Giat Berantas Hoax Demi Menangkan Jokowi?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 March 2019 17:00
Watyutink.com - Apa hasil pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Brasil bakal terjadi pula di Indonesia? 

Itu salah satu pertanyaan besar yang tengah menggelayut menanti jawaban pasti pada 17 April nanti. Kita tahu, pilpres di AS tahun 2016 silam memenangkan Donald Trump. Jutawan bekas host acara reality show The Apprentice itu membenamkan ambisi Hillary Clinton, bekas ibu negara dan menteri luar negeri, jadi presiden perempuan pertama AS. Kemenangan Trump mengejutkan karena berbagai hasil survei dan polling sebelumnya menyebut Hillary yang bakal menang. 

Trump menang bukan tanpa masalah. Meski tak ada kecurangan suara atau peretasan sistem TI pemilu AS, kemenangan Trump lahir dari penyebaran berita bohong atau hoax yang masif. Dibungkus jargon "America First", Trump mengusung isu-isu populis seperti anti-imigran hingga islamofobia. Rakyat Amerika termakan umpan populisme Trump. Apalagi diiringi sebaran hoax soal isu populis yang dahsyat. Jadilah orang Amerika banyak memilih Trump kemarin. 

Di Brasil setali tiga uang. November lalu, rakyat Brasil memilih Jair Bolsonaro jadi presiden. Ia dijuluki "Trump dari Daerah Tropis" lantaran mengusung isu populis yang mirip Trump, misalnya anti kelompok minoritas. Jargonnya juga mirip, "Brasil di depan semuanya dan Tuhan di atas segalanya."Untuk menebar ketakutan di masyarakat, hoax banyak disebar sepanjang proses pemilu kemarin di sana. Hasilnya, Bolsonaro jadi jawara. 

Kekhawatiran senada terbit di sini. Penyebaran kabar palsu alias hoax mewarnai Pilpres 2019. Januari lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengidentifikasi 62 konten hoax terkait pilpres tersebar sepanjang Agustus-Desember 2018. Belum ada lagi rilis teranyar dari Kementerian Kominfo jumlah hoax antara Januari hingga saat ini. Tapi kita boleh yakin, jumlahnya bertambah. Maka, kita tanya, apa hoax-hoax tersebut bakal mempengaruhi hasil pilpres di sini?

Bayangkan situasinya seperti ini. Anda seorang muslim taat, tinggal di negeri yang mayoritas Islam. Apa jadinya bila Anda menerima kabar yang mengatakan kalau Jokowi menang, LGBT akan dilegalkan serta azan bakal dilarang dikumandangkan? Tentu Anda akan khawatir, cemas dan pada gilirannya di pilpres nanti akan pilih capres yang dianggap lebih membela kelompok dan golongannya. Masalahnya, Jokowi dan tim kampanyenya tak pernah punya program itu bila menang. Dua kabar itu adalah hoax yang disebar beberapa ibu-ibu di Karawang tempo hari. Ibu-ibu itu kemudian digiring polisi dan siap diproses secara hukum.   

Bila kita perhatikan pula, akhir-akhir ini penegakan hukum perkara hoax gencar dilakukan polisi maupun aparat pemerintah. Sejumlah orang telah ditangkap. Kebanyakan hoax menyerang kubu Jokowi-Ma'ruf Amin, kandidat petahana alias sedang memerintah dan ingin terpilih lagi. Indonesianis Australian National University, Tom Power pernah menganalisis, penegakan hukum demi mengebiri oposisi adalah metode otoritarian ala Presiden Jokowi. Apakah pemberantasan penyebar hoax yang dilakukan polisi saat ini bagian dari otoritarianisme ala Jokowi atau murni penegakan hukum?

Yang menjadi masalah perangkat hukum yang digunakan. Polisi menjerat pelaku penyebaran hoax dengan pasal UU ITE No.19/2016 terutama pasal 28 ayat 2. UU ITE yang niatan awalnya untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, kini lebih sering dipakai untuk menjerat hal-hal yang tak terkait itu, seperti hoax, ujaran kebencian, serta pencemaran nama baik. Apa telah terjadi penyalahgunaan perundang-undangan dalam perkara pemberantasan hoax saat ini?

Pemerintahan Jokowi yang kini turut kembali berlaga di pilpres memang paling sering jadi korban hoax. Maka, bukan hanya hoax diberantas sebagai upaya penegakan hukum. Tapi juga sang petahana berkepentingan agar hoax tak kian deras menderanya. Maka di sini tanyanya jadi, apa pemberantasan hoax dilakukan agar Jokowi bisa menang pilpres? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?      

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen hubungan internasional UGM, Tenaga Ahli Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital

Anak muda penguasa media sosial dan internet. Menurut survei APJI (Asosiasi Pengelola Jasa Internet) dari usia 13-18 tahun menguasai 16,68 persen dari total pengguna internet di Indonesia. Dari usia 19-34 tahun menguasai 49 persen. Artinya, bila ditotal dari angka 13-34 tahun, mencakup 66 persen pengguna internet di Indonesia. Dan menurut survei We Are Social, seluruh pengguna internet di Indonesia juga pengguna media sosial. Yang berarti proporsi pengguna internet dan pengguna sosial boleh dibilang sama.

Saat pemilu ada dua hal genting menyangkut ancaman keamanan cyber. Pertama, serangan cyber. Misalnya, bila situs KPU diretas. Atau hasil pemilu dibajak lewat sistem TI. Kedua, operasi informasi. Ini juga sama mengerikannya. Karena telah kejadian  di dua negara: Amerika Serikat dan Brasil. Di AS, sepanjang pilpres 2016 yang dimenangkan Trump ada banyak sekali hoax yang digunakan untuk menjatuhkan salah satu calon tertentu. Sementara itu, di Brasil, kualitas proses pemilu dan demokrasinya terganggu hanya karena hoax membalikkan hasilnya, yang harusnya menang jadi kalah, dan yang seharusnya kalah jadi menang.

Ini jadi dua hal yang jadi fokus utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Untuk itu kami berjuang sama-sama membuat media sosial dan internet kita sepositif mungkin.                    

Saat ini kita berada pada posisi sangat rentan untuk diserang, entah website-nya atau sistem TI-nya. Tapi saya pikir KPU dan Bawaslu telah bekerja keras untuk mencegah hal itu. Namun, di persoalan penyebaran operasi informasi yang lebih mengerikan. 

Saat mempelajari ilmu tentang kajian informasi setidaknya ada tiga jenis penyakit yang harus diwaspadai. Yang pertama misinformasi, kedua disinformasi, dan ketiga malinformasi. Pengertian untuk masing-masing adalah, misinformasi adalah informasi yang disebarluaskan mengandung berita yang tidak benar atau berita bohong, tetapi tidak dengan sengaja disebarkan oleh seseorang. Misal, ada posting-an Instagram dari sebuah media, ternyata mengandung data yang salah. Datanya kemudian diperbaiki media tersebut. Jadi, di situ tidak ada intensi untuk menyebarkan kabar bohong atau berita tidak benar. 

Sedangkan pada disinformasi ada intensinya. Jadi, jika dengan sengaja menyebarkan berita bohong itu yang gawat. Itu yang paling dekat dengan hoax. Sementara malinformasi, yakni disinformasi yang disebarkan dengan tujuan untuk menyerang orang lain. Contohnya adalah ujaran kebencian atau hate speech atau juga membuka data pribadi orang lain. Malinformasi adalah serangan dengan informasi.

Di sini kita harus hati-hati. Karena hal tersebut bisa mendistorsi dan bahkan mengganggu kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. (ade) 

Catatan: Opini ini disampaikan di acara talk show LINE TODAY, Kamis, 14 Maret 2019 di Jakarta. 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri