Kekerasan Perempuan di Dunia Maya, Terabaikan?
berita
Humaniora

Sumber Foto: viva.com  (gie/Watyutink.com)

06 April 2018 10:00
Indonesia berada di peringkat ke-6 terbesar di dunia pengguna internet berdasarkan informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Seperti dua sisi mata uang, Internet punya dampak positif dan negatif. Positifnya tentu kini makin mudah mencari informasi. Orang kian mudah terhubung tanpa jarak dan waktu. Negatifnya juga banyak. Salah satunya, berkat Internet, hoax hingga ujaran kebencian jadi mudah tersebar. 

Namun, ada satu hal kurang disadari dari perkembangan pesat Internet: kekerasan pada perempuan telah merambah ke dunia maya. Sayangnya, kekerasan perempuan di dunia maya dianggap sepele jika dilaporkan ke pihak kepolisian, karena masih ada anggapan kekerasan di dunia nyata lebih banyak dan lebih utama ditangani. 

BACA JUGA: Menggugat Sunat Perempuan

Komnas Perempuan mencatat 65 kasus kekerasan selama tahun 2017 terjadi di dunia maya. Pelakunya pada umumnya berada dalam lingkaran orang terdekat. Tubuh perempuan di media sosial selalu menjadi objek pornografi. Penyebaran foto dan video pribadi di media sosial menjadi cambuk untuk psikis korban. Kekerasan perempuan di dunia maya juga berupa ancaman berupa teks atau kata-kata yang mengaitkan dengan tubuh perempuan bertujuan untuk mengancam korban.

Angka yang masih terbilang kecil bukan berarti menjadi kasus yang dianggap biasa saja. Justru jangan-jangan itu hanya puncak gunung es? 
Sebab, semakin hari kita kian ketergantungan pada internet. Belanja saja tidak perlu lagi ke pasar, tinggal klik barang yang ingin dibeli di online shop. Ketergantungan pada internet tentu akan meningkatkan ancaman di dunia maya, salahs atunya kekerasan perempuan.

BACA JUGA: Menimbang Pasal Zina Di RKUHP

Masih ingat pasangan yang diduga berbuat mesum di Cikupa, Tangerang dan diarak oleh masyarakat sekitar bahkan si perempuan ditelanjangi? Kisah tragis ini semakin lengkap dengan beredarnya video pengarakan di sosial media. Video itu merupakan kekerasan di dunia maya. Walaupun kasus ini dimejahijaukan, bagaimana psikis korban bisa sembuh jika video pengarakan telah dinikmati publik? 

BACA JUGA: Tragedi Di Cikupa: Ketika Kehormatan Hancur Berkeping-Keping

Persoalan besar terkait kekerasan perempuan di dunia maya adalah bagaimana penegakan hukum melindungi korban. Dalil hukum ancaman kekerasan perempuan di dunia maya hanya UU ITE. Namun dalil hukum itu hanya fokus pada penegakan hukum. Tidak menyentuh korban. Bagaimana kesembuhan psikis korban kekerasan di dunia maya? Kenapa kita mengabaikan mereka?  

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(win)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komnas Perempuan

Kekerasan berbasis cyber yang dilapaorkan pada Komnas Perempuan ada 65 kasus di tahun 2017. Kebanyakan dilakukan oleh orang terdekat seperti pacar, mantan pacar, bahkan suami korban sendiri. Kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber adalah kekerasan yang muncul ke permukaan dengan masif, tetapi kurang dapat perhatian dalam pelaporan dan penanganan. Dampak dari kejahatan cyber ini dapat menjatuhkan hidup perempuan, menjadi korban berulang kali, dan dapat terjadi seumur hidup. 

Komnas Perempuan mengklasifikasi delapan kekerasan terhadap perempuan
di dunia maya yang diurutkan berdasarkan kekerasan dengan jumlah terbanyak, sebagai berikut:

1. Recruitment: Rekrutmen Online
2. Cyber harrashment: Pengiriman Teks untuk
Menyakiti/Menakuti/ Mengancam/ Mengganggu 
3. Malicious distribution: Ancaman Distribusi Foto/ Video Pribadi 
4. Illegal Content: Konten Ilegal
5. Online defamation: Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik
6. Infringement of privacy: Pelanggaran Privasi
7. Hacking: Peretasan
8. Cyber grooming: Pendekatan untuk Memperdaya

Menurut saya, instrumen hukum kita dan lembaga pendamping korban serta sistem pemulihan terkait dunia maya ini memang belum ada. Namun kita perlu punya jalan lain dengan apa yang ada. Saya menganalisis perlunya support group untuk menguatkan korban dan grup yang dapat menguatkan korban untuk bicara dan menentukan langkah apa yang diinginkannya. Support group tentang tema cyber sudah ada di beberapa komunitas tersebar di masyarakat tetapi belum terlalu kelihatan dan hal ini perlu didorong. 

Kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang terjadi contohnya adalah penghakiman digital bernuansa seksual, penyiksaan seksual M di Cikupa Tangerang, kasus persekusi online dan Offline dokter F. Apabila korban menginginkan jalur hukum, mereka dapat didampingi oleh pendamping hukum, dapat dilaporkan ke Bareskrim Unit Cyber Crime. Mereka punya hal-hal khusus yang terkait dengan dunia maya terutama dalam mencari pelaku untuk kebutuhan pemidanaan. 

Bentuk pengaduan biasanya terkena pasal KUHP tentang pencemaran nama
baik, atau UU ITE dengan pasal yang sama tetapi dengan dampak hukuman
yang berbeda.Namun yang paling penting adalah hal yang diinginkan korban,  dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, biasanya  mereka menginginkan adanya pemberhentian penyebaran video ataupun foto karena
akan mempermalukan korban seumur hidup. 

Selanjutnya, pentingnya pemulihan korban yang biasanya terkena dampak psikis dan mengalami bullying dari masyarakat internet. Menurut saya yang paling utama adalah jangan sampai keluarga dan masyarakat sekitar korban mengetahui atau dapat mengakses kasusnya, karena hal inilah yang paling sangat mempermalukan korban.

Sampai hari ini memang kasus kekerasan perempuan di dunia maya masih
memakai UU ITE. Ironisnya perihal materi video yang disebar mengandung
ketelanjangan, dan dilaporkan, maka korban sering mengalami reviktimisasi karena terkena pasal UU Pornografi. Sungguh sadis, mereka diperiksa tubuhnya sampai telanjang, untuk pengecekan kesamaan tubuh dalam video dengan tubuh yang sebenarnya. Padahal kondisi mereka sedang mengalami trauma. 

Harapan kita dari Komnas Perempuan adalah Kementerian Komunikasi dan
Informasi-khusus untuk kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber
perlu membangun sistem teknologi komunikasi untuk mencegah meluasnya
kekerasan terhadap perempuan berbasis siber. Kita hidup di zaman yang
didominasi dunia maya, sehingga dari sekarang kita perlu mengantisipasi bentuk kriminal baru, terutama kekerasan perempuan dalam dunia maya. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti HAM ELSAM, Konsultan Hukum Federasi Arus Pelangi, Deputi Hubungan Internal Support Group and Research Centre on Sexuality Studies (SGRC Indonesia)

Saya sangat menyayangkan undang-undang terkait kekerasan perempuan dalam dunia maya belum ada yang berperspektif gender. Kalaupun ada kasus yang dibawa ke ranah hukum ironisnya yang digunakan hanyalah UU ITE. Padahal kita tahu UU ITE sendiri sangat tidak  berperspektif gender karena lebih cenderung ke persoalan ke e-commerce

Dalam hal kekerasan perempuan dalam dunia maya ini, saya mendukung adanya support group. Artinya, saya menawarkan diri saya sendiri bersama teman-teman lainnya untuk menangani kasus kekerasan perempuan di dunia maya. Jika kita hanya menunggu dari hukum, malah kasihan korbannya yang ditarik ulur tanpa kepastian.

Kekerasan seksual offline saja banyak sekali apalagi kekerasan perempuan di dunia online, kan? Nah kekerasan perempuan di dunia maya ini terstruktur dan masif. Alhasil, tidak terlacak kasusnya. Pertanyaannya sekarang kekerasan seksual saja masyarakat pada umumnya belum paham, apalagi kekerasan perempuan di dunia maya ini sudah tahap ke sekian karena para pembuat kebijakan dalam dunia offline saja masih bias gender. Kita harus kerja keras soal ini karena tak kita pungkiri kita sedang berada di dunia serba digital.

Menurut saya sudah ada kemajuan secara perlahan soal kekerasan perempuan, yakni soal Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tahun 2018 yang mengatur bagaimana penegak hukum punya kode etik untuk berbicara kepada korban kekerasan seksual. Tahu tidak kalau dalam Komfilasi Hukum Islam perempuan yang hamil karena pemerkosaan harus dinikahkan? Ini diterapkan tahun 1990-an. 

Jadi ini bukan hanya berbasis budaya tetapi sudah turun temurun dalam agama. Jadi sudah aib jika hilang keperawanan ya terpaksa dinikahkan. Ujungnya, hal ini membuat mental korban terjatuh dalam trauma. Tentu hal itu merupakan kesalahan konsep berpikir. Hal ini sangat misoginis menurut saya. Perempuan tidak hanya objek, hal ini harus diluruskan terkait perempuan. 

Solusi kekerasan perempuan di dunia maya ini saya mengajukan adanya terlebih dahulu support group, lalu kita membawa kasus ini secara bersama dan tegas ke ranah hukum. Tak dipungkuri nyatanya sekarang kekerasan perempuan di dunia maya takut diadukan oleh korban karena takut ketahuan orangtua. Nah, yang kita lakukan adalah memberi dukungan dan mengajak korban untuk berani bicara dahulu yang penting kita damping.

Enam puluh lima kasus korban kekerasan perempuan di dunia maya dianggap masih sedikit oleh orang pada umumnya? Justru angka 65 ini yang ketahuan, banyak lagi yang tidak ketahuan. Coba kita riset melalui media online saja berapa banyak kasus berupa ujaran benci pada perempuan, penyebaran video dan sebagainya. 

Kalau sekarang masih banyak berkata, “Anak sekarang sih lebay, apa-apa mengadu ke dunia maya alias sosmed”. Kita tidak bisa menyalahkan generasi Z sekarang karena mereka memang berada di era serba teknologi. Tidak zaman lagi untuk kita membanding-bandingkan zaman. Masalah sudah banyak di depan kita, sehingga kita harus segara tegas menanganinya terutama kekerasan perempuan di dunia maya yang semakin berkembang. Hal ini berdampak ke trauma ataupun psikis yang nantinya akan merusak masa depan generasi bangsa.

Harapan saya terkait kekerasan seksual di dunia maya perlu ada kebijakan berperspektif gender. Menurut saya, yang penting kebijakan haruslah melindungi korban. Beberapa kali saya mendampingi kasus, masih banyak kasus sangat tidak ramah gender terutama pendekatan dengan korban berupa penguatan, tidak menghakimi korban. 

Untuk dunia maya sendiri saya berharap ada intermediaris. Artinya, aturan dari pemilik sosial media juga harus dipertegas negara. Di beberapa negara maju sekarang sudah mulai ada yang mengatur ranah hukum dari pihak sosial medianya sendiri sehingga yang dituntut untuk menangani kasus kekerasan perempuan di dunia maya tidak hanya pemerintah semata. 

Saya memetakan ada banyak kasus kekerasan dunia maya seperti online
shaming
dan banyak lagi. Hari ini kita masih pakai TAP MPR misalnya tahun 1960-an? Aduh ini sudah jauh sekali. Ini era cyber, kita tidak bisa mengelak. Sudah saatnya kita berkaca ada bentuk kriminal baru dan saya sangat berharap sekali penegak hukum untuk berperspektif gender. (win) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri