Menimbang Efek Pembubaran Ibadah Anak di Rusun Pulogebang
berita
Humaniora

Sumber Foto: Youtube

27 September 2017 12:30
Bayangkan Anda adalah anak usia 6 tahun yang hendak menghabiskan hari Minggu dengan beribadah. Baru 10 menit menyanyi lagu pujian dan hendak melakukan doa pembuka, tiba-tiba seorang pria merangsek masuk, marah-marah, sambil mengacungkan kapak dan gergaji besi. 

Sekitar 20 anak di Rusun Pulogebang, Jakarta Timur mengalami kejadian traumatis itu akhir pekan kemarin. MN alias Joker membawa kapak dan gergaji besi lantaran merasa terganggu oleh acara ibadah di selasar lantai 3 Blok A rusun tersebut. 

Tak terbayangkan wajah-wajah ketakutan anak-anak di sana. Bukan tak mungkin kejadian kemarin meninggalkan trauma mendalam pada anak-anak ini. Dalam pikiran anak-anak itu mungkin telah tertanam pandangan, negeri yang mereka tinggali tak cukup melindungi kebebasan beribadah.  Indonesia tak ramah bagi mereka yang minoritas. Jika dewasa nanti mereka akan jadi pribadi seperti apa? Sosok intolerankah? Bagaimana agar kejadian kemarin tak jadi trauma berkepanjangan?

Di tengah ketegangan SARA yang belum surut sejak Pilkada DKI kemarin, kejadian di Rusun Pulogebang seakan menambah siraman bensin ke api dalam sekam. Bukan tak mungkin konflik horizontal antar umat beragama bisa tersulut. 

Di lain pihak, insiden di Rusun Pulogebang membuka perdebatan lagi soal rumah yang dijadikan tempat ibadah. Bukan sekali ini kita dengar pembubaran ibadah yang berlangsung di rumah. Tapi, benarkah rumah tinggal tak boleh digunakan jadi tempat ibadah? Jikapun ada ketentuannya, apa hanya berlaku bagi kaum minoritas? Bagaimana kita mengkategorikan acara tahlilan atau yasinan di rumah tinggal? Kalau mau adil, seharusnya dilarang juga. Tapi mungkinkah? Dan terutama, maukah umat Islam yang mayoritas dilarang-larang begitu?

Pembubaran ibadah di rumah tinggal kerap menimpa golongan minoritas. Di Jakarta, Muslim mayoritas. Tapi di Indonesia bagian timur, Muslim tak mayoritas. Bukan tak mungkin apa yang terjadi di Rusun Pulogebang bakal menuai aksi balasan. Ingat, ada teori yang mengaitkan kejadian di Ketapang, Jakarta Pusat pada November 1998 memicu konflik SARA di Ambon, Maluku pada 1999. Apa kita akan membiarkan konflik itu terulang lagi? Apa pendapat Anda? Watyutink? (ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Tindakan mengacung-acungkan senjata tajam kapak dan gergaji besi yang dilakukan MN di hadapan anak-anak saat menjalankan kewajiban beribadah dan berdoa bersama teman sebayanya merupakan tindak pidana kekerasan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia, apapun alasannya.

Apalagi dilakukan orang yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Itu merupakan tindakan  sangat tidak terpuji dan melukai harkat dan martabat anak, membuat anak-anak trauma mendalam. 

Hal itu juga tindakan pidana yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara kompromi dan damai. Tindakannya melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 200 yang telah diubah ke UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Apa yang dilakukan M sampai anak berteriak-teriak dan menjerit ketakutan dan minta tolong pada peristiwa itu dapat dipastikan anak trauma dan depresi berat. Dengan demikian tidak ada kata kompromi terhadap perlakuan ini. MN harus bertanggungjawab secara hukum sesuai dengan perbuatannya. 

Untuk membantu dan memulihkan tingkat trauma dan depresi anak, serta untuk membantu proses penegakan hukum atas tindakan MN, Komnas Perlindungan Anak segera menurunkan tim relawan (staf pengaduan dan tim psikolog)  bersama LPA DKI Jakarta dan pegiat perlindungan anak untuk memberikan pelayanan trauma healing kepada  korban dan keluarga korban.

Sekali lagi tidak ada kata kompromi terhadap kekerasan dan ancaman kekerasan  terhadap anak.  Beribadah adalah hak fundamental dan berlaku universal tanpa diskriminasi,  yang oleh semua orang keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara mesti memberikan dan menjaga hak anak ini. (ade)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Insiden di rusun Pulogebang kemarin bisa dilihat dari kajian psikologis dan sosiologis. Ini sikap arogansi keagamaan. Jadi tidak semata-mata sikap radikal. Orang ini terganggu ada orang beribadah, padahal selama ini juga banyak orang menutup jalan, banyak orang teriak-teriak lima kali sehari, sampai mengganggu orang tidur. Bahkan Subuh sudah selesai, speaker masih bunyi. Terhadap hal itu, mereka diam saja. Lah, ini kok ada anak-anak beribadah emosinya langsung naik, seolah-olah terganggu. 

Kalau dia merasa terganggu ada orang beribadah, kenapa dia tak terganggu oleh speaker yang tiap hari teriak-teriak itu?  

Kejadian kemarin bukan semata persoalan agama, tapi persoalan sentimen dan labilitas seseorang. Rasa sentimen dan faktor kekurang-dewasaannya mengakibatkan ia bertindak seperti kemarin. 

Ada beberapa hal kenapa ia melakukan ancaman kekerasan pada anak-anak yang beribadah kemarin. Pertama, bisa jadi ini paham keagamaan yang sempit dan dangkal. Dia cenderung memandang agama secara simbolik dan legal formal, sehingga sikap beragama tereduksi terhadap hal-hal itu. Kedua, faktor sosiologis. Bisa jadi ia tinggal di lingkungan yang padat penduduk dan emosinya jadi labil.

Sebenarnya orang boleh ibadah di mana saja. Dan itu dilindungi undang-undang dasar kita: warga negara berhak menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing. Beribadah tak harus dilakukan di tempat ibadah. Kalau ada larangan beribadah di rumah tinggal, yang rugi pertama umat Islam. Bayangkan semuanya nanti harus dilakukan di masjid, tahlilan, yasinan, muludan harus di masjid. 

Orang macam ini tak memikirkan aksi balasan. Di Jakarta, Islam mayoritas. Tapi di tempat lain tak selalu begitu. Makanya saya mengatakan orang ini pikirannya sempit dan dangkal. Ia hanya melihat dirinya saja. Pikirannya saja. Orang begini perlu dididik, pikirannya diperluas dan perlu pendalaman pemikiran agar tak dangkal dan sempit. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar