Indonesia KLB Difteri! Kok Bisa?
berita
Humaniora

Sumber Foto: Twitter.com

09 December 2017 16:00
Jelang tutup tahun 2017 ada berita kurang baik terkait bencana penyakit. Difteri tengah mewabah dan sudah masuk kategori kejadian luar biasa (KLB). Kok, bisa? 

Wabah difteri bukannya baru di Indonesia. WHO menyatakan angka kejadian difteri di Indonesia terus meningkat sejak 2014. Menurut laporan profil kesehatan Indonesia tahun 2016 yang dikeluarkan Menkes, dari seluruh kasus difteri  51 persen di antaranya terjadi akibat pasien tidak mendapatkan vaksin. Tahun ini 95 kabupaten dan kota di 20 provinsi melaporkan kasus difteri dengan 590 pasien, 6 persennya meninggal. Mayoritas pasien berusia di bawah 18 tahun.

Dalam kurun waktu Oktober - November 2017 ada 11 provinsi yang melaporkan terjadinya KLB Difteri di wilayah kabupaten/kota-nya, yaitu: Sumatera Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Nah lho, mengapa kok terjadi KLB di sejumlah wilayah? Kenapa tidak terdeteksi penyebarannya?

BACA JUGA: Orang Sakit Tidak Kenal Defisit!

Maraknya wabah ini membuat Kemenkes menyatakan akan segera melakukan program imunisasi ulang di wilayah-wilayah yang terjadi KLB Difteri. Namun pelaksanaan imunisasi masih terdapat kendala. Masih ada sebagaian masyarakat yang menolak dengan alasan vaksin tersebut terdapat kandungan enzim babi. Nah, seberapa penting pemberian imunisasi ini? Bagaimana dengan reaksi masyarakat yang melakukan penolakan? Lalu, Mengapa hanya di wilayah KLB saja program tersebut dilaksanakan? 

Kalau kasus ini sudah ditemukan dari 2014, saat ini seharusnya Kemenkes sudah memberikan catatan terhadap penyebaran wabah ini. Jika mengacu SOP, begitu terjadi satu kasus sudah dapat dikategorikan KLB. Seharusnya, setiap imunisi ada yang namanya Universal Child Immunization (UCI) mencakup 80 persen pelaksanaannya. Sehingga wilayah tersebut dapat terlindungi dari berbagai penularan wabah penyakit, salah satunya difteri. Namun, faktanya KLB Difteri tetap terjadi.

Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah selama ini syarat UCI 80 persen yang selalu dilaporkan Kemenkes berbeda dengan fakta di lapangan? Bagaimana dengan anggaran yang selama ini diajukan oleh Kemenkes untuk program-program imunisasi?

Difteri pernah menjadi penyebab utama kematian anak-anak secara global. Di AS, tercatat 206.000 kasus penyakit ini pada tahun 1921, dan 15.520 kasus di antaranya berakhir dengan kematian. Pasca ditemukan vaksinnya, angka kasus penyakit ini turun secara dratis--setidaknya itulah yang tercermin di AS dan  negara-negara lainnya. 

BACA JUGA: Khasiat Kuliner Ekstrem, Mitos Atau Fakta?

Masih ingat proyek Namru dari US Navy dengan Kemenkes RI?  Semisterius apa proyek Namru saat SBY berkuasa; sehingga  Siti Fadillah harus terpental dari jabatannya digantikan Menkes baru, Endang Rahayu? Yang kita tahu kemudian, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus kematian akibat flu burung terbesar di dunia. Yang mencengangkan, Virus H5N1 tergolong biotipe baru. Mustahil ini sekadar karya iseng modifikasi gen virus H-N. Apakah di balik kasus wabah difteri juga ada skenario bisnis vaksin?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat

Difteri merupakan penyakit yang bisa dicegah dengan program imunisasi yaitu dengan pemberian imunisasi dasar DPT di Puskesmas di seluruh Indonesia. Pada tahun 2014 WHO sudah memberikan warning tentang terus meningkatnya angka kesakitan penyakit difteri.

Kalau saat ini terjadi KLB di beberapa daerah, ini menunjukkan Kemenkes terlena dalam monitoring tentang program imunisasi dasar di Puskesmas khususnya di daerah-daerah yang saat ini terjadi KLB Difteri.

Penyebab utama yang paling dikawatirkan adalah adanya pergeseran fungsi Puskesmas, dari pelayanan public health atau Upaya Kesehatan Masyarakat, bergeser ke arah Upaya Kesehatan Perorangan yang lebih dominan.

Di mana-mana Puskesmas mengutamakan Upaya Kesehatan Perorangan sehingga program pelayanan imunisasi dasar yang dapat dimonitor dengan UCI terabaikan. Bila UCI tidak tercapai, atau di bawah capaian 80%, resiko terhadap terjadinya KLB bukan hanya difteri, yang lain pun seperti pertusis, tetanus akan terindikasi meningkat juga. Resiko ini bukan tidak beralasan, karena bila salah satu penyakit muncul yang lain pun bisa muncul, yaitu pertusis dan tetanus pada anak-anak.

Sangat mengkawatirkan bila Puskesmas masih lebih berkutat pada Program Upaya Kesehatan Perorangan, dan kurang peduli dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Puskesmas yang tidak ada dokter jumlahnya masih banyak, sehingga program pencegahan penyakit infeksi menular kurang diperhatikan.

Jadi yang paling penting dalam upaya pencegahan ledakan penyakit menular adalah kembalikan fungsi Puskesmas dengan menguatkan program-program Upaya Kesehatan Masyarakat. Pemerintah daerah harus peduli dengan keberadaan Puskesmas, karena Puskesmas sepenuhnya merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten, dengan memberikan anggaran yang cukup. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri bisa jadi terkait dengan adanya immunity gap, yaitu kesenjangan atau kekosongan kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah. Kekosongan kekebalan ini terjadi akibat adanya akumulasi kelompok yang rentan terhadap difteri, karena kelompok ini tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap imunisasinya. Akhir-akhir ini, di beberapa daerah di Indonesia muncul penolakan terhadap imunisasi. 

Selain adanya penolakan, ditambah lagi masih kurangnya kesadaran orangtua menvaksin anaknya. Orangtua cenderung takut terhadap sindrom post vaksin, di antaranya anak akan menjadi demam, rewel, dan lain sebagainya. Padahal jika dibandingkan dengan penyakit yang timbul jika tidak mendapatkan vaksin, efeknya malah akan menimbulkan gangguan kesehatan yang tidak ringan.

Setiap anak perlu mendapatkan tiga kali imunisasi DPT sebelum umur 1 tahun, dan yang kedua pada usia 2 tahun dan yang ketiga pada usia 5 tahun ke atas. Jika tidak melakukan imunisasi dengan baik maka difteri akan berjangkit, sebab imunisasinya tidak maksimal. 

Dalam menyikapi terjadinya peningkatan wabah difteri, masyarakat dianjurkan untuk memeriksa status imunisasi putra-putrinya untuk mengetahui apakah status imunisasinya sudah lengkap sesuai jadwal. Di sisi lain pada daerah yang terkena wabah difteri dan mereka belum melakukan imunisasi maka perlu tindakan khusus.

Buat mereka yang sudah terkena, penderita harus diisolasi bahkan isolasi dari keluarga. Jangan sampai ada keluarga yang tertular karena merawat penderita. Lebih baik penderita dirawat di dalam ruang isolasi khusus di rumah sakit.

Oleh karena itu, Kemenkes sebagai penyelenggara program vaksinansi, tenaga kesehatan sebagai pelaksana dan jembatan wajib memberi pengetahuan pentingnya vaksinasi kepada masyarakat dan orangtua sebagai pembentuk generasi bangsa yang sehat, karena vaksinasi salah satu hak anak untuk sehat. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri