Masihkah Ada Tempat untuk Becak di Jakarta?
berita
Humaniora

Dok. Miles Films

16 January 2018 16:00
Jakarta punya sejarah panjang dengan becak. Maka, ketika Gubernur Anies Baswedan mewacanakan becak bisa kembali beroperasi di ibu kota, kita sepatutnya menengok sejarah dahulu. 

Akhir tahun 1950-an, atas perintah Presiden Sukarno, Soediro yang waktu itu menjabat Wali Kota Kotapraja Jakarta Raya menghapus jaringan trem karena dianggap tak sesuai dengan kebutuhan kota modern. Sayangnya, penghapusan jaringan trem tidak disertai dengan penyediaan moda transportasi massal lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan baru. 

Moda transportasi massal yang tersedia dan dikelola oleh pemerintah saat itu hanya bus kota yang dikelola Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) yang hingga kini masih eksis. Akibatnya, masyarakat menempuh penyelesaian sendiri-sendiri yang membuat kehadiran becak menjadi pilihan. 

Becak lalu jadi raja jalanan Jakarta. Hal ini bikin gerah Gubernur Ali Sadikin. Bang Ali lalu melarang becak dan menggantinya dengan bemo. Penertiban terhadap becak kemudian dilanjutkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Wiyogo mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 1988 tentang larangan becak di Jakarta. 

Namun, di tengah krisis moneter tahun 1998, Gubernur Sutiyoso membolehkan becak beroperasi karena saat itu sulit mencari pekerjaan. Efeknya, becak menjamur lagi. Sutiyoso lantas menganulir kebijakannya. Namun, LSM keburu bergerak mendampingi penarik becak. Kita ingat, dulu LSM Urban Poor Consortium yang digawangi Wardah Hafidz mendesak becak beroperasi di Jakarta. 

Kebijakan yang diwacanakan Anies rupanya juga terkait dengan kontrak politik sang gubernur dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Masalahnya lalu, apakah mengembalikan becak ke jalanan semata karena kontrak politik atau berdasar kajian mendalam? 

Di sini, lagi-lagi, gubernur Jakarta kita seolah mengedepankan populisme tanpa menengok dahulu aturan dan perundang-undangan yang sudah ada. Tengok langkahnya membolehkan pedagang kaki lima berjualan di tengah jalan di Tanah Abang. Hal itu jelas melanggar perda, tapi gubernur jalan terus. 

Lalu, apakah gubernur bakal jalan terus juga kali ini? Siapkah ia bila omongannya jadi blunder seperti Sutiyoso dahulu? Kenapa tak memikirkan mengalihkan profesi penarik becak ke profesi lain? 

Becak sebetulnya punya potensi sebagai daya tarik wisata kota. Dengan meremajakan becak jadi "instagramable" remaja pasti tertarik naik becak sambil selfie di daerah wisata seperti kawasan Kota Tua. Kenapa hal itu tak terpikirkan?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Tata Kota

Yang pertama, apa sih tujuan dari pengadaan becak di Jakarta? Karena bila dikaitkan dengan hierarki transportasi, becak tak masuk kategori angkutan. Jadi harus dijelaskan (dulu) posisinya.

Yang kedua, di zaman orang menuntut kecepatan dan akselerasi yang mudah, becak tak memenuhi itu. Apalagi ada unsur eksploitasi manusia di dalamnya. 

Jadi, saran kami, Pak Anies perlu belajar dari pengalaman Bang Yos (Sutiyoso, gubernur DKI Jakarta 1997-2007--red). Waktu krisis ekonomi tahun 1998 menawarkan becak jadi solusi (mata pencaharian). Yang menjadi persoalan pada pengawasannya. Begitu becak dibolehkan di Jakarta, akhirnya ratusan becak dari daerah berbondong-bondong masuk Jakarta. Walaupun ada pembatasan, ternyata siapa yang bisa mengawasinya? Yang akhirnya terjadi konflik. Karena becak kemudian keluar dari zona permukiman.   

Nah, kita juga harus hindari terjadinya konflik antara becak dengan ojek online. Nanti bila jadi bakal ada tiga elemen: ojek pangkalan, ojek online, dan becak. Itu harus dipetakan.  

Yang juga perlu ditanyakan, siapa demand (yang menginkan keberadaan) becak (sebagai alat transportasi) sebenarnya? Kita perlu mempertegas, demand (kebutuhan) penggunanya masih ada atau tidak?

Keberadaan becak lebih banyak pada masalah sosialnya. Bukan pada transportasinya. Kalau di kawasan wisata oke-oke saja. Dan jumlahnya dibatasi. Sebagai angkutan wisata di Kota Tua Jakarta boleh juga, tuh. Kayak becak di Malioboro, Yogyakarta. Becaknya dibuat warna-warni. Tapi jangan banyak-banyak (jumlahnya).  

Ya, memang ada janji (kontrak) politik. Tapi harus dilihat rasional atau tidak. Kontrak politik boleh dibuat. Tapi bagaimana kontrak politik itu sifatnya tidak menyeluruh (menjadikan becak sarana transportasi). Misalnya, khusus angkutan wisata. Itu boleh.  

Tapi jumlahnya harus dibatasi. Karena prakteknya kontrak politik harus diiringi tanggung jawab bagaimana pengawasannya. Jangan sampai nanti ada bentrok tukang becak dengan satpol PP. 

Mari kita belajar dari Bang Yos. Niatnya baik. Ingin menolong dan membantu. Tapi, pertanyaannya, bagaimana caranya dalam praktiknya nanti tidak menimbulkan masalah baru. (ade)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Menurut saya bagus-bagus saja memasukkan becak (lagi ke Jakarta). Becak kan kendaraan ramah lingkungan. Dan dalam konteks Jakarta (becak) masih dibutuhkan untuk angkutan jarak pendek, seperti di permukiman. Untuk jarak menengah atau jauh nggak mungkin.    

Yang perlu diperhatikan bagaimana kebijakan ini jadi bagus dengan mengukur rute dan kuotanya. Supaya jangan jadi berantakan dan kacau. Karena di negara-negara lain pun ada becak atau yang sejenis becak untuk angkutan pemukiman atau angkutan wisata. Di New York ada, di Washington DC juga ada. Kemarin saya ke Paris juga ada. Tinggal diatur lokasinya, rutenya, dan jumlahnya. Jangan sampai jadi kontraproduktif. 

Dulu Sutiyoso membolehkan becak lagi tapi tidak diikuti dengan pengendalian ruang dan jumlahnya. Justru kalau nggak diatur cepat-cepat malah jadi konflik horisontal (dengan pengemudi angkutan transportasi lain). Lihat saja contohnya, ojek online nggak diatur dan akhirnya jadi konflik horisontal.   

Dulu saya termasuk yang menolak penghapusan becak. Dulu saya lawyer-nya (pengemudi) becak dengan teman-teman di FAKTA. Dari tahun 1989 saya ikut membela mereka. Kami melihat, sebetulnya persoalan ada pada regulasi atau kebijakan pengendalian jumlah, ruang yang nggak diatur. Sehingga jadinya crowded

Kalau ada yang bilang becak tidak manusiawi, penghapusan becak justru yang tidak manusiawi. Tidak mengakui keberadaan becak justru tidak manusiawi. Becak justru harus diterima (sebagai alat transportasi) dan diatur.   

Kalau kemarin-kemarin saya kritik Anies, kali ini saya setuju. Anies harus punya inisiatif, kreativitas dan inovasi dalam kebijakannya. Perda tibum
(ketertiban umum) juga sedang dalam proses revisi. Sudah masuk (jadwal) prolegda (Program Legislasi Daerah). Tidak masalah. Regulasi tergantung kita, Bung. 

Tidak ada yang boleh melarang becak jadi kendaraan umum. Kalau ada yang lebih mendukung kendaraan umum, berarti antek-antek kapitalis. 

Yang mau saya katakan, ketika saya membaca rencana Anies itu: saya senang, tapi tetap was-was. Kebijakan (becak ) ini harus tetap diikuti bagaimana menjaga (becak) ini tidak crowded. Becak bisa masuk dalam sistem transportasi makro yang ramah lingkungan. Nah, pengaturannya butuh konsistensi.   

Yang menentang becak adalah kapitalis (pengusaha) angkutan kendaraan bermotor. Dulu becak dihapus karena mau masukkan mobil untuk angkot ke kampung-kampung. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis Rumah Gerakan 98, Ketua Umum Garda Perawat Kebangsaan, Praktisi Industri Jasa Keuangan

Becak, moda transportasi yang pernah ada di Jakarta, saat ini secara resmi telah dilarang.

Masih teringat lagu masa kecil dulu ada lagu anak-anak tentang becak. Lagu itu masih teringat sampai sekarang yang mengingatkan kenangan akan becak.

Teringat pula pesan nenek waktu kecil dulu, "Sekolah yang rajin ya, biar pintar. Kalau tidak pintar nanti akan jadi seperti abang itu", sambil menunjuk kepada abang yang setiap hari setia dan dapat dipercaya untuk mengantar jemput sekolah.

Tapi kenangan itu bukan di Jakarta, melainkan di kota kelahiran saya, dimana sampai saat ini becak tidak pernah dilarang beroperasi.

Teringat pula beberapa tahun yang lalu abang itu datang melayat ketika nenek meninggal. Dia masih berprofesi sebagai penarik becak. Walaupun nampak sangat renta, namun tetap kuat mengayuh becaknya.

Abang-abang tukang becak yang dulu jumlahnya cukup banyak di lingkungan rumah, sekarang bisa dihitung dengan jari, dan tidak ada yang berumur muda, karena yang muda lebih memilih menarik ojek dibanding becak yang menggunakan tenaga manusia.

Kembali ke Jakarta, tahun 80an becak-becak dirazia setelah Gubernur Wiyogo mengeluarkan Perda bahwa becak “haram” di DKI Jakarta. Tidak sedikit perlawanan dan advokasi yang dilakukan untuk membela hak-hak tukang becak mengais rezeki di ibu kota. Tapi penguasa saat itu adalah Orde Baru yang tidak membuka ruang bagi perlawanan-perlawanan seperti itu. Becak tetap harus hengkang dari bumi DKI. Akhirnya pada di era 90an DKI bersih dari becak dengan menyisakan 1-2 unit becak pengangkut es saja di beberapa pasar. Jika ingin melihat becak-becak tersebut, silakan menyelam di perairan Kepulauan Seribu karena saat ini telah menjadi rumpon.

Kini, setelah lama tenang, Becak DKI kembali naik menjadi buah bibir setrlah Gubernur Anies berencana mengijznkan Bbcak beroperasi secara terbatas, khususnya pada jalan-jalan lingkungan permukiman.

Berbagai alasan dikemukakan untuk membenarkan kebijakan tersebut, seiring dengan berbagai alasan untuk menolak kebijakan tersebut.

Saya kemudian mulai memperhatikan jalan-jalan lingkungan di Jakarta, ada yang cukup sepi, jalan lebar bisa dua mobil , khususnya komplek perumahan elite. Tapi rata-rata mereka punya lebih dari 1 mobil di garasi mereka.

Saya pikir, mungkin becak bisa buat pembantu mereka sebagai transportasi ke pasar. Tapi saya perhatikan sudah ada bajaj mangkal dan berseliweran di daerah itu. Belum lagi ojek pangkalan yang bisa bersalin kostum dan mengenakan jaket hijau ketika ada panggilan lewat online. Barangkali becak bukan buat kawasan elite sebab bisa timbul friksi ketika ada moda transportasi baru mengambil lahan yang kian menipis.

Saya coba melihat lingkungan yang lebih sempit, dimana kendaraan sudah susah untuk lewat, saking padatnya lalulintas dan sempitnya jalan. Disini barangkali lingkungan terbatas yang dimaksud. Tapi saya akan menjadi berpikir 1000 kali untuk ke daerah tersebut jika tidak terpaksa. Tanpa becak saja sudah macet, apalagi ditambah adanya becak, tidak terbayang lagi bagaimana crowded-nya kawasan sempit itu.

Kemudian saya merenung lagi, untuk apa becak harus ada lagi di Jakarta pada saat ojek online dan ojek pangkalan pun saling berebut lapak, pada saat Bajaj--yang bisa mengangkut barang, pun masih ada di Ibukota.

Untuk memberikan lapangan kerja buat rakyat miskin kota, otak waras akan memilih narik ojek yang tidak perlu pakai tenaga. Untuk memberi pekerjaan bagi abang-abang yang dulu becaknya digaruk? Itu sudah 25 tahun yang lalu, tentunya mereka kini sudah tidak kuat lagi mengayuh becaknya.

Lalu untuk siapa becak itu mesti dihidupkan kembali? Sebab yang terjadi adalah potensi terjadinya arus urbanisasi besar-besaran dari kota lain untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai tukang becak.

Jangan-jangan ini hanya untuk menunjukkan keberanian melawan kebijakan yang dikeluarkan rezim Orde Baru, sehingga akan disebut sebagai Gubernur yang berani untuk menantang kebijakan yang  sebenarnya sudah bagus. Istilahnya, apapun yang penting berlawanan.

Ah entahlah, kalau kebijakan Orde Baru yang sudah almarhum saja dilawan, tidak menutup kemungkinan Orde Now pun dilawan... (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri