Islam Politik yang Selalu Nyaris Menang
berita
Humaniora
Sumber Foto : merahputih.com 26 April 2019 14:00
Watyutink.com - Sesuai hasil hitung cepat, hanya sembilan partai yang memenuhi ambang batas minimal sebesar 4 persen dari total suara sah nasional pada pemilu 17 April kemarin. PDI Perjuangan mencetak sejarah menjadi partai pertama yang menang pemilu dua kali berturut-turut sejak era Reformasi. PDIP berada di posisi teratas dengan suara antara 19-20 persen, disusul Gerindra (12-13 persen), dan Golkar (10-11 persen). Tiga partai papan atas pemenang pemilu 2019 diduduki partai nasionalis. Partai yang mengusung identitas keagamaan ternyata berada di papan tengah dan papan bawah. 

PKB yang jadi basis partai bagi kaum Nahdliyin berada di posisi empat (8-10 persen) dalam berbagai hasil hitung cepat. Sementara itu, PKS berada di posisi 6 (7-8 persen), PAN yang jadi basis kaum Muhammadiyah meraih posisi 8 (6 persen), dan PPP di posisi 9 (4 persen). Angka-angka di atas menandakan apa?

Menilik hasil pilpres, bila Jokowi diasumsikan sebagai calon dari kalangan nasionalis dan Prabowo adalah representasi Islam politik, maka hasilnya juga menunjukkan kelompok nasionalis menang atas Islam politik. Dari berbagai hasil hitung cepat, pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih suara 54-55 persen, sedang Prabowo-Sandi dapat suara 44-45 persen.   

Sesungguhnya, bila menengok sejarah pemilu di Indonesia, Islam politik memang tak pernah menang pemilu. Di Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, pemenangnya adalah PNI (nasionalis), baru diikuti Masyumi (agama), NU (agama), PKI (komunis), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (agama).

Di pemilu berikutnya, tahun 1971, pemilu pertama masa Orde Baru, Golkar (nasionalis) jadi pemenang, diikuti NU, Parmusi, PNI dan PSII. Selama Orde Baru, Golkar yang jadi kendaraan politik Soeharto selalu menang. Sementara PPP, hasil fusi partai-partai Islam, berada di urutan kedua. 

Menginjak era Reformasi, di Pemilu 1999, kala Soeharto sudah tumbang, toh partai yang mengusung Islam politik tak juga menang. PDIP yang paling banyak meraih suara (35 persen). Di pemilu-pemilu berikutnya, partai nasionalis yang selalu menang: Golkar menang pemilu 2004, Partai Demokrat menang Pemilu 2009, dan PDIP menang Pemilu 2014.         

Bila melihat berbagai data sejarah di atas, bukankah jadi pertanda bahwa di kontes pemilu tingkat nasional Islam politik tak mungkin keluar jadi pemenang? Bila sejarah telah membuktikan Islam politik tak pernah menang, kenapa aliran politik ini terus hadir di kancah perpolitikan kita? Apa sebenarnya tujuan yang dicita-citakan Islam politik?

Sepanjang masa kampanye kemarin kita menyaksikan kentalnya politik identitas. Baik Jokowi dan Prabowo sama-sama memainkan isu tersebut. Kita bisa tengok, andai isu tersebut tak kental rasanya tak mungkin Jokowi meminang Ketua MUI jadi pendampingnya. Sementara itu, Prabowo-Sandi identik dengan kelompok Islam. Ia presiden pilihan Ijtima Ulama.   

Nyatanya, politik agama yang dijual kubu Prabowo-Sandi ternyata tak membawanya jadi juara. Paslon ini memang menang di daerah-daerah yang basis Islamnya kuat seperti Aceh, Sumatera Barat, Banten, dan Jawa Barat, namun ia kalah telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur, basis utama kelompok nasionalis dan Nahdliyin. 

Di sini kita menyaksikan, kontes pilpres kemarin adalah pertarungan kelompok Islam politik yang punya kecenderungan garis keras melawan nasionalis yang bersatu dengan Islam ala Nusantara. Yang jadi tanya lalu, kenapa nasionalis klop bekerjasama dengan Islam Nusantara? Apakah demi menjegal kelompok Islam garis keras berkuasa?   

Sejak dulu memang ada kecurigaan, Islam politik punya misi ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Padahal, dari sisi sejarah, hanya sekali waktu, saat sidang Konstituante tahun 1950-an partai-partai Islam berusaha mewujudkan syariat Islam berlaku di sini. Namun trauma sejarah itu ternyata tak surut. Partai Islam seperti PKS, misalnya, dicurigai menunggangi demokrasi untuk mewujudkan ideologi radikal. Benarkah Islam politik punya agenda menjadikan khilafah di negeri ini? Akankah kecurigaan ini takkan pernah sirna?

Sesungguhnya, kelompok nasionalis dan Islam politik tak sepatutnya dipertentangkan. Islam adalah agama mayoritas. Kita negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Artinya, baik nasionalis maupun Islam politik pada dasarnya kebanyakan sama-sama beragama Islam. Bila demikian adanya kenapa kedua elemen tak bersatu demi NKRI? 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Program SMRC

Suara partai-partai berbasis Islam di Pemilu 2019 di kisaran 29-30 persen. Tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014 dan 2009 yang akumulasinya di kisaran 29 persen. Dari sisi elektoral, partai Islam belum pernah mampu meyakinkan pemilih nasional kita untuk bisa mendominasi elektoral.

Soal kenapanya, ada banyak faktor yang bisa dijelaskan. Di antara yang terpenting menurut saya, pertama, karena karakter Islam Indonesia yang relatif lebih inklusif, lebih pluralis, dan tidak terlalu terpengaruh oleh sentimen Islam model Timur Tengah entah yang berorientasi Sunni maupun Syiah. 

Pengaruhnya tidak terlalu kuat karena secara kultural dipengaruhi oleh karakter Islam Indonesia yang inklusif, moderat dan relatif toleran terhadap pemikiran maupun kelompok politik yang beragam. 

Usaha Islam Politik, termasuk yang mengusung aliran garis keras, akan selalu ada dalam setiap pemilu. Karena memang di internal Islam sendiri spektrumnya luas. Dan selalu ada yang memiliki spektrum yang sangat tradisional di satu sisi, basisnya di pedesaan, lebih inklusif, dan lebih terbuka untuk bekerjasama dengan kelompok lintas agama dan nasionalis. 

Akan tetapi dari dulu juga ada Islam kota yang lebih mengedepankan purifikasi, yakni menginginkan model Islam Timur Tengah atau middle-eastern oriented Islam. Entah mereka rujukannya pada gerakan pembaruan Islam Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dll pada abad ke-19; atau yang merujuk pada gerakan Islam lebih baru, misalnya Ikhwanul Muslimin.

Gerakan Islam model di atas umumnya tumbuh dan berkembang di perkotaan. Di Indonesia, dahulu Islam kota diwakili Masyumi dan Persis. Sedangkan Islam desa diwakili NU. 

Yang kita lihat dari perolehan partai-partai Islam maupun kekalahan Jokowi di basis pemilih Muslim di pemilu kemarin mirip dengan yang dulu-dulu (Islam politik vs nasionalis dan Islam kota vs Islam desa), hanya sentimennya berbeda. 

Dari segi pengelompokkan wilayahnya mirip. Atau juga Jawa Timur dari dulu basis Islam tradisional (baca: NU). Sedangkan Jawa Barat lebih mix (bercampur), dulu ada Persis-nya, Masyumi yang lalu gabung dengan PPP di tahun 1970-an.  Daerah Sumatera Barat dulu wilayah Masyumi dan Perti. 

Akan tetapi, bila kita lihat sentimennya sekarang, ada kecenderungan pertarungan pengaruh secara kultural yang menggunakan jalur politik sebagai arena baru pertarungan kultural mereka.  

Misalnya, koalisi Jokowi lebih memilih Islam desa yang inklusif dan pluralis yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip nasionalisme. Makanya NU lebih cocok (dengan Jokowi) dan sebagian PPP.

Nasib (perolehan suara) PPP saat ini juga menunjukkan  di internal mereka tengah menghadapi problem sangat serius. Basis tradisionalnya masih setia di PPP, tapi basis Islam perkotaan mereka sudah kabur. Kemungkinan berpindah ke PKS.

Wajah Islam kota, yang dulu diidentikkan dengan Masyumi, sekarang sedang direbut oleh PKS. PBB yang sering disebut titisan Masyumi tak tersisa lagi suaranya, karena sudah habis atau kecil sekali. Bagi yang masih memegang pandangan Islam kota yang lama jadi tak relevan lagi. 

Sementara itu, bila kita tengok Gerindra itu partai nasionalis juga. Jadi di Pilpres 2019 kita menyaksikan pertarungan blok nasionalis + Islam kota berhadapan dengan nasionalis + Islam desa. Cuma, untuk saat ini, nasionalis yang berkoalisi dengan Islam desa yang lebih dominan. Meskipun dominasinya tidak terlalu jauh juga, hanya sekitar 10 persenan.

Blok Islam kota + nasionalis bisa menang suatu saat nanti, tapi saya kira itu tergantung seberapa baik mereka meyakinkan kalangan Islam baru yang lebih terpelajar, yang tidak memiliki pengalaman, tidak terlibat dan tidak dibesarkan di kedua tradisi besar (modern dan tradisional) itu. 

Banyak kita lihat Islam kelas menengah baru, yang berpindah dari desa ke kota, yang akar kulturalnya masih Islam desa. Sejauh mana kelas menengah Islam baru yang terdidik ini bisa diyakinkan. Mereka ini terutama yang secara kultural tidak lagi berakar kuat dalam tradisi Islam pedesaan yang lama, maupun Islam kota yang lama (basis Masyumi). (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bukan tak mungkin menang, Islam politik bisa saja menang. Namun memang harus melalui jalan terjal. Jika Islam politik bisa bersatu dan disatukan, maka kemenangan itu suatu keniscayaan.

Tapi memang persoalannya, Islam politik tak pernah mau bersatu. Tak kompak. Dan tak mau bergandengan tangan. Berjuang dengan masing-masing kepentingan partai dan kelompoknya. Akhirnya Islam politik terkotak-kotak. 

Jika Islam politik ingin menang, rumusnya hanya satu, membangun persatuan. Tak ada kekuatan tanpa persatuan. Bersatunya kekuatan Islam politik di banyak organisasi, baik di partai maupun non partai akan menjadi kekuatan dahsyat. 

Tapi persoalannya, sampai kapan Islam politik akan bersatu? 

Politik aliran akan terus muncul dan dikelola. Karena menjadi bagian dari kekuatan politik. Politik aliran akan tumbuh menjadi alat legitimasi politik kelompok tertentu. Oleh karena itu, akan terus ada dan tumbuh. Tidak pernah hilang di bumi Indonesia ini. 

Cita-cita Islam politik jelas, membawa ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik. Dan yang terpenting adalah mensejahterakan bangsa dan negara dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. 

Karena kelompok nasionalis itu cocok dan nyaman dengan kelompok (Islam) moderat. Dan kelompok moderat tersebut NU yang menggagas Islam Nusantara. Sulit bagi kaum nasionalis bertemu dengan kelompok Islam garis kelas. 

Soal jegal menjegal. Itu politik bisa saja terjadi. Tetap saja pemenangnya siapa yang didukung rakyat. Dalam politik, saling menjegal itu soal biasa. Dan yang menanglah yang akan berkuasa. 

Islam politik di Indonesia bukan untuk kepentingan menerapkan syariat Islam atau khilafah. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara dengan dasar-dasar nilai Islam yang universal. Jika ada kelompok yang akan mendirikan khilafah itu kan sudah jelas organisasinya. Harus dipisahkan Islam politik dengan pendirian khilafah oleh kelompok tertentu. Karena kebanyakan dari tokoh-tokoh politik Islam adalah seorang nasionalis dan demokratis. 

Ya, Islam dan politik itu satu kesatuan. Tak boleh dipertentangkan. Karena saat ini juga banyak nilai-nilai Islam yang digunakan dalam pemerintahan. Dan Pancasila banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. 

Kelompok nasionalis dan Islam politik bisa bersatu asalkan ada kesadaran dari tokoh-tokoh politik Islam akan pentingnya persatuan dan kesatuan. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri