Kisruh First Travel, Dimana Pangkal Masalahnya?
berita
Humaniora
22 August 2017 00:00
Penulis
Kekisruhan First Travel akan terus bergulir walau pemiliknya sudah ditahan polisi. Nasib puluhan ribu calon jemaah masih terkatung-katung. Kepastian umrah tak kunjung datang, sementara uang yang telah dibayar raib entah kemana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan dana yang dihimpun dari jamaah mencapai triliunan rupiah, sebagian mengalir ke rekening pribadi bos First Travel.

Pihak First Travel angkat tangan soal pengembalian uang calon jemaah. Eggy Sujana,  ketika masih menjadi kuasa hukum First Travel, beralasan pengembalian uang para jemaah sulit dilakukan karena kliennya ditahan dan izin operasi perusahaan sudah dicabut pemerintah. Karenanya Eggy menilai, pemerintah lah yang harus mengganti dana nasabah. Bisa dinalar kah logika ini?

Saat ini jumlah kelas menengah muslim di Indonesia terus naik. Pemerintah Arab Saudi menyebut Indonesia negara pengirim jamaah umrah terbesar ketiga setelah Mesir dan Pakistan. Jumlah visa umrah yang dikeluarkan untuk Indonesia pada 2016 mencapai 699,6 ribu jemaah, meningkat 7,2 persen. Menjadi sangat sexy untuk berinvestasi, berbisnis di lahan ini. First Travel adalah salah satu yang memanfaatkan peluang ini, dan sayangnya berakhir tragis, masyarakat tertipu.

Kisruh bisnis yang melibatkan dana masyarakat ini bukan kali pertama terjadi. Meski bukan berembel-embel religi, kasus serupa kerap terjadi dan tidak pernah ada shock therapy. Pelaku menjalani pidana, tetapi uang masyarakat tetap tak kembali.

Sebenarnya Kemenag sudah mengingatkan First Travel sejak 2015. Mana mungkin paket umrah yang wajarnya Rp 20-an juta, dibanderol di bawah Rp15 juta? Tindakan tegas baru diambil OJK pada Juli 2017. Ada apa ini? Kenapa pemerintah tak melakukan tindak pencegahan dini?  Misalnya, dengan menetapkan aturan tarif batas bawah.

Yang memprihatinkan, apa sih yang gak dibisniskan di negeri ini? Mulai dari pendidikan dibisniskan, kesehatan, kemiskinan, dan kematian juga dibisniskan. Bahkan ibadah pun jadi ladang bisnis. Kalau terus begini, apa bedanya dengan negara berideologi kapitalis yang kebebasan berusaha tak terbatas?

Kesimpulannya, kasus First travel hanyalah turunan dari moral hazard dunia bisnis kita yang berpijak di atas faham Kapitalisme serakah! Kemana negara Pancasila yang kita banggakan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Kasus First Travel cermin menguatnya formalisme dan simbolisme
agama. Artinya, agama dipahami sekadar mengutamakan simbol-simbol dan formalitasnya saja.

Akibatnya ada dua hal dari sikap keberagamaan seperti ini:
Pertama, mudah terjebak kepada sikap-sikap yang mengabaikan
substansi, sehingga orang berebut untuk umrah daripada menolong
sesamanya. Bukannya umrah tak penting, tapi persoalannya yang
lebih dikedepankan dalam beragama hanya simbolik-formalnya. 
Padahal, substansi agama mensejahterakan dan membebaskan. 
Dampak kedua dari beragama yang simbolik-formal yaitu mudah
dipakai oleh kapitalisme. Jadi gampang ditipu, orang mudah
dimanfaatkan oleh sikap-sikap buruk kapitalistik.  

Bila dilihat secara sosiologis, kelas menengah kita masih
terjebak pada leisure dan hedonisme. Sehingga cara beribadah
pun terbawa pada sikap tersebut. Padahal, kalau kelas menengah
ini benar, punya komitmen agama yang lebih transformatif, akan
dibarengi ibadah sosial yang bertujuan mengangkat derajat
saudaranya. 

Maka, kasus ini secara sosiologis menjelaskan, kelas menengah
Muslim kita lebih mengutamakan leisure dan hedonisme, sehingga
cara beribadah dan pilihan beribadahnya pun yang “mengenakkan".
Itu terjadi karena dia memilih simbol-simbol dan ritus-ritus
formal yang tidak mengganggu kenyamanan mereka dalam status
sosiologisnya. 

Sikap seperti ini lahir dari dua aspek: Pertama ini cara dia
bertahan di zona nyamannya, dia tak terganggu. Kedua, ini cara
mereka mengakumulasi social kapital. Dengan cara berumrah,
berhaji atau memakai pakaian islami, cara dia berpenampilan
(memperlihatkan diri) sebagai orang yang saleh. Itu bertujuan
meningkatkan status sosialnya.

Mengenai pemerintah diminta menalangi, saya ingat kaidah fikih,
“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencari
kebaikan.” Tapi dalam kasus ini, taruhlah menalangi adalah “hal
yang baik,” tapi “mencegah kerusakan” bisa diartikan
mengkhianati amanat rakyat—sebab uang negara itu uang rakyat
secara umum. 

Nanti jadi repot kalau duit rakyat dipakai memenuhi keinginan
mereka saja, meskipun keinginan itu untuk ibadah. Negara tidak
harus mengganti uang mereka. Negara berfungsi sebagai aparat,
eksekutif yang melakukan penegakan hukum. Jangan sampai uang
negara dipakai untuk menutupi aksi penipu dan para kriminal. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Universitas Paramadina/ Mantan Jurnalis

Korban kasus First Travel justru umat Islam kelas menengah bawah. Sebagai masyarakat kelas golongan bawah, mereka ditawari (umrah) yang murah, terpikat. Sementara otak busuk dari pemilik First Travel ini bagaimana menyedot uang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan janji-janji berangkat umrah secara bergilir sedemikian rupa dengan biaya murah dan tawaran-tawaran manipulatif yang ujung-ujungnya uang itu dimaling, untuk disalahgunakan. Padahal itu uang untuk ibadah, bukan misalnya untuk bangun rumah. 

Menurut saya, kejahatan ini harus dihukum berlapis-lapis. Selain itu, ini juga bukti kelemahan Kementerian Agama. Lukman Hakim cs harus bertindak tegas dan memberi regulasi baru bagaimana manajemen umrah oleh pihak swasta.Termasuk OJK juga ikut bertanggung jawab. Tidak bisa semata-mata menyalahkan masyarakat yang jadi korban. Sebab, negara juga turut berperan, minimal membiarkan praktek jahat itu terjadi.

Masyarakat korban First Travel buat saya, meminjam istilah Edward Said (penulis Orientalisme), para korban yang dikorbankan. Mereka itu orang-orang lugu yang menjadi korban dari kejahatan kaum kerah putih, si santri-santri ini. Yang jadi pelaku ini kan juga santri. Bos First Travel ini santri atau orang Islam yang wajahnya domba tapi hatinya singa yang buas. 

Menurut saya, pelaku ini sangat keji, karena golongan terdidik menindas umat Islam golongan bawah yang mungkin sebagian kurang terdidik, dengan diming-imingi janji ke tanah suci, yang sedemikian manipulatifnya, dan akhirnya ribuan orang jadi korban. Karena itu, kalau pemerintah bisa menalangi, bagus. Kalau Jokowi mau menang (pilpres lagi), talangi, dong! Kalau nggak punya uang, minta konglomerat-konglomerat itu yang talangi. 

Kesalahan Kemenag dan OJK mungkin tidak disengaja, tapi by omission membiarkan menjamurnya biro travel. Kontrol dari Kemenag dan OJK harus diperketat. Izin harus diteliti, apa biro-biro ini punya kerjasama dengan otoritas Saudi Arabia. Kalau itu tidak dilakukan tragedi seperti akan terulang lagi. Pemerintah sekarang sebaiknya mengumpulkan semua biro travel untuk diseleksi ulang. Yang tidak punya kelengkapan dan kerjasama dengan otoritas Arab Saudi, bekukan saja. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF