Menelisik Maraknya Perdagangan Manusia
berita
Humaniora
ilustrasi watyutink.com 13 July 2019 17:30
Watyutink.com – Perdagangan manusia (human trafficking) masih menjadi tragedi yang menghantui Indonesia. Pada umumnya korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebanyak 29 perempuan menjadi korban perdagangan manusia ke China selama 2016-2019. Ditambah lagi, Mabes Polri (10/04/2019) memproses 1.200 orang yang menjadi korban perdagangan orang ke negara Timur Tengah. Padahal, pemerintah sudah memberlakukan moratorium sejak 2015 yang melarang pekerja domestik bekerja di negara-negara Timur Tengah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPIA) mengungkapkan sepanjang 2018, sedikitnya 329 orang menjadi korban terkait perdagangan anak. Sebanyak 65 kasus dari jumlah tersebut, di antaranya merupakan korban perdagangan manusia, 93 korban prostitusi, 80 kasus kekerasan seksual, dan 91 kasus eksploitasi pekerja. Hingga pertengahan 2019, komisi tersebut  mencatat  terjadi 15 kasus, di antaranya lima kasus korban trafficking, satu korban prostitusi, lima korban kekerasan seksual, dan empat korban eksploitasi pekerja anak.

Jumlah ini tidak sedikit, mengingat kejadian perdagangan manusia terus dilakukan dengan berbagai modus. Jika dulu modus utamanya adalah dijanjikan pekerjaan dengan iming-iming bayaran yang menggiurkan sehingga korban terlena dan melupakan logikanya. Nah, sekarang motifnya adalah kawin kontrak. Lho, kok bisa ya perempuan tergiur dengan pernikahan kontrak?

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia. Melalui jalur hukum, pemerintah Indonesia menjatuhkan hukuman enam tahun penjara kepada seorang pejabat imigrasi pada Juni 2017 berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kedua, pemerintah memperketat administrasi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Namun alih-alih mencegah, justru mendorong calon pekerja untuk mencari cara ilegal dan akhirnya terjerumus ke dalam perdagangan manusia.

Masalah lainnya adalah geliat pariwisata Indonesia. Yayasan Putra Nasional Indonesia (YPNI) mengungkapkan adanya ancaman perdagangan manusia di balik peningkatan industri pariwisata Indonesia. Melalui, Peraturan Presiden (Perpres) No.69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, pemerintah berupaya untuk menggenjot sektor pariwisata. Namun, kebijakan yang telah berjalan sejak 2015 memiliki sisi kelam, menimbulkan risiko tersendiri bagi keamanan warga lokal di lokasi pariwisata, karena mengundang  wisatawan nakal  yang memanfaatkan kebijakan ini.

Maraknya perdagangan manusia pada anak dan perempuan ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan negara. Namun jika ditelisik lebih dalam lagi, apakah perlu ada perbaikan hukum atau penegak hukum yang harus berbenah? Bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi bahkan memberantas perdagangan manusia di Indonesia?

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Migrant Care

Menurut trafficking in persons report 2019 yang diterbitkan oleh department of state USA posisi Indonesia mengalami stagnansi di tier dua dalam satu dekade terakhir. Artinya, tidak ada langkah-langkah yang signfikan dari pemeirntah Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia. Tersedia undang-undang tapi penegakan hukum tidak maksimal. Korupsi juga membayangi kegagalan pemberantasan human trafficking di Indonesia.

Masalah utama terjadinya human trafficiking ini adalah adanya pemboncengan praktek perdagangan manusia dalam alur penempatan buruh migran. Adanya UU dan pelaksanaan moratorium saja, tidak  cukup siginifikan membantu penurunan/menyelesaikan persoalan human trafficking. Komitmen aparat penegak hukum juga harusnya menjadi prioritas.

Korupsi dan penyuapan dalam pengurusan dokumen juga menjadi penyubur praktek perdagangan manusia. Sehingga penyelesaian perdangangan manusia harus diselesaikan dari dua sisi. Pertama, berantas korupsi di aparat penegak hukum dan pemerintahan yang terkait dengan mata rantai penerbitan dokumen dan keimigrasian, kedua perbaiki tata kelola penempatan buruh migran, ketiga tingkatkan kulaitas pengawasan mobilitas tenaga kerja.

Selain itu, komitmen penegakan hukum dan kepatuhan pada instrumen regional dan internasional tentang pemberantasan trafficking diperlukan. Karena permasalahan trafficking tidak akan selesai tanpa adanya komitmen yang kuat dan aparat penegak hukum dan kepatuhan hukum. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Indonesia Law Enforcement Watch dan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara

Maraknya perdagangan manusia menunjukan lemahnya pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Sedangkan Kementrian Tenaga Kerja maupun Kementrian Luar Negeri serta Imigrasi (BNP2TKI) terkesan hanya sebagai lembaga pemungut upeti. Maka tidak lebih menjadi pemadam kebakaran saat kasus mencuat, sedangkan proteksi dari mereka akan maraknya perdagangan manusia terkesan hanya serimonial belaka.

Seharusnya ada dorongan lahirnya undang-undang hingga permen dan perda serta perdes untuk membatasi para pelaku usaha yang ingin mengeruk keuntungan dengan menghalalkan segala cara.

Faktor kemiskinan didesa serta rendahnya tingkat pendidikan hingga serapan tenaga kerja menjadi sangat dominan memicu masyarakat menjadi korban dari praktek-praktek perdagangan manusia itu sendiri.

Sedangkan disisi lain pemerintah terkesan abai dalam melakukan proteksi serta mengedukasi masyarakat, sedang masyarakat berharap ingin mendapatkan penghidupan yang layak sehingga dengan modal keberanian mereka nekad untuk bekerja diluar negeri.

Sementara, gerakan civil society masih terbentur kendala financial serta terjebak pada isu-isu mereka sendiri, sehingga peluang bagi para pelaku usaha hitam dalam bisnis perdagangan manusia semangkin terbuka lebar. Bukan menutup kemungkinan bahwa ada saja oknum-oknum birokrat yang mengeruk keuntungan dari masifnya perdagangan manusia itu sendiri. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar