Kepentingan Rakyat dalam Pembangunan Infrastruktur, Siapa Peduli?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 13 November 2019 09:00
Penulis
Watyutink.com - Pembangunan infrastruktur masih akan terus digencarkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti  janjinya pada pelantikan presiden di Gedung MPR/DPR pada 20 Oktober 2019. Kebijakan tersebut akan membuat jalan tol, jembatan,  bendungan, pelabuhan, bandar udara, dan jalur kereta api akan bertambah lagi.

Pembangunan infrastruktur tentu memerlukan lahan yang tidak sedikit. Apalagi dengan pembangunan yang masif selama pemerintahan Jokowi, kebutuhan akan lahan berlipat ganda. Tidak ada proyek infrastruktur yang tidak berada di atas tanah, kecual  jalan layang yang bertumpu pada lahan yang sudah ada dari proyek sebelumnya.

Lahan perkebunan, sawah, ladang, hingga rumah penduduk tergusur oleh pembangunan infrastruktur, tidak terkecuali lahan berukuran kecil. Semuanya digantikan oleh hamparan beton, terminal bandara, landasan pacu, atau jalur rel kereta api.

Perubahan fungsi lahan ini memicu konflik agraria. Apalagi pembangunan infrastruktur tersebut ditengarai untuk mengakomodasi kepentingan usaha besar. Dengan semakin banyaknya pembangunan infrastrukur, konflik agraria juga ikut meningkat. Apakah fenomena ini menunjukkan tidak siapnya pemerintah dalam mengelola pembangunan infrastruktur atau kurangnya perencanaan pembangunan?

Kasus alih fungsi lahan banyak terjadi di Jawa. Menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi ada kecenderungan alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk jalan tol. Pembangunan tersebut berdampak terganggunya ketahanan pangan nasional jika alih fungsi lahan terjadi.

Sekalipun alih fungsi lahan sudah dipagari melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hal itu kerap terjadi. Apakah aparat pemerintah tidak berdaya menolak kekuatan lobi pengusaha  untuk dapat melakukan alih fungsi lahan? Apakah alih fungsi lahan tidak dapat dielakkan dengan alasan demi kepentingan nasional?   

Dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur hanya untuk mengakomodasi kepentigan pebisnis. Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, misalnya, berdampak pada berkurangnya pasokan air bersih kepada masyarakat sekitar.

Begitu juga dengan pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo dan New International Yogyakarta Airport yang menggusur warga sekitar. Tidak mengherangkan jika pembangunan infrastruktur dituding hanya memfasilitasi pemilik lahan yang bergeraki di bidang usaha pertambangan, perkebunan, industri, kehutanan, dan pariwisata. Di mana kepentingan rakyat ditempatkan dalam pembangunan infrastruktur?

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi secara langsung. Pertumbuhan ekonomi masih berkisar di 5 persen sekalipun dalam 5 tahun terakhir pembangunan infrastruktur dilakukan secara masif.  Apakah ada yang keliru dalam strategi pembangunan infrastruktur ini?  Mengapa rakyati tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur sehingga terbuka kesempatan berusaha bagi mereka secara luas dari kehadiran proyek-proyek tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Salah satu konstrain dalam pembangunan infrastruktur adalah pembebasan lahan yang menyangkut banyak kepentingan di dalamnya, termasuk pemilik lahan. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintahan sekarang adalah ganti untung, tidak seperti dulu yang dilakukan melalui pendekatan kekuasaan.

Konsep ganti untung mendasarkan nilai tanah pada harga pasar, ditambah dengan uang bongkar  bangunan dan pemindahan. Arahnya sudah benar.  Tetapi memang ada perbedaan kepentingan dari para stakeholder—bisa jadi sifatnya politis—yakni para pengusaha yang sebelumnya sudah terlibat di situ membuat masalah.

Pembebasan tanah dan pembangunan infrastruktur memang harus bisa dipecahkan. Ke depan Indonesia memang harus menyediakan infrastruktur, tidak bisa dielakkan. Tetapi berkaitan dengan pembebasan lahan semua harus diuntungkan (win-win solution).

Jika pendekatannya ganti untung, persoalan lain sudah tidak lagi terkait dengan masalah ekonomi. Kalau pun masih menyangkut ekonomi, pasti ada persoalan ekonomi yang lebih besar. Hal ini harus diwaspadai. Pembangunan infrastruktur yang benar tidak hanya menyediakan infrastruktur tetapi juga harus berbicara mengenai keberlangsungan ekonomi yang sudah ada sebelum hadirnya infrastruktur.

Selama ini sering dilupakan. Begitu dilakukan pembangunan infrastruktur ternyata banyak industri yang mati seperti di daerah pintura. Padahal pada saat pembangunan infrastruktur secara bersamaan seharusnya juga mempertahankan kegiatan ekonomi yang lama tetap hidup dan terbantu dengan kehadiran infrastruktur.

Dalam pembangunan infrastruktur kurang dipikirkan bagaimana setelah adanya infrastruktur timbul kerugian pada masyarakat, terutama usahanya. Dalam hal pembangunan infrastruktur, terjadi peralihan (shifting) dari sebelum ke setelah pembangunan infrastruktur.

Penyediaan infrastruktur memang untuk kepentingan jangka panjang tetapi dalam jangka pendek jangan mematikan usaha rakyat sekitar.

Khusus untuk infrastruktur jalan tol, harus berpihak kepada pembangunan industri. Di sepanjang jalan tol bisa dibangun pusat-pusat industri. Selain itu, tarif tol juga harus pro industri. Khusus untuk kendaraan yang melayani kawasan industri dikenakan tarif tidak mahal. Banyak truk menghindari jalan tol karena tarifnya mahal.

Kendaraan yang digunakan untuk kegiatan industri seperti truk harus diberikan insentif dengan mengenakann tarif relatif murah. Tol seharusnya tidak hanya untuk kenikmatan kendaraan pribadi agar cepat pulang kampung tetapi juga untuk mengembangkan industri. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Penggusuran atau relokasi warga terjadi hampir di semua pembangunan fisik infrastruktur. hal ini sudah menjadi konsekuensi dari pembangunan infrastruktur, tinggal bagaimana mengantisipasi potensi kerugian yang akan menimpa masyarakat yang terkena relokasi.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya fisiknya saja yang diperhatikan tetapi juga harus dihitung dampak ekonomi. Ini merupakan pekerjaan lintas kementerian. Tidak hanya Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur tetapi juga kementerian lain yang terkait untuk membahas dampak pembangun infrastruktur. Desain pembangunan infrastruktur harus seperti itu.

Pemerintah jangan hanya mengejar target pembangunan fisiknya saja tetapi desainnya juga harus lebih baik sehingga dapat  meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat. Pembangunan infrastruktur mau tidak mau menggusur warga sekitar karena pembangunan tersebut terjadi di lahan yang sudah dihuni orang.

Pembangunan infrastruktur perlu dipilah-pilah. Infrastruktur padat karya atau bendungan untuk  pertanian, memang diperuntukkan bagi petani. Namun ada juga infrastruktur yang melibatkan investor besar seperti pembangunan jalan tol. Swasta terlibat di dalamnya untuk membiayai pembangunan, bukan pemerintah. Namun pengenaan tarif tolnya diatur.

Dampak pembangunan infrastruktur dapat diminimalisasi dengan membuat perencanaan yang lebih baik. Untuk jalan tol, dampak yang timbul adalah perpindahan kendaraan dari jalan biasa ke jalan tol. Dampaknya terhadap masyarakat di jalan biasa harus dipikirkan, yang semula menikmati keuntungan dari kendaraan yang lewat.

  Pembangunan tempat istirahat di jalan tol harus dihubungkan dengan aktivitas ekonomi setempat, sehingga kelak yang berjualan di tempat itu adalah penduduk setempat, sekaligus mempromosikan dan menjual produk-produk unggulan daerah sekitar.

Dengan perencanaan yang matang, pembangunan jalan tol berdampak kepada ekonomi masyarakat kecil juga, sekaligus meminimalisasi  dampak negatifnya. Setiap pembangunan pasti ada dampaknya, ada benefit and cost-nya, namun dapat dimaksimalkan benefitnya.

Perdebatan dalam pembangunan infrastruktur adalah manfaatnya baru dirasakan dalam jangka menengah panjang tetapi harus dapat dirasakan juga dalam jangka pendek, tidak harus menunggu selesai semuanya.

Pemerintah kurang membuat perencanaan yang matang pada periode pertama Presiden Joko Widodo, karena lebih memburu target pembangunan fisik sehingga antisipasi terhadap dampak buruknya belum banyak dilakukan.

Berkaca pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus memperbaiki  perencanaan pembangunan jalan tol secara matang. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir