Menimbang Fatwa MUI Golput Haram
berita
Humaniora
ilustrasi kan watyutink.com 28 March 2019 11:30
Watyutink.com - Mari awali dengan sebuah tanya: jika pengurus MUI ikut dalam kontestasi Pilpres 2019 (KH Ma’ruf Amin, cawapres Jokowi, adalah Ketua Umum MUI) dan muncul anggapan mereka yang tak memilih alias golput (golongan putih) akan merugikan suara Jokowi, bagaimana kemudian kita harus menafsirkan fatwa golput haram yang dikeluarkan MUI?

Pertanyaan di atas sangat bernada politis. Seakan fatwa MUI lahir sebagai wujud lain dukungan lembaga keagamaan tertinggi yang menaungi ulama-ulama seantero negeri tersebut, sedang masuk dalam pusaran kontes Pilpres 2018. Padahal bisa jadi kenyataannya tak demikian. 

Bila melihatnya dari kacamata politik yang berbeda, soal fatwa MUI golput haram malah menguntungkan kubu Prabowo - Sandi. Sebab, dengan asumsi pemilih Prabowo mayoritas dari kalangan Muslim, fatwa MUI kian menebalkam keyakinan mereka untuk menggunakan hak pilih tanggal 17 April nanti. 

Tapi, mari melihat fatwa ini dari sisi non-politik praktis. Mari menimbangnya dari sisi hukum Islam. Apa fatwa golput haram telah sesuai kaidah fikih yang berlaku? 

Kita tahu di zaman Nabi dan khalifah empat sahabat tak dikenal pemilu. Setelah Rasulullah wafat, pemimpin umat Islam dipilih dengan kesepakatan bersama. Setelahnya pun yang lahir adalah pemerintahan model monarki berupa dinasti yang silih berganti. Maka bukankah Islam sejatinya tak mengenal demokrasi dan pemilu sebagai perangkatnya? 

Namun tak dapat dipungkiri umat Islam di zaman modern tak bisa begitu saja menolak demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi telah diterima sebagai model pengelolaan negara paling baik untuk masyarakat modern. Tidak terkecuali di negara yang penduduknya mayoritas Muslim.

Para pendiri bangsa telah memutuskan demokrasi sebagai model pemerintahan yang kita anut. Konstitusi juga sudah menggariskan setiap lima tahun kita memilih calon pemimpin. Hanya saja dalam konstitusi juga ditegaskan, ikut serta dalam pemilu untuk dipilih dan memilih adalah hak setiap warga negara. Nah, jika di konstitusi ikut pemilu adalah hak, kenapa secara agama kini diputuskan tak menggunakan hak suaranya disebut haram? 

MUI bisa jadi memandang pemilu dengan perspektif yang berbeda. Kemudharatan akan terjadi bila warga negara tak menggunakan hak pilihnya. Bayangkan bila tak ada yang mau memilih calon pemimpin, maka akan terjadi kevakuman kekuasaan. Negeri ini bisa kacau. 

Kita coba pahami fatwa MUI golput haram dengan perspektif menghindari mudharat (kerugian) yang lebih besar. Lantas dengan cara pandang tersebut apa fatwanya jadi punya legitimasi secara hukum syariah? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Soal pemilu dalam hukum Islam tergolong  ijtihadi, yakni hukumnya tergantung kepada konteks dari peristiwanya. Bukan sesuatu yang qad'i atau sudah memiliki ketetapan hukum secara pasti (mis. salat, puasa, zakat). Dalam hal-hal yang ijtihadi seperti ini berlaku kaidah fikih al hukmu yadurru ma'a illatihi wijudan wa adaman, maksudnya penerapan hukum suatu persoalan yang tidak memiliki hukum tetap (qath'i), tergantung pada alasan-alasannya atau reasoning conditional-nya. 

Karena pemilu termasuk persoalan ijtihadi maka hukumnya tergantung pada alasan kondisional di baliknya. Maka dia (pemilu) bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa wajib. Seperti halnya orang menikah. Menikah hukumnya juga banyak, meskipun hukum asalnya itu boleh-boleh saja atau ja'iz, dijalani boleh, nggak juga tak mengapa. Tapi nikah bisa menjadi wajib pada kondisi tertentu untuk menghindari mudharat (perzinahan). Atau nikah bisa jadi haram bila dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti orang, balas dendam atau lainnya. 

Pemilu juga sama seperti itu. Hukum asalnya, karena pemilu itu hak (warga negara) ya ja'iz atau boleh memilih, boleh tidak. 

Tapi pada kondisi tertentu ikut pemilu bisa menjadi haram bila calon pemimpinnya orang-orang jahat dan bila terpilih akan menimbulkan bencana (madlarat). Namun bisa menjadi wajib untuk ikut pemilu karena pemilu bisa dianggap sebagai upaya memilih pemimpin (nasbul imam), supaya kondisi negeri tidak kacau. 

Kalau MUI mengatakan pemilu wajib dan golput haram, artinya MUI punya pandangan pemilu bagian dari upaya memilih/menegakkan suatu kepemimpinan. Jika tak memilih dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dan kevakuman kepemimpinan. Dari pandangan itu, pemilu jadi wajib dan golput jadi haram. 

Kita tidak boleh berperasangka buruk atau su'udzon ada motif politik di balik fatwa MUI ini. Dalam Islam su'udzon dilarang. Dalilnya jelas. 

MUI menerapkan hukum golput haram pakai argumen, ada reasoning-nya. Kaidah hukum (fiqh) seperti ini juga berlaku di seluruh dunia. Di manapun juga pandangan yang semadzhan akan sama. Di negeri yang bermazhab Syafii dan Sunni pandangan dan kaidah hukumnya di seluruh dunia sama. Demikian juga yang bermadzhab Syiah seperti di Iran yang menganggap urusan pemimpin termasuk rukun iman. Dalam madzhab ini hukum memilih pemimpin adalah wajib. Hukumnya sudah qad'i (berkekuatan hukum tetap), tidak ada ijtihadi lagi. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri