Lombok Diguncang Gempa Beruntun Lagi, Belum Layak Jadi Bencana Nasional?
berita
Humaniora
Sumber Foto : nasional.kompas.com (gie/watyutink.com) 20 August 2018 18:00
Ketika warga Indonesia lain riuh memuji dan, sebagian, nyinyir mengomentari acara pembukaan Asian Games 2018, saudara-saudara kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat tinggal di tenda-tenda pengungsian di lapangan terbuka, mengantri bantuan makanan, dan selalu cemas oleh gempa yang sewaktu-waktu datang lagi. 

Dan gempa beruntun itu betulan datang lagi. Pada Sabtu (18/8/2018) siang, wilayah Lombok Timur diguncang gempa bermagnitudo 6,5. Esoknya Minggu (19/8/2018), sekitar pukul sepuluh malam, gempa lebih besar datang. Kekuatannya 6,9 pada skala Richter (SR), setara dengan gempa besar yang melanda Lombok pada 5 Agustus lalu. Gempa tanggal 5 Agustus adalah rangkaian gempa utama setelah pekan sebelumnya, akhir Juli, Pulau Lombok diguncang gempa berkekuatan 6,4 magnitudo.   

Sejak Minggu kemarin puluhan gempa susulan telah mengguncang Lombok hingga Senin (20/8) siang saat artikel ini ditulis. Guncangan gempa susulan pun tak kalah besar dengan gempa utama, kekuatannya berkisar pada 5 SR. Setidaknya sepuluh orang tewas menurut data hingga Senin siang. Angka ini menambah jumlah korban gempa 5 Agustus yang menyebabkan 436 orang meninggal dan 352.793 orang mengungsi. Yang jadi tanya lalu, dengan gempa yang terus terjadi, korban manusia dan kerusakan bertambah, belum layakkah gempa Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional? 

Baca Juga: Menimbang Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Pada 10 Agustus lalu, Pemerintah memutuskan gempa Lombok bukan bencana nasional. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden. Namun, hal itu ditetapkan sebelum gempa susulan beruntun. 

Telah hampir empat pekan warga NTB di Pulau Lombok hidup bersama gempa. Ketika yang lain bergunjing soal pilihan cawapres Jokowi dan Prabowo, mereka cemas bakal tinggal di mana kelak ketika bangunan tinggal puing. Pun ketika kita menonton pertandingan Asian Games di TV, mereka gelap gulita lantaran tak ada listrik. Tegakah kita bersuka cita ketika ada saudara menderita? 

Sebetulnya, rasa empati sesama anak sangat besar. Bantuan masyarakat sampai ratusan miliar rupiah. Belum lagi kabar soal bantuan logistik yang menumpuk di Kantor Pos Mataram, NTB. Rakyat telah melakukan perannya. Andai statusnya dinaikkan jadi bencana nasional mungkin penyalurannya tak terkendala masalah teknis karena tenaga dari pusat optimal dikerahkan.    

Di Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikatakan (pasal 7), penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah adalah wewenang pemerintah. Penetapan status memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan bangunan, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Meski sudah diundangkan, petunjuk teknis penetapan status bencana belum kita punya. Status itu diputuskan presiden setelah dapat rekomendasi pejabat terkait, mulai dari menteri sosial, kepala daerah  hingga kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Prof. Sarwidi, salah satu pengarah BNPB mengatakan, ada faktor sensitivitas terkait penetapan status. Bencana alam di Bali atau Papua, misalnya, karena faktor sensitivitas tadi bisa ditetapkan sebagai bencana nasional. Mudah menebak, Bali dianggap penting karena jadi tujuan wisata dunia, sedangkan Papua terkait dengan tuntutan merdeka masyarakatnya. 

Di sini masalahnya. Apa dengan begitu ada diskriminasi dalam penetapan status bencana nasional? Apa masyarakat Lombok harus menuntut merdeka dahulu baru akan dapat perhatian lebih Jakarta?   

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua DPR RI, Politisi Golkar

Terkait musibah gempa yang terjadi kembali di Lombok Timur dengan kekuatan 7.0 SR (19/08) yang mengakibatkan bukit di beberapa titik gunung Rinjani, area perbukitan di Kecamatan Sembalun, dan Gunung Agung di Bali mengalami longsor, serta mengakibatkan orang meninggal dunia (satu di Lombok Timur dan satu di Sumbawa Besar) dan ratusan rumah mengalami kerusakan, Ketua DPR menyampaikan dukacita dan rasa keprihatinan yang mendalam, terutama bagi korban yang meninggal, serta bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat terdampak gempa untuk bersabar menerima musibah gempa ini.

Saya meminta melakukan rapat gabungan Komisi I DPR, Komisi II DPR, Komisi III DPR, Komisi V DPR, Komisi VII DPR, Komisi VIII DPR, dan Komisi IX DPR bersama dengan kementerian dan badan terkait untuk membahas mengenai gempa yang terjadi di Lombok agar pemerintah segera menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana
nasional. Serta mendorong Komisi V DPR dan Komisi VIII DPR meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) didampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera mengevakuasi kediaman masyarakat yang rawan longsor, memetakan lokasi relokasi bagi masyarakat yang terdampak gempa dan longsor, memberikan bantuan kesehatan, pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa.

Juga mendorong Komisi VIII DPR meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat) melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan agar kebutuhan masyarakat Lombok yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Saya mendorong Komisi V DPR memanggil Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meminta penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BMKG dengan cara apakah BMKG telah memberikan informasi secara akurat, apakah dengan aktivitas baru gempa di Lombok dapat mempengaruhi aktivitas Gunung Rinjani, agar apabila terjadi bencana alam maka informasi yang diberikan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun luka.

Serta meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Ditjen Cipta Karya dan Balitbang PUPR untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi para pengungsi, serta melakukan pembangunan kembali ratusan rumah masyarakat, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa. (ade)

Sumber: Rilis Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Senin (20/08/18).

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB

Polemik status bencana gempa Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional ramai dibicarakan di sosial media. Dampak gempa Lombok dan sekitarnya sejak gempa pertama 6,4 SR pada 29/7/2018 yang kemudian disusul gempa 7 SR (5/8/2018), 6,5 SR (19/8/2019 siang) dan 6,9 SR (19/8/2018 malam) menyebabkan 506 orang meninggal dunia, 431.416 orang mengungsi, 74.361 unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Diperkirakan kerusakan dan kerugian mencapai Rp 7,7 trilyun.

Melihat dampak gempa Lombok tersebut lantas banyak pihak mengusulkan agar dinyatakan sebagai bencana nasional. Wewenang penetapan status bencana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana. Untuk tingkat nasional ditetapkan Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Wali kota.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah didasarkan pada lima variabel utama yakni:
1. jumlah korban; 2. kerugian harta benda; 3. kerusakan prasarana dan sarana; 4. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; 5. dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Namun indikator itu saja tidak cukup. Ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah apakah collaps atau tidak. Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak.

Tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional pada saat itu karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda collaps atau tak berdaya. 

Dengan adanya status bencana nasional maka terbukanya pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasiona. Ini konsekuensi Konvensi Geneva. Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional.

Jadi ada konsekuensi jika menetapkan status bencana nasional. Sejak tsunami Aceh 2004 hingga saat ini belum ada bencana yang terjadi di Indonesia dinyatakan bencana nasional. Sebab bangsa Indonesia banyak belajar dari pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004. 

Yang utama penanganan terhadap dampak korban bencana. Potensi nasional masih mampu mengatasi penanganan darurat bahkan sampai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana nanti. Tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional. 

Dana cadangan penanggulangan bencana sebesar Rp 4 trilyun yang ada di Kementerian Keuangan dengan pengguna oleh BNPB siap dikucurkan sesuai kebutuhan. Jika kurang Pemerintah siap akan menambahkan dengan dibahas bersama DPR RI. Kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok diperkirakan lebih dari Rp 7 trilyun juga akan dianggarkan Pemerintah Pusat. Bahkan Presiden akan mengeluarkan Instruksi Presiden tentang percepatan penanganan dampak gempa Lombok. 

Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional. Hampir semua. Kita kerahkan personil dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya. 

Dalam prakteknya di dalam penanganan bencana-bencana besar di Indonesia, hampir semuanya berasal dari bantuan pemerintah pusat. Namun kendali dan tanggung jawab tetap ada di pemerintah daerah tanpa harus menetapkan status bencana nasional. Penanganan bencana seperti gempa Sumatera Barat 2009, erupsi Gunung Merapi 2010, tsunami Mentawai 2010, banjir bandang Wasior 2010, banjir Jakarta 2013, banjir bandang Manado 2014, kebakaran hutan dan lahan 2015, erupsi Gunung Sinabung 2012 sampai sekarang, erupsi Gunung Kelud 2014, gempa Pidie Jaya 2016, dan lainnya sebagian besar penanganan skala nasional dan bantuan dari pusat. Tanpa menetapkan status bencana nasional. (ade)

Sumber: Siaran Pers BNPB

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri