Menggugat Sunat Perempuan
berita
Humaniora

Sumber Foto: health-liputan6.com  (gie/Watyutink.com)

21 March 2018 14:00
Sunat perempuan, melindungi atau melukai? Istilah sunat perempuan secara internasional disebut female genital mutilation. Dalam Bahasa Indonesia artinya memutilasi alat kelamin wanita, merupakan segala prosedur untuk memotong sebagian atau keseluruhan alat kelamin bagian luar perempuan atau sebatas melukai alat kelamin perempuan. 

Untuk lelaki, sunat berdampak positif secara medis, yaitu menghindari iritasi dan penyakit lain, seperti fimosis ataupun parafimosis. Artinya, melalui sunat, alat kelamin lelaki lebih higenis dan terlindungi. Perlu diketahui, pada sunat lelaki yang dipotong adalah kulit kulup hingga leher penis, jadi tidak mengganggu fungsi organ tubuh. 

Lantas bagaimana dengan sunat perempuan? Apakah melindungi secara medis atau malah melukai hak tubuh perempuan?
 
Tidak dipungkiri, praktik sunat dekat dengan nilai-nilai agama dan budaya. Dalam budaya tertentu seperti Sulawesi Selatan percaya bahwa sunat perempuan hukumnya wajib. Melalui sunat, pada masa pertumbuhannya perempuan akan lebih sopan, seperti tidak genit pada lawan jenis dan perempuan bisa mengontrol nafsu seksual. Masalahnya, apa hal tersebut bisa dibuktikan secara medis?

BACA JUGA: Bias Gender Dalam Istilah Pelakor

Umumnya pula, sunat perempuan dilakukan oleh dukun yang tidak memiliki pendidikan medis. Tentunya hal itu menyebabkan alat-alat yang digunakan tidak steril dan seringkali menyebabkan infeksi alat kelamin. Namun, Ditilik dari segi medis, sunat perempuan menimbulkan dampak negatif jangka pendek dan panjang, karena sunat perempuan bersifat memotong/ melukai fungsi organ. Efek pendeknya adalah adanya pendarahan dan infeksi pada alat kelamin. Sementara, efek panjangnya adalah trauma dan tak jarang menimbulkan efek masalah buang air.

Tahun 2016, WHO mencatat 200 juta perempuan dari 30 negara di dunia yang mengalami mutilasi alat kelamin atau sunat perempuan. Tahun 2006, di Indonesia, Kementerian Kesehatan melarang praktik sunat terhadap perempuan, alasannya secara medis sangat membahayakan. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa Pemerintah tidak seharusnya melarang sunat perempuan karena dalam Islam dianjurkan, maka di bulan November 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang sunat perempuan untuk memberi otoritas pada pekerja medis tertentu, seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukan sunat pada pasien perempuan. 

BACA JUGA: Ketika Modernitas Menembus Jantung Rimba

Pertanyaannya adalah kenapa kebijakan pemerintah terhadap sunat perempuan tidak konsisten? Terlebih lagi, kenapa akhirnya menambah aturan untuk memberi otoritas sunat?

Jika sunat perempuan pada kenyataannya tidak memberi dampak positif pada kesehatan dan menimbulkan penyakit, lalu untuk apa dilakukan? Segala bentuk yang menyakiti, bukankah merupakan bentuk kekerasan dan merampas hak tubuh perempuan?

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(win)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Komisioner Komnas Perempuan

Terkait peraturan yang berubah-ubah dari pemerintah menurut saya menunjukkan ambiguitas sikap. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait sunat perempuan. Awalnya melarang, kemudian diperbarui dengan tidak membolehkan tetapi tetap memberi ruang untuk dilakukan oleh tenaga medis terlatih di fasilitas kesehatan dengan prosedur tertentu. Aturan ini kemudian dicabut karena sunat perempuan tidak bisa dilihat sebagai tindakan medis, tetapi tetap masih ada ruang negosiasi lewat MPKS (Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara).

Permenkes yang dikeluarkan tidak tersosialisasi dengan baik di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun di OPD terkait lainnya. Tetapi banyak bidan yang berpegang pada tata cara sunat yang terakomodir dalam Peraturan tentang Sunat Perempuan, Nomor 1636/ MENKES/PER/XI/2010 sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi permintaan masyarakat dan dilema para bidan.

Aktivitas Pelukaan/pemotongan genital perempuan (P2GP) dalam skalanya masing-masing menimbulkan kerusakan pada jaringan ataupun pada organ. Timbulnya darah dalam proses P2GP menunjukkan terjadinya pelukaan. Bayi dengan masalah pembekuan darah akan mengalami pendarahan tak henti dan membahayakan nyawanya bahkan ada kasus kematian (kasus Rangkasbitung). Dalam kasus di mana sayatan pada tudung maupun glans klitoris berlebihan, kemampuan organ untuk menerima rangsangan seksual menjadi berkurang dan daya erektil terbatas atau hilang. Sebagian besar informan Ibu menyebutkan bahwa tidak ada dampak fisik berupa pendarahan dan komplikasi pasca-sunat pada diri mereka dan pada anak mereka terkait P2GP.

Dampak psikologis praktik P2GP adalah saat P2GP dilakukan, respons bayi pada umumnya adalah kaget. Beberapa menangis, beberapa lagi tidak. Proses handling ataupun restrain bayi yang tidak nyaman saat P2GP dilakukan dapat menimbulkan trauma pada bayi. Dalam penelitian juga ditemukan informan yang trauma saat berhubungan seksual dan mendengar kata sunat.

Anggapan bahwa P2GP merupakan perintah agama dan bagian dari pelestarian tradisi yang selama ini dianggap positif oleh masyarakat, membuat para pelakunya enggan untuk menolak dan menghentikan praktik ini bahkan cenderung melestarikannya. Hal ini menunjukkan elemen norma subjektif dalam P2GP sangatlah kuat. Jika seseorang tidak melakukannya, bisa menyebabkan seseorang merasa janggal, cemas mendapatkan sanksi sosial, bahkan berdosa.

Dari penelitian Masyarakat di 17 Kabupaten/Kota yang diwawancarai cenderung menerima dan tidak mempertanyakan lagi kapan praktik itu muncul dan berasal dari mana karena sudah turun temurun dan sudah ada sebelum mereka lahir yang bertahan dari generasi ke generasi.

Praktik P2GP dianggap bisa mengontrol nafsu seks perempuan, supaya tidak hiperseks, tidak menjadi perempuan yang liat, genit, centil dan sexualnya tidak tersalur sembarangan.

Namun, pengetahuan terkait praktik P2GP juga ternyata memberikan dilema dan pertentangan dalam diri individu ibu, bidan, tokoh agama atau tokoh adat dan juga staf pemerintah di wilayah 10 Provinsi 17 Kabupaten/ Kota. Pengetahuan yang tidak jelas dasar hukum adat atau agama dan mengandalkan informasi ‘mulut ke mulut’, serta pengalaman trauma praktik P2GP mendorong pertanyaan apakah sebenarnya praktik P2GP ini wajib dilakukan atau dihentikan saja.

Secara kerangka HAM Internasional, praktik P2GP ini merupakan praktik yang membahayakan perempuan dan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Hal yang paling mendasar adalah pelanggaran hak atas hidup di mana seharusnya setiap manusia bebas menentukan hidupnya sendiri. Pengambilan keputusan dalam P2GP yang tidak pernah mengikutsertakan pihak yang dilakukan P2GP (karena sebagian besar dilakukan di usia anak) secara jelas telah melanggar hak anak. 

Tidak adanya ketegasan sikap negara terhadap P2GP menimbulkan keraguan di beberapa elemen masyarakat. Menurut saya harus ada keseimbangan kebijakan dari pihak-pihak yang memiliki fokus sunat perempuan yakni pemerintah, beberapa tokoh agama dan budaya dan juga tim medis. Jadi, hak tubuh tidak dipermainkan dan nilai budaya ataupun agama terjaga. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Co-Founder Support Group and Resource Center On Sexuality Studies (SGRC) Universitas Indonesia, Konsultan Pengembangan Media PKBI

Dalam agama Islam tidak ada hukum yang mewajibkan sunat perempuan, yang ada hanyalah anjuran. Perempuan yang disunat (kifat) adalah kemuliaan (makrumah), ini tertera dalam hadis, tetapi tidak sunah atau suatu kewajiban. Menurut saya, budaya yang mewajibkan hal itu.

Menurut WHO, ada empat tipe sunat perempuan yang dipraktikkan yaitu pertama, pemotongan prepuce dengan atau tanpa mengiris/ menggores bagian atau seluruh klitoris. Kedua, pemotongan klitoris dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh labia minora. Ketiga, pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan/penyempitan lubang vagina. Keempat, tidak terklarifikasi, termasuk penusukan, pelubangan atau pengirisan/ penggoresan terhadap klitoris dan atau labia. 

WHO juga menjelaskan bahwa praktik sunat perempuan ini sangat berisiko, dan dapat menyebabkan gangguan fisik; baik gangguan fisik jangka pendek, maupun gangguan fisik jangka panjang. Selain itu, praktik ini juga dapat menyebabkan gangguan mental, serta gangguan kesehatan seksual dan reproduksi pada perempuan.

Jadi sekarang secara akademis ataupun aktivis perempuan sudah banyak menentang sunat perempuan, pertanyaan saya selanjutnya bagaimana dengan tipe sunat perempuan yang simbolik? Konteksnya dalam kasus praktik bidan di suatu daerah pedalaman yang diterapkan kewajiban menyunat perempuan. Nah, ketika bidan ini mengetahui bahwa sunat perempuan tidak dianjurkan secara medis, iapun meneteskan betadin pada alat kelamin si bayi. Semata-mata hal itu dilakukan secara simbolis. Si bidan mengatakan kepada keluarga bayi bahwa si bayi sudah disunat dengan simbol adanya darah. Secara medis menurut saya okelah si bayi perempuan ini tidak dilukai, tetapi secara kultur tetap ada upaya mengopresi perempuan, kan?

Pada perkembangannya hingga hari ini, sunat perempuan ditolak karena tidak ada fungsi medis, tetapi kita harus berupaya juga untuk memberi perhatian pada sunat perempuan yang simbolik. Saya secara tegas mengatakan bahwa sunat perempuan merupakan pelanggaran hak tubuh, karena si perempuan yang disunat kesannya dipaksa, harusnya ia yang berhak atas tubuhnya sendiri untuk memilih di sunat atau tidak? Setidaknya si perempuan ini memilih saat umur 16-17 tahun.

Sunat perempuan bukan hanya bicara dampak tetapi menurut saya ini adalah persoalan hak tubuh. Kita tidak boleh terjebak dalam perspektif dampak, tetapi ini persoalan hak tubuh. Secara dampak jelas mempunyai dampak, yakni infeksi, tetanus, bahkan menyebabkan kista jika alat sunat ini tidak steril. Jadi menurut saya intinya lebih ke hak tubuh. 

Di Indonesia praktiknya sangat luas, ada berbagai sebutan untuk sunat perempuan. Di ketapang disebut betineh, di Sulawesi Barat disebut basunah, di Gorontalo disebut cubit kondoh, dan banyak sebutan lagi di daerah lainnya. Saya sebagai pendukung keadilan gender, saya tidak setuju atas sunat perempuan atas paksaan. Namun, saya setuju jika si perempuan diberi pilihan mau tidak disunat? Kalau ia mau, silahkan. 

Alat kelamin perempuan yang disunat adalah fungsi organ. Ini tidak manusiawi, apalagi hanya dengan alasan sunat untuk menaklukkan tubuh perempuan. Sekarang begini, jika perempuan disunat supaya tidak genit, lalu kalau laki-lakinya yang binal atau genit bagaimana? Logika saya seperti itu. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)