksi beruntun.

Namun apakah cukup hanya segitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi, bukankah masyarakat Papua juga memerlukan rangkulan sebagai bangsa Indonesia? Tidak bisa dong diskriminasi terhadap bangsa sendiri.

Seakan rasialisme dan stigmatisasi menjadi akar rantai kekerasan yang berulang kali dialami oleh masyarakat Papua, baik secara struktural, kultural, maupun langsung. Mengapa demikian? Apakah pantas jika ada sebutan yang mereduksi posisi manusia dilontarkan saat hendak melakukan melakukan hak di negara demokrasi ini?

Apa pendapat Anda?

Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Hak Asasi Manusia dan Perdamaian, SETARA Institute

Aksi protes yang menjalar di Manokwari, Papua Barat dan di Jayapura, Papua, yang terjadi hari ini (19/8) adalah kebebasan berekspresi dan perlawanan terhadap dehumanisasi masyarakat Papua yang berkepanjangan. Meskipun aksi pembakaran sejumlah gedung tidak dapat dibenarkan, tetapi aksi tersebut menggambarkan tentang bagaimana politik rasial yang dipelihara negara menimbulkan bahaya berkelanjutan.

Peringatan Hari Kemanusiaan Internasional, yang diperingati setiap 19 Agustus, dirusak oleh hilangnya kemanusiaan di tengah masyarakat dan tubuh aparat negara. Rentetan kekerasan, diskriminasi hingga intimidasi yang diterima oleh mahasiswa Papua di beberapa daerah dalam satu pekan terakhir mencederai kemanusiaan dan HAM.

Sejumlah mahasiswa Papua yang berencana melakukan aksi unjuk rasa di Malang menghadapi penghadangan, tindak kekerasan, dan pemaksaan oleh masyarakat, aparat, maupun pemerintah Kota Malang (15/8/2019). Intimidasi kembali terjadi di Surabaya dengan penyerbuan asrama Papua oleh aparat kepolisian, TNI, Pol PP, dan ormas (16/8/2019).

Pelanggengan rasialisme dan stigmatisasi menjadi akar rantai kekerasan yang berulang kali dialami oleh masyarakat Papua, baik secara struktural, kultural, maupun langsung. Cerminan stigmatisasi dan rasialisme tampak pada penyebutan tertentu terhadap masyarakat Papua. Sebutan yang mereduksi posisi sebagai manusia atau dehumanisasi yang bercokol dari waktu ke waktu dan menjadi legitimasi tindakan kekerasan terhadap mereka.

Pengakuan atas hak yang melekat pada mereka sebagai manusia berada di titik rawan dan rapuh sebagaimana ditunjukkan dengan frekuensi insiden kekerasan terhadap masyarakat Papua yang tinggi sehingga melanggar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, hak atas rasa aman, dan hak berpindah. Pelanggaran HAM dan kebebasan masyarakat Papua menjadi catatan buruk berkelanjutan karena kegagalan negara mencari solusi berkeadilan di Papua.

Harus ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat dan Papua sebagai preseden pengurangan tindakan represif sekaligus memastikan kebijakan ketidakberulangan (guarantees of non-repetition). Paralel dengan langkah itu, Kapolri juga memastikan dampak ikutan dari dehumanisasi di berbagai daerah tidak menjadi pemicu kekerasan terhadap masyarakat Papua, termasuk memulihkan segera kondisi Papua pasca-aksi massa. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Perkembangan perjalanan sejarah bangsa-bangsa umat manusia di dunia, rasisme adalah hal yang paling dikecam dari berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi di dunia.

Sejarah mencatat peristiwa holucoust di Jerman (menimpa Kaum Yahudi), di Amerika Perjuangan mengakhiri rasisme oleh Marthen Luther King Jr terhadap orang kulit hitam (Negro) Black American,  sebagian bangsa lain di belahan dunia juga memperjuangkan hal sama, baik pada saat masih dalam masa colonial dan pasca Kolonial (new colonialism).

Situasi diskriminasi rasis yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) yang di Surabaya, Malang dan Semarang beberapa waktu lalu, bukanlah peristiwa baru namun secara struktur dan sistematis rasisme telah terjadi sejak Integrasi Papua ke dalam NKRI hingga saat ini (1969-2019) sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi maka secara spontan terjadi kebangkitan masyarakat sipil di Papua untuk melawan rasisme dan politik diskriminatif.

Sejak kebijakan transmigrasi nasional diperlakukan ribuan masyarakat jawa, sumatra, sulawesi datang ke Papua untuk membangun kehidupan ekononi mereka secara baik, mereka diberikan tanah adat yang luas dan keleluasaan untuk membangun kehidupan mereka secara damai.

Aksi demonstrasi gabungan masyarakat papua di berbagai kota di papua & papua barat  memprotes rasisme OAP di Jawa merupakan titik balik ketidakpercayaan Orang Papua terhadap negara. Sikap ini perlu dihadapi secara serius secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Anti Rasisme Pasal 40 Tahun 2008.

Jika tidak diproses secara baik dan berkeadilan maka rasisme akan berkelanjutan secara luas di Indonesia. Mengutip sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe, pada 19 Agustus  2019 dalam sambutannya di depan massa di halaman kantor Gubernur "jika rasisme masih tetap berlanjut dan otsus akan berakhir pada 2021 dan jika belum menunjukan kemajuan pembangunan demokrasi dan penghargaan terhadap harkat hidup  Orang Asli Papua maka kedaulatan sepenuhnya saya serahkan kepada rakyat Papua ".

Dalam pidato Presiden Joko Widodo menyampaikan "kita harus saling memaafkan", menurut hemat saya sikap presiden harus didukung oleh proses hukum berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Negara harus hadir secara nyata dengan tindakan yang jelas, jika tidak maka kepercayaan Rakyat Papua terhadap Jakarta  semakin meningkat, dan implikasi politiknyapun akan semakin memanas dan meluas. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik