Haruskah Cadar Dilarang di Kampus Islam?
berita
Humaniora

Sumber Foto: thayyiba.com (gie/Watyutink.com)

07 March 2018 19:00
Apa hukum perempuan mengenakan cadar dalam agama Islam? Menutup aurat bagi perempuan Muslim wajib hukumnya. Dalil yang termaktub dalam Quran dan Sunnah menggariskan yang boleh nampak dari perempuan adalah kedua tangan dan wajahnya. Cadar, yang berarti menutup wajah kecuali mata, tak terdapat dalam Quran maupun Sunnah.

Namun, faktanya, sejumlah perempuan Muslim memilih bercadar. Tidak hanya di negeri Timur Tengah atau Asia Selatan, di Indonesia kini mudah ditemukan perempuan mengenakan cadar di ruang publik, entah pasar, mal, stasiun kereta, hingga kampus. Ketika gelombang konservatisme baru merambah negeri kita, bercadar menjadi pilihan berbusana sejumlah perempuan Muslim Indonesia. Bagi mereka, menutup aurat dengan berjilbab saja rupanya tak cukup. Mereka bergeming meski hukum cadar masih debatable dan kerap disindir bagian dari gelombang Arabisasi Nusantara. 

Bercadar juga kerap dituding cerminan versi Islam yang radikal dan fundamentalistis. Islam yang begini kerap juga dianggap bertanggung jawab atas berbagai peristiwa sosial politik kita selama 20 tahun terakhir, mulai dari aksi terorisme di Bali sampai Jakarta dekade 2000-an, simpatisan ISIS hingga demo 212. Pertanyaannya, apakah perempuan Muslim yang bercadar selalu identik dengan pro-terorisme? Tidakkah keputusan bercadar bisa lahir semata atas tafsir agama yang ia yakini tanpa diembel-embeli persetujuan pada aksi teror? 

Pengelola Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menengarai perempuan Muslim bercadar sebagai radikal. Maka, UIN Sunan Kalijaga secara tegas melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya. Kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 itu dimaksudkan untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme ke kampus. Mahasiswi yang bercadar dibina. Bila menolak akan dikeluarkan. Dari berbagai laporan media diterangkan pula UIN Sunan Kalijaga memegang prinsip Islam moderat. Sementara yang bercadar terindikasi berpaham radikal dan menolak Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita bisa sepakat paham radikalisme yang menolak pilar-pilar kebangsaan kita tak dibolehkan tumbuh subur. Namun, apakah solusinya cukup dengan melarang cadar masuk kampus? Apa setelah seorang perempuan Muslim melepas cadarnya ia sekonyong-konyong jadi berpaham moderat? 

Selain itu ada bias gender di persoalan ini. Kenapa yang disasar hanya perempuan bercadar? Bagaimana dengan pria yang memelihara jenggot, bercelana cingkrang, dan atau memiliki tanda bekas sujud di jidatnya? Bukankah itu semua juga konon identik dengan mereka yang berpaham radikal, skripturalis dan fundamentalis? Kenapa tak disebutkan pria dengan ciri-ciri tersebut dilarang masuk kampus? 

Sejatinya, sudah sejak lama paham radikalisme ditengarai masuk kampus-kampus kita, entah kampus Islam amupun sekuler, negeri dan swasta. Penganut paham ini tak hanya mahasiswa, melainkan juga para dosen. Tapi lagi-lagi solusi yang ditawarkan pihak kampus tak menyasar ke akar persoalan. Apa yang sebaiknya dilakukan pihak kampus membendung paham radikalisme agama?    

Melarang cadar di kampus saja rasanya tak cukup. Malah berpotensi melanggar hak asasi manusia. Bukankah kebebasan berekspresi bakal dicederai?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Budaya

Tidak selalu perempuan yang bercadar berarti berpandangan radikal. Apakah perempuan yang bercadar ingin menegakkan khilafah? Kalaupun iya, memangnya kenapa? Itu kan masalah kebebasan berpikir. Apa perempuan bercadar berarti ikut teroris? Lagi-lagi, yang patut ditanya, apa benar bercadar sama dengan terorisme?    

Tapi mungkin, (yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga, mereka yang bercadar) sudah diajak tukar pikiran dan kemudian diindikasi pahamnya radikal dan sebagainya. Tapi buat saya ada masalah proses di sini. Saya cukup lega di sana ada proses pembinaan dahulu. Namun, secara prinsipal, buat saya baik proses maupun alasan (melarang cadar di kampus) sukar ditelan karena kita tidak boleh mendiskriminasi orang karena cara berpikir maupun cara berpakaiannya. 

Di media sosial, saya menghormati beberapa aktivis feminis, liberal, maupun Jokower (pendukung Jokowi) yang turut membela hak orang bercadar, mempertanyakan kebijakan tersebut, dan menggugatnya. Saya kira itu langkah yang baik. 

Larangan ini juga kelihatan masih dalam spektrum membatasi atau mengawasi tubuh perempuan. Di satu sisi, pemaknaannya sendiri sudah berlapis-lapis. Bagi yang setuju pada pelarangan (bercadar) ini argumennya adalah mereka percaya cadar adalah praktek misogynist, yang membatasi gerak perempuan dan sebagainya. Namun menurut saya ini tidak bisa diterapkan dengan cara generalisasi. Harus diterapkan dengan hati-hati. Karena ini menyangkut agama, dan agama berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan harus dihormati lebih dahulu, baru diajak bicara.  

Bahkan bila ada keyakinan yang sesat pun, misalnya ajaran Lia Eden, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membimbing. Tapi masalahnya kita selalu terbiasa langsung menyingkirkan. Begitu merasa resah sedikit (langsung bereaksi).Padahal resah itu justru jadi persoalan orang yang merasa resah, bukan jadi persoalan orang lain.   

Pertanyaan lanjutan dari "kenapa dia resah?" yang harus kita gali dan jadi refleksi adalah kenapa orang sekarang gampang banget resah? Ajaran sesatpun, kalau itu hal yang diyakini seseorang yang tidak merugikan orang lain, harus dihormati. 

Kita tidak bisa juga menempatkan peristiwa ini dalam oposisi biner Islam konservatif vis a vis Islam Nusantara. Saya tidak berani menyimpulkan demikian, karena terkadang realitas di lapangan berbeda dengan realitas di media dan realitas di medsos. Dan oposisi biner itu saya kira keliru karena Islam Nusantara bukan berarti nggak konservatif. Dalam spektrum Islam Nusantara juga ada konservatisme.  Kalaupun tetap hendak ditempatkan dalam suatu oposisi yang lebih tepat adalah Islam Nusantara versus Islam Trans-nasional. (ade)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Komnas Perempuan

Pakaian adalah bagian dari hak politik, hak ekspresi dan hak atas pilihan seseorang. Ketika bercadar dianggap berkaitan dengan ideologi sekumpulan mahasiswi yang bertentangan dengan visi (kampus) UIN Sunan Kalijaga, ini bisa kita pertanyakan. Ini harus didialogkan dengan rektor UIN. Karena sesungguhnya bercadar bukan menandakan seseorang berpikiran tertutup atau terbuka. Karena tidak mesti simbol-simbol baju berimplikasi pada ideologi seseorang.  

Kalau ideologi tertentu bertentangan dengan kampus atau akademika UIN Sunan Kalijaga, boleh saja dibuat aturannya. Tapi saya pikir, penting bagi pihak kampus melakukan dialog dahulu terhadap sejumlah mahasiswi yang menggunakan cadar. Mereka berhak bertanya, untuk kepentingan apa menggunakan cadar? Apa hanya model atau ada kepentingan misi organisasi tertentu?    

Dan tidak mesti yang bercadar itu radikal. Ada simbol-simbol atau pilihan baju tertentu di suatu daerah. Misalnya, kenapa orang Arab bercadar? Karena kultur dan situasi sosial politik di sana yang membuat mereka begitu. Dan belum tentu perempuan-perempuan Arab itu radikal (karena mereka bercadar). Ini yang penting dilihat. 

Bercadar itu pilihan. Misalnya, saya kenal perempuan yang bercadar dengan alasan untuk menghindari fitnah. Begitu dia di rumah, berkumpul dengan keluarganya, dilepas cadarnya.

Bahkan bila aturan ini hendak diterapkan, seharusnya berlaku sama pada pria yang memelihara janggut, misalnya. Tapi, pertanyaannya balik lagi, apakah janggut menandakan seseorang radikal? Ini yang harus clear dulu dalam membuat kebijakan atau aturan. 

Saya memahami, di satu sisi mereka (UIN Sunan Kalijaga) membuat rambu-rambu larangan bercadar karena menemukan yang bercadar punya misi tertentu. Tapi ini kan bisa dilakukan dialog dengan mereka. Jika sudah bertentangan dengan prinsip UIN atau kampus itu ya bisa kemudian diberi semacam sanksi. Karena tiap kampus, organisasi, lembaga punya aturan. Ketika masuk ke sana, orang patuh pada aturannya.  

Membendung radikalisme bukan juga dengan melarang bercadar, tapi lewat pendidikan. Nilai-nilai (anti radikalisme) itu yang harus diterapkan dalam proses belajar-mengajar di kampus UIN. Kalau hanya melihat simbol seperti cadar, janggut, ya tidak bisa (membendung radikalisme). Karena cadar atau janggut itu pilihan ekspresi seseorang. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri