Jakarta: Green City di Tengah Kepungan Polutan
berita
Humaniora

Sumber Foto : Hidayatullah.com

19 September 2017 12:00
Jakarta dikepung polutan beracun. Bukan lagi karbon monoksida, sulfur dioksida, atau nitrogen dioksida, namun juga ada polutan yang disebut Particulate Matter 2,5 (PM 2,5).

Polutan PM 2,5 sangat berbahaya karena bisa mengandung ketiga unsur berbahaya tersebut. Bila terhirup dalam kadar tertentu, polutan ini akan dapat dapat memicu dan menimbulkan penyakit jantung serta kanker. Ngeri.

PM 2,5 memiliki ukuran tiga puluh kali lebih tipis dari ketebalan sehelai rambut manusia. Sesuai aplikasi yang diluncurkan organisasi lingkungan Greenpeace saat ini, paparan PM 2,5 sudah mencapai 124 mikrogram/m3. Bahkan tak jarang angka PM 2,5 menembus angka 152 mikrogram/m3. Padahal Badan Kesehatan PBB (WHO) menetapkan batas aman paparan polutan PM 2,5 tidak boleh melebihi 25 mikrogram/m3 dalam 24 jam. Nah!

Sementara itu batas yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk paparan PM 2,5 adalah 65 mikrogram /m3. Artinya dari sisi risiko, Jakarta sudah termasuk kategori tidak sehat. Kondisi begini terjadi hampir tiap hari. Apa tak ada cara agar polutan yang terlanjur terlepas itu mampu kita raup kumpulkan kembali untuk direkayasa supaya dapat dimanfaatkan ulang sesuai prinsip recycle and reused?

Buruknya kualitas udara Jakarta semakin menurun oleh krisis paru-paru kota. Ruang terbuka hijau di Ibu Kota di bawah standar nasional. Hanya 9,98% persen dari yang semestinya 30 persen. Alhasil polutan berseliweran di udara Jakarta tanpa penyaring alami. Apa political will Pemprov DKI untuk mewujudkan green city? Bisakah kesadaran green living atau  green lifestyle terwujud dalam perilaku warga ibu kota?

Kota-kota besar dunia, salah satunya New York, berada di peringkat 7 kota paling hijau di dunia. Padahal tingkat kepadatannya melebihi Jakarta. Densitas New York 27.000/mil sementara Jakarta 11,353/mil. Kok bisa ya?

Saat ini Pemprov DKI mulai menggeliatkan penghijauan. Taman-taman ditata kembali, demikian pula kawasan-kawasan kumuh hingga bantaran sungai dinormalisasi menjadi daerah hijau.  Berbagai regulasi pun sudah diterbitkan. Tapi apakah hal ini sudah cukup membuat Jakarta masuk dalam index green city? ... Fakta paparan PM 2,5 ternyata melebihi batas aman.

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Manager, Climate Reality Indonesia

Setiap jenis pembakaran merupakan sumber polusi PM. Karenanya polutan ini dapat berasal dari kegiatan di dalam ruangan seperti merokok, memasak, menyalakan lilin, atau lampu minyak tanah. Polusi PM di luar ruangan berasal dari penggunaan bahan bakar fosil seperti kendaraan, pembangkit listrik, maupun karena letusan gunung berapi atau kebakaran hutan dan lahan.

Polusi PM akan lebih parah di perkotaan jika sedang tidak ada angin atau  di jalan-jalan di perkotaan dengan udara stagnan yang disebut urban canyons.

Manusia selalu memiliki solusi atas berbagai permasalahan lingkungan yang ditimbulkannya, baik dengan mengurangi polutan yang terbuang ke alam ini akibat kegiatan yang berlebihan, maupun dengan menyesuaikan diri agar tidak terkena dampak berbahaya dari polutan seperti PM 2,5.

Penerapan solusi serta berhasil tidaknya tergantung apakah pelaksanaannya dilakukan oleh individu, organisasi/perusahaan, atau melalui kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dengan penegakan hukum. Juga tokoh penggerak (artis atau tokoh masyarakat) maupun kampanye masif yang dilakukan merupakan pendorong yang sangat bermanfaat.

Polusi PM dapat dikurangi dengan menghindari pembakaran kayu atau daun-daun sampah jalanan, menjalankan pemeliharaan kendaraan secara teratur, hemat energi, dan menggunakan sumber energi terbarukan, menggunakan kendaraan umum ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dengan menggunakan mesin yang terbaru, serta tidak merokok.

Ruang hijau, di samping indah dilihat, juga dapat mengurangi polusi PM. Sebuah studi membuktikan penempatan rumput, tanaman-tanaman berdaun, dan pohon-pohon yang terpelihara dengan baik di urban canyons dapat menyaring dan mengurangi konsentrasi PM di jalan-jalan sampai dengan 60 persen. 

Tanaman pot, taman vertikal, dinding hidup dan atap hijau (green roofs) adalah cara yang sangat baik  untuk menggabungkan tanaman ke bangunan dan kota guna memperbaiki kualitas udara.

Rooftop farming atau berkebun di atap merupakan fenomena yang kini berkembang di kota-kota besar seperti Boston, Berlin, Barcelona, Brussels, Chicago, Paris, Sydney, Melbourne, dan terutama di kota New York.

Berkebun di atap kota juga memiliki potensi untuk memperbaiki kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap makanan segar yang sehat, dan memberikan pendidikan lingkungan dan pertanian bagi mereka yang bermukim di perkotaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua KIDI Periode 2014-2017 dan Pengurus ARSADA Pusat

Hal yang paling menakutkan dampak polutan adalah berpengaruh langsung terhadap daya tahan tubuh atau Immunitas. Sangat berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan manusia. Kalau kita berada di Jakarta, udara pagi hari yang seharusnya cerah tapi sering terselimuti seperti kabut. Itulah yang secara kasat mata bisa dilihat dampak polutan di Ibukota.

Disamping zat toxid yang merajalela di permukaan tanah tapi juga semakin menurunya tingkat oksigen yang ada di udara. Oksigen kebutuhan utama kehidupan manusia, kekurangan oksigen secara kronis akan berpengaruh langsung terhadap oksigenasi pernafasan dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat oksigen pada Haemoglobin (Hb) manusia.

Sumber polutan di Jakarta sangat komplek dari asap rokok, sampah rumah tangga, asap kendaraan,  limbah rumah sakit, feses manusia. Itu sangat luar biasa

Banyak kebijakan dari pemerintah yang sudah ada tapi implementasi dirasa masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pembatasan tempat merokok seharusnya diperluas. Pengawasan pembuangan air limbah rumah sakit harus diperketat, disinyalir banyak IPAL RS yang tidak memenuhi syarat.

Mungkin kalau sungai di DKI sudah boleh berbangga. Cukup bagus kebersihannya, tinggal meningkatkan kualitas air saja! Saat ini sudah waktunya ruangan hijau ditingkatkan, taman-taman kota di ibu kota baru di bawah 10 persen. Di luar wilayah DKI ruangan hijau masih sangat kurang. Peningkatan kualitas air yang dikomsumsi oleh masyarakat harus ditingkatkan. (cmk)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Udara yang berkualitas dan tidak tercemar adalah salah satu syarat lingkungan yang layak. Terciptanya lingkungan yang layak merupakan amanat UUD Pasal 28 H ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Namun implementasi pasal 28 H ayat 1 tersebut belum sungguh-sungguh dilakukan oleh pemerintah daerah, serta perkantoran. Pencemaran udara berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Orang mungkin tahan “berpuasa” berhari-hari, tapi orang akan mati, atau sesak apabila kehabisan udara sehat dalam beberapa jam saja. Ini hukum alam. Saking pentingnya sampai harus diatur dalam konstitusi.

Hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan pada bulan Januari hingga Juni oleh sebuah organisasi lingkungan pada bulan Juli 2017 menunjukkan bahwa kualitas udara di Jabodetabek terindikasi memasuki level tidak sehat atau tercemar dengan skor lumayan parah. Sampel diambil dari di 21 lokasi sekitar Jabodetabek.

Menurut WHO bahwa standar partikulat debu yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan (inhalable matter, respirable) adalah yang berukuran 0,1µm hingga kurang dari 10µm. Simbol µm adalah satuan untuk pengukuran tingkat kualitas atau level pencemaran udara. Materi pencemar udara disebut PM atau particulate matter (debu halus yang melayang dengan ukuran <10µm yang bersifat inhalable atau terhisap secara tidak disadari oleh mahluk hidup). Aturan tentang itu disebut Baku Mutu Udara Ambien melalui PP Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Masalah pencemaran udara sudah lama menjadi isu publik, terutama di kota-kota padat industri dan “surplus” kendaraan bermotor. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor di perkotaan yang tidak disertai (koefisien) pertambahan jalan serta penanaman pohon/tanaman pelindung akan menyebabkan rusaknya kualitas udara. Salah satu kebijakan mitigasi yang tepat adalah dipatuhinya koefisien luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen. RTH beda  dengan sekedar “Ruang Terbuka Aspal”. Seringkali developer “mengakali kewajiban RTH 30 persen” cukup dengan “Ruang Terbuka Aspal”. RTH wajib disertai penataan taman kota dan taman lingkungan.

Industrialisasi, pembangunan infrastruktur jalan raya, dan properti yang tumbuh sangat pesat, menuntut adanya pemantauan udara secara efektif dan sistematis. Namun perlu dicatat bahwa pengukuran kualitas udara yang mengambil sampel pada kawasan “sibuk membangun” tentu saja bersifat temporer, sesaat, karena kelak, setelah proses pembangunan infrastruktur dan properti tersebut selesai terbangun, tentu akan terjadi penurunan atau relatif membaik kembali kualitas udara yang ada. Keliru juga bila pengukuran kualitas udara ambien dilakukan semata karena motif “anti-developmentalisme”. Keseimbangan aspek Ekologi, Ekonomi, dan Sosial harus dipedomani.

Sesibuk-sibuknya pemerintah membangun infrastruktur jalan raya dan properti di berbagai pelosok negeri, tetap saja harus menjaga dan memelihara kualitas udara. Mengingat udara bersih dan lingkungan yang layak adalah tuntutan hidup manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat1. Membiarkan udara tercemar tanpa langkah pengendalian yang benar dan sistematis sama saja membiarkan kematian mahluk hidup secara perlahan-lahan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia

Kondisi udara Jakarta yang semakin memburuk oleh berbagai aktivitas manusia sudah tidak relevan lagi menggunakan alat pengukur polutan PM10 yang hanya dapat mendeteksi polutan kasar. Padahal pengukuran kualitas udara harus mencakup polutan yang lebih kecil, yakni PM2,5.

Anehnya Pemprov DKI Jakarta khususnya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang melihat PM10 masih layak menjadi parameter pengukuran kualitas udara. Kok bisa?

Mengacu pada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan standar alat pengukur kualitas udara haruslah PM2,5. Bagaimana mungkin Pemprov DKI Jakarta masih menggunakan alat pemantau polutan PM10 yang sulit mendeteksi partikel lebih kecil.

Sifat dari PM2,5 ini adalah persistent, tidak bisa diserap seluruhnya oleh tanaman sehingga masih akan ada PM2,5 yang akan terpapar kepada manusia. Ironis karna dampak partikel ini jauh lebih berbahaya.

Oleh karena itu mengacu pada WHO maupun baku Baku Mutu Udara Ambien Nasional dengan 65µg/m3 untuk harian dan 15µg/m3 untuk tahunan, kami melakukan pemantauan udara di beberapa tempat di jakarta. Ada beberapa titik di Jakarta yang bahkan angka PM 2.5 nya sudah melampaui baku mutu. dengan menggunakan alat ukur PM 2.5 yang sudah kami uji komparasi dengan alat scientific lainnya (Thermo Scientific PDR 1500) dengan hasil konsistensi sekitar 98 %, yang artinya secara metode dan tingkat keakuratan, alat yang kami gunakan cukup representatif untuk mengindikasikan kualitas udara di suatu tempat guna memantau PM2,5.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut menunjukan kualitas udara di Jakarta saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal ini pastinya akan berpengaruh bagi manusia yang berakitivitas di tempat tersebut.

Walaupun dengan strategi menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang saat ini hanya sekitar 10 persen dari aturan yang ketetapan Pemprov DKI 30 persen, dirasa belum optimal untuk menanggulangi masalah polusi udara. Apalagi sekarang pembangunan infrastruktur cukup marak terjadi di kawasan Ibu Kota. Sehingga diperlukan strategi dengan target dan pentahapan yang jelas untuk memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, dengan menyasar sumber polutannya.

Tragisnya saat ini pemprov DKI Jakarta hanya memiliki lima alat pemantau udara (belum dapat mengukur PM 2.5) tentunya masih belum memadai untuk mewakili kualitas udara di jakarta. Diharapkan kedepannya alat pemantau PM 2.5 tersebar dan dapat diakses publik secara real time. Tidak berhenti di penyajian data kualitas udara, namun penggunaan datanya dirasa sangat penting guna memberikan edukasi, peringatan serta anjuran akan bahayanya polusi udara bagi kesahatan. Hal ini tentunya membutuhkan kerjasama lintas departemen/kelembagaan di pemprov DKI Jakarta. Terakhir perlua ada kebijakan yang ketat dalam upaya pengendalian sumber-sumber polusi udara demi terciptanya kualitas udara jakarta yang lebih baik. 

 (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Pencemaran udara yang terjadi di ibu kota Jakarta, terutama disebabkan oleh kendaraan bermotor. Menurut data dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di kota ini mencapai 10.940.102 kendaraan per Februari 2017. Angka ini meningkat dari 9.257.801 kendaraan pada Desember 2013. Artinya, terjadi penambahan sebanyak kurang lebih 1.400 kendaraan bermotor setiap harinya di Jakarta.

Hal ini tentu saja mengakibatkan pula penambahan masuknya polutan ke udara, seperti karbon dioksida (CO2) yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, karbon monoksida (CO) yang jika terhirup bisa menyebabkan sesak nafas, sulfur dioksida (SO2) dan nitorgen oksida (NO3) yang bisa menimbulkan hujan asam, serta particulate matters (PM). Particulate matters yang berukuran 2,5 mikron -biasa disebut PM2,5- bisa terbawa aliran udara yang kita hirup dan mengendap di paru-paru. 

Penambahan ruang terbuka hijau memang penting, dan harus dilakukan tanpa menggusur warga. Namun demikian, RTH tidak cukup mengatasi beban pencemaran yang terjadi di Jakarta. Sudah saatnya pemerintah melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor, bukan terus menambahnya setiap hari. 

Untuk itu, sarana transportasi publik masal harus diperbaiki dan ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya, serta sarana-sarana pendukungnya. Hal ini akan jauh lebih efektif dan efisien untuk memfasilitasi mobilitas warga dibandingkan hanya dengan strategi penambahan ruas jalan, sebagaimana yang selalu diterapkan oleh pemerintah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senor & Penulis

Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota, tergantung pada kotanya. Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan, termasuk di dalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan kota yang berkelanjutan dapat terwujud.

Jakarta adalah miniatur bagi Indonesia. Pembangunan Indonesia dimulai dan digerakkan dari Jakarta. Membangun Jakarta artinya memimpikan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Sebab sebagai Ibu Kota negara, Jakarta menjadi pusat perhatian dunia dan menjadi wajah Indonesia di mata internasional.

Padat, sesak, dan polusi itulah gambaran dari Jakarta. Hal tersebut membuat Jakarta menjadi kota yang tidak ramah anak dan bukan kota keluarga. Padahal, setiap kota seharusnya menjadi kota yang nyaman bagi warganya untuk didiam.

Inilah akibat dosa terbesar Pemprov DKI Jakarta dalam mengatur tata ruang dengan mengubah paru-paru kota menjadi perumahan dan gedung-gedung. Kerap kali kebijakan Dinas Tata Kota DKI Jakarta tidak konsisten dalam menerapkan peraturan. Nah sekarang kita yang menanggung akibatnya. Tidak ada udara bersih, tidak ada lagi taman yang layak. Lihatlah Berlin, yang luasnya hampir sama dengan Jakarta tapi tamannya luar biasa tertata dan ada dimana-mana.

Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, namun sangat minim pengawasan dan penindakan. Ini harus menjadi catatan pemprov DKI Jakarta. Dalam konsep tata kota,  kondisi alam merupakan bagian terpenting bagi kelangsungan aktivitas sebuah kota. Sehingga dari itu kita bisa simpulkan bahwa Jakarta membutuhkan ruang publik untuk kenyamanan bagi masyarakatnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter