Distribusi Buku ke Pelosok: Sebuah PR Bersama
berita
Humaniora
10 September 2017 00:00
Penulis
Pendistribusian buku-buku bacaan di berbagai daerah di Indonesia menjadi persoalan pelik akibat minimnya infrastruktur dan beratnya medan. Ambil contoh, sekali mengirimkan buku ke Desa Bilai, distrik Homeyo, kabupaten Intan Jaya, Papua, ongkosnya Rp35 juta untuk carter pesawat jenis Pilatus. Padahal harga bukunya sendiri kurang dari itu.

Pada 2016, Central Connecticut State University di New Britain merilis “World Most Literate Nations”. Dalam laporan itu, Indonesia berada di peringkat ke 60 dari 61 negara. Posisi Indonesia terendah kedua di dunia, di bawah Thailand dan di atas Bostwana.

Data UNESCO menyebutkan, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang baca buku. Benarkan begitu? Faktanya, di berbagai daerah anak-anak sangat antusias membaca buku, tetapi ketiadaan buku menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Di desa Kamanggih, Sumba Timur, NTT, anak-anak harus berjalan kaki melintasi perbukitan yang curam, dengan waktu tempuh selama 2-3 jam untuk mendapatkan akses buku di perpustakaan. Begitu mendapat bacaan, mereka sulit beranjak pulang.

Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, pun menyadari sulitnya akses buku menjadi kendala utama. Jadi pangkalnya bukan di minat baca. Apalagi akses informasi terhadap digital dan TV pun sulit di daerah terpencil, sehingga minat baca hampir pasti tinggi.

Pada 2 Mei 2017 lalu, Presiden Jokowi menyetujui permintaan Pustaka Bergerak agar tanggal 17 setiap bulan PT Pos Indonesia mengirimkan  buku-buku ke pelosok secara gratis. Program itu berjalan konsisten, tapi tetap saja pegiat literasi masih harus berjuang mendistribusikan buku ke wilayah yang tidak terjangkau Pos Indonesia. Wilayah Papua merupakan tantangan terberat. Beruntung ada dana hibah pengiriman buku ke pelosok dari pemerintah daerah Papua.

Ini persoalan besar dalam mewujudkan cita-cita pembukaan UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa. Sulit membayangkan generasi masa depan jika kita masih berkubang dalam persoalan mendasar semacam ini. Perlukah dibuat regulasi khusus? Ada perusahaan migas asing bersedia membantu mendistribusikan buku ke pelosok Maluku. Yang tidak fair, perusahaan itu minta agar buku dan gerakan  tersebut diakui sebagai program mereka. Padahal buku dan programnya murni inisiatif masyarakat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(fai)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Owner Radio Max FM dan Pemilik Perpustakaan di Kampung Kalu, Waingapu, Sumba Timur, NTT.

Minat baca anak-anak Sumba Timur cukup tinggi. Pengalaman pribadi saya waktu SD, saya mesti berjalan kaki pulang-pergi sekitar 6 kilometer hanya untuk bisa membaca di rumah kawan yang mempunyai banyak buku bacaan. Karena kawan saya adalah anak Bupati waktu itu.

Hampir setiap hari saya dan beberapa kawan berjalan kaki hanya untuk pergi membaca majalah Bobo, Kuncung, cerita bergambar seperti Whinnetou karya fiksi Karl May, dan karangan lain HC Andersen, dan lain-lain. 

Keadaan sekarang, dengan hadirnya taman bacaan di Radio Max FM, hampir setiap sore banyak anak-anak SD - SMP yang singgah membaca buku bacaan yang tersedia, sumbangan banyak pihak atau donatur. Bahkan kadang mereka membaca sampai sekitar jam 8 malam, baru pulang ke rumah. 

Yang jadi soal sebenarnya bukan minat membaca anak yang tidak ada, tetapi yang utama adalah ketersediaan bahan bacaan yang selama ini sangat minim, bahkan di sekolah-sekolah, baik di kota maupun sekolah di desa di Sumba Timur, NTT. Bahan bacaan sangat jarang ada di dekat lokasi anak-anak. Ini jadi soal utama, karena jangan harap anak-anak atau keluarga bisa membeli buku untuk dibaca. Kalaupun ada uang, sangat sedikit orang tua yang memprioritaskan untuk membeli buku bacaan untuk anak-anak mereka. Kalau saja ada buku bacaan di dekat lokasi anak-anak dan gampang diakses, anak-anak pasti akan sangat senang.

Di Sumba Timur, menurut saya sangat sedikit tersedia bahan bacaan untuk anak-anak kita, belum lagi bahan bacaan yang menarik perhatian anak-anak untuk terus membaca. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Budayawan, Pendiri Yayasan Pustaka Bergerak

Minat baca masyarakat sebenarnya cukup tinggi, juga di daerah terpencil tapi bacaan bermutu yang terjangkau sangatlah terbatas. Warga negara yang peduli dan ingin mendorong program literasi di Indonesia, jumlahnya cukup banyak, tapi biaya distribusi yang tinggi menghambat peran aktif mereka.

Di banyak tempat di Indonesia, buku-buku menarik sangat sulit dijangkau antara lain karena letak tempat tersebut. Sarana transportasi yang belum memadai, seringkali dibarengi dengan masih kuatnya budaya lokal yang sengaja ingin memencilkan diri dari perubahan dunia.

Di Papua misalnya, ada kampung yang masih mengajari anak-anaknya untuk tak menyentuh buku sesukanya dan melarang anak-anak perempuannya untuk bersekolah. Selain mengupayakan peningkatan distribusi buku. Pustaka Bergerak juga mengagendakan penyebaran budaya kritis-ilmiah. (fai)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pendidik, Penulis Buku Sastra, Penggiat Kebudayaan

Siswa SMA Barus di tempatku bertugas, punya minat baca cukup bagus. Setiap hari perpustakaan sekolah diramaikan oleh siswa. Minat baca diluar koleksi perpustakaan sekolah tidak besar. Bisa dibilang masih sedikit siswa yang mau membaca diluar jam sekolah.

Siswa setingkat SD dan SMP menurut pengamatanku lebih rendah dari siswa SMA. Diluar jam sekolah  anak-anak itu lebih suka bermain di sawah, ladang, dan sungai. Sebagian main games di warnet.

Akses buku masih sangat terbatas. Perpustakaan sekolah berisi koleksi buku ala kadarnya. Ada perpustakaan keliling yang datang dari pemerintah, tapi tidak teratur.

Sesekali ada bazaar buku dari penerbit buku, ada juga amatiran atau perorangan atau kelompok. Saya baru mendirikan perpustakaan di rumah, inilah upaya untuk memancing minat baca anak-anak itu. Itu pun belum bisa berjalan efektif.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Budi Arie Setiadi

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Edgar Ekaputra

Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Lia KIan, Dr.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila