Memberantas Pungli Pembuatan SIM, Mungkinkah?
berita
Humaniora
Proses pembuatan SIM. (dok. The Tanjungpura Times) 27 August 2018 13:00
Enak betul jadi Ajun Komisaris Besar Erick Hermawan, Kepala Polisi Resort Kediri. Saban minggu ia mendapat jatah setoran Rp40 juta-Rp50 juta dari pungutan liar pembuatan SIM di wilayahnya. Jika dikalikan 52 minggu alias setahun ia mengumpulkan sampai Rp2,6 miliar. Selain itu, saban pekan juga, jajaran pejabat polantas Polres Kediri mendapat setoran Rp10 juta-Rp15 juta, sedangkan pegawai rendahan dapat Rp2-3 juta. 

Deretan angka setoran pungli itu dibeberkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) bentukan Mabes Polri. Erick beserta lima bawahannya ditangkap tim Saber Pungli belum lama ini.

Penangkapan Kapolres Kediri sebetulnya hanya mengkonfirmasi apa yang sudah jadi rahasia umum: praktek pungli marak di kepolisian. Pertanyaan utamanya lalu, bisakah praktek melawan hukum itu diberantas? 

Dari laporan media, setoran pungli ke Kapolres dan bawahannya berasal dari pemohon SIM lewat jalur cepat. Selain diminta biaya pembuatan SIM sesuai biaya resmi, pemohon juga diminta biaya tambahan. Ongkosnya bervariasi, antara Rp500 ribu sampai Rp650 ribu tergantung jenis SIM. Prakteknya, petugas lapangan bekerja sama dengan calo yang berkeliaran di lingkungan polres. Setoran diberikan calo ke polisi setiap hari.

Sampai di situ jelas terlihat praktek pungli SIM ini seolah dapat legitimasi. Ada jalur biasa, yang prosesnya lama dan bisa gagal tes serta jalur cepat lewat calo yang tanpa antri dan dijamin pulang bawa SIM. Siapa yang menciptakan jalur tak resmi itu? Oknum polisi atau permintaan masyarakat yang tak mau ribet?

Perlu diingat, budaya korupsi subur bukan semata karena ada oknum aparat yang bandel, namun juga masyarakat yang memberi kesempatan aparat berlaku koruptif. Dengan alasan tak mau capai mengantri, ogah ikut tes macam-macam, beberapa ratus ribu rupiah rela dikeluarkan. 

Ada ungkapan terkenal, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat jahat pelaku, melainkan juga karena ada kesempatan. Jangan-jangan perilaku koruptif aparat main pungli subur karena masyarakat memberi mereka kesempatan? 

Jika sudah begitu, mungkinkah budaya pungli diberantas? Atau kasus di Polres Kediri hanya buah aparat bernasib apes sedangkan praktek sejenis di tempat lain tak tersentuh tim Saber Pungli? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Dalam pungli yang diduga melibatkan Kapolres Kediri, Polri harus bersikap adil, berjiwa besar, dan terbuka, serta tidak diskriminatif. Sehingga Kapolres Kediri tidak hanya dicopot dari jabatannya tapi harus diproses hukum di pengadilan. Jika tidak, maka tim Saber Pungli dan Polri sama artinya melakukan tindakan diskriminasi dan cenderung melindungi anggotanya. 

Karena masyarakat yang terkena operasi tanpa tangan tim Saber Pungli dimeja-hijaukan dan sebelumnya ditahan. Tapi kenapa setiap anggota polri yang terkena OTT Saber Pungli tidak pernah kedengaran kasusnya masuk meja hijau. Apakah anggota Polri kebal hukum dan istimewa. 

Padahal anggota Polri yang kena OTT harusnya hukumannya lebih berat dari masyarakat biasa. Sebab itu dalam kasus Kapolres Kediri yang bersangkutan harus dipecat dari polri dan segera diadili agar ada rasa keadilan dan tim Saber Pungli bisa dipercaya dan bukan sekadar pencitraan.

Kasus yang melibatkan Kapolres Kediri ini sebenarnya lagu lama yang diputar ulang dan sudah menjadi rahasia umum di lingkungan kepolisian, khususnya lantas. Tetap maraknya calo dalam pengurusan SIM karena dua hal, pertama untuk menutupi terbatasnya operasional kepolisian, dan kedua percaloan SIM dijadikan ATM oleh oknum-oknum. 

Semua orang tahu soal ini. Jika kemudian tim saber pungli menyasarnya tentu menjadi tanda tanya, ada apa? Kenapa tidak semua daerah disasar tim saber? Apakah ada tebang pilih? Apakah tim saber sudah dijadikan alat politik untuk menjatuhkan pihak tertentu? Apakah OTT tim saber hanya sebuah pencitraan mengingat tidak ada satu pun polisi yang terkena OTT di bawa ke pengadilan, bandingkan dengan OTT KPK yang semua tersangka OTT-nya dimeja-hijaukan? (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kriminolog

Menarik juga soal kasus penangkapan Kapolres Kediri terkait pungli SIM. Kenapa Kediri? Karena kasusnya sendiri sudah jadi rahasia umum. Apakah di Kediri tingkat kesadaran masyarakatnya tinggi hingga membuat perhatian masyarakat terhadap hal-hal seperti (pungli) itu tinggi sampai kemudian itu dilaporkan, yang menimbulkan penegakan hukum (OTT Tim Saber Pungli) itu atau memang ada maksud lain?  

Namun dengan adanya kasus ini kita anggap saja mulai ada perubahan. Artinya, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum tak hanya di pusat, tapi juga daerah. Untuk di pusat, kita tahu sudah ada KPK. Terkait jumlahnya, banyak yang menganggap pungli ini kecil. Tapi kalau dijumlahkan setahun, jumlahnya kan besar juga, menggunung. 

Maka, hal menarik kedua dari kasus ini, yang (pungli) kecil-kecil ini. Pungli yang dianggap sudah membudaya ini dan jadi hal biasa sudah waktunya dapat perhatian. Namun, masyarakat jangan cuma diberi tempat untuk beropini, tapi juga saluran melaporkan (kasus pungli) ke mana. Kemarin Kepala Bareskrim Polri Irjen Arief
Sulistyanto membuka empat saluran untuk masyarakat melapor, lewat komunikasi jejaring sosial (online). Yakni, 1. Email : kabareskrim2018@gmail.com; 2. Pages facebook: bareskrim 2018; 3. Instagram: @bareskrim2018; 4. Twitter : @bareskrim2018. 

Selain itu, harus disiapkan juga sistemnya agar tak terjadi pungli. Selama ini kita ingin ada reformasi birokrasi yang cepat dan bersih. Misalnya ada jalur cepat untuk pembuatan SIM yang resmi. Yang dimaksud cepat disini, bukan ilegal dengan membayar lebih besar. Jalur cepat ini untuk orang dengan persyaratan (pembuatan SIM) yang sudah siap. Misalnya, untuk jalur ini satu hari selesai pembuatannya. Lalu ada jalur bagi yang persyaratannya kurang, memakan waktu sekian hari. Jadi jalur-jalur itu yang harus diperkuat. 

Tapi jangan dipersulit. Yang ada kan, orang sudah persyaratan lengkap tapi dipersulit. Itu yang membuka jalur korupsi atau pungli. Jalur cepatnya diplesetkan jalur pakai duit. (ade) 
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir