Kekerasan Seksual di Sekolah; Potret Ambruknya Moral
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 July 2019 17:00
Watyutink.com - Maraknya kasus kekerasan seksual di sekolah seolah memberikan tanda bahaya. Bagaimana tidak, wajah pendidikan kembali tercoreng karena perilaku tidak senonoh guru di Sekolah Dasar (SD). Lho, kok bisa sih lembaga pendidikan justru melakukan hal yang tidak mendidik sama sekali?

Setidaknya ada delapan kasus kekerasan seksual yang tersorot media di tingkatan SD dari berbagai daerah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2019. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sekolah selama kurang lebih enam bulan terakhir menunjukkan bahwa sekolah tidak lagi menjadi tempat belajar yang aman bagi siswa terutama siswi. Tentu saja sebagai orang tua, memiliki keresahan terhadap anak-anaknya yang duduk di bangku sekolah.

Ditambah lagi pelaku kekerasan seksual ini dilakukan oleh guru terhadap siswa, bahkan ada juga pelakunya kepala sekolah seperti Kasus di suatu SD di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain itu, guru agama ada juga yang ikut terjerumus oleh nafsunya, terjadi di SD, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Jika sebagai pendidikan malah ikut menjerumuskan anak didiknya ke dalam jurang. Lantas bagaimana nasib moral pendidikan Indonesia kedepan?

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI, Juni 2019), dari sejumlah kejadian kekerasan seksual di sekolah dari berbagai daerah selama satu semester ini korban didominasi oleh perempuan tetapi ada juga anak laki-laki. Terdapat Sembilan kasus korban anak perempuan dan dua lainnya korbannya adalah anak laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan kini memiliki kerawanan menjadi korban pelecehan seksual.

Secara psikologis korban kekerasan seksual cenderung lebih rawan bermasalah secara moral bahkan sangat memungkinkan bagi mereka kelak justru melakukan hal sama, tumbuh menjadi predator anak. Jadi, korban predator anak ini bukan hanya mengalami kerugian secara biologis namun lebih lagi psikologis yang jika tidak ditangani secara benar akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Mengingat bahwa banyaknya kerugian tak ternilai dari perilaku bejat guru yang memangsa anak didiknya sendiri, lantas hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada mereka? Apakah pemecatan dan pemenjaraan saja sudah cukup dan efektif untuk mencegah terjadinya hal serupa kelak? Ataukah rehabilitasi tepat untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, namun dimana letak keadilan terhadap korban yang tak bersalah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI

Dari berbagai pemberitaan di media, masih banyak ditemui kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dalam dunia pendidikan. Kondisi ini menimbulkan rasa miris dan sekaligus tanda tanya besar akan keberadaan institusi pendidikan. Lingkungan yang seharusnya aman dan nyaman berubah menjadi menakutkan bagi anak-anak dan bahkan para orang tua murid.

Kasus kekerasan seksual pada anak sudah sejak lama menjadi kepedulian para pemerhati anak dan perempuan. Yang kemudian  di respon baik oleh pemerintah dengan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) terutama yang berkaitan dengan para pelaku kejahatan seksual. Para pelaku kejahatan seksual  diberikan sanksi yang lebih berat dari undang-undang sebelumnya. Bahkan hingga menimbulkan kontroversi atas hukuman yang diberikan, seperti kebiri dan suntik kimia untuk melemahkan nafsu seksual si pelaku.

Nampaknya, semua itu belum efektif untuk membuat jera para pelaku kejahatan seksual. Karena  faktanya, para pelaku kejahatan seksual masih banyak berkeliaran. Bahkan, yang lebih parah ketika kejahatan seksual  dilakukan oleh  para pendidik bahkan guru agama.

Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) no.35 tahun 2014 pemerintah sudah menetapkan sanksi hukuman yang  lebih keras bagi para pelaku yang berprofesi sebagai guru. Sanksi hukum bagi guru dan pelaku pendidikan sama halnya dengan pelaku kejahatan seksual  yang dilakukan oleh orang tua atau orang terdekat, yaitu  sanksi  hukumannya akan ditambah sepertiga.

Namun, hinggga detik ini masih saja terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh guru di berbagai  belahan Indonesia. Apa yang salah dengan dunia pendidikan kita?

Guru adalah faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya  proses pendidikan di sekolah. Guru menjadi panutan bagi anak didik. Namun, ternyata beberapa kasus kejahatan seksual dilakukan oleh guru. Maka sudah selayaknya hal ini menjadi perhatian serius  semua sekolah yang ada di Indonesia.

Pihak sekolah wajib   melindungi anak- anak di lingkungan sekolah dari kejahatan seksual  dengan melakukan fungsi pengawasan yang maksimal. Guru yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak murid sesungguhnya telah mencoreng kemuliaan guru. Tindakan guru yang menjadi pelaku kejahatan seksual  telah menjadi perhatian serius semua pihak. Karena, rusaknya moral kaum pendidik  dapat  berpengaruh terhadap rusaknya  moral anak bangsa.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami kondisi yang sangat kompleks, baik fisik, psikis, emosional, moral dan berbagai masalah pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Saat ini, Pemerintah sudah lumayan kepeduliannya terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menyediakan krisis center  yang  memberikan pelayanan  pengobatan fisik dan psikis terhadap korban kekerasan seksual tanpa dikenai biaya. Walaupun dalam prakteknya belum secara maksimal dilakukan, dengan berbagai alasannya. Kemudian juga yang patut menjadi perhatian adalah bahwa untuk  penanganan psikis korban kekerasan seksual  butuh waktu lama, tidak cukup dengan satu atau dua kali konseling  saja.

Munculnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan harus menjadi perhatian serius dan harus dilakukan upaya pencegahan yang maksimal dari berbagai pihak yang berwenang.

Langkah yang harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda  adalah memberikan sosialiasi yang gencar di sekolah-sekolah bahwa  para pelaku kejahatan seksual di sekolah, baik itu guru, maupun orang dewasa yang bekerja dalam lingkup sekolah  akan mendapatkan sanksi berat atas perbuatannya terhadap anak didik.

Kemendikbud juga telah menerbitkan Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan ini juga  seharusnya gencar disampaikan kepada  para pendidik dan semua pihak yang bertanggungjawab di sekolah.

Permendikbud tersebut sangat detail memuat bagaimana melakukan pencegahan  terjadi kekerasan seksual maupun bagaimana penanganan terhadap para guru atau staff lainnya yang menjadi  pelaku kejahatan seksual  di lingkungan sekolah.

Sekolah  juga harus membuka ruang  pengaduan bagi setiap anak didik  yang berpotensi menjadi korban kejahatan seksual di sekolah. Sekolah pun harus bersikap terbuka, menerima pengaduan, bukan malah menutup-nutupi atau bahkan menakuti-nakuti para pengadu dengan alasan demi  menjaga nama baik sekolah, sebagaimana yang sering terjadi.

Perundang-undangan maupun peraturan menteri sudah diterbitkan sebagai upaya melindungi anak-anak dari kejahatan seksual di sekolah. Sekarang, tinggal bagaimana kesungguhan semua pihak untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Jika tidak ada kemauan, maka anak didik sangat rentan menjadi mangsa para predator seksual. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di satuan pendidikan yang tersebar di pelbagai daerah di Indonesia sepanjang paruh pertama 2019 ini sebagaimana hasil pengawasan KPAI baru-baru ini, maupun kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di luar lingkungan sekolah di masa yang sama, sebenarnya bisa dibilang bukanlah hal baru.

Sesungguhnya itu merupakan bagian dari episode panjang, yang telah dimulai beberapa tahun lalu, ketika negeri kita memasuki sebuah fase yang disebut sebagai "panen raya kekerasan seksual terhadap anak". Dimana tren kekerasan seksual terhadap anak itu dari tahun ke tahun tidak juga mereda secara berarti.

Ketika kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan terus saja berlangsung, apalagi dilakukan oleh guru bahkan kepala sekolah, hal itu selain dapat merusak marwah lembaga pendidikan dan citra pendidik, juga berpotensi merusak masa depan peserta didik selaku korban.

Hal itu pun mengonfirmasi betapa ringkihnya sistem dan budaya perlindungan anak di banyak sekolah tempat terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual itu. Sekaligus menguak betapa penerapan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA), sebagai diamanatkan Permeneg PPPA No. 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan SRA, sama sekali gagal, bahkan mungkin alpa diterapkan guna menciptakan ekosistem sekolah yang ramah dan melindungi anak, sekaligus mampu menghalau beragam potensi kekerasan terhadap anak dalam beragam bentuknya di  banyak sekolah.

Padahal spirit SRA dalam Permeneg PPPA No.8 Tahun 2014 amat patut  didukung, yakni sebagai "satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan pembelajaran, pengawasan, mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan."

Namun saya melihat, kebijakan SRA itu, dari waktu ke waktu, seiring dengan terus berlangsungnya panen raya kekerasan seksual terhadap anak, ternyata masih terus saja sekedar bagus sebagai konsep kebijakan semata, namun miskin implementasi signifikan.

Sebab dari waktu ke waktu belum terlihat greget yang "wow" dari pemerintah untuk menggandeng partisipasi luas masyarakat untuk  bergerak bersama menggemuruhkan gerakan SRA sekaligus membumikan SRA di pelosok Nusantara. Apalagi untuk melakukan supporting anggaran memadai lewat program-program berkelanjutan yang dipandang relevan dapat membentuk dan menguatkan sistem dan budaya perlindungan anak yang tangguh di tiap sekolah di Indonesia.

Mengapa demikian? Boleh jadi hal itu lantaran selama ini tak tersedia alokasi anggaran memadai bagi terciptanya sistem dan budaya  perlindungan anak yang kokoh di sekolah maupun di tengah masyarakat. Atau  boleh jadi juga hal itu lantaran bukan termasuk dalam skala prioritas yang perlu didahulukan, terlepas secara faktual masih terus saja marak kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah

Terlebih jika ternyata kementerian/lembaga pemerintahan terkait mengidap ego sektoral yang akut, dan jumud dalam rutinitas yang non-solutif terhadap pemajuan kerja-kerja dan kinerja perlindungan anak. Atau buruk kualitas koordinasi, sinergitas, dan program-program terobosan dalam rangka bersama-sama membangun dan menguatkan sistim dan budaya perlindungan anak yang tangguh di sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara luas. Bila yang berlangsung demikian, maka itu indikasi bagi perpanjangan masa panen raya kekerasan seksual terhadap anak.

Lalu di sisi lain, kita juga menghendaki agar anak-anak korban kekerasan seksual bisa dipastikan memperoleh penanganan dan pemulihan yang sebaik-baiknya dan berkualitas. Dan seyogyanya, metode penanganan dan pemulihan terhadap korban merupakan metode yang selalu terbuka untuk senantiasa bisa dievaluasi dan di-update dengan melibatkan beragam disiplin ilmu yang relevan. Sehingga bisa terjamin munculnya metode penanganan dan pemulihan yang semakin bisa diandalkan mampu menyelamatkan keberlanjutan kehidupan dan masa depan yang baik bagi para korban.

Sementara untuk para pelaku kekerasan seksual dari kalangan pendidik sudah sepantasnya dipecat. Disamping tentunya, sesuai pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014, harus dikenakan pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak lima milyar rupiah. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Sebagai orang atau manusia yang bermoral, berakhlak baik atau mulia, kita pasti akan sangat sakit hati, sangat kecewa bahkan akan mengutuk dengan keras, kala mendengar, membaca berita, tentang perkosaan anak. Semakin teriris hati dan menangis bila mengetahui atau mendapatkan anak-anak sendiri mengalami tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, maupun oleh teman sebaya. Konon lagi, bila pelaku aksi kejahatan, kekerasan seksual terhadap anak tersebut adalah oknum guru yang selama ini dipercaya menjaga, melindungi anak-anak yang sedang belajar membangun kehidupan di lembaga pendidikan yang bernama sekolah tersebut. Sungguh sangat menyakitkan. Sangat miris dan bahkan sering disebut sebagai sebuah kejahatan luar biasa, bila tidak elok dikatakan biadab.

Namun, banyak fakta menyebutkan bahwa kini  kejahatan seksual terhadap anak di sekolah atau Lembaga pendidikan semakin sering terjadi. Yenglis Dongche di laman Watyutink.com memaparkan bahwa “ Setidaknya ada delapan kasus kekerasan seksual yang tersorot media di tingkatan SD dari berbagai daerah dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2019.”  Jumlah ini adalah jumlah yang tercatat dan terlapor, namun bisa jadi bisa lebih banyak, karena dalam banyak kasus, banyak pula orang tua yang tidak melaporkan kasus-kasus serupa, karena alasan-alasan tertentu seperti merasa malu dan takut. Sehingga, banyak kasus kejahatan seksual tersebut tidak terdata.

Nah, dengan maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di tanah air saat ini, banyak orang yang bertanya apa yang tengah melanda dunia pendidikan kita?  Apakah ini bukti bahwa demoralisasi telah semakin menggila di lembaga pendidikan yang selama ini dipercaya sebagai tempat yang tepat untuk mendidik anak?  Apakah sekolah tidak bisa lagi dipercaya sebagai tempat belajar yang aman bagi anak-anak?

Tentu saja, sekolah harus menjadi tenpat yang aman bagi anak-anak kita. Makin maraknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di sekolah-sekolah jangan menjadi penyebab sekolah-sekolah menjadi hantu bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu, pihak yang memiliki ororitas mengurius pendidikan, termasuk orang tua, harus bijak melihat kasus ini agar  potret lembaga pendidikan kita tetap terjaga. Maka, harus diingat bahwa ini adalah kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum penjahat seksual. Bukan atas nama institusi pendidikan.

Oleh sebab itu, kita harus mencari atau menggali dengan teliti apa faktor penyebab dari kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak di sekolah semakin marak. Kita pasti dengan mudah akan mengatakan bahwa itu adalah karena demoralisasi kini melanda generasi bangsa ini. Moralitas atau akhlak mulia sudah pupus, sehingga segala bentuk kejahatan kini bisa terjadi. Maka, dalam konteks kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di sekolah selama ini, salah satu faktor pendorongnya adalah karena faktor pupusnya nilai-nilai moral atau akhlak mulia. Terjadinya degradasi atau dekadensi moral tersebut, disebabkan oleh semakin sedikitnya waktu dan rendahnya kemauan kita belajar agama yang benar serta rendahnya kemampuan internalisasi terhadap ajaran agama.

Semakin parah lagi karena dorongan faktor eksternal, kemajuan teknologi yang memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai informasi dan tontonan yang mempengaruhi jiwa atau psikis masyarakat untuk melakukan kejahatan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak diiringi dengan penguatan moralitas atau akhlak, tidak ada lagi filter yang membuat kondisi semakin buruk, termasuk di lembaga-lembaga pendidikan yang kita gunakan untuk membentuk akhlak generasi bangsa ini. Ya. ini pula yang menyebabkan semakin sering terjadi kejahatan seksual terhadap anak-anak di semua daerah di tanah air.

Ironisnya, ketika kasus-kasus kekahatan seksual kian marak terjadi, penanganan kasus kekahatan seksual terhadap anak, sering mengiris -ngiris naluri kita. Betapa tidak, seringkali, anak yang telah menjadi korban, malah terus tertimpa nasib sial, karena hukum sering mengabaikan nasib anak-anak, walau sudah ada ancaman hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Anak sudah menjadi korban, dan dikorbankan lagi karena memberikan hukuman yang ringan kepada pelaku atas alasan yang kadangkala tidak masuk akal. Artinya, ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tidak membuat pelaku jera. Hingga dengan mudah, ketika pelaku bebas, ia akan mengulangi kejahatan yang sama. Harusnya, hukuman yang layak diberlakukan adalah hukuman seumur hidup atau bila disepakati, hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Ini penting dilaksanakan agar kasus serupa tidak menjalar dan semakin tinggi angka korban ke depan. Apalagi, kita tidak bisa berharap bisa merehabilitasi korban secara sempurna. Karena rehabilitasi hanya akan terjadi sekadar untuk mengobati trauma.

Kiranya, apa yang harus kita lakukan bersama saat ini adalah pertama kembalilah membangun moral atau akhlak mulia bangsa. Kedua, setiap orang tua, baik ayah, ibu, bahkan keluarga harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan seksual yang bisa terjadi di mana saja, termasuk sekolah. Ketiga, pemerintah harus lebih serius dan berkelanjutan melakukan sosialisasi undang-undang perlindungan anak di masyarakat dan sekolah-sekolah. Keempat, pemerintah juga harus melakukan tes psikologi kepada setiap calon guru saat melakukan penerimaan guru baru, serta secara berkala memantau perilaku guru di sekolah. Kemudian yang kelima, pelaksanaan hukum yang berat dan tegas  serta berkeadilan terhadap pelaku kejahatan seksual anak adalah salah satu solusi agar kejahatan serupa tidak berulang. Tentu masih banyak cara lain, yang bisa kita lakukan. Yang jelas, semua harus sadar dan waspada bahwa kejahatan seksual terhadap anak itu adalah ancaman nyata.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan