Hikmah Cincin Api, Hidup di Negeri Bencana
berita
Humaniora

Sumber foto : pinterest.com

26 September 2017 17:00
Berbagai artefak  zaman neolitik (batu muda) sampai paleometalik (logam tua) banyak ditemukan di dataran tinggi kawasan pegunungan. Fenomena peradaban ini menegaskan nenek moyang yang mulai menjauh dari muara sungai. Aneh?

Lazimnya peradaban manusia dibangun di lembah sungai. Mesir di Nil, Babilon di Eufrat. Mespotamia di Tigris. India di Indus, Khmer di Mekong, Tiongkok di Hwang Ho dan Yang Tze. Kecuali Inca, Maya dan Aztec.

Arysio N dos Santos dalam: “Atlantis the Lost Continents Finally Found” mengungkap Atlantis yang raib  sekitar 116 abad lalu ada di Nusantara. Benua misterius ini, tutur Plato, 2.500 tahun lalu terbenam ke dasar laut akibat rangkaian letusan gunung, gempa bumi, dan mencairnya es. Sungguhkah?

Ledakan Gunung Tambora purba, konon, memusnahkan Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar di Sumbawa.  Ledakan Toba purba malah menyisakan kaldera seluas Danau Toba. Sebaliknya di Priangan, danau purba terluas mengering jadi kawasan Bandung raya. Ada lagi letusan dahsyat Krakatau dan puluhan gunung lain.

Benarkah rangkaian ledakan vulkanik yang acap memicu tsunami meluluhlantak peradaban di muara sungai Nusantara? Itukah pembenar teori agar aman generasi berikut lalu memigrasikan peradaban ke dataran tinggi? Contoh Kalingga Ratu Shima dan Wangsa Syailendra di Jawa Tengah. Galuh dan Pajajaran di Priangan Selatan. Juga Sriwijaya di Muara Takus.

Seantero Indonesia memang “cincin api” (ring of fire) rawan bencana. Tapi untaian sabuk vulkanik itu berhikmah melimpahkan sumber daya alam. Bertanah subur dan kaya mineral. Semua itu menuntut adaptasi siaga bencana dan kelenturan semua pemangku kepentingan sesuai standar baku mitigasi.

Nah, sejauh mana wawasan kebencanaan Nusantara? Bisakah teknologi mitigasi menekan potensi korban? Bagaimanakah disiplin pemutakhiran peta bencana?

Beberapa tahun ini penanganan bencana terkesan gagap. Ada saja dalih kendala sarana dan peralatan minim. Ini soal anggaran atau kendala sistemik ataukah mentalitas SDM penyelenggara yang ogah berkerja ekstra? Prioritas mana yang sesuai sejarah kebencanaan negeri ini, pencegahan atau penanggulangan? Adakah strategi terpadu pengembangan wilayah dari perspektif mitigasi, lingkungan hidup, kependudukan, dan tata ruang, sebagai masterplan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi

Bencana alam merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologi merupakan serentetan dampak dari bencana alam. Pemerintah berkewajiban melakukan serangkaian tindakan penanggulangan bencana guna meminalisir dampaknya tersebut.

Penanganannya juga dilaksanakan secara berjenjang, seperti yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007. Meliputi kegiatan pencegahan, kesiap-siagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

penanggulangan potensi bencana Gunung Agung, penangananya harus meliputi beberapa aspek, meliputi: besarnya bencana, lamanya bencana, jumlah penduduk, bentuk bantuan, dan  apa yang diperlukan. Setelah itu baru menentukan bentuk bantuan lain yang terdiri dari  bantuan pada momen bencana, bantuan pasca bencana, dan bantuan lanjutan. Idealnya seperti itu!!! apakah ini sudah dilakukan?

Di setiap tahapan dari bencana, Pemda dapat memakai dana tanggap darurat terlebih dahulu, dan bila kurang dapat dibantu dari pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB). Maka secara otomatis pihak pemerintah setempat mendapatkan kewenangan untuk memakai/mempergunakan dana tanggap darurat. Dana tersebut  dipergunakan untuk mengatasi permasalahan sosial maupun teknis yang terjadi akibat kondisi darurat itu.

Namun faktanya, penanganan bencana terkesan belum berjalan secara maksimal, ini terlihat dari lambannya penanganan korban Gunung Sinabung yang mengakibatkan kehidupan warga terkatung-katung di pengungsian selama empat tahun. Padahal kita mengetahui seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah . Coba tanyakan kepada korban sekarang bagaimana nasibnya kini!!! Kalau ini terus berlanjut, tak menutup kemungkinan kehidupan sosial budaya di Sinabung bisa berantakan.

Belajar dari kasus Sinabung, aspek terpenting dan menyeluruh manjemen penanggulangan bencana pasca bencana dengan pemberdayaan masyarakat yang harus dikedepankan, agar mereka dapat mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan yang datang semata. Ini menjadi PR pemerintah! 

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Hidup di ring of fire Pacific atau sabuk gempa Pasifik pasti rawan bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lingkaran (sabuk) api Pasifik mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Zona ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km, dimana sabuk Alpine membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika.

Ring of fire atau cincin api kerap menimbulkan letusan gunung berapi sehingga terjadi bencana, korban jiwa, dan kerugian materi. Tetapi dampak letusannya menyebabkan tanah di sekitar menjadi subur akibat abu vulkanis yang dikeluarkan saat terjadi erupsi gunung berapi dapat menyuburkan tanah karena banyak unsur hara yang sangat berguna bagi tanaman; material lain gunung api berupa batu, kerikil, dan pasir dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan; Magma yang keluar ke permukaan bumi banyak membawa mineral logam, dan barang tambang lainnya; dan kawasan gunung berapi bisa di manfaatkan untuk lahan hutan, perkebunan, dan pariwisata. Letusan gunung ibarat cara bumi "menyehatkan" dirinya. Walau hal itu kadang mengorbankan atau merusak kehidupan mahluk hidup.

Pada masa Sukarno, pernah disusun Program Pembangunan Semesta Berencana (PNSB) yang antara lain berisi rencana pemindahan ibukota Jakarta- yang dekat dengan ring of fire-ke Palangkaraya- terletak di pulau Kalimatan yang sama sekali tidak tersentuh oleh ring of fire. Ini kebijakan mitigasi bencana dari Sukarno. Kini gagasan itu timbul tenggelam. On-off. Selain itu, dalam PNSB juga dirancang perluasan kota Jakarta dari "Jabotabek" menjadi "Jabodetabekpunjur".

Konsep Jabodetabekpunjur berbasis pada daur hidrologi sungai Ciliwung yang berhulu di Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango sebagai batas ekologis. Semesta Berencana bersifat “overall planning” dimana segala bidang harus terencana. Istilahnya economic planned system. Pasar tidak boleh bebas dikuasai pedagang atau konglomerat. Mengapa disebut semesta? Karena meliputi semua bidang, politik, ekonomi,  kultural, mental, yang berdasarkan Ideologi Pancasila dan konstitusi UUD45.

Berbeda dengan GBHN versi Orba yang hanya mengedepankan pembangunan fisik, PNSB sekaligus membangun fisik-infra struktur dan mental-ideologi Pancasila.

Seharusnya memang perencanaan pembangunan Nasional wajib mempertimbangkan posisi cincin api sebagai sebuah realita.

Intinya, perencanaan, mitigasi bencana adalah menjadi tugas dan tanggung jawab negara/pemerintah. Dan sebagai negara yang menganut Pancasila dimana terdapat sila Ketuhanan, kita menerima posisi dan letak geografis nusantara sebagai  “anugerah” Tuhan. Sehingga kondisi geografis seperti jalur ring of fire tersebut tak perlu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Sebagai masyarakat rasional, kita percaya teknologi dan pengetahuan akan membantu kita mengahadapinya, bukan dibantu mitos atau klenik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris BAGUNA PUSAT PDI PERJUANGAN 2015, Staff Ahli Fraksi PDIP Perjuangan MPR RI

Penanggulangan bencana yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menunjukan peningkatan, lebih sistematis manajerial pengelolahannya. Sebagai contoh  Yogya, Aceh, dan berbagai wilayah yang terkena bencana. Namun yang menjadi catatan kecil adalah soal mitigasi yang belum berjalan secara maksimal, kita hanya sibuk ketika terjadi bencana.

Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana. Sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul. Alhasil dengan adanya berbagai langkah dalam mitigasi diharapkan akan meningkatkan kultur masyarakat untuk siap hidup dalam negeri bencana. Ironisnya tradisi serta kultur ini belum tumbuh di dalam masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam memberikan berbagai pengetahuan seputar bencana.

Lihatlah Jepang, penduduknya telah tumbuh kesadaran dan kultur masyarakat yang selalu siap siaga terhadap bencana. Masing-masing telah menyiapkan tas atau ransel yang diisi makanan yang diperlukan untuk dapat bertahan hidup selama 5 hari. Tak hanya itu, pemerintah Jepang menerbitkan UU Penanggulangan Bencana dan memberikan memberikan mandat kepada Perdana Menteri sebagai Kepala Penanggulangan Bencana Pusat/ Central Disaster Management Council (CDMC) dan mengkoordinir seluruh menteri terkait, termasuk Menteri Penanggulangan Bencana, beserta para pakar yang relevan.

CDMC ini membuat panduan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berfokus pada pengurangan risiko bencana untuk kepentingan secara nasional. Panduan ini diadopsi daerah dalam pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat juga panduan sistem yang terintegrasi yang dievaluasi dan direvisi secara periodik. 

Dengan sistem itu, maka dari tingkat nasional sampai daerah, semua panduan akan memakai istilah yang sama, prosedur dan mekanisme yang sama, sehingga akan memudahkan koordinasi baik sebelum terjadi bencana ataupun setelah terjadi bencana.

Keseriusan Jepang juga terlihat dari Rencana Pembangunan Nasional Jepang yang benar-benar mengutamakan pengurangan risiko bencana dalam mencapai visi nasional "Menjadikan Jepang sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk hidup".

Hadirnya BNPB memang sangat membantu dalam menekan ego sektoral. Kalau sebelumnya setiap terjadi bencana bergerak secara masing–masing tanpa ada kordinasi yang jelas dan terencana, saat ini pembagian tugasnya jelas. TNI hanya bergerak membantu para korban, Kemsos hanya membagi-bagi logistik makanan, sedangkan PMI lebih pada penganan kesehatan.

Saat ini pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang bisa bertambah tergantung dengan perencanaan yang rasional yang diajukan, asalkan output dan input nya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Di lain pihak, penanggulangan bencana Gunung Sinabung, pemerintah bukan lamban dalam berkerja sehingga terkesan telah terjadi penelantaran. Penanganan sudah memenuhi standar, relokasi sudah disiapkan, tapi budaya penduduknya yang mempunyai keterikatan dengan tempat tinggalnya serta budaya penghormatan terhadap para leluhurnya  menghambat relokasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Membicarakan bencana alam dan cara penanganan atau penanggulangannya (mitigasi) bukanlah suatu hal yang dapat dianggap sederhana. Dibutuhkan banyak keahlian dari berbagai disiplin ilmu.

Bahwa hampir seluruh wilayah Nusantara diliputi oleh ring of fire (cincin api/dikelilingi oleh rangkaian gunung berapi) dengan konsekuensi menjadi daerah rawan bencana. Namun demikian rangkaian gunung berapi tersebut menjadikan Indonesia negeri yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Dengan demikian hal tersebut menuntut kosekuensi logis bagi penduduknya untuk bersiap siaga menghadapi bencana dan seluruh stake holder untuk memiliki standar mitigasi dengan memperhatikan setiap daerah mempunyai kekhususan bentuk bencananya masing-masing.

Bencana alam terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah pasca Indonesia merdeka adalah tsunami Aceh dan Nias pada 2004 lalu. Menelan ratusan ribu korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak terkira besarnya. Namun demikian akhirnya kita mengetahui mengapa warga di Pulau Simeuleu yang lebih dekat dengan pusat gempa tidak mengalami jatuh korban jiwa separah di tempat lain. Hal tersebut karena warga di Pulau Simeuleu memiliki cara menghadapi gempa bumi dan tsunami yang diriwayatkan secara turun temurun (local wisdom). Jika terjadi gempa bumi mereka harus segera berlari ke atas bukit.

Indonesia adalah negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila. Terdapat nilai-nilai luhur tentang kekuasaan Tuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, dan menjadi kewajiban negara berdasarkan amanat Pembukaan UUD 1945 untuk "... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum." Yang harus dilakukan adalah pencegahan dan penanggulangan dari suatu bencana alam terpadu dari seluruh aspek, baik itu dari perspektif mitigasi, lingkungan hidup, tata ruang, dan sebagainya.

Tidakkah kita ingin seperti penduduk Jepang yang mempunyai kemampuan dasar dalam mitigasi bencana sejak usia dini? Menjadi penting untuk melibatkan institusi pendidikan sejak usia dini mengetahui cara mitigasi bencana. Dengan demikian kita tidak boleh "membiarkan" Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja sendirian. Semua pihak harus turut terlibat, bahkan setiap anggota masyarakat di tempat tinggalnya masing-masing.

Kita tidak boleh terlena dengan kesuburan alam dan kekayaan alam karena berkah berada di wilayah ring of fire. Tapi juga harus tetap waspada dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam. Sehingga kita dapat meminimalisir jumlah korban jiwa dan harta benda seoptimal mungkin. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Teknik Kelautan ITS, Student Recearcher pada Disarter Prevention Research Institute, Kyoto University (2002-2004).

Moderenisasi berdampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kalau dulu kita masih sering menjumpai anak-anak bermain di tanah lapang, namun sekarang fungsi tanah lapang tergantikan oleh perkembangan aplikasi gawai elektronik. Lebih jauh lagi, fungsi komunikasi keluarga di meja makan telah bergeser ke arah komunikasi elektronik via grup di media sosial. Ini bukan cerminan keluhuran budaya Nusantara. Menyaksikan kenyataan ini, wajar apabila kita merasa bahwa bangsa ini lambat laun akan kehilangan jati diri berupa kearifan dan keluhuran budaya.

Namun apa yang kita saksikan terkait meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Agung membuat mata kita terbelalak. Budaya luhur bangsa masih tetap dijaga, dipertahankan, serta diterapkan masyarakat Bali. Mereka secara sadar menerapkan manajemen bencana (disaster management) sebagai konsep manajemen bencana berbasis masyarakat (community based disaster management), meskipun secara formal mereka tidak pernah menerima pendidikan khusus.

Begitu status Gunung Agung naik menjadi “awas”, secara sukarela mereka melakukan evakuasi. Padahal proses evakuasi adalah salah satu proses tersulit dalam penanganan korban bencana alam. Demikian pula masyarakat di luar daerah terdampak yang tanpa dikomando menyediakan area penampungan untuk mereka yang telah melakukan evakuasi. Semua rangkaian kegiatan evakuasi tersebut dilakukan secara cepat dan seakan tanpa kendala berarti serta tanpa mengandalkan bantuan dari pihak luar. Bahkan saya menjumpai beberapa komunitas Bali langsung mengadakan lelang amal dengan maksud berpartisipasi dengan segera untuk meringankan beban mereka yang terdampak bencana.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Gunma University, Jepang, kecepatan evakuasi sangat tergantung dari pemahaman masyarakat terhadap peta bencana. Makin sering masyarakat melihat peta bencana, makin cepat mereka melakukan evakuasi dan akibatnya makin kecil korban jiwa yang mungkin terjadi.

Namun masyarakat Bali seakan memberikan contoh lain terkait manajemen bencana. Mereka menunjukkan bahwa kecepatan evakuasi juga sangat dipengaruhi oleh adanya jiwa kebersamaan. Jelas sekali ada sebuah kearifan lokal disini. Masyarakat Bali menerapkan kearifan lokal mereka untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi akibat aktivitas vulkanik Gunung Agung. Ini mengingatkan kita akan kearifan lokal “smong” yang ada di masyarakat Kabupaten Simeulue, saat terjadi bencana tsunami Aceh pada 2004. 

Orang Bali mengenal konsep Tat Twam Asi, yang berarti ajaran kemanusiaan tanpa mengenal batas. Ajaran ini sangat sesuai dengan sila kedua, Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Secara sederhana, masyarakat Bali akan memahaminya sebagai:  ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama.

Ada pula konsep Nyama Braya, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai sanak saudara atau handai taulan. Dengan konsep ini kita jadi paham betapa masyarakat Bali sangat menghargai pluralisme. Kita sering mendengar bagaimana kolaborasi pecalang dan banser saat bersama mengamankan kegiatan Natal, misalnya. Juga kita bisa mengamati langsung bagaimana amannya berwisata di Bali, baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan domestik.

Hal-hal tersebut di atas adalah angina sejuk bagi NKRI. Di saat banyak yang cemas akan hilangnya identitas luhur suatu bangsa akibat gerusan moderenisasi, masyarakat Bali telah memberikan contoh secara langsung bagaimana kearifan lokal tetap terjaga. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998