Komentar ‘Ngaco’ Para Menteri, Kepepet atau Enggak Punya Solusi
berita
Humaniora
Sumber Foto : cartoonmovement.com (gie/watyutink.com) 21 July 2018 17:30
Harga telor ayam naik drastis. Kementerian Perdagangan terkesan gelagepan menghadapi kondisi ini. Menteri Perdagangan Enggartirso Lukita mengatakan salah satu penyebab kenaikan telor ayam adalah perhelatan piala dunia. Saat menonton piala dunia, banyak orang sambil makan nasi goreng atau mie instan. Kedua makanan itu paling nikmat jika dilengkapi telor. Pernyataan aneh Mendag itu sontak membuat rakyat bertanya-tanya, ini serius atau sekedar bercanda.

Bukan kali pertama Enggar mengeluarkan pernyataan aneh. Saat harga cabai naik, tahun 2017 lalu, Enggar justru menganjurkan masyarakat menanam cabai sendiri sebagai solusi. Selain itu Enggar juga menuding kebiasaan masyarakat makan tahu dan cabai sebagai penyebabnya.

Aneh, bagaimana mungkin pejabat setingkat menteri melontarkan komentar yang terkesan bercanda dan tidak serius. Padahal permasalahan yang tengah dihadapi sedang menjadi perhatian khalayak ramai dan menyangkut hajat hidup rakyat.

Selain Enggar, Menteri Pertanian Aman Sulaiman juga pernah berkomentar aneh. Akhir 2017 lalu harga daging sapi melonjak hingga mencapai Rp130 ribu per kilogram. Alih-alih mencari solusi, Aman justru mengajak masyarkat beralih mengkonsumsi keong sawah. Amran berdalih keong sawah atau tutut mengandung protein yang tak kalah dengan daging sapi. Akibat komentar ‘ngaco’ ini, Amran menjadi sasaran bully warganet.

Komentar aneh juga pernah dilontarkan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Saat ditanya tentang ditemukannya cacing pada 27 merek ikan dalam kaleng, Nila berdalih sebenarnya cacing itu berisi protein. Itulah sebabnya Nila menjamin cacing yang terdapat dalam ikan dalam kaleng itu tidak berbahaya. Terlebih produk tersebut dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan.

Menko PMK Puan Maharani menambah daftar pejabat yang melontarkan pernyataan aneh. Puan meminta masyarakat diet dan tidak banyak makan sebagai solusi mahalnya harga beras. Meski mungkin hanya bercanda tapi pernyataan Puan tentu menimbulkan gunjingan masyarakat, apakah pantas seorang menteri mengeluarkan pernyataan seperti itu?

Pepatah bijak mengatakan kualitas seseorang dapat dilihat dari cara dan isi perkataanya. Bahasa yang tertata dan bahasan yang 'berisi' dapat menjadi patokan dalam menilai kecerdasan seseorang. Tapi bagaimana jika yang berkomentar adalah seorang menteri. Apakah hal ini menunjukkan menteri tersebut tidak cerdas dan tidak ‘berisi’?  

Bisa jadi para menteri tersebut belum menemukan solusi mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Disaat yang sama banyak pihak bertanya tentang permasalahan tersebut. Akibatnya jawaban ‘ngaco’ pun terlontar.

Jika perkataan semacam itu diucapkan oleh tukang ojek atau pedagang sayur di pasar pasti tidak jadi masalah. Namun akan beda maknanya jika terlontar dari seorang pejabat yang mempunyai wewenang dan kekuasaan. Bukankah jika sudah punya soluisi mengatasi persoalan, para menteri itu bisa langsung bertindak tanpa harus mengeluarkan komentar ‘ngaco’ semacam itu.

 Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen IAIN Jember

Dalam istilah bahasa, inilah yang dinamakan ‘kecelakaan logika’  atau intentional fallacy yaitu, tidak ada titik temu antara pernyataan dan apa yang diinginkan.  Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya, pejabat tersebut tidak siap dan tidak mau repot menjawab pertanyaan. Bisa jadi karena pada saat itu dia sedang tidak membawa data-data yang dibutuhkan sehingga jawaban yang dilontarkan cenderung ‘asal’ dan jauh dari apa yang diharapkan.

Kemungkinan berikutnya adalah, adanya gejala pengabaian dan pembelokan pokok bahasan. Pejabat tersebut punya wewenang dan data, tapi sengaja membelokkan bahasan agar apa yang sebenarnya terjadi tidak diketahui masyarakat. Bila hal ini yang terjadi maka kepekaan terhadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat tidak ada. Pejabat tersebut tidak memiliki empati terhadap penderitaan masyarakat.

Tidak adanya empati dan kepekaan menyebabkan etika politik bahasa yang digunakan lemah. Sehingga sadar atau tidak, sesuatu yang seharusnya ditanggapi serius justru dibuat sebagai bahan bercanda. Padahal sikap semacam ini justru merendahkan wibawa pejebat tersebut. Pasalnya di era seperti saat ini, rakyat sudah tidak lagi bisa dibodohi. Dari cara berbicaranya, rakyat bisa tahu kualitas seorang pejabat.

Kita ingat dimasa orde baru, para menteri menggunakan politik bahasa eufimisme, semua dibuat serba halus. Jika terjadi permasalahan dengan politik bahasa eufimisme tersebut maka seolah-olah masalah itu tidak ada. Politik bahasa pejabat saat ini hampir mirip tapi bukan dengan cara memperhalus melainkan menggunakan model bercanda untuk mengalihkan atau menutupi permasalahan sebenarnya.

Intinya semua kembali pada kemampuan seseorang. Sebagai seorang pejabat seharusnya selalu melengkapi diri dengan data dan solusi. Sehingga jika sewaktu-waktu ada pertanyaan, bisa dijawab dengan tepat tanpa harus menutupi atau membelokkan permasalahan. 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi/ Dosen FIKOM Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama)

Jika melihat konsep negara presidensial yang diterapkan di Indonesia maka seorang menteri adalah pembantu presiden dan mewakili presiden dalam menangani beberapa pekerjaan. Sehingga segala tindakan dan perkataan seorang menteri harus mencerminkan kebijakan seorang presiden.

Ketika seorang menteri berkomentar ‘sembarangan’ maka ada dua kemungkinan, pertama menteri tersebut memang tidak paham mekanisme pekerjaan yang dilakukan. Kedua memang ada agenda-agenda politik tertentu, karena diakui atau tidak para menteri merupakan perwakilan dari partai-partai politik.

Dalam menentukan jabatan menteri, presiden mendapat rekomendasi dari partai. Hal ini yang juga seharusnya dicermati Presiden Jokowi jika ingin aman dalam menjalankan pemerintahannya. Apakah partai tersebut memang benar ingin menjadi anggota koalisi permanen atau partai tersebut memiliki agenda tertentu. Bahkan berindikasi ‘menggunting dalam lipatan’.

Kemungkinan lainnya adalah partai mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan menyodorkan kadernya yang sebetulnya tidak mampu bertugas sebagai menteri. Artinya partai mengambil kepentingan dari merosotnya citra Jokowi akibat buruknya kinerja para menteri.

Bila kita melihat komunikator politik, di satu sisi bisa mewakili lembaga namun di sisi lain bisa mewakili individu. Hanya sedikit masyarakat yang melihat seorang menteri adalah representasi partai. Artinya kemampuan individu itulah yang dipertaruhkan. Citra partai tidak terlalu terpengaruh dengan kinerja kadernya yang menjadi menteri.

Jika tidak ada indikasi atau kepentingan politik untuk menjatuhkan citra Jokowi maka pernyataan ‘ngaco’ bisa menjadi pertanda kegagalan atau ketidakmampuan  seorang menteri dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu hal ini juga pertanda Jokowi salah dalam memilih para pembantunya.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF