Memaknai Suara Kotak Kosong di Pilkada 2018
berita
Humaniora
Sumber Foto : liputan6.com (gie/watyutink.com) 02 July 2018 17:00
Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejatinya diniatkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya pada rakyat memilih sendiri pemimpinnya. Bukan lewat lembaga perwakilan sebagaimana di zaman Orde Baru, tapi oleh tangan mereka sendiri. Namun, realitas politik di lapangan tak seideal niatannya. Faktanya, di pilkada 2018, dari 171 daerah yang menggelar pilkada, ada 16 daerah dengan calon tunggal. Dari 16, 14 paslon tunggal merupakan petahana yang memborong dukungan parpol hingga tak ada kubu yang melawannya. Lawan mereka kotak kosong. 

Keberadaan kotak kosong tak bisa dilepaskan dari fenomena calon tunggal. Pada pilkada serentak 2015 ada tiga daerah dengan pasangan calon tunggal, kemudian pada 2017 jumlah calon tunggal naik jadi sembilan. Calon tunggal sendiri lahir dari pragmatisme partai politik. Parpol tentu takkan mendukung paslon yang bakal kalah. Bila menurut hitung-hitungan mereka lebih baik mendukung calon tunggal ketimbang mengajukan calon lain namun pasti kalah, pilihan pertama lebih rasional. 
 
Sistem politik kita sendiri memang ruwet. Untuk mengajukan calon kepala daerah, parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg terdahulu. Calon independen dimungkinkan namun syaratnya juga pelik: didukung 6,5-10 persen dari daftar pemilih terdahulu. Maka, mendukung calon tunggal lebih aman dan murah ongkos politiknya. Benarkah demikian adanya? Tidakkah mementingkan pragmatisme ini mencederai hakikat demokrasi?   

Akan tetapi rakyat punya cara sendiri. Kotak kosong adalah mekanisme lain bagi rakyat menentukan nasibnya. Bagi rakyat, kotak kosong adalah sarana menyuarakan pilihan politik. Persis seperti golput. Bedanya, bila golput berarti rakyat ogah memilih dan menolak proses pemilihan, mencoblos kotak kosong bermakna menolak calon tunggal yang disodorkan pada mereka. Ibaratnya, pilkada (andai pilpres sekalipun kelak) melawan kotak kosong semacam referendum. Referendum sejatinya memilih ya atau tidak. Ketika lebih banyak yang memilih tidak, pilihan itu harus dihormati. 

Kecenderungan suara kotak kosong meningkat. Pada pilkada 2017, hanya 1 daerah yang kotak kosongnya dapat suara lebih dari 30 persen. Kini, hingga Kamis (28/6/2018), di 14 daerah bercalon tunggal, 4 daerah
menunjukkan kotak kosong meraih 30 persen suara pemilih. Di Makassar malah lebih tragis, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menyebut kotak kosong unggul dari calon tunggal Munafri-Rachmatika. Apa artinya ini semua? Apa ini berarti rakyat kini tak mudah disetir kemauan parpol yang pragmatis? 

Suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian kita sering dengar ungkapan yang mencerminkan betapa luhurnya suara rakyat pada pemilu. Mencoblos kotak kosong pilihan yang harus dihormati. Tandanya rakyat emoh dipimpin pemimpin yang satu itu. Pertanyaannya, mampukah elit partai membaca "suara Tuhan" tersebut? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?  
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Menurut saya, kekalahan calon tunggal melawan kotak kosong pada Pilkada serentak 2018 harus dijadikan pembelajaran penting bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada Pilkada serentak 2018, dari 171 daerah yang ikut di dalamnya, setidaknya ada dua daerah yang pilkadanya cukup menarik perhatian publik. Antara lain; Kota Makasar dan Kota Tangerang.

Di Kota Makasar, kotak kosong mengungguli calon wali kota tunggal. Sementara di beberapa TPS Pilwalkot Tangerang, calon tunggal mengalami kekalahan hasil perhitungan di tingkat TPS. Kalahnya calon tunggal melawan kotak kososng merupakan fenomena yang unik bagi perjalanan demokrasi kita.

Dan saya melihat bahwa kemenangan dari kotak kosong ini juga merupakan bentuk pengadilan rakyat kepada calon pemimpinnya. Di Makasar contohnya, rakyat Makasar mengadili calon wali kota mereka, dengan tidak memberikan restu. Rakyat lebih memilih kotak kosong, ketimbang calon wali kota tunggal.

Selain itu menurut saya kemenangan kotak kosong tidak saja karena rasionalitas dan kekritisan rakyat, tapi bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang mengorganisir rakyat pemilik hak pilih untuk memilih kotak kosong. Hal ini harus disadari oleh para pelaku politik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Terlepas dulu kalah menang, adanya kotak kosong dalam pilkada ini adalah tanggung jawab dari partai politik (parpol). Mengapa ada kotak kosong? Ini artinya parpol gagal melahirkan kader-kader mereka, yang sekelas dengan para calon tunggal itu. Padahal salah satu tugas parpol adalah melahirkan pemimpin. Masa hanya ada satu pemimpin saja? Sementara seperti yang kita tahu DPR yang berasal dari parpol mendapatkan fasilitas dan hak-haknya dari APBN yang di dalamnya ada pajak rakyat, tapi kok susah sekali melahirkan pemimpin unggulan untuk rakyat.

Jadi menurut saya fenomena kotak kosong adalah kegagalan parpol untuk melahirkan pemimpin. Itu dari sudut pencalonan. Selanjutnya dari sudut realitas pemilih, kalau yang menang adalah calon tunggal dengan jumlah partisipasi pemilih yang tinggi, itu hal yang biasa. Itu menunjukan secara moral politik, calon tunggal tersebut legitimate sebagai kepala daerah, secara hukum sudah pasti. Namun sebaliknya, hal yang terjadi di Makasar, kekalahan calon tunggal merupakan bukti rakyat telah memvonis calon tersebut.

Sehingga kekalahan calon tunggal di Kota Makasar ini juga menjadi koreksi bagi 10 partai pengusung (Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PPP, PDI-P, Partai Hanura, PBB, Partai Gerindra dan PKPI). Ini bisa saja menjadi pertanda bahwa rakyat tidak percaya kepada kesepuluh parpol pengusung si calon tunggal tersebut. Kekalahan calon tunggal juga menunjukan bahwa rakyat semakin cerdas, tidak harus memilih satu-satunya calon yang diajukan, tapi bisa juga mengalihkan dukungan kepada kotak kosong.

Namun hal yang paling menarik kita lihat pada pilkada kali ini adalah adanya pro kontra antara pendukung calon tunggal dan kotak kosong. Kalau pro terhadap calon tunggal, itu hal yang wajar. Tapi ini pro kepada kotak kosong. Kotak kosong seperti memiliki kekuatan politik sendiri, seperti memiliki nyawa politik. Pertarungan antara calon tunggal melawan kotak kosong seperti pertarungan pada pilkada yang calonnya ada dua atau tiga.

Jadi menurut saya, tidak perlu ada gesekan-gesekan atau pro kontra yang seolah-olah memberikan kekuatan politik pada kotak kosong. Tapi marilah kita bersama-sama, masyarakat, media dan seluruh elem yang ada untuk sama-sama mengawasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Pilkada 2018 masih saja menyisakan sejumlah kemesuman politik. Bukan hanya praktek politik uang yang sudah mentradisi, tetapi juga fenomena kotak kosong di 16 daerah akibat hanya tersedia satu calon tunggal.

Proses pemilihan dalam sebuah mekanisme demokrasi memang sebuah kemestian karena setiap suara diperhitungkan untuk menentukan siapa yang akan memperoleh suara mayoritas. Yang menjadi persoalan adalah ketika proses demokrasi diselenggarakan dibawah kendali oligarki politik. Partai-partai politik saling menyandera untuk saling mengamankan kepentingan masing masing.

Pelibatan rakyat sebagai pemilik suara semestinya dilakukan melalui pengorganisasian massa yang mampu memberi pencerahan politik. Namun faktanya Pilkada tidak lebih cuma menjadikan rakyat sekadar kerumunan massa yang dimobilisasi sebagai ornamen politik dengan menggunakan berbagai sentimen isu-isu primordial yang dangkal, emosional dan jumud.

Praktek politik berlangsung hanya melahirkan praktek mobokrasi. Tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Jefferson, “A democracy is nothing more than mob rule, where fifty-one percent of the people may take away the rights of the other forty-nine.”

Hal itu masih ditambah lagi keterlibatan para pemburu rente yang ikut menginvestasikan modalnya untuk memastikan kelangsungan bisnisnya bisa terus berkembang dengan penuh privilese di bawah perlindungan penguasa baru yang nanti terpilih. Mereka ini para penggiat plutokrasi yang oleh Theodore Roosevelt dikatakan, “Of all forms of tyranny the least attractive and the most vulgar is the tyranny of mere wealth, the tyranny of plutocracy.”

Tak heran jika korupsi masih terus saja marak berlangsung meski upaya pemberantasan korupsi tetap dilakukan. Perselingkuhan “threesome” antara oligarki politik, mobokrasi dan plutokrasi pada akhirnya menghidupkan sistem kleptokrasi, suatu pemerintahan yang dikendalikan oleh para pemimpin korup (kleptokrat). Kekuasaan digunakan untuk mengeksploitasi rakyat dan kekayaan alam demi menambah pundi-pundi kekayaan pribadi dan memperhebat kekuatan politik mereka.

Itu pula sebabnya Presiden kedua Amerika Serikat, John Adams, dengan lugas berkata, “Remember, democracy never lasts long. It soon wastes, exhausts, and murders itself. There never was a democracy yet that did not commit suicide.” Perkataannya memang benar adanya, namun John Adams tak pernah mengira bahwa demokrasi yang ia maksud asma-nya (nama) selalu hidup dan tidak pernah mati meskipun sejatinya zat-zat yang terkandung di dalamnya telah kehilangan sifat DNA ketuhanan yang maha esa dan perikemanusiaan yang adil dan beradab.

Fenomena kotak kosong pada Pilkada 2018 sesungguhnya hanya sebuah tengara bagi mereka yang eling dan waspada bahwa senyatanya demokrasi telah bermutasi menjadi demonkrasi (demoncracy). Demokrasi telah berubah sifat dan perilakunya menjadi demonik yang serba penuh dengan tipu daya kemesuman, kenistaan, cemar, kejam, bengis dan keji.

Kita hanya bisa berharap kotak kosong yang muncul di tengah proses demonkrasi semoga bukanlah sebuah pertanda jaman akan segera terbukanya kotak pandora yang akan melepas bencana kemanusiaan berupa kejahatan, kebencian, wabah penyakit, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, keputusasaan dan segala macam keburukan ke seluruh penjuru muka bumi. Semoga. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri