Ditangani Setengah-Setengah Sampah Jadi Masalah
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 October 2018 18:45
Penulis
Sampah, sudah menjadi problematika utama perkotaan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Teknologi sistem pengolahan sampah dan tempat pembuangan akhir telah menjadi patokan dan kemajuan sebuah kota atau negara. Namun, bagi negara berkembang seperti Indonesia, mahalnya teknologi pengolahan sampah masih menjadi impian untuk direalisasikan.

Pengelolaan sampah di perkotaan, terutama kota-kota besar dan metropolitan, seperti Jakarta, penting untuk segera diselesaikan.  Bukan saja mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, namun juga melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pemerintah Daerah maupun Pusat perlu pengelolaan sampah yang terintegrasi. Selain itu, juga perlu memiliki fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF) di setiap kota/kabupaten.  Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Namun persoalannya, biaya pengadaan teknologi ITF juga tergolong mahal. Sehingga, kebanyakan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki fasilitas ITF dan bahkan tidak memiliki TPS. Semua sampah yang ada langsung diangkut ke TPA. Di TPA baru dilakukan pemilahan secara ‘natural’ oleh manusia (pemulung). Pemilahan yang hanya didasari dua faktor: mengambil sampah yang laku dijual, dan meninggalkan sampah yang tak laku. Sampah yang tak laku ini kemudian dibiarkan menggunung dan mencemari lingkungan disekitarnya.

Lantas, menjadi tanggung jawab siapa mengadaan ITF ini? Apakah Pemerintah Pusat atau Daerah?

Di Jakarta sendiri, meski volume sampahnya mencapai 7 ribu ton perhari, namun pembangunan ITF baru dicanangkan bulan Mei 2018. Sementara, karena tidak memiliki lahan untuk TPA, Jakarta mengandalkan TPA di luar wilayahnya, seperti Bantar Gebang di Bekasi untuk membuang sampahnya.

Nah, kondisi ini juga menimbulkan permasalahan baru. Karena, masyarakat Bekasi yang terlewati oleh truk-truk sampah DKI Jakarta yang membawa berton-ton sampah dari Jakarta jadi terganggu, baik oleh bau maupun volume kendaraan besar truk sampah yang berjumlah lebih dari 1.200 unit melintasi daerah tersebut menuju TPA Bantar Gebang setiap harinya. Disebabkan hal ini, Konflik pun kerap terjadi antar kedua wilayah tersebut. Seperti yang terjadi kemarin hingga hari ini (18/10/2018), dimana lagi-lagi, untuk kesekian kalinya truk-truk sampah DKI Jakarta yang menuju TPA Bantar Gebang ditahan dan tidak boleh masuk ke wilayah Bekasi.

Konflik yang dipicu oleh ketidak-sepakatan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemda Bekasi yang telah berjalan puluhan tahun, sejak tahun 1986. Pihak Pemda Bekasi mengeluhkan soal tetesan air licit (air tetesan sampah) berbau busuk saat melintas di ruas jalan protokol dan masalah ada beberapa kewajiban dari Pemprov DKI Jakarta yang tidak dijalankan. Baik Pemda Bekasi maupun Pemprov DKI Masing-masing pihak punya alasan tersendiri.

Kenapa permasalahan sampah ini tak pernah terselesaikan secara tuntas, bahkan menimbulkan konflik? Apakah karena penanganan dan pengelolaan sampah di Indonesia selama ini dilaksanakan setengah-setengah, meskipun sudah ada Undang-undang yang mengaturnya?

Meski sampah telah menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan, kok tidak menjadi isu nasional? Bahkan, masalah sampah ini tidak pernah menjadi agenda utama dari program kerja dari tiap-tiap pemerintahan yang berkuasa? Lantas, sampai kapan masalah sampah ini bisa ditangani secara serius oleh pemerintah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Rakyat DKI Jakarta produksi sampah lebih dari 8.500 ton/hari yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sekitar 7.000 ton/hari. Merupakan volume sampah sangat besar, sehingga dibutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Kita ketahui persoalan sampah ini makin hari tambah pelik dan kompleks yang tidak berkesudahan permasalahnya. Selalu saja menjadi bulan-bulanan Pemerintah Bekasi bila tidak terpenuhi keinginannya (hibah dana dan kemitraan)

Maka diperlukan komitmen kuat untuk melakukan revitalisasi pengelolaan sampah DKI secara total, dan tepat guna dengan berbagai cara seperti: Intermediate Treatment Facility (ITF) yang berperspektif lingkungan (ramah lingkungan), juga diiringi dengan pengelolaan dan pemilahan mulai dari sumbernya, memperdayakan pembangunan TPS 3R perwilayah agar mempermudah pengelolaan dan pemilahan sampahnya terlebih dahulu.

Dalam pengamatan kami, pengelolaan sampah DKI penanganannya selama ini masih bergantung pada TPST Bantar Gebang yang berada di Kota Bekasi. Kita perhatikan juga sistem  pengelolaan sampahnya masih dengan sistem pola dengan ditumpuk secara terbuka (open dumping). Dimana sistem tersebut tak lagi diperkenankan seharusnya, sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan. Dalam Pasal 29 huruf (e) dijelaskan, dilarang melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. Sistem model pengolahan seperti ini yang selalu di cari-cari kesalahannya oleh berbagai pihak demi mendapatkan keinginannya (Dana Hibah dan kemitraan dan lain-lain)

Sampah yang ditumpuk terbuka akan rentan dengan penanganan air lindi (leacheate), serta gas methana (CH4) yang timbul akibat reaksi biokimia, dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran di TPA (sudah beberapa kali terjadi hal ini di TPST) Gas methana yang dihasilkan pada timbunan sampah di lokasi TPA, juga telah menyumbang 20-30 kali lebih besar dari pada karbon dioksida (CO2)

Karbon dioksida merupakan pembentuk emisi gas rumah kaca (GRK). Zat tersebut pun menjadi penyebab meningkatnya suhu bumi atau biasa disebut pemanasan global .

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di TPST Bantar Gebang, Meski sudah dilakukan perbaikan TPST Bantar gebang, namun dampak negatif lingkungan dan sosial menjadi sumber masalah. Seperti penyakit, pencemaran udara, tanah, dan air tanah/irigasi, bau hingga radius ber-kilometer jarak jangkaunya, menyebabkan krisis air bersih, serta rawan konflik sosial seperti yang terjadi saat ini.

Jakarta tidak bisa terus-menerus berpangku tangan dengan daerah lain, demi mengurangi kerusakan ekologi yang lebih serius dan over load penimbunan sampah di TPST Bantargebang Bekasi di perlukan pengelolaan sampah jakarta di dalam kotanya sendiri.

Selain itu, harusnya pemerintah Bekasi Kota melakukan evaluasi dan intropeksi terhadap kenerjanya sendiri. Selama ini DKI beri uang hibah dan kemitraan dengan wilayah penyangahnya dengan banyak kemudahan, karena manfaatnya untuk pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup di area wilayah terdampak atas aktivitas TPST Bantar Gebang. Itupun  penggunaannya harus tepat sasaran dan hati-hati, bukan sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya di luar kepentingan pemulihan lingkungan di Bekasi

Saya menduga dalam kasus penahan truk sampah milik DKI oleh Dishub Pemda Bekasi ini hanya akal-akalan saja. Dan warga sekitar TPST hanya dijadikan alat belaka untuk melakukan tekanan ke Pemerintah DKI. Isu truk tidak memenuhi standar dan perjanjian dijadikan alat saja. Wong selama ini tidak ada masalah. Baru ada masalahkan semenjak kas Pemda Bekasi defisit dan pihak bekasi mengajukan peningkatan dana hibah dan dana kemitraan dengan DKI yang belum semuanya disetujui. Patut diduga ini penyebab terjadinya skenario penahan truk sampah milik DKI ini.

Saran saya, Pemerintah Bekasi harus bijaksana menyikapi permasalahan internalnya dan ekternalnya, jangan nanti masalahnya berbalik ke mukanya sendiri. Keyakinan saya KPK juga sudah mengendus masalah ini. Untuk itu, KAWALI akan turut mendorong KPK segera turun investigasi dana hibah karena banyak carut-marut pemanfaatan dana hibah ini tidak pada tempatnya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Laskar Merah Putih.

Saya menyoroti seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Indonesia, bukan hanya di DKI Jakarta. Bahwa perlu dipertegas regulasi penanganan dan pengelolaan sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini, untuk mengatur dan memperbaiki sistem tata kelola TPA dasn pengolahan sampah di seluruh Indonesia.

Menurut saya, yang jadi permasalahan adalah tidak adanya badan atau lembaga khusus yang mengatur tentang tata kelola sampah dan sistem tata kelola TPA. Jika dalam penanganan bencana, pemerintah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang secara khusus ditugaskan untuk penanganan bencana. Sementara, untuk sampah tidak punya. Padahal, jika pengelolaan sampah dibiarkan tak terkendali, maka bisa menjadi bencana juga, baik buat lingkungan maupun buat manusia.

Nah, menurut saya pemerintah perlu membentuk badan/lembaga khusus yang menangani permasalahan sampah ini. Agar, penanganan dan pengelolaan terhadap sampah ini bisa maksimal alokasi dan alokasi anggaran untuk pembenahan TPA-TPA di daerah bisa dibantu oleh pemerintah pusat.

Kalau permasalahan sampah di DKI Jakarta, ibarat rumah, DKI Jakarta ini adalah rumah yang toiletnya di tempat/rumah orang lain. Hal ini terpaksa terjadi karena, lahan untuk membuat toilet tersebut sudah tidak ada. Sudah habis dibangun untuk bangunan yang lain.

Dengan volume sampah yang mencapai kurang lebih 7000 ton setiap harinya, saya rasa memang sudah saatnya Jakarta memiliki fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF) atau menyegerakan pembangunan fasilitas Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa). Agar tata kelola sampahnya bisa dilakukan secara maksimal.

Saya dengar rencananya sih memang DKI Jakarta mau membangun 4 PLTSa, yakni di Sunter, di Marunda, dan di beberapa tempat lainnya, dengan kapasitas pengolahan sampah 2000 ton sampah per hari. Nah, DKI harus segera mengejar pembangunan fasilitas itu.

Dengan invetasi anggaran yang cukup besar, mencapai sekitar Rp2 triliun per 2 ribu ton, apakah nantinya investasi ini ditanggung APBD atau APBN? Jika ditanggung oleh APBD, sampai kapan? Yang saya maksudkan di sini, apakah pengadaan PLTSa seperti di DKI Jakarta untuk di daerah lain apakah bisa? Dengan dana sebesar itu, kota-kota kecil maupun kabupaten yang ada di daerah bisa jadi tidak akan sanggup membangunnya. Nah, hal-hal seperti ini harus segera dipikirkan dan buat konsepnya.

Terkait konflik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemda Bekasi dalam hal pengelolaan sampah, saya kira adalah hal yang wajar. Hanya perlu duduk bersama, untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikannya.

Data yang saya punya, DKI Jakarta sendiri sudah banyak kok memenuhi kewajibannya dalam hal bantuan dana, dari mulai dana hibah, dana untuk perbaikan lingkungan, hingga uang bau. Hanya saja, saya lihat pengelolaan dana-dana, seperti untuk dana perbaikan lingkungan ini belum dikelola dengan baik oleh pemda Bekasi, bahkan belum tersalurkan secara maksimal (menyentuh) kepada masyarakat sekitar Bantar Gebang.

Saya kira, dalam hal kerja sama kemitraan pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dan Bekasi sebaiknya dituangkan dalam satu MoU yang jelas. Dalam hal ini, mengenai nominal dana yang harus diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada Bekasi dalam masalah pengelolaan sampah TPA Bantar Gebang ini. MoU yang jelas dan terperinci, serta tidak ngambang seperti saat ini.

Saya berharap, pengelolaan sampah secara nasional nantinya berjalan terintegrasi dengan konsep yang jelas dan berkelanjutan. Untuk itu, alangkah baiknya jika pemerintah sesegera mungkin membentuk suatu badan/lembaga yang khusus menangani masalah sampah secara nasional.

Karena kalau mau mencermati, selain pendayagunaan sampah ini sangat besar manfaatnya, juga sebenarnya retribusi sampah ini sangat besar. Sementara saat ini, saya melihatnya mungkin retribusi sampah ini masuk ke Pendapatan Asli (PAD) dan anggaran APBD daerah masing-masing, yang kemudian anggaran ini digunakan untuk kepentingan lain, seperti untuk dana di dinas PU, atau dinas-dinas lain. Seandainya, hasil retribusi sampah ini digunakan seluruhnya untuk pengelolaan sampah, saya kira ke daerah akan mampu membangun IFT atau PLTSa di daerah masing-masing. Sehingga, masalah sampah ini ke depannya tidak sampai menjadi bencana. (afd) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas