Listrik Padam, PLN Lalai?
berita
Humaniora
Ilustrasi kan watyutink.com 05 August 2019 15:00
Watyutink.com - Aliran listrik padam di Kota Metropolitan, kehidupan seantero Jakarta seakan lumpuh. Tanpa listrik, kehidupan cenderung mengalami zero aktivitas. Hidup tanpa aliran listrik yang artinya kendaraan umum yang bergantung pada listrik seperti Moda Raya Terpadu (MRT) dan Kereta Rel Listrik (KRL) lumpuh, AC mati, bahkan internet juga terkena imbasnya.

Tak hanya itu, sejumlah sektor kehidupan terdampak juga mengalami kerugian. Di sejumlah sektor kehidupan, banyak yang terbengkalai dan mandeg total. Listrik sudah menjadi urat nadi kehidupan kota, tentu berbeda dengan desa. Di desa ketergantungan terhadap listrik tidak setinggi di kota.

Kisah padamnya aliran listrik (04/08/2019) di wilayah Jakarta, sebagian Jawa Barat bahkan Jawa Tengah menyisakan tanya, ‘mengapa listrik mendadak padam padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan atau peringatan pemadaman’.

Meski PLN sudah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pemadaman serentak hingga malam dikarenakan gangguan pada sistem SUTET Ungaran-Pemalang black out. Hal ini membuat aliran listrik di dua sirkuit Ungaran dan Pemalang turun drastis, yang kerap disebut dengan istilah N minus 2.

Akibatnya, listrik juga memengaruhi sirkuit Depok-Tasikmalaya, sehingga kejadian ini disebut N minus 3. Dengan demikian, maka terjadi gangguan listrik pada 3 SUTET secara bersamaan. Inilah yang menyebabkan pemadaman serentak terjadi. Namun, jika memang hanya terjadi gangguan pada SUTET, lantas mengapa normalisasinya terjadi begitu lama bahkan hingga senin (05/08/2019) terpaksa melakukan pemadaman bergilir. Ada apa sebenarnya ya?

Lumpuhnya transportasi berbasis listrik seperti MRT dan KRL turut menyumbang kisah. Penumpang sempat terjebak di terowongan MRT sekitar 25 menit ketika listrik padam bahkan penumpang KRL sendiri ada yang harus menunggu hingga tiga jam baru bisa keluar. Akibatnya, arus lalu lintas Jakarta sempat mengalami chaos.

Warganet twitter-pun turut meramaikan perdunia-mayaan. Pro dan kontra akibat pemadaman listrik Ibukota ini terus berlanjut. Tagar-tagar seperti #matilampulagi, #listrikpadam, dan #blackout terus bertebaran bahkan merangkak naik di barisan trending.

Cuitan ini sempat juga menuai kritik sebab warga Ibukota dinilai terlalu berlebihan merespon padamnya listrik, padahal di desa-desa sering terjadi pemadaman namun tidak seheboh itu. Tapi, bukankah wajar demikian sebab matinya listrik menyebabkan kegiatan masyarakat kota lumpuh.

Tak hanya itu saja, padamnya aliran listrik juga membuat ekonomi digital terasa lumpuh. Sejak Minggu siang (04/08/20190, banyak minimarket, UKM yang mengandalkan listrik dan pembayaran digital, restoran, dan pedagang pinggir jalan tutup sementara hingga ada yang tutup seharian. Hal ini juga berdampak pada driver kendaraan online yang terpaksa kehilangan sebagian pendapatannya dikarenakan kehabisan baterai HP.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sebanyak sembilan kebakaran melanda Jakarta saat mati lampu sejak Minggu (04/08/2019) hingga Senin dini hari (05/08/2019). Jika pemadaman terus berlanjut bukankah akan lebih banyak kerugian apalagi yang akan diderita?

Meski PLN sudah meminta maaf dan melakukan berbagai upaya, bahkan sempat terungkap bahwa PLN akan memberikan kompensasi, namun urusan listrik belum juga terselesaikan. Apakah memang padamnya listrik ini dikarenakan masalah SUTET saja, ataukah kita memang sudah kekurangan energi listrik? Apakah sudah saatnya kita melirik sumber energi lain seperti panel surya misalnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Dampak ekonomi karena padamnya listrik terhadap konsumen ada dua, dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung bagi konsumen pengguna listrik, akan mengeluarkan cost tambahan ketika ada pemadaman listrik. Misalnya harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan karena listrik padam.

Kedua, potensi kehilangan pendapatan. Hal ini banyak diderita oleh konsumen yang menggunakan listrik untuk produksi.

Sementara untuk kerugian tidak langsung dialami oleh konsumen yang menggunakan kendaraan publik. Misalnya pengguna KRL dan MRT juga terganggu. Keempat, kerugian immaterial seperti waktu yang terbuang karena menunggu KRL yang terjebak karena listrik mati, sehingga harus menunggu waktu yang cukup lama dan tidak ada kepastian.

Empat hal tersebut menjadi kerugian yang tampak dari sisi konsumen akibat pemadaman listrik.

Pemadaman listrik ini mengindikasikan bahwa kehandalan listrik yang selama ini disampaikan oleh PLN tidak terbukti. Konsumen mengalami pemadaman dengan waktu yang cukup panjang.

Akibat kerugian tersebut konsumen berhak mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi. Hal ini sudah diatur dalan UU ketenagalistrikan, dimana konsumen berhak mendapatkan ganti rugi ketika terdapat gangguan-gangguan yang disebabkan oleh pihak PLN. Hanya saja, jumlahnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Untuk tarif adjustman hanya 35 persen dan tarif non adjustman kompensasinya hanya 20 persen dari beban listrik.

Terkait kompensasi oleh PLN baik di daerah maupun perkotaan sudah diatur dalam peraturan Menteri ESDM. Jika PLN tidak dapat memenuhi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) hingga lebih dari 10 persen maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi.

Tentu saja perlu ada yang bertanggungjawab secara hukum. Artinya harus ada yang dituntut dengan adanya kejadian pemadaman listrik ini. Bisa saja dengan pengunduran diri atau bisa juga sampai pada ranah hukum.

Hal ini berguna sebagai pelajaran kedepan agar tidak terjadi kejadian sama. Karena banyak sekali kerugian yang diderita oleh konsumen. Jadi, dari pihak PLN harus ada yang bertanggung jawa secara administrasi ataupun hukum. (yed

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group

Pemadaman listrik menyebabkan kerugian pada konsumen baik secara ekonomi secara langsung maupun tidak langsung.

Pagi tadi Presiden sudah melakukan peninjauan secara langsung ke Kantor PLN. Jadi, proses perbaikan pada SUTET PLN menunggu waktu dan perlu dilakukan penelitian ataupun peninjauan yang lebih lanjut.

Jika perlu melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang mengakibatkan padamnya listrik ini. Penyebab padamnya listrik harus dilihat secara holistik. Termasuk dampak yang diakibatkannya sehingga dapat mengambil kebijakan secara tepat.

Selain itu, konsumen sebagai pengguna listrik tentu harus mendapatkan kompensasi akibat kerugian yang diderita. Kerugian yang diderita oleh konsumen dapat diproses secara hukum jika konsumen merasa dirugikan, tentu saja ada mekanisme ganti rugi yang sudah diatur oleh Undang-Undang. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir