Kala Polisi Kembali Jadi Target Teror
berita
Humaniora
Sumber Foto : kabar5.com (gie/watyutink.com) 28 August 2018 09:00
Lagi-lagi penyerangan terhadap anggota kepolisian kembali terjadi. Kali ini dua anggota polisi bernama Aiptu Dodon dan Aiptu Widi menjadi korban penembakan oleh pemuda tak dikenal, di Km 224 Tol Cipali, saat keduanya sedang berpatroli, pada hari Jumat 24 Agustus 2018, sekira pukul 21.30 WIB.

Peristiwa itu terjadi ketika Aiptu Dodon dan Aiptu Widi melihat tiga orang pemuda sedang duduk di pinggir jalan tol. Kemudian mereka menghampiri ketiga pemuda tersebut untuk menanyakan tujuan ketiganya berada di sana. Namun, salah satu dari ketiga pemuda itu langsung mengeluarkan senjata api dan menembak kedua petugas. Selanjutnya, pelaku langsung melarikan diri. Dalam hal ini, apakah anggota yang bertugas tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang mumpuni untuk melindungi diri mereka?

Seperti yang diketahui, penyerangan terhadap anggota Polri mulai marak terjadi pasca tragedi pembantaian lima anggota oleh napiter di rutan Mako Brimob Kelapa Dua. Kemudian satu hari setelah para napiter dipindahkan ke Nusa Kambangan, penyerangan kembali terjadi kepada salah satu anggota Intelmob yang pada saat itu sedang bertugas. Marhum Prencje (41) ditikam hingga tewas oleh orang yang diduga masih ada kaitannya dengan anggota teroris.

Beberapa hari setelah itu, aksi teror dengan cara bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Surabaya. Jika dikaitkan dengan beberapa tragedi tersebut, apakah penembakan terhadap dua anggota polisi di Tol Cipali itu juga merupakan aksi teror?

Beberapa hari lalu, Konsul Jenderal Australia yang ada di Surabaya secara tiba-tiba mengeluarkan travel warning tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian. Security warning tersebut rupanya bersumber dari Public Affairs yang menyatakan adanya indikasi rencana serangan teroris di Indonesia. Apakah peringatan itu perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh Polri dengan memperketat keamanan pasca penembakan dua anggota polisi tersebut?

Terlebih saat ini banyak masyarakat sipil yang memiliki senjata api legal, ilegal atau pun senjata rakitan yang kerap disalahgunakan. Bukankah Polri memiliki aturan yang ketat terkait kepemilikan senjata? Tapi mengapa saat ini banyak masyarakat sipil yang dapat dengan mudah memiliki senjata api?

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Tapi mengapa ancaman kejahatan dan tindak kriminal yang menggunakan senjata semakin marak? Apakah kepolisian kurang melakukan pengawasan terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata?

Jika demikian, tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak masyarakat sipil yang membutuhkan senjata dengan alasan sebagai alat pertahanan diri. Jadi, tidakkah persyaratan kepemilikan senjata api di Indonesia harus lebih diperketat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Kasus penembakan terhadap dua polisi di Tol Cipali di Cirebon, Jabar, adalah modus kejahatan baru yang sangat sadis. Polri perlu mengantisipasi modus kejahatan ini agar tidak berulang dan membuat anggota kepolisian menjadi "mati konyol" saat bertugas.

Meskipun kedua polisi tersebut hanya luka berat tapi Indonesia Police Watch (IPW) berharap Polri segera menata sistem perlindungan terhadap anggotanya saat bertugas di lapangan. Melihat kasus penembakan di Tol Cipali ini, sudah saatnya Polri melengkapi mobil patrolinya dengan alat deteksi senjata jarak jauh atau dalam radius tertentu.

Sehingga saat menemukan pihak-pihak yang mencurigakan, sebelum melakukan pemeriksaan atau penggeledahan, petugas patroli sudah mengetahui, apakah orang yang dicurigai itu memiliki senjata atau tidak. Dengan demikian petugas kepolisian bisa lebih prepare dalam menghadapi situasi dan tidak "mati konyol" dalam menghadapi penjahat-penjahat yang nekat.

Dari kasus yang ada, IPW mendata ada tiga kelompok yang sering membunuh polisi di lapangan. Yakni, penjahat jalanan, bandar narkoba, dan teroris. Penjahat jalanan dan bandar narkoba, biasanya membunuh polisi karena dalam kondisi terjepit. Mereka menembak polisi saat digerebek atau saat hendak ditangkap. Belum pernah ada satu kasus pun, penjahat jalanan atau bandar narkoba serta merta tanpa alasan yang jelas menembak atau membunuh polisi.

Kasus penembakan yang serta merta tanpa alasan jelas hanya dilakukan para teroris terhadap anggota kepolisian. Kasus terakhir terjadi di Jember tahun lalu. Selain itu, beberapa kali polisi yang sedang bertugas diserang teroris dengan serangan bom bunuh diri. Jadi, melihat serangan di Tol Cipali patut diduga, pelakunya adalah teroris. Sepertinya, mereka sengaja berdiri di pinggir tol agar polisi patroli datang, kemudian mereka menembaknya di bagian vital yang mematikan.

Jika dikaitkan dengan travel warning Australia pekan lalu, sepertinya kasus penembakan di Tol Cipali ini sebuah sinyal peringatan akan adanya serangan berikutnya. Untuk itu Polri perlu mengantisipasi jaringan teroris pasca serangan di Tol Cipali. Polri tidak boleh lengah mengingat banyaknya orang asing yang mengikuti Asian Games. Selain itu, sudah saatnya Polri melengkapi mobil patrolinya dengan detektor senjata jarak jauh agar petugas di lapangan bisa lebih terlindungi saat bertugas. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Polri, TNI dan BIN patut memberi respons terukur terhadap informasi mengenai ancaman sel-sel ISIS yang berniat menyerang pemerintah Indonesia. Respons terukur terhadap informasi ancaman ISIS itu perlu untuk memininalisir sekaligus mereduksi potensi ancaman.

Rangkaian informasi mengenai ancaman teroris yang mengemuka sepanjang pekan ketiga Agustus 2018 jangan sampai diabaikan begitu saja. Informasi itu patut ditanggapi oleh Polri, TNI dan BIN secara terukur sehingga tidak menimbulkan rasa cemas atau kegaduhan di ruang publik. Kondusifitas di dalam negeri harus tetap terjaga, terutama karena Asian Games 2018 masih menyisakan banyak pertandingan pada berbagai cabang olahraga.

Pimpinan DPR perlu mengingatkan hal ini karena mengacu pada kasus penembakan dua anggota Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Jabar, Aiptu Dodon Kusdianto dan Aiptu Widi Harjana, oleh tiga orang tak dikenal di Kilometer 223-400 jalur jalan Tol Kanci–Pejagan di Kabupaten Cirebon, Jumat (24/8) malam. Memang, motif penembakan itu belum diketahui karena pelaku penembakan belum tertangkap.

Namun, kasus penembakan dua anggota Polri ini hanya selang beberapa hari setelah beredarnya video ancaman ISIS di jagat maya, dan juga setelah Kementerian Luar Negeri Australia memperbarui travel warning (peringatan perjalanan) bagi warga Australia yang bepergian ke Indonesia, serta keputusan Amerika Serikat (AS) menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris.  

Pada Selasa (21/8), beredar di dunia maya video berisi ancaman dari Divisi Peretasan ISIS kepada pemerintahan Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Mereka menyoroti perlakuan pemerintah Indonesia kepada rekan-rekan mereka, mulai dari pemenjaraan hingga pemblokiran akun sosial media.

Dua hari kemudian, tepatnya Kamis (23/8), pemerintah Australia memperbarui travel warning, karena alasan akan adanya serangan teroris di Indonesia. Karena travel warning itu pula, staf konsulat jenderal Australia di Surabaya tidak menghadiri acaranya di Universitas Airlangga.

Setelah itu, dari Washington, AS, dilaporkan pada Jumat (24/8) pekan lalu bahwa otoritas intelijen setempat menetapkan tiga orang dari Asia Tenggara sebagai teroris karena diduga merekrut orang lain bergabung dengan ISIS. Satu dari tiga orang itu berkewarganegaraan Indonesia, berinisial MKYF. Profil tiga orang ini terlihat dalam video ISIS pada Juni 2016, saat algojo ISIS memenggal tiga sandera.

Memang, fakta-fakta tadi belum tentu saling berkait. Tetapi, Polri, TNI dan BIN patut menggarisbawahi dan memberi respons terukur. Semua potensi ancaman harus dieliminasi sejak dini.

Sebab, setelah Asian Games 2018, Indonesia kembali menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018 di Bali. Forum ini akan dihadiri 18.000 anggota delegasi dari 189 negara, termasuk 10 pemimpin ASEAN. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak), Kriminolog Universitas Indonesia (UI)

Kejadian-kejadian yang menimpa anggota kepolisian seperti ditembaknya polisi yang sedang berpatroli di jalan tol atau diserangnya polisi di rutan mako brimob, mengekspose ada masalah dalam prosedur kepolisian dalam penanganan situasi darurat baik yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Hal yang perlu dilakukan adalah evaluasi prosedur yang berlaku; lakukan pelatihan terus menerus dalam berbagai skenario sehingga mekanisme pertahanan diri dapat menjadi naluri; dan latihan analisis, diskresi dan pengambilan keputusan dalam waktu sepersekian detik. Ini bisa menyelamatkan nyawa polisi dan orang-orang tidak berdosa baik dari serangan teroris maupun penjahat lainnya.

Terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa penembakan di Cipali adalah aksi yang terkait dengan gerakan teror karena polisi masih melakukan pendalaman. Karena jalan tol adalah area umum yang membuka ruang bagi segala jenis kejahatan dengan kekerasan terjadi maka berikan kesempatan kepada polisi untuk menuntaskan penyelidikannya sebelum publik menganalisis dan menyimpulkan

Adanya travel warning dari Pemerintah Australia yang dikeluhkan POLRI karena merasa pihak Konjen Australia tidak berkoordinasi terlebih dahulu juga perlu dievaluasi oleh POLRI, tidak hanya sekadar berhenti kepada keluhan semata. Polri perlu mengevaluasi tingkat kepercayaan pemerintah asing terhadap informasi yang diberikan oleh POLRI dan jaminan keamanan yang dapat diberikan kepada warga negara asing di Indonesia.

Banyaknya kepemilikan senjata api baik itu pabrikan maupun rakitan disebabkan antara lain oleh Tiga hal. Pertama: Jumlah personil POLRI tidak memadai untuk mengawasi kegiatan-kegiatan terkait dengan produksi, distribusi dan penggunaan senjata illegal.

Kedua: Ada anggota masyarakat yang kreatif ditambah dengan mudahnya mendapat pengetahuan untuk membuat senjata dari media sosial seperti internet, hanya dengan alat-alat sederhana seperti yang banyak ditemui di bengkel-bengkel atau pengrajin logam membuat produksi senjata illegal meningkat signifikan.

Ketiga: pasar gelap senjata memberikan keuntungan finansial yang besar dan cepat kepada para pengrajin atau mereka yang memiliki akses pada senjata illegal mendorong maraknya bisnis ini.

Saya sangat menentang ide masyarakat Indonesia diizinkan untuk memiliki senjata sebagai alat pertahanan diri mengingat banyaknya anggota masyarakat yang masih kurang rasional, kurang mampu mengendalikan emosi dan gampang terprovokasi. Jika dibiarkan maka kejadian seperti di Maluku beberapa tahun lagi akan sangat mungkin terjadi lagi diberbagai wilayah Indonesia dalam skala yang jauh lebih besar. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pada dasarnya belum dapat dipastikan apakah tiga pemuda pelaku penembakan dua anggota Polri, Aiptu Dodon dan Aiptu Widi, di Tol Cipali merupakan anggota teroris. Namun kemungkinan besar mereka merupakan anggota dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Dugaan tersebut muncul berdasarkan informasi dari latar belakang orangtua pelaku yang pernah menjadi target karena terlibat dalam kelompok militan tersebut dan pernah ditangani oleh Densus Kelompok JAD di Cirebon. Namun saat ini orangtua pelaku telah bebas.

Orangtua pelaku sendiri pada saat itu terlibat dalam sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan aksi teror. Namun kasus di Cirebon tersebut cukup signifikan, seperti bom yang diledakkan ketika shalat Jumat di Polresta.

Kemudian, ada pertanyaan muncul apakah peluru yang digunakan pelaku merupakan peluru hasil rampasan dari anggota Polri? Hal ini juga belum dapat dipastikan lantaran peluru sudah tidak dalam kondisi yang bagus karena rusak sudah rusak saat terkena benturan dengan tulang korban. Jika dilihat secara fisik sulit untuk dipastikan karena 38 dan 9 mm hampir sama.

Terlebih ada beberapa senjata milik petugas yang dirampas sekitar seminggu yang lalu. Tidak menutup kemungkinan senjata yang digunakan pelaku merupakan senjata rampasan. Karena senjata yang dimiliki pelaku bukan merupakan senjata rakitan.

Sementara itu, jika dianalisa, target pelaku sebenarnya bukan Patroli Jalan Raya (PJR). Karena ada dugaan bahwa kemungkinan besar, para pelaku ingin membegal dan merampok para pengendara lain yang melintas di Tol.

Sehingga belum dapat dipastikan apakah motifnya Amaliyah, dan pihak kepolisian pun tidak dapat beranda-andai, lantaran kasus ini masih dalam penyelidikan. Namun dapat dikatakan bahwa mereka memiliki motif tertentu. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua