Kota Layak Anak yang Tak Layak untuk Anak
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 October 2018 17:00
Sebuah penghargaan seharusnya dapat menjadi bukti nyata dari sebuah prestasi. Penghargaan biasanya diberikan kepada perorangan atau kelompok apabila telah melakukan atau memiliki keulungan dalan bidang tertentu. Predikat baik yang didapat dari sebuah penghargaan, seharusnya diberikan berdasarkan evaluasi dari beberapa aspek yang kemudian menghasilkan nilai yang bagus. Namun bagaimana jika penghargaan yang diberikan tak sesuai dengan faktanya?

Seperti SMP Negeri 2 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, misalnya. Sekolah tersebut telah meraih penghargaan sebagai sekolah ramah anak. Namun faktanya, kekerasan di sekolah itu masih terjadi. Bahkan baru-baru ini, salah satu pelajar berinisial YF harus terbaring lemah dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sumantri, setelah ditinju oleh guru olahraga. YF yang dirawat selama lima hari, mengaku bahwa sang guru memukulnya tepat di uluhati. Alhasil, YF mengalami pembengkakan di bagian perut. 

Tak sampai di situ, YF yang sudah merasakan sesak, menangis, dan terdiam karena menahan sakit, rupanya masih juga diolok-olok oleh oknum pendidik tersebut. Lantas, bagaimana bisa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan penghargaan ramah anak, padahal masih ada pelajar yang mendapatkan perlakuan kasar dari tenaga pendidik? Apakah tak ada penilaian khusus untuk para pendidik?

Kota Parepare sendiri juga menyabet penghargaan sebagai Kota Layak Anak, namun faktanya, tingkat kekerasa terhadap anak di kota tersebut masih cukup tinggi. Pada tahun 2017 saja angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdata di Kantor DP3A sebanyak 55 kasus. Sementara di triwulan pertama tahun 2018 ada sekitar 20 kasus. Seperti itukah kota yang disebut layak anak? Bukankah seharusnya kota layak anak bersih dari segala perilaku atau tindak kekerasan terhadap anak?

Selain kota Parepare, kota Depok, Jawa Barat, juga sukses meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak selama dua kali berturut-turut, yakni ditahun 2017 dan 2018. Namun faktanya, hal itu tidak berbanding lurus dengan jumlah tingkat kekerasan terhadap anak di kota tersebut. Bahkan kota Depok dinilai masuk zona merah karena banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Dalam kurun waktu beberapa bulan, dari Januari sampai Juni 2018 saja, tingkat kekerasan terhadap anak sudah mencapai 60 kasus. Tidakkah seharusnya hal ini harus kembali dievaluasi?

Maraknya kasus kejahatan yang dilakukan anak-anak, dan kekerasan terhadap anak di kota Depok, membuat penghargaan Kota Layak Anak dipertanyakan. Karena faktanya, kekerasan seksual terhadap anak, begal, tawuran, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh anak-anak masih kerap terjadi. Pertanyaan kini, apakah penghargaan semacam itu dapat diraih dengan mudahnya?

Padahal berdasarkan Konvensi Hak Anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), ada 31 indikator yang harus dipenuhi untuk menyabet predikat Kota Layak Anak, khususnya dari aspek hukum. Karena Kota Layak Anak seharusnya Kota yang layak anak harus memiliki regulasi tentang perlindungan anak, yang disertai dengan sejumlah infrastruktur untuk tempat bermain dan tumbuh kembang anak. Selain itu, juga harus ada ruang publik dan lingkungan yang aman untuk memberikan kesempatan bagi anak berkreasi.

Dari 31 indikator tersebut, beberapa pihak menyebut jika hingga kini belum ada satu pun wilayah di Indonesia yang benar telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tempat yang ramah dan layak anak. Jika demikian, masih pantaskah sejumlah kota di Indonesia mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Apakah penghargaan yang diberikan hanya sekadar formalitas belaka? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Terkait seorang guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kota Parepare yang diduga melakukan kekerasan terhadap salah satu muridnya dan mengakibatkan murid tersebut dirawat di rumah sakit selama lima hari, ada beberapa poin yang harus dilakukan.

Mendorong Komisi III DPR dan Komisi X DPR meminta Kepolisian dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera mengusut tuntas motif dari kasus tersebut, serta menindak tegas oknum guru dengan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 76 c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat hukuman fisik berpotensi membahayakan anak didik.

Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud dan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada pihak sekolah atas kasus tersebut, mengingat pihak sekolah maupun tenaga pendidik yang memiliki kewenangan dalam proses belajar-mengajar siswa di lingkungan sekolah.

Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud agar dalam melakukan penerimaan guru untuk terlebih dahulu melakukan tes kepribadian terhadap calon tenaga pendidik, guna mendapatkan seorang tenaga pendidik yang baik dan berkualitas.

Mendorong Komisi X DPR dan Komisi VIII DPR meminta Kemendikbud dan Disdik untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan yang baik terhadap setiap kegiatan peserta didik di sekolah, guna mencegah terjadinya kembali kekerasan di dunia pendidikan, serta meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar dapat memberikan penanganan trauma healing dan fisik kepada korban dan juga pendampingan psikologis kepada keluarga korban, mengingat hingga saat ini kondisi korban masih belum stabil;

Mengimbau kepada pihak sekolah untuk secara serius memberikan pengawasan lebih terhadap semua kegiatan siswa, mulai dari kegiatan belajar-mengajar hingga kegiatan ekstrakurikuler lainnya di lingkungan sekolah, serta untuk secara benar dan baik dalam memberikan pendidikan, pendampingan dan perlindungan terhadap peserta didiknya dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Kota Layak Anak (KLA) yang sedang dan terus berlangsung saat ini harus dilakukan. Sehingga ke depannya implementasi KLA dan SRA bisa berjalan mendekati harapan ideal.

Pentingnya evaluasi kritis terhadap implementasi KLA dan SRA itu mengingat, pertama, kejadian pemukulan terhadap siswa itu berlangsung di salah satu sekolah yang sejak 2016 telah menginisiasi pembentukan dan pengembangan SRA. Malah di tahun yang sama, SMPN 2 Parepare pun jadi salah satu dari 500 sekolah di Indonesia yang mendapat SK dari Kemendikbud sebagai Sekolah Pengembangan Pendidikan Karakter (PPK).

Kedua, SMPN 2 Parepare berlokasi di  kota yang telah mendeklarasikan diri menuju KLA, bahkan tahun ini mendapaf anugerah kategori Pratama. Seperti diketahui, ada lima kategori apresiasi pelaksanaan KLA yang diberikan tiap tahun pada daerah lewat penilaian tim penilai Kemeneg PP dan PA , yakni kategori Pratama, Madya,  Nindya, Utama, dan KLA. Dan belum satu pun kota/kabupaten di Indonesia yang berhasil menyabet kategori KLA. Semuanya baru menuju KLA.

Ketiga, kasus kekerasan terhadap anak dalam beragam bentuknya juga terjadi sebelumnya di sekolah dan di kota lain yang juga sedang mengembangkan kebijakan SRA dan KLA. Bulan Juni lalu, misalnya, kasus pelecehan seksual terhadap anak terungkap di sebuah SD yang menginisiasi SRA di kota Depok, yang mana Kota Depok di tahun 2018 ini justru menyabet kategori Nindya menuju KLA.

Sejak awal, kami,  Jaringan Anak Nusantara (JARANAN) mengapresiasi dan menghargai setiap inisiasi dan upaya dari sebuah kota/kabupaten dalam mengembangkan kebijakan KLA di daerahnya, yang salah satu indikator KLA adalah terdapatnya SRA. Namun dalam implementasi  pengembangan KLA dan SRA itu memang masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan, yakni:

Pertama, sekolah yang menginisiasi pengembangan SRA harus benar-benar  mengikuti secara utuh dan konsisten seluruh tahapan SRA, dari tahapan persiapan dan perencanaan, tahapan pembentukan dan pengembangan, dan tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Namun usai deklarasi harus terus-menerus memperkuat  program yang jadi turunan langsung dari enam komponen penting SRA.

Kedua, Kepala Sekolah dan Disdik setempat harus konsisten membina dan memantau Tim Pelaksana SRA di sekolah untuk menjalankan fungsinya. Juga memastikan keterlibatan dan peran aktif peserta didik di tiap tahapan. Serta dalam mekanisme pelaporan harus ada telepon pengaduan yang bisa diakses kapanpun.

Ketiga, Kepala Daerah yang sudah deklarasi menuju KLA, jangan harap daerahnya akan jadi KLA secara otomatis. Namun ia harus terus dorong, diantarnya, program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat seluas-luasnya terhadap isu perlindungan anak. Juga memastikan alokasi APBD yang terus naik tiap tahun secara signifikan bagi penguatan program pengembangan KLA. Dan jangan ragu libatkan konsultan perlindungan anak, terlebih konsultan yang tidak terafiliasi  lembaga bentukan asing.

Keempat, Kemeneg PP dan PA harus memodifikasi Tim Penilai KLA yang ada selama ini. Dalam hal ini JARANAN mengusulkan Tim Penilai KLA terdiri dari dua tim yang beda penugasan, yakni Tim Penilai berkas KLA dan Tim Verifikasi Lapangan. Tim Penilai Berkas sendiri adalah tim yang bergelut menilai  dokumen atau berkas-berkas isian yang diisi oleh daerah terkait pelaksanaan kebijakan KLA.

Sementara Tim Verifikasi KLA diantaranya diisi oleh para konsultan independen dan akademisi yang tak cuma memerifikasi dokumen dan berkas  isian yang telah dinilai Tim Penilai Berkas KLA, serta melakukan kunjungan verifikatif ke daerah-daerah itu. Tapi juga melakukan survei mendalam di basis-basis masyarakat terkait persepsi, pemahaman dan gambaran permasalahan yang berkembang di masyarakat tentang isu-isu terkait hak-hak anak dan KLA di daerah bersangkutan.

Dan hasil survei Tim Verifikasi itu, yang dilakukan tiap tahun, dapat memverifikasi secara lebih utuh tentang sejauh mana sebuah kota mengalami perkembangan,  stagnasi, maupun  kemunduran dalam implementasi pengembangan kebijakan KLA. Dari situ pun pemberian apresiasi kategori KLA pada sebuah kota bisa lebih  objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (grh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF