Disrupsi Netflix Lewat The Night Comes for Us
berita
Humaniora
Sumber Foto : liputan6.com (gie/watyutink.com) 28 October 2018 10:00
Tanpa gembar-gembor dan jadi heboh, sebuah film bikinan anak negeri go-international. Film itu, The Night Comes for Us dibeli hak edarnya oleh perusahaan layanan video berbayar Amerika Netflix. Maka, film karya Timo Tjahjanto itu tayang di Netflix duluan (sejak 19 Oktober kemarin) alih-alih di jaringan bioskop tanah air.

Akan tetapi prestasi ini--film nasional pertama yang dibeli Netflix dan tayang di platform itu sebelum rilis bioskop--disambut adem ayem di media. Beda dengan prestasi ketika The Raid tayang di bioskop AS, Joe Taslim saat main Fast and Furious 6 atau Iko Uwais dkk ikut main Star Wars: The Force Awaken. 

Lantaran tak menimbulkan heboh itu kita jadi bertanya, apa karena tayangnya di Netflix dan bukan di bioskop di AS? Meski Netflix ngetop di AS, tapi tak banyak yang tahu layanan video berbayar itu di sini. Bagaimana bisa tahu bila kebanyakan pengguna Internet kita hanya mengakses Facebook, Whatsapp dan Youtube?

Sejatinya, Netflix adalah sebuah disrupsi sebagaimana Uber, Grab dan Gojek mendisrupsi bisnis transportasi, Amazon pada toko buku, Airbnb pada perhotelan, Spotify pada musik, Traveloka dkk pada biro pariwisata atau kehadiran media online pada media cetak. Netflix hadir mengacak-acak eko sistem distribusi film yang sudah mapan. Semula jalur distribusi film sudah jelas: bioskop, dvd, saluran tv berbayar/video on demand (VOD), dan televisi gratis (free to air TV). Oleh Netflix dirombak jadi langsung ke layanan VOD. 

Disrupsi Netflix tak hanya pada jalur distribusi. Tapi juga produksi. Perusahaan yang didirikan 1997 sebagai penyewaan DVD ini membuat (membeli hak siar eksklusif) konten sendiri untuk tayang di platformnya semata. Telah banyak yang mencatat, tahun ini mereka mengeluarkan 12-13 miliar dolar AS untuk membuat konten sendiri. Tahun ini Netflix memproduksi 82 film panjang. Ini lebih banyak dari studio Hollywood manapun (bandingkan, Warner Bros. memproduksi 23 film setahun). 

Di Netflix ada 700 serial TV bikinan sendiri. Kualitasnya sebanding dengan kuantitas. Netflix telah menggusur HBO sebagai stasiun penayang yang dapat nominasi Emmy Awards paling banyak. Studio macam Disney menganggap Netflix saingan utama. Disney telah mengakhiri kerjasama dengan Netflix dan bakal menayangkan semua koleksi film dan serial TV-nya di platform sendiri.  Apakah kita sedang menyaksikan senjakala TV dan bioskop?

Di Indonesia, saingan Netflix sudah banyak. Ada Hooq, Viu, Iflix dan beberapa lagi--termasuk yang anyar, Gostudio milik Gojek. Mereka sudah turut membiayai sejumlah ongkos produksi film nasional, yang berarti film seperti Marlina, Pengabdi Setan atau Wiro Sableng cuma bisa ditonton di platform VOD tertentu. Namun baru Netflix yang memotong jalur distribusi bioskop. Apa langkah senada bakal diikuti platform lain?

Mengedarkan film ke bioskop jadi pertaruhan buat produser. Saban pekan empat film nasional bersaing meraih penonton. Itupun masih harus melawan film Hollywood. Ongkos produksi dan promosi takkan tertutup bila film tak banyak ditonton dan sudah turun layar kurang dari seminggu. Netflix menjanjikan kepastian pendapatan di muka, plus kesempatan ditonton 125 juta pelanggannya di seluruh dunia. Salahkah bila produser memilih menjual film ke Netflix alih-alih mengedarkan ke bioskop tanpa kepastian keuntungan?

Yang jadi catatan juga, karena tayang duluan di Netflix, produser tak perlu meminta Lembaga Sensor Film (LSF) meloloskan filmnya. The Night Comes for Us penuh adegan kekerasan sadis yang bakal kena gunting sensor bila tayang di bioskop. Netflix tak berbasis di sini. Mereka tak perlu patuh pada LSF. Jadi tanya lalu, apa menjual film ke Netflix jadi cara sineas menghindari sensor? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Film

Saya tidak bisa mengecek bagaimana reaksi bioskop dan apa yang mereka lakukan dengan disrupsi ini. Di satu sisi mungkin mereka bersyukur bahwa adanya platform seperti itu bisa mengurangi tekanan terhadap film-film yang semakin banyak diproduksi dan mulai tak mendapat jatah waktu tayang, dengan asumsi bahwa filmmaker memang tak mengharuskan filmnya tayang di bioskop. 

Namun di sisi lain, mereka bisa juga kehilangan potensi pendapatan dan bisa jadi harus melakukan rangkaian penyesuaian bisnis agar daya tarik bioskop bisa dipertahankan. Fasilitas menonton semakin mendekati bioskop sekarang (layar besar, sound system yang baik dan bisa jadi fasilitas nobar dengan peer group).

Hingga sekarang bioskop bisa jadi merupakan "catwalk", tetapi film seperti The Night Comes for Us (TNCFU) akan lebih punya napas panjang di kalangan fans ketimbang penonton yang luas, karena intensitas kekerasannya memang milik ceruk pasar yang tak terlalu luas.

Yang jelas baik lewat bioskop maupun tidak, TNCFU sudah diuntungkan dengan adanya familiarity calon penonton, baik lewat para pemain yg sudah diakrabi maupun gaya hard hitting violence yang intens seperti gaya The Raid.

Bisa saja yang dilakukan Netflix diikuti platform VOD lain. Namun ini tidak mudah karena dua hal: 1) sebagai "catwalk" bioskop bisa lebih menguntungkan karena adanya eksposure lebih besar. 2) harus ada jumlah film masif dengan ragam yang banyak supaya punya pengunjung reguler. Netflix sudah sangat besar dan bisa dikatakan "mandiri" tanpa perlu semacam launching pad seperti bioskop. 

Dengan maraknya layanan VOD produser bakal punya pertimbangan. Adanya platform online bisa membuat mereka melakukan diversifikasi usaha juga. Jadi menurut saya pemasaran bisa berjalan di segala platform ketimbang satu saja (bioskop).

Apa platform ini bisa dipakai untuk hindari sensor? Bisa saja, dan mungkin ini bisa membuat pilihan lebih beragam. Menurut saya platform seperti ini perlu tetap dicek sistem klasifikasi mereka, dan apakah mereka menjalankannya dengan konsisten. 

Saya tetap percaya klasifikasi ketimbang sensor, tentu dengan penegakan hukum yang tegas. Akibatnya bisa saja yang terjadi klasifikasi post-tayang bukan pra-tayang. Berisiko memang. Maka langkah lain yang penting adalah pendidikan literasi media. Apa boleh buat, ini pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ketimbang terus berpikiran menyensor, atau sibuk mengerahkan semua sumber daya untuk politik elektoral. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Film

Saya kira masih jauh untuk menganggap Netflix sebagai disrupsi di Indonesia. Dibandingkan para pesaingnya yang juga dapat diakses di sini, biaya langganan Netflix terbilang paling mahal, dan opsi pembayaran yang dimiliki hanya melalui kartu kredit, tidak bisa potong pulsa atau membayar di gerai Indomaret/Alfamart, misalnya. 

Di Indonesia hal ini menjadi penting lantaran faktor kemudahan menjadi faktor penentu. Sedangkan bagi bioskop, Netflix belum menjadi ancaman sebab film-film terbaru yang tayang di bioskop tak serta merta dapat disaksikan juga melalui Netflix. 

Netflix hanya membeli hak siar film-film lama atau yang pernah tayang di bioskop, dan memproduksi konten sendiri seperti serial dan film — yang mana tak kan pernah ditayangkan juga di bioskop. Jadi, Netflix dan bioskop punya pangsa pasarnya masing-masing. 

Perihal The Night Comes for Us, bisa jadi sunyi senyap pemberitaan mengenai film ini di sini memang karena film ini tayang di Netflix — yang belum banyak dilanggani masyarakat. Tetapi, film ini justru mendapatkan kesempatan lebih untuk ditonton lebih banyak orang di dunia. 3

Tidak ada yang memotong jalur distribusi bioskop. Bila kita perhatikan, film-film yang dimiliki para pemain video on demand ini semuanya film lawas, film terbaru barangkali yang usianya 6 bulan atau satu tahun ke belakang — yang sudah pernah lebih dulu tayang di bioskop. 

Bila saya seorang produser, pilihan utama saya untuk menjajakan film saya tentu lewat bioskop, semakin banyak yang menonton saya semakin untung. Apa penyedia layanan streaming itu berani membeli hak tayang film saya senilai Rp10-20 Milyar misalnya? Saya sangsikan itu. 

Netflix memang menjanjikan kepastian pendapatan daripada mengedarkan ke bioskop tanpa kepastian untung/rugi. Tetapi, tentu harga yang mereka tawarkan tak akan tinggi-tinggi amat juga. Katakanlah, sebuah film baru saja selesai dibuat dengan ongkos produksi sebesar Rp 10 Milyar, apakah Netflix berani membeli hak tayang film tersebut senilai Rp 15-20 Milyar atau lebih? Saya percaya harga yang ditawarkan Netflix untuk membeli hak tayang film berada di kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. 

Misalnya, baru-baru ini Netflix menyediakan film-film Indonesia seperti Arisan!2, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Atirah, dll, saya kira harga yang dibayar oleh Netflix akan berada di kisaran harga pasaran sebagaimana selama ini film dihargai ketika dibeli hak siar/tayangnya oleh perusahaan penyedia konten. 

Soal Netflix yang berbasis di Amerika tak perlu tunduk pada LSF, sebetulnya concern utama pemilik film tentu bukan soal gunting sensor, tetapi bagaimana film yang sudah dibuat dengan susah payah dan biaya tinggi itu dapat untung. 

Bila filmnya tayang di Netflix dan tak digunting sensor — itu hal yang baik, film sebagai karya seni memang tak seharusnya kena gunting sensor, terlebih Netflix masuk di ranah private, bukan ruang publik. 

Namun, bila pengguna Netflix dkk kelak kian banyak, barangkali LSF bisa mengatur urusan sensornya--biasanya dengan ancaman terlebih dahulu— pemblokiran misalnya, dan bila itu menjadi aturan atau hukum yang berlaku, saya percaya Netflix pasti akan mengikutinya juga. Tetapi, apakah perlu? (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Produser Film

Sebulan lalu saya ngobrol panjang lebar dengan salah satu pelaku platform OTT (over-the-top) atau layanan konten video via internet. Ada perspektif baru yang ditawarkan yaitu produksi film tapi straight to OTT, tak melalui bioskop lagi. Jadi saya kira disrupsi ini bukan cuma tentang Netflix, tapi pada akhirnya memang bakal ada sebuah pola baru terkait distribusi film.

Di Indonesia, penetrasi Netflix memang belum signifikan, masih di bawah Hooq atau iFlix, tapi sekali lagi menurut saya ini bukan sekedar tentang Netflix, namun tentang gelombang baru distribusi film.

Di Indonesia, penetrasi Netflix memang belum signifikan, masih di bawah Hooq atau iFlix, tapi sekali lagi menurut saya ini bukan sekedar tentang Netflix, namun tentang gelombang baru distribusi film.

Namun, menyangkut sambutan terhadap film The Night Comes for Us, bioskop tentu masih lebih mudah diakses dibanding layanan seperti Netflix. Jadi saya kira wajar saja jika sambutannya pun biasa saja.

Saya kira kita mesti menyambut baik gelombang baru distribusi film ini. Terlebih karena OTT juga berani membayar mahal untuk menyewa lisensi film atau memproduksi konten orisinalnya sendiri. Saya dengar salah satu serial dengan jumlah episode 6-13 bisa dibiayai hingga Rp 1 miliar per episode. Artinya kami
punya lahan baru untuk menggarap konten dengan lebih serius karena dibiayai dengan layak pula.

Menjual konten ke layanan OTT atau VOD tentu saja keputusan strategis yang bisa diambil produser manapun. Dan semuanya sah atas nama mengembalikan biaya investasi produksi film yang dibiayai modal cukup besar.

Apa OTT macam Netflix bisa dipakai sineas menghindari sensor negara? Saya percaya bahwa kita sudah tak butuh sensor, tapi sistem klasifikasi film. Karena ada konten tertentu terkait pornografi dan kekerasan yang tentu saja harus bisa dijauhkan dari anak-anak atau siapapun yang belum memenuhi klasifikasi usia. Kami
selaku pembuat film juga punya tanggung jawab moral atas konten yang kami produksi, termasuk terkait dengan penonton yang bisa mengaksesnya.

Saya kira pada akhirnya bakal ada regulasi yang mengatur OTT. Karena masa depan dunia audio visual ada disana ketika kita sudah tak bisa lagi berharap pada televisi untuk melahirkan konten dengan kualitas baik. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri