Korban Perkosaan Dibui, Potret Butanya Dewi Keadilan?
berita
Humaniora
Sumber Foto : greatandre.blogspot.com (gie/watyutink.com) 02 August 2018 17:00
Dewi Keadilan digambarkan tangan kirinya memegang timbangan dan tangan kanan membawa pedang. Matanya ditutup. Timbangan dimaknai hukum tidak memihak, setiap perbuatan ditimbang berat-ringan. Pedang yang diturunkan ke bawah menggambarkan hukum bukan alat membunuh, tapi pedang akan terhunus bila diperlukan. Sedangkan mata yang tertutup kain bermakna hukum tak membedakan siapa yang berbuat. Semua orang sama di depan hukum. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menyikapi kabar seorang anak di Muara Bulian, Jambi yang diperkosa kakaknya lalu hamil dan menggugurkan kandungannya malah dipenjara? 

Kabar ini bermula pada September 2017 si kakak, 17 tahun, memperkosa adik perempuannya, 15 tahun, usai nonton video porno. Februari 2018 janin hasil perkosaan itu digugurkan sang adik. Diduga pula turut dibantu ibunya. Kasus ini lantas berlanjut hingga ke meja hijau dengan tiga tersangka: si kakak pemerkosa, si adik atas tindakan aborsi, serta ibu mereka karena membantu aborsi. 

Juli kemarin PN Muara Bulian menjatuhkan vonis hukuman bui 2 tahun dan 3 bulan pelatihan kerja pada si kakak. Si adik dihukum 6 bulan penjara dan 3 bulan pelatihan kerja. Ibu mereka kasusnya masih diproses di kepolisian. 

Bila melihat urut-urutan fakta peristiwanya memang mudah mengatakan baik si kakak dan adik perempuannya bersalah. Yang satu terbukti memerkosa, satu lagi aborsi. Namun, apakah hukum hanya melihat pada fakta peristiwa semata? 

Yang harus dicermati pula, baik si kakak dan adik masih di bawah umur. Harus dipastikan apa proses hukum yang berjalan hingga vonis hakim sesuai dengan aturan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pada sisi lain pula, baik si kakak dan adik tak semata pelaku kriminal. Si kakak korban dari materi pornografi yang masif dan mudah diakses oleh masyarakat. Sedangkan si adik jelas melakukan aborsi karena telah jadi korban perkosaan. Yang jadi tanya lalu, dengan menempatkan keduanya sebagai korban bukankah mereka tak pantas dihukum, atau setidaknya diberi keringanan hukuman? 

Pada kasus perkosaan hukum sejatinya tak berlaku hitam-putih. Harus diteliti betul keadaan yang membuat pemerkosaan terjadi. Apalagi pasal 75 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi dilarang dilakukan setiap orang. Namun, ada pengecualian untuk darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma.

Pada titik itu sebetulnya si adik bisa divonis bebas. Lantas, apakah di kasus ini Dewi Keadilan telah membutakan mata hatinya? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?    

SHARE ON
OPINI PENALAR
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Saat ini ada sistem peradilan pidana anak. Hukum harus dilihat dari perspektif anak. Menyangkut hukumannya juga bersifat edukatif atau mendidik. Jadi, tidak semua harus dipandang hitam-putih seperti kasus di Jambi itu.  

Misalnya toh pun harus dihukum, hak-hak sebagai anak harus dipenuhi, seperti hak untuk dapat pendidikan hingga hak dapat dibina orangtuanya. Arah dari sistem peradilan anak bukan untuk memenjarakan anak, tapi pembinaan anak.

Selain sebagai pelaku, mohon anak-anak diposisikan sebagai korban. Mereka korban dari lingkungan yang tidak kondusif hingga tergelincir jadi pelaku (kejahatan). Faktor lingkungan ini berasal dari ketidakpedulian dari keluarga atau orangtua hingga anak terpapar pornografi. Semua ini mohon dipertimbangkan juga oleh hakim. 

Tapi, sekali lagi, ada aturannya yang jelas. Anak hanya bisa dihukum setengah dari hukuman orang dewasa. Namanya juga bukan pemenjaraan, tapi pembinaan. Lapas anak pun harus beda dengan lapas anak zaman dulu yang anak harus dikerangkeng dan sebagainya. Tujuan pembinaan bukan untuk membuat anak jadi pelaku kriminal yang lebih hebat, tapi agar ia tak mengulangi perbuatannya. 

Persoalan menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum akan selalu jadi perdebatan. Di satu sisi, suatu kesalahan memang harus terkena sanksi. Tetapi sanksinya tidak sekeras atau sekasar pada orang dewasa. Tetap harus ada faktor-faktor yang jadi pertimbangan bila menyangkut anak-anak. Tidak diberi sanksi juga orang akan protes. Tapi sesuai hukum pidana anak, sanksinya berbeda dengan orang dewasa. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengacara Publik LBH Masyarakat

Saya bersama teman-teman aktivis perempuan lainnya telah mengadukan hakim pengadilan negeri (PN) yang memutus kasus perkosaan aborsi di Muara Bulian, Jambi ke Komisi Yudisial. Kami mengadu karena menolak hasil putusan PN yang telah mengkriminalisasi kasus perkosaan. Kami menolak putusan itu karena korban perkosaan diberikan hak melakukan aborsi oleh Undang-undang Kesehatan.   

Melihat proses pengadilannya, bila melihat catatan ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) banyak pelanggran. Saya kurang tahu pasti apakah hakim tidak melihat ada trauma korban atau pengalaman traumatik korban (saat persidangan), tetapi di UU Kesehatan sendiri tidak mengharuskan terlihat ada trauma psikis. Namanya korban perkosaan ya korban perkosaan. Ada (terlihat) trauma atau tidak, pasti (mengalami) trauma, karena dia punya pengalaman diperkosa. Itu suatu pengalaman traumatik. Jadi kita tak perlu menanyakan lagi ada trauma atau tidak. Karena itu sudah obvious (jelas). 

Saat ini sudah ada UU Kesehatan yang memberikan pengecualian korban perkosaan untuk melakukan aborsi. Dengan UU itu, hukum pidananya gugur. Kasus di Jambi ini menunjukkan si hakim tidak menggali hukum yang berlaku saat ini. Padahal kewajiban hakim dalam memeriksa sebuah perkara adalah menggali hukum, memberikan keadilan. Tapi yang terjadi di sini keadilannnya tak tercermin dan memperlihatkan hakim tak cukup mencari pedoman hukum tentang aborsi. Sebab, di kasus ini tak cukup hanya berpedoman pada KUHP saja atau UU Perlindungan Anak saja dalam memandang aborsi.

Dia (hakim) tak melihat ada UU Kesehatan yang memberikan pengecualian, yang mengugurkan semua hukum pidana tersebut. Hukum kita sudah mencatat dengan jelas: aborsi dilarang secara umum, namun diberikan juga pengecualian, pidananya akan gugur kalau aborsi dilakukan karena alasan medis dan alasan perkosaan. Jadi bukan terjadi kontradiksi hukum di sini. Saya tak tahu apakah hakim tak update tentang UU Kesehatan. Atau memang kultur kita yang masih menjunjung moralitas, sehingga tidak mengindahkan korban perkosaan dan tidak mengindahkan hukum yang mengecualikan itu, dan lebih mengedepankan standar moral mereka untuk menghukum korban perkosaan yang melakukan aborsi.        

Ini bukan kasus yang khas terjadi di daerah. Di Jakarta pun banyak kasus-kasus aborsi yang mana hakimnya memutuskan pidana. Mungkin soal distribusi informasi (sosialisasi dan pengawasan UU Kesehatan) ke daerah itu juga jadi persoalan, tapi tak semata itu. Ada soal kultur masyarakat misoginis yang menyalahkan perempuan, standar moral tinggi--dengan alasan menjaga kepentingan anak dalam kandungan tapi tidak memperhatikan perempuan yang diperkosa.  

Yang saya tahu, korban perkosaan yang aborsi kena pasal KUHP dan UU Perlindungan Anak, karena di UU itu ada pasal bayi dalam kandungan harus dilindungi. Kesalahan putusan ini bukan semata dari hakim, tapi juga kepolisian dan kejaksaan. Namun, putusan terakhir ada di hakim. Hakim seharusnya bisa bilang ia (si pelaku) tak bersalah karena menemukan fakta (pelaku aborsi) adalah korban perkosaan. Di sini hakim justru sepakat dengan polisi maupun jaksa. 

Padahal untuk hakim sendiri sudah ada Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Di situ sudah jelas hakim tidak boleh viktimisasi, harus menghargai pengalaman korban. Saya rasa itu tak tercermin di kasus ini. (ade)      

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri