Hilang Ingatan, Modus Tersangka Korupsi?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 September 2018 14:00
Lagi-lagi tersangka korupsi menggunakan modus sakit untuk menghindari masalah hukum. Seperti yang kita ketahui, tak sedikit koruptor yang menggunakan modus semacam itu untuk menghindar atau menghambat pemeriksaan terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Baru-baru ini, modus yang sama juga digunakan oleh Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, yang diduga terlibat korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok. Secara mendadak, yang bersangkutan dikabarkan hilang ingatan.

Menurut mantan staf pribadinya, kepala Nur Mahmudi terbentur saat terjatuh ketika sedang tanding voli. Kabar itu muncul setelah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menyatakan bahwa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mantan Wali Kota Depok itu diduga telah merugikan negara sekitar Rp10,7 miliar. Pertanyaannya, mengapa alasan klise itu selalu dijadikan dalih agar dapat lari dari kasus tersebut? Apakah memang ada celah bagi mereka untuk bisa lari dari jeratan hukum?

Pasalnya, dalih serupa juga kerap digunakan oleh para koruptor saat akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, atau pun setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dalih hilang ingatan yang saat ini digunakan Nur Mahmudi, juga pernah digunakan oleh Istri dari mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti, yang menjadi tersangka tersangka kasus dugaan suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Bahkan yang bersangkutan juga sempat menjadi buronan.

Kemudian kasus yang paling fenomenal dan viral adalah drama Mantan Ketua DPR, Setya Novanto, yang terlibat dalam skandal korupsi proyek pengadaan e-KTP, dan dianggap merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Setnov beberapa kali membuat drama untuk menghindari kasus yang sedang menjeratnya. Seperti sakit parah, dan juga gegar otak setelah mengalami kecelakaan mobil di daerah Kebon Jeruk. Drama Setnov bahkan sempat menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia pada waktu itu.

Namun setelah berkali-kali lolos dari pemeriksaan, penyidik KPK pun tinggal diam. Hingga pada akhirnya, baik pengacara maupun dokter yang menangani Setnov, ikut ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran mereka dianggap ikut membantu memanipulasi kecelakaan dan memberikan keterangan palsu terkait kesehatan Setnov yang sebenarnya.

Pada dasarnya, masih banyak lagi tersangka korupsi yang menggunakan alasan sakit untuk menghindari pemeriksaan. Khususnya mereka yang berasal dari kalangan politikus, dan hal itu sudah menjadi rahasia umum. Drama demi drama dimainkan agar terbebas dari jeratan hukum. Melihat kondisi seperti itu, tidakkah ada cara lain untuk membuktikan kebenaran terkait masalah kesehatan terpidana? Bukankah jika dibiarkan akan menghambat proses hukum?

Pada dasarnya, larangan memeriksa orang sakit lebih kepada kemanusiaan, karena memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), larangan tersebut tak diatur secara eksplisit. Hal itu kemudian dijadikan sebagai sebuah kesempatan untum memanipulasi keadaan, agar dapat mengulur waktu persidangan, atau bahkan terbebas dari kasus tersebut. Ada juga yang pada akhirnya terpaksa dikeluarkan SP3 kepada terpidana yang mengabarkan bahwa dirinya sakit parah. Lantas, bagaimana seharusnya penegak hukum bertindak untuk menangani masalah seperti ini? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI

Dalam kasus Nur Mahmudi, yang ditangani oleh kepolisian atau aparat penegak hukum, saya menyarankan agar penyakit Nur Mahmudi yang mengaku hilang ingatan setelah ditetapkan sebagai tersangka, untuk dikroscek kembali. Pemriksaan kesehatan bisa dilakukan apabila aparat penegak hukum bekerjasama dengan profesi, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI), seperti yang telah dilakukan KPK.

Mengapa saya menyarankan demikian? Apabila diketahui ada dokter yang mencoba bermain-main atau berusaha memanipulasi kesehatan pasien, secara otomatis akan dikenakan sanksi berdasarkan disiplin profesi , lantaran profesi juga ikut mengawasi. Dengan profesi ikut mengawasi, maka ada tangan profesi di situ.

Sebenarnya jika tidak bekerjasama dengan profesi juga bisa, tapi proses pemeriksaannya akan menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena harus diajukan terlebih dahulu dan sebagainya. Tetapi apabila penegak hukum bekerjasama dengan profesi, maka otomatis profesi bisa langsung bertindak, karna itu semua ada di dalam kewenangan profesi.

Artinya, profesi dalam menangani kasus tersebut bisa membentuk sebuah tim yang dapat dikatakan independen. Sehingga kami bisa memberikan penilaian yang objektif, apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau tidak. Kerjasama seperti itulah yang kami lakukan dengan KPK.

Pada waktu, KPK sendiri yang meminta kerjasama dengan IDI, dan sampai saat ini surat itu masih berjalan, dalam artian SK kerjasama tersebut masih berlaku. Sehingga apabila KPK mengalami kesulitan dalam masalah seperti itu, maka akan meminta bantuan kepada IDI. Jadi, ada baiknya jika aparat penegak hukum juga bekerjasama dengan IDI. Terlebih IDI sudah ada di setiap provinsi di Indonesia, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi penegak hukum, khususnya dalam persoalan kesehatan terpidana.

Saya masih ingat beberapa waktu lalu ada dokter-dokter yang mengirim pasien ke Singapura dengan alasan pasien itu sakit parah, namun saya langsung kroscek lagi. Jadi tidak akan ada dokter yang berani untuk sembarangan mengambil langkah yang tidak semestinya. Hal ini harus dilakukan, khususnya untuk semua kasus yang ada unsur pidana. KPK sendiri kerap melimpahkan kasus itu kepada institusi yang berwenang, seperti rumah sakit besar yang memiliki intregitas tinggi dan sudah diakui.

Seperti kasus Setya Novanto misalnya, pada dasarnya hal itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui apakah benturan di kepalanya parah, atau penyakitnya itu benar atau tidak. Hanya saja kasus terkait oknum dokter yang memanipulasi kesehatan Setnov tersebut bukan lagi menjadi ranah IDI, karena sudah masuk pada kasus kriminal. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, yang diduga terlibat korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, secara mendadak, dikabarkan hilang ingatan setelah terbentur ketika bermain voli. Ini bukan berita baru dalam praktik penegakan hukum korupsi. Nunun Nurbaeti, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom juga pernah mengaku mengalami hal serupa.

Mengaku hilang ingatan tidak serta merta bisa membebaskan orang dari tanggungjawab pidana. Ini yang paling penting. Pada dasarnya, tersangka memiliki hak untuk tidak menjawab dan memberikan keterangan ketika pemeriksaan.

Tugas penegak hukum harus menemukan informasi yang valid dan cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka meski tidak muncul secuil keterangan pun dari pihak tersangka. Toh pada praktiknya banyak pelaku korupsi yang tidak mengakui kesalahannya di muka persidangan, tetap dijatuhi hukuman juga ketika hakim menilai dalil jaksa cukup meyakinkan bahwa tersangka terbukti bersalah.

Seseorang yang dimintai keterangan oleh penegak hukum wajib hadir dan memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jika tidak maka ada ancaman sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 224 maupun 522 KUHP. Hal ini dikecualikan jika yang bersangkutan ada halangan sakit dan sebagainya, maka petugas yang akan mendatangi yang bersangkutan. Artinya memberikan keterangan dalam suatu proses penegakan hukum sangat penting. Karena dari sana bisa ditemukan bukti kebenaran dari sebuah kasus yang diperiksa.

Tersangka pada dasarnya memiliki hak untuk diam ketika dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP. Artinya ketika sekiranya pertanyaan penyidik bersifat menjebak dan merugikan dirinya, maka seorang tersangka yang diperiksa berhak untuk tidak menjawab. Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu ada upaya modus kehilangan ingatan hanya untuk menghindari pemberian keterangan.

Seorang tersangka yang menolak menjawab atau mengakui hilang ingatan, tentu saja akan menyulitkan penegakan hukum. Ada dua tindakan yang dapat diambil mengahadapi kondisi demikian. Pertama, pemeriksaan terus berjalan dengan tanpa keterangan tersangka.

Alat bukti cukup banyak, keterangan tersangka hanya salah satu pendukung saja. Sehingga cukup dinyatakan nantinya oleh hakim bahwa terdakwa tidak kooperatif. Artinya ada pertimbangan yang memberatkan ketika hendak menjatuhkan sanksi. Minimal, pelaku tidak layak dipertimbangkan untuk diringankan pidananya.

Kedua, jika tindakan bungkam dengan alasan hilang ingatan itu berpengaruh signifikan dalam proses penyidikan, maka penyidik mestinya melakukan proses pembuktian. Apakah benar yang bersangkutan mengalami hilang ingatan atau hanya sekedar modus.

Tentu pendekatannya adalah medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dapat dipertanggungjawabkan ini, penyidik bisa mengambil langkah pasti. Jika hanya modus untuk menghindari penyidikan, maka jangan segan untuk menjerat dengan ketentuan Obstruction of Justice setiap orang yang terlibat, bahwa telah ada upaya menghalang-halangi proses penyidikan. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei