Limbah Plastik, Biang Kerusakan Lingkungan
berita
Humaniora
21 August 2017 01:00
Di sebuah pantai Norwegia, awal 2017, seekor ikan paus mati terdampar. Kondisi paus bertubuh kurus itu amat mengenaskan. Peneliti menemukan berbagai sampah plastic dengan jumlah cukup banyak dalam perut paus. Plastik itulah yang menyumbat sistem pencernaan penyebab kematianya.

Kasus di Norwegia ini bagai menyuarakan pesan dari laut.  Saat ini, diperkirakan lima triliun potongan plastik mencemari  lautan.  Setara dengan satu truk penuh sampah plastik yang dibuang ke laut setiap menit. Jangan-jangan beberapa tahun mendatang, jumlah plastik bisa melebihi jumlah ikan di laut. Indonesia salah satu penyumbang potensial pencemaran ini.

Memang, plastik seakan tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern.  Fungsinya serba guna, fleksibel, tahan lembab, kuat dan murah. Namun, di masa prapenemuan plastik, manusia terbukti mampu hidup tanpa plastik. Dalam perkembangannya, melawan ketergantungan pada plastik, niscaya sulit akibat terlanjur dimanja sikap instan atas nama efektif-efisien dan nggak ribet.           

 Nah, bagaimana harus menyikapinya?

Sejak  15 tahun lalu India menyadari sampah plastik akan membludak. Antisipasi mereka sukses melahirkan inovasi pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan dasar pembuatan jalan raya.  Manfaat bahan polimer untuk jalan raya ini terbukti berdaya tahan lama. Model pemanfaatan limbah plastik  sesungguhnya  telah marak di Eropa dan Amerika Utara sejak tahun 70-an. Bagaimana di sini?

Limbah plastik di Indonesia tiap hari mencapai  23.600 ton. Bahkan saat ini telah menumpuk hingga 6 juta ton setara dengan berat  1 juta gajah dewasa.  Awal  tahun 2016, Pemerintah menerapkan uji coba kebijakan kantong plastik berbayar. Harga yang dipatok Rp200 per kantong. Sangat murah. Namun itu pun memicu pro kontra. Dan gagal!

Memprihatinkan. Tonase limbah plastik kemasan pangan yang diangkut ke TPA kian bertambah. Ada usul  bebani konsumen dengan tambahan nilai harga atas minuman/makanan kemasan. Atau cara lain wajibkan produsen lebih memproduksi plastik yang bisa digunakan berulang, seperti tabung gas dan galon air mineral. Terbukti nyaris tak terlihat konsumen yang membuang tabung gas dan galon air mineral di jalan-jalan. Semata karena bisa digunakan berulang. Tentu masih ada celetukan sinisn “Itukan karena tabung dan gallon kegedean,”. Lalu, bagaimana solusinya? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

Credit photo: BNPB

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus Senior Golkar, Mantan Anggota DPD RI, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Mantan Menteri PAN

Menggunungnya limbah plastik adalah puncak gunung es. Di balik gejala itu adalah peradaban industrial yang memproduksi sesuatu yang tidak diperlukan yaitu limbah dan sampah. Manusia lantas menjadi satu-satunya mahluk yang menghasilkan sesuatu yang tidak diperlukan, bahkan menganggu, yaitu limbah dan sampah tersebut.

Berbagai kiat dan cara kemudian ditemukan untuk mengurangi sampah dan limbah dan menggunakannya sehingga punya manfaat. Tetapi yang bekerja adalah peradigma industrial tadi. Sehingga setiap upaya hanyalah menunda masalah. Solusinya adalah transformasi peradaban. Hanya bisa selesai jika manusia menjalani hidup dengan menghormati alam dan mengubah pola produksi, konsumsi, dan gaya hidup ke arah yang sederhana, hemat,  sehat, dan alami. Tidak mudah, tapi tidak ada cara lain karena masalahnya kompleks! (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

(Sampah) plastik sudah menjadi permasalahan yang kronis, bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia. Ini akibat sifat plastik yang tidak bisa hancur secara alamiah. Dalam kondisi kronis semacam ini diperlukan langkah yang revolusioner, yaitu menghentikan sama sekali penggunaan dan produksinya. Jika tidak bisa dilakukan secara drastis, maka zero plastic bisa dilakukan secara berangsur-angsur. Kebijakan plastik berbayar maupun penggunaan kembali sampah plastik-seperti untuk campuran bahan pembuatan jalan, dalam jangka panjang tidak akan memecahkan masalah plastik yang laju produksinya jauh melampaui laju pemanfaatan kembali sampahnya. Sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu mengalami surplus sampah plastik.

Penghancuran sampah plastik dengan dibakar pun tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru dengan diemisikannya gas-gas beracun dan karsinogenik (pemicu kanker) seperti dioksin. Selain itu pembakaran sampah tidak akan menghilangkan sampah sepenuhnya karena akan selalu tersisa residu yang beracun yang akan mencemari tempat pembuangannya.

Sudah seharusnya gaya hidup dan sistem ekonomi kita berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Menjamurnya penggunaan plastik terjadi seiring dengan semakin dominannya sistem ekonomi korporat skala besar yang berbasis pada produksi massal dan pemasaran untuk konsumsi yang semakin jauh dari tempat dimana barang diproduksi. Sistem ekonomi ini juga didukung oleh promosi gaya hidup instan yang sangat bergantung pada kemasan-kemasan disposable (sekali pakai, buang).

Zero plastic bukan suatu kondisi yang tidak mungkin, karena bahan pengganti plastik sangatlah banyak di dunia ini --apalagi di Indonesia yang sesungguhnya baru bertransformasi mengikuti tren gaya hidup instan ini tidak lebih dari tiga dekade yang lalu. Gaya hidup dan konsumsi bebas plastik sesungguhnya sangat selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha produksi rakyat atau skala kecil, dimana tujuan utamanya bukan semata untuk memenuhi konsumsi pasar masal yang jauh dari tempat produksi, tapi diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik. Saatnya pemerintah secara serius merencanakan peta jalan untuk phasing out plastik di Indonesia, sebelum terlambat dan permasalahan sampahnya tidak dapat lagi ditanggulangi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manager, Climate Reality Indonesia

Kini banyak pekerja seni yang berkolaborasi dengan ilmuwan di berbagai bidang menggunakan imajinasi dan keindahan seni untuk meningkatkan kepedulian dan mencari solusi masalah lingkungan hidup.

Instalasi seni raksasa yang menggunakan limbah plastik telah terbukti dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan mendorong dialog tentang pencemaran plastik dan cara mengatasinya.

Secara global faktanya cukup mengerikan. Setiap tahunnya sebanyak 8 juta ton plastik mengalir ke lautan, dan setiap tahun juga satu juta burung-burung dan 100 ribu mamalia laut mati terjerat plastik.

Instalasi seni raksasa dapat membangkitkan emosi, serta membahasakan kembali informasi ilmiah yang sulit menjadi mudah untuk dipahami. Yang lebih penting lagi adalah mendokumentasikan karya seni yang dibuat, menyusun pedoman aksi, dan mengajak berbagai komunitas, termasuk pejabat pemerintah dan pengusaha, untuk bersama menikmati karya seni tersebut serta mencari dan menerapkan solusi pencemaran plastik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Mengenali permasalahan dampak lingkungan akibat sampah industri dan rumah tangga berupa limbah plastik haruslah secara komprehenshif, yaitu mulai hulu hingga hilir.

Tahap hulu adalah zona sumber dan bahan baku plastik (resin), proses pabrikan, dan jenis teknologi yang digunakan. Sedangkan Proses Hilir adalah zona pembuangan sampah (Tipping Fee, TPST/TPA) dan pengelolaan sampah plastik (3R). Plastik juga perlu dipandang sebagai "sahabat" peradaban manusia. Bukan musuh! Ini soal mind-set. Jadi menurut hemat saya, tidak perlu bersikap ekstrim terhadap fungsi plastik sehingga bersikap zero plast, yaitu menghilangkan semua fungsi plastik dan kembali ke peradaban purba.

Plastik sebagai sahabat peradaban, berbeda dengan Limbah plastik. Limbah tergolong bahan beracun berbahaya  (B3) yang jika tidak terkelola maka akan mencemari dan membebani lingkungan.

Pengelolaan Limbah dan sampah wajib dikaitkan dengan kebijakan Tipping Fee, yaitu biaya jasa lingkungan yang wajib dikeluarkan oleh produsen sampah atau limbah (industrialis) beserta pemerintah untuk pengelolaan sampah dan limbah pada sejak dari Bak Sampah Rumah Tangga.

Nah, disini banyak orang yang melihatnya secara puzzle saja. Padahal jangan dikira tidak ada peran dan tanggung jawab kalangan Industri dan pemerintah (pusat dan Daerah) dalam hal ini. Justru peran keduanya sangat penting.

Ada istilah di kalangan pemerhati sampah yang bunyinya: polluters pay principle.  Pembuat sampah wajib ikut bertanggungjawab.

Sampah dan limbah plastik yang termakan oleh ikan paus di laut Norwegia hanyalah contoh kecil bak "puncak gunung es" dari permasalahan sampah plastik di dunia. Cara pandang kita juga harus objektif terhadap fungsi plastik sebagai sahabat manusia selama berabad-abad.

Di Indonesia, problem sampah plastik selalu muncul di kota-kota besar, akibat penggunaan bahan plastik sebagai kemasan yang sudah sangat masif.

Selain rasionalisasi anggaran pengelolaan sampah atau Tipping Fee,  maka harus pula diterapkan prinsip waste management  yang modern, profesional, dan ramah lingkungan.

Saat ini sudah ada teknologi bioplastik maupun bahan kimia yang dapat membuat produk bahan plastik menjadi cepat mudah terurai di alam. Tidak lagi  hingga ratusan tahun. Yaitu dengan Teknologi "bioplastik" dan teknologi Oxo-degradable. Tentang hal ini perlu penelitian lebih lanjut bila akan dijadikan dasar kebijakan pemerintah. Ke depannya bila terjadi lagi penemuan kemasan plastik di perut ikan paus, maka tidak usah lagi disuntik mati. Karena tak lama lagi bahan plastik yang tertelan itu akan terurai secara alami sehingga aman bagi perut ikan paus karena sudah bersifat ramah lingkungan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi