Evaluasi Pemilu 2019: Siapkah Kita Lakukan Pemilu Elektronik?
berita
Humaniora
Ilustrasi : antaranews.com - watyutink.com 23 April 2019 15:00
Watyutink.com - Yang memilih di Pemilu 17 April kemarin pasti takkan lupa dengan kerepotan waktu membuka surat suara. Kita--yang berada di luar Jakarta, karena warga Jakarta dapat empat surat suara--berhadapan dengan lima surat suara. Yang ukurannya paling kecil hanya surat suara pilpres, yang pilihannya cuma dua paslon dan sudah kita kenal betul sosoknya. 

Empat lainnya ukurannya besar. Untuk pileg DPR RI hingga DPRD tingkat II, pemilih dihadapkan pada kertas berisi logo partai dan deretan nama-nama yang jumlahnya ratusan. Ada lagi surat suara untuk memilih anggota DPD berisi nama dan foto-foto caleg. Banyak pemilih yang kerepotan mencari caleg pilihannya dan akhirnya asal memilih saja.

Kerepotan tak hanya berhenti di situ. Saat suara dihitung, pengerjaannya sampai selewat subuh hari berikutnya. Akibatnya fatal. Hampir 100 orang petugas KPPS meninggal akibat kelelahan. Apakah kerepotan macam begini yang sampai merenggut nyawa orang akan kita teruskan di masa mendatang?   

Kerepotan di atas mungkin takkan terjadi bila kita melaksanakan pemilu dengan sistem elektronik. Di berbagai negara, pemilu sudah dilaksanakan tak lagi dengan mencoblos atau mencontreng kandidat. Tapi tinggal klak-klik. Penghitungan suara pun lebih sederhana, karena ditabulasi oleh sistem yang terkomputerisasi, tanpa lagi melibatkan penghitungan manual oleh manusia yang memakan waktu dan energi.       

Di negara-negara seperti AS, Australia, Brasil, kanada, Estonia, Prancis, Jerman, India, Belanda, Norwegia, Peru, Swiss, Inggris serta Filipina pemilu diselenggarakan dengan sistem elektronik atau e-vote. Bisakah e-vote diterapkan di Indonesia?

Tantangan menyelenggarakan e-vote di Indonesia tidak mudah. Pertama, soal logistik. Di negeri yang kepulauan yang terdiri dari 17 ribu lebih pulau, jadi tantangan tersendiri menyebar logistik pemilu. Yang manual saja rentan rusak di tengah jalan atau kena banjir saat disimpan di gudang. Peralatan elektronik lebih rapuh lagi. Selain risiko rusak saat perjalanan ke TPS di pelosok negeri, ongkos pengiriman maupun pengiriman ulang bila alat rusak bakal makan biaya. Belum lagi menyediakan peralatan mesin e-vote untuk 800 ribu lebih TPS. Itu juga butuh biaya tak sedikit.  

Lalu soal infrastruktur jaringan internet. Bagi masyarakat di kota besar di PUlau Jawa, setiap wilayah umumnya sudah ter-cover jaringan internet. Namun bagaimana di daerah pelosok? Jangankan di Nusa Tenggara, Maluku, atau Papua, di Jawa dan Sumatera pun masih banyak blank spot. Apa harus menunggu infrastrukturnya siap dahulu baru lakukan e-vote

Kedua, soal kesiapan warga Indonesia memilih dengan cara e-vote. Di pilpres dan pileg kemarin diketahui dari 192,8 juta warga yang punya hak pilih, sekitar 40 persen pemilih milenial atau mereka yang berusia di bawah 35 tahun. Artinya, masih ada sekitar 60 persen pemilih berada di atas usia itu. Jika kita mengasumsikan tingkat melek teknologi berkaitan dengan usia, maka kita patut curiga yang tak melek teknologi masih berada di atas 50 persen. Artinya, e-vote ditengarai bisa meninggalkan kerepotan baru. Yang jadi tanya lalu, sudah siapkah mayoritas warga Indonesia melakukan e-vote?    

Persoalan lain soal kecurigaan. Pengalaman di negeri orang, e-vote bukan tanpa kelemahan. Sistem komputerisasi rentan diretas (hacking). Bagaimana KPU bisa menjamin sistem keamanan e-vote dari tangan-tangan jahil? 

Selain hacker, yang harus dipersiapkan dahulu adalah pemrograman sistemnya. Pembuat sistem program komputer e-vote wajib netral dahulu. Di sini juga perlu pengawasan intensif dari wasit pemilu. 

Kerja menyiapkan e-vote memang takkan selesai dalam setahun-dua tahun. Kita perlu belajar juga dari keruwetan perkara e-KTP tempo hari. Kita tahu segala kerepotan e-KTP akhirnya malah jadi bancakan korupsi para elite politik. Bukan tak mungkin niatan memperbaik sistem pemilu dengan e-vote bakal dijadikan peluang ajang korupsi baru. 

Bila sudah begitu, memang sudah nasib bangsa ini menyelenggarakan pemilu dengan cara paling kuno: mencoblos dengan paku. Jangan berharap akan ada e-vote.     
  
Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Menurut saya, pemilu tidak hanya berhenti pada perebutan tahta (penguasa). Pemilu adalah juga penghargaan atas hak kemanusiaan. Oleh karena itu pemilu perlu dimuliakan dan mendapat tempat terhormat. Bila kita melihat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu kemarin sangat luar biasa. Kelihatan ada peningkatan dari pemilu sebelumnya. Kita juga menyaksikan bagaimana kotak suara dibawa dengan cara-cara yang membuat kita terharu. Itu bentuk komitmen dan partisipasi politik yang baik.        

Tawaran pemilu dengan cara elektronik harus dipikirkan bersama. Untuk melaksanakannya kita harus hati-hati. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita perlu terlebih dahulu melakukan kesepakatan bersama. Jangan sampai ketika kita bikin aturan (pemilu elektronik) pada akhirnya kita sendiri yang memunggunginya
karena alasan-alasan yang kita saksikan hari ini, seperti ketidak siapan untuk kalah dan juga mental kita yang belum dipersiapkan sejak semula. 

Kalau melihat geografi negara kita, yakni negara kepulauan yang sangat tersebar penduduknya dengan jarak antar satu sama lain sangat jauh, maka alternatif pemilu dengan sistem elektronik menjadi jawaban sebenarnya.

Tapi tentu juga harus kita pikirkan infrastruktur teknologinya, perangkatnya dan lain sebagainya. Hari ini saja misalnya, ketika pemilu dilakukan dengan cara-cara manual yang dikombinasikan dengan sistem IT (untuk rekapitulasi suaranya), orang masih juga ribut, padahal sudah ada jalan keluarnya. (ade)     

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Teknologi Informasi

Iya saya nyoblos kemarin. Menurut saya, tentang lembaran surat suara, nggak terlalu merepotkan-lah. Kayak baca koran saja (membuka surat suaranya). 

Mengenai kesiapan Indonesia melakukan pemilu elektronik atau e-vote harus melihat infrastruktur penetrasi internet dahulu. Saat ini, penetrasi internet Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Menurut data InternetLiveStats, sampai 2016, penetrasi internet di Indonesia hanya 20,4 persen dari populasi penduduk. Sementara itu, menurut data Puskakom UI, 2016) angkanya sekitar 35 persen atau 88,1 juta pengguna internet. 

Dua angka itu masih lebih rendah dari Singapura (82,5 persen), Malaysia (67,6 persen), Vietnam (52 persen), Filipina (43,5 persen), dan Thailand (42,7 persen). Penetrasi internet di Indonesia masih sangat rendah di wilayah pedesaan. Memilih dengan cara elektronik, isu besarnya bukan pada tingkat usia pemilih, namun isu besarnya di AAA (Authentication, Authorization, Accounting), yakni proses autentikasi, otorisasi, dan penghitungan. 

Misalnya, KPU yang sekarang seperti menganggap IT nggak penting, oleh karena perhitungan dilakukan secara manual. Kalau komandan (ketua dan komisioner KPU) bilang penting maka KPU pasti akan minta tolong yang lebih profesional untuk mengawaki IT-nya. Jadi tergantung komandan di KPU-nya. 

Kita mungkin sekali melakukan pemilu elektronik atau e-vote. Soal teknis mesin dan tata cara tergantung disain dan prosedurnya. Harus dirancang menggunakan standard ISO 27001 & ISO 31000. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri