Mencari Kesepahaman Budaya Indonesia
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 October 2018 17:00
Nama Indonesia diberikan seorang dokter kapal berkebangsaan Jerman, Adolf Bastian. Pada 1861 ia berlayar ke Asia Tenggara dan menulis buku yang diberinya judul Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884-1894. Dari buku ini nama "Indonesia" mulai dipakai untuk menandai gugusan pulau yang ribuan jumlahnya. Waktu itu, walau Belanda telah tiba dua abad sebelumnya, belum seluruh kepulauan Nusantara dikuasai. Jawa sudah takluk, namun Perang Aceh masih berkecamuk. 

Andai Belanda tak menjajah Nusantara, apa yang dinamakan Indonesia takkan lahir. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan di setiap pulau dengan budaya dan tradisi masing-masing. Di tengah pulau Jawa ada Mataram Islam. Di bagian barat ada Banten. Ada pula Kerajaan Aceh, Bugis, Bali, hingga Tidore dan Ternate di timur. Karena para pendiri bangsa kita telah bersepakat bekas koloni Belanda di kepulauan Nusantara bersatu dalam sebuah negara bernama Indonesia, maka lahirlah negeri ini. 

Kesepakatan itu pertama lahir pada 1908 sebagai penanda perjuangan kemerdekaan tak bersifat parsial (kemerdekaan Jawa saja atau Aceh saja), tapi sebuah gerakan nasional. Kemudian, kesepakatan bersama tertuang dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berisi komitmen untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu: Indonesia. Namun cukupkah kesepakatan itu? 

Perhatikan, para pendiri bangsa kita tak menyebut kebudayaan Indonesia sebagai tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Apakah mereka alpa? Atau, mereka justru sepenuhnya paham, muskil menyatukan negeri yang terdiri dari beragam suku bangsa dan bahasa dalam sebuah kesatuan budaya? 

Jika demikian adanya, ketika sebuah negeri bernama Indonesia telah berdiri sejak 1945, adalah yang dinamakan kebudayaan Indonesia? Mudah menyebut koboi atau western sebagai tradisi budaya khas Amerika. Namun di Indonesia setiap daerah punya ciri pakaian masing-masing. Jawa punya budayanya sendiri yang beda dengan Sunda. Jawa dan Sunda bagian dari Indonesia, namun Indonesia bukan cuma Jawa atau Sunda. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud kebudayaan Indonesia? 

Pertanyaan tersebut menjadi tema utama diskusi Mufakat Budaya Indonesia 2018 di Bentara Budaya Jakarta pekan lalu. Menurut Erros Djarot, pokok-pokok kebudayaan Indonesia telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Di situ dikatakan Indonesia negeri  berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir yang dirumuskan dalam Pancasila itu bisa diperas lagi dalam satu intisari: gotong royong. Ajaran gotong royong adalah kebudayaan yang khas Indonesia. 

Namun, yang jadi tanya lalu, jika hari ini sistem bernegara yang dipraktekkan adalah hyper-demokrasi liberal, masihkah nilai-nilai budaya gotong royong diamalkan? Jika hari ini yang dipraktekkan adalah sistem ekonomi hyper-kapitalis alih-laih ekonomi gotong royong, masih adakah yang dinamakan budaya Indonesia? Jika berbagai produk kesenian kita--dari mulai cara bernyanyi hingga bercerita lewat film dan novel--menjadikan Barat sebagai acuan, masihkah ada budaya Indonesia? 

Yang kita saksikan saban hari, entah di televisi, layar bioskop, di mal atau jalanan menuju kantor, itukah yang dinamakan budaya Indonesia?   

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sejarawan, mantan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Kebudayaan Indonesia saat ini sedang dalam kondisi krisis. Ada beberapa krisis yang melanda budaya kita. Dari sisi sejarah, di masa Orde Lama kita hanya pernah benar-benar bebas selama satu-dua tahun. Begitu juga ketika awal Orde Baru. Awalnya saja bebas, tapi lalu kita hidup otoriter. Kini, setelah 40 tahun berada di bawah kepemimpinan otoriter yang menguasai pikiran kita, kemudian setelah hal tersebut berakhir, masyarakat menjadi ragu dan menimbulkan krisis kebudayaan. 

Krisis pertama adalah "crisis of mutual trust " atau krisis kepercayaan. Hal ini terlihat dari banyaknya partai yang berdiri hingga kini. Kesamaan partai-partai itu adalah mereka tak saling percaya satu sama lain. Krisis kedua, "the crisis of management crisis" alias krisis manajemen krisis. Kita, sebagai bangsa, gagal mengelola krisis. Yang terjadi kemudian ketidakmampuan masyarakat untuk membenahi persoalan yang ada. Sehingga timbullah berbagai persoalan seperti, perang antar suku dan lain sebagainya.

Krisis ketiga adalah Krisis toleransi. Ini contohnya hampir setiap hari kita saksikan. KIta kian bersikap intoleran pada sesama saudara sendiri yang berbeda keyakinan, paham maupun pilihan politik. Krisis keempat adalah "The spiral of stupidity" atau spiral kebodohan. Berbagai krisis yang terjadi ini kemudian membuat kita berjalan tanpa arah dan tujuan. 

Akhirnya bangsa ini seperti terperangkap dalam spiral kebodohan. Kebohongan menjadi sebuah kejujuran, dan begitupun sebaliknya. Hal ini terus berputar, dan tidak tahu kapan hal tersebut akan berhenti. Semua ini dikarenakan, masyarakat Indonesia tidak memiliki satu pegangan yang erat, dalam hal ini adalah kebudayaan yang satu dan utuh. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Budayawan, Mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara

Persoalan kebudayaan kita belum pernah selesai sejak dahulu. Bahkan telah berlangsung sebelum Polemik Kebudayaan tahun 1930-an. Ada yang beranggapan, kebudayaan Indonesia seharusnya mengekor ke Barat, karena di Barat-lah semua pencapaian kemajuan terjadi. Untuk menjadi bangsa yang besar dan maju secara budaya, kita harus jadikan Barat sebagai acuan. 

Namun demikian, ada pula yang beranggapan untuk maju ke depan, bangsa ini justru seharusnya melihat ke belakang, yakni pada budaya dan tradisinya yang telah mengakar selama berabad-abad. 

Kedua pandangan yang berbeda itu hingga kini terus berseteru dengan berbagai variasinya. Tidak ada salahnya jika bangsa ini mencoba mengikuti arus Barat , tetapi juga jangan jadikan hal tersebut menjadi sebuah tumpuan utama. Indonesia harus tetap melihat, dan menjaga jarak agar tetap bisa mempertahankan keutuhan kebudayaan bangsa.    

Di lain pihak, bila kini kebudayaan Barat telah mendominasi dalam sebuah gelombang besar, bukan berarti resistensi budaya Timur hilang. Sayup-sayup selalu ada resistensi itu. Perlawanan itu yang jadi kekuatan kebudayaan kita. Namun sayang, bangsa ini masih memiliki kelemahan dalam pengalaman, dan tidak memiliki strategi yang matang untuk menentang arus kebudayaan dari Barat. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang mengerti apa itu kebudayaan, tidak peduli dari kelas rumput ataupun kelas kakap yang berada di pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan berbagai persoalan akan keberagaman tidak kunjung usai bahkan lebih buruknya lagi, hal tersebut memancing jalan menuju kesesatan.

Pada dasarnya, Indonesia sebagai negara kepulauan atau bahari memiliki ciri kebudayaan yang berbeda dengan negara daratan atau kontinental. Di negara kontinental, yang diagungkan adalah yang wujudnya berada di posisi lebih tinggi dan biasanya berbentuk piramida menyerupai gunung. Yang berada di puncak tinggi lebih mulia daripada yang berada di bawah. Ciri utama kebudayaan kontinental ada tingkatan, yang tinggi dengan yang rendah. 

Hal itu tak ada pada kebudayaan bahari. Seperti laut yang tampak bak garis lurus horizontal jadi keseharian hidup masyarakat bahari, ciri utamanya adalah egaliter. Orang-orang yang dekat dengan laut adalah orang yang memiliki sifat dasar terbuka serta mau menerima perbedaan.

Mereka orang-orang yang akrab dengan kebebasan, kesetaraan, toleransi-akseptansi, persaudaraan, kosmopolitan, interkultural dan multikultural. Nilai-nilai inilah yang sangat kental dengan masyarakat bahari Nusantara, dan merupakan realitas adab sebagai bangsa, serta karakter sejati bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebaharian semacam itulah yang membentuk budaya primordial atau original suku-suku bangsa di Nusantara. Dalam bahasa modern, nilai-nilai itulah yang disebut liberte, egalite, fraternite, open-minded, melting society, dan seterusnya, yang notabene adalah nilai-nilai dasar demokrasi.

Budaya kontinental ditanamkan selama ratusan tahun di republik ini, bahkan setelah kemerdekaan. Kita meninggalkan rules dan akal untuk mengangkat harga diri. Untuk itu, kita harus kembali pada jati diri bangsa bahari yang rendah hati. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri