Infrastruktur Kokoh, Sekolah Nyaris Roboh
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 July 2019 14:00
Watyutink.com - Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah hingga kini masih terus dilanjutkan. Bahkan masih merupakan program kerja dari presiden dan wakil presiden terpilih sebagai program lanjutan. Namun, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, rupanya masih terdapat sarana atau fasilitas pendidikan yang tak layak.

Belum lama ini, beredar surat dari siswa-siswi sekolah dasar negeri (SDN) Wae Mege, Desa Watu Tiri, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, tentang harapan mereka yang menginginkan bangunan sekolah yang layak.

Sekolah itu sendiri dibuka sejak tahun 2013 dan hanya memiliki satu gedung permanen saja. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas, orangtua murid berinisiatif untuk membuat ruang kelas darurat yang bangunannya terbuat dari pelepah bambu dan berlantaikan tanah. Dapat dikatakan bahwa bangunan tersebut jauh dari kata layak.

Bukan hanya di Flores saja, sekolah dengan fasilitas tak memadai juga terdapat di beberapa daerah terpencil lainnya, seperti di Yogayakarta misalnya. Menurut komunitas 1000 Guru Jogja, masih ada sebagian sekolah di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, yang fasilitasnya masih sangat minim. Bahkan dari segi bangunan pun masih memprihatinkan.

Kondisi serupa juga bisa kita di wilayah lainnya, seperti Sekolah Dasar Islam Putri Tunggal 01 di Dusun Baru To Kaluku, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang mana bangunan sekolah tersebut masih beratapkan seng berkarat, dan dinding kayu yang sudah termakan rayap.

Data tersebut tentu saja hanya sebagian dari banyaknya sarana pendidikan yang jauh dari kata layak. Jika melihat hal itu, tidakkah ini menujukkan adanya ketidakberimbangan antara pembangunan proyek infrastruktur yang besar-besaran, dengan pembangunan sarana pendidikan yang terkesan tidak terperhatikan?

Banyaknya sekolah tak layak di daerah pedalaman juga menunjukkan adanya ketimpangan atau kesenjangan pendidikan dengan sekolah-sekolah di daerah perkotaan yang sudah lebih maju. Sehingga, banyak anak-anak terpaksa putus sekolah karena minimnya pendidikan yang layak atau terbatasnya sarana pendidikan. Apakah pendidikan sampai ini belum menjadi prioritas?

Di tahun 2018 saja, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, terdapat lebih dari 200.000 ruang kelas yang rusak, padahal sudah teridentifikasi sejak 10 tahun yang lalu. Lantas kemana anggaran yang semestinya digunakan untuk sarana pendidikan? Apakah tidak ada monitoring atau pengawasan ketat terhadap mengalirnya anggaran tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Rasanya, tidak masuk akal dan sulit dipercaya, kalau saat ini masih banyak sekolah, terutama sekolah negeri yang masih dalam kondisi tidak layak digunakan untuk bersekolah. Apalagi bila kita jarang atau malah tidak pernah masuk ke daerah pedalaman dan ke daerah yang tergolong perkampungan kumuh, kita bisa saja tidak melihat sekolah-sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan, serba kekurangan dan malah kita sebut tidak layak disebut sekolah. 

Apalagi di era global yang terasa sudah tidak ada lagi sekat (borderless) ini. Ketika akses informasi kian mudah dan tak terbatas. Menjadi tidak bisa dipercaya kalau masih banyak sekolah negeri yang kondisinya rusak dan tidak layak pakai. Dikatakan demikian, karena apa yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah sejak dulu disebut-sebut sangat serius membangun pendidikan di tanah air. 

Di masa rezim Soeharto misalnya, dalam usia kemerdekaan Indonesia yang masih begitu muda, rezim ini membangun sekolah-sekolah SD yang kala itu dipandang sangat representatif dan hebat dengan konsep SD Inpres. Sehingga jumlah sekolah Dasar di negeri ini hampir merata di seluruh negeri. 

Kini, bahkan pemerintah, termasuk yang baru terpilih tampaknya begitu gegap gempita membangun berbagai infrastruktur di seluruh tanah air. Namun, apakah juga gegap gempita membangun pendidikan? Kita lihat saja nanti. Pendek kata, pembangunan pendidikan selama ini tetap menjadi prioritas pemerintah.

Namun, apa yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa di kala negeri ini hampir seabad perjalanan usianya, masih banyak sekolah yang nasibnya begitu buruk? Mengapa banyak sekolah yang miskin fasilitas dan bahkan sangat tidak layak disebut sekolah?

Sungguh sangat memalukan karena banyak fakta kondisi sekolah yang memilukan dan memalukan kita. Ya, banyak sekolah yang tidak layak pakai dan kekurangan yang menjadi indikator bahwa pemerintah terkesan lalai terhadap pembangunan pendidikan di tanah air.

Bisa jadi selama ini kita juga kurang perhatian terhadap perkembangan pendidikan kita. Namun, bila kita peduli dan sering mengamati kondisi sekolah-sekolah, terutama yang berada di daerah, apalagi di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, kita akan menemukan banyak fakta yang membuat hati teriris.

Galuh Ratnatika di laman Watyutink.com menulis bahwa di tahun 2018 saja, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, terdapat lebih dari 200.000 ruang kelas yang rusak, padahal sudah teridentifikasi sejak 10 tahun yang lalu. Begitu banyak bukan? Juga bila dilihat dari waktu identifikasinya, sudah sejak 10 tahun lalu. Bukankah ini bukti pemerintah lalai dan tidak peduli?

Wajar saja kalau beberapa waktu belakangan beredar surat dari murid-murid sekolah dasar negeri (SDN) Wae Mege, Desa Watu Tiri, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, tentang harapan mereka yang menginginkan bangunan sekolah yang layak. Surat itu menghentak-hentak ruang sanubari kita. Surat dari kalangan akar rumput yang bermimpi bersekolah, menuntut ilmu di sekolah yang layak seperti sekolah-sekolah lain. Sedih sekali.

Tidak selayaknya hal ini terjadi. Ada yang salah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Depdukbud dalam menangani pendidikan di negeri ini. Membiarkan banyak sekolah yang tidak layak bagi anak-anak bangsa, sama saja artinya membuat anak-anak bangsa kesulitan membangun kehidupan yang lebih baik, cerdas dan sejahtera. 

Ini juga sebagai bentuk penelantaran generasi bangsa, serta menghilangkan hak anak-anak yang bersekolah di sekolah yang tidak layak tersebut. Padahal, dari segi anggaran pendidikan seperti kita dengar sudah berada pada garis lebih wajar yakni 20 persen. Kita tidak tahu banyak kemana anggaran itu digunakan. Walau kita tahu banyak kebijakan yang sudah dibuat. Namun, mengapa masih terdapat banyak sekolah rubuh dan tidak layak?

Kiranya, memang banyak hal yang tidak seimbang yang dialami oleh sekolah-sekolah kita di tanah air. Apalagi dengan adanya pelabelan terhadap sekolah-sekolah dengan berbagai label, seperti sekolah unggul, favorit dan elit. Faktanya, semakin favorit, unggul dan elit sebuah sekolah, semakin tinggi perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah tersebut. 

Sebaliknya, semakin terisolir dan rendahnya keunggulan sekolah-sekolah tersebut, semakin terabaikan pula sekolah tersebut. Selain itu, ada kemungkinan tidak berjalannya proses dan kegiatan monitoring dan evaluasi dari pihak pemerintah. Kemudian hal yang selama ini sulit diubah dalam membangun fasilitas pendidikan adalah mentalitas pembangunan yang project oriented. 

Ya, mentalitas pembangunan yang mengabaikan kualitas, mengutamakan keuntungan serta orientasi membangun tidak untuk jangka panjang, tetapi jangka pendek, sehingga setiap tahun melakukan aktivitas tambal sulam. Tidak heran kalau anggaran habis, karena membangun fasilitas yang itu-itu saja. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Siswa-siswi SDN Wae Mege, Desa Watu Tiri, Flores, NTT pada pekan lalu menulis surat khusus untuk Presiden Jokowi. Mereka minta dibuatkan gedung sekolah yang layak bagi mereka, mengingat bangunan sekolah yang mereka pakai saat ini reyot dan sangat tidak layak. Kondisi buruknya bangunan sekolah yang dikeluhkan para murid SDN Wae Mege itu sebenarnya cuma satu saja dari ribuan cerita getir yang dialami siswa-siswi di pelbagai daerah yang sekolahnya berkondisi buruk. 

Menilik dokumen Kilasan Kinerja 2018 Kemdikbud, terdapat sekitar 74 persen ruang kelas SD di Indonesia yang masih tergolong rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Untuk SMP ada sekitar 70 persen ruang kelas yang rusak, dari ringan, sedang, hingga berat. Ruang kelas SMA se-indonesia yang masuk kategori rusak mencapai 55 persen. Untuk SMK ruang kelas yang rusak ada 53 persen. Dan ruang kelas SLB yang rusak 64 persen. 

Dari laporan tahun 2018 itu, entahlah di tahun 2019 ini sudah berapa banyak ruang kelas yang sudah diperbaiki. Jika ternyata masih banyak bangunan sekolah yang belum diperbaiki, mungkin langkah inspiratif siswa-siswi SDN Wae Mege itu perlu diikuti siswa-siswi sekolah lainnya yang bangunan sekolahnya jauh dari layak untuk 'menghujani' Jokowi dengan surat bernada getir tentang kondisi sekolah masing-masing.

Kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan sebagaimana bangunan SDN Wae Mege, serta banyaknya kasus serupa di daerah lain yang muncul dari waktu ke waktu, setidaknya menunjukkan dua hal.

Pertama, pelaksanaan kebijakan sektor pendidikan pemerintahan Jokowi dalam lima tahun terakhir ini masih "jauh panggang dari api". Padahal dalam visi- misi yang tertuang di dokumen pencapresannya lima tahun lalu, bahkan menjadi bagian janji seorang pemimpin pada kampanyenya di periode pertama 2014-2019, terdapat apa yang disebutnya sebagai "sepuluh program prioritas" sektor pendidikan. 

Dua poin diantaranya terkait erat dengan sarana dan prasarana sektor pendidikan, yakni, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Termasuk penyediaan buku dan perpustakaan. Kemudian mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pembangunan sarana transportasi terkait.

Kondisi faktual yang memprihatinkan bangunan SDN Wae Mege dan banyak sekolah lainnya di Indonesia merupakan konfirmasi betapa janji politik Jokowi di sektor pendidikan, dan apa yang disebutnya sebagai program prioritas pendidikan, ternyata masih isapan jempol semata dalam realita.

Apa yang dilabeli "program prioritas", yang seharusnya terdapat langkah-langkah cerdas untuk memastikan pelaksanannya secara baik, ternyata telah "turun pangkat" menjadi "bukan program prioritas", atau malah mungkin menjadi "program ngambang". Padahal sektor pendidikan merupakan sektor vital bagi kehidupan bangsa.

Kedua, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN yang selalu naik setiap tahunnya terus saja gagal dipastikan penggunaannya untuk kebutuhan prioritas ril dan mendesak sektor pendidikan di banyak daerah terpencil, dalam rangka pemerataan kualitas serta sarana dan prasarana pendidikan, sebagai tindak lanjut amanat konstitusi.

Pada tahun 2015 alokasi APBN untuk sektor pendidikan berjumlah 390,1 triliun. Tahun 2016 tercatat 370,4 triliun. Tahun 2017 tumbuh 13,3 persen menjadi 419,8 triliun. Tahun 2018 naik 5,8 persen jadi 444,1 triliun. Dan 2019 merangkak 11,3 persen menjadi 492,5 triliun.

Dari jumlah anggaran pendidikan di APBN itu Kemendikbud memegang alokasi sebesar 7,31 persen atau sekitar 35,9 triliun. Sementara alokasi untuk Kemenristek Dikti, Kementerian Agama, beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi pendidikan sebesar Rp25,6 triliun. 

Sementara bagian terbesarnya atau sekitar 63 persen anggaran pendidikan dalam APBN justru dalam bentuk dana transfer keuangan daerah, yang mana dana yang memiliki fungsi pendidikan itu menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Sehingga buruk dan rusaknya sarana dan prasarana pendidikan di banyak daerah tanpa terlihat upaya serius memperbaikinya, sesungguhnya juga cermin buruknya komitmen, perhatian, kinerja, dan visi-misi penggunaan anggaran transfer daerah untuk pendidikan dari banyak kepala daerah dan jajaran birokrasi di bawahnya terhadap sektor pendidikan di daerahnya sendiri. 

Kepala daerah seperti itu sungguh memalukan. Sehingga layak pula dihujani surat bernada getir dari para siswa yang kondisi sekolahnya rusak dan jauh dari layak, agar sang kepala daerah segera berkaca diri terhadap pengabaian atas tanggung jawabnya memajukan sektor pendidikan di daerahnya. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998