Menimbang Pasal Zina di RKUHP
berita
Humaniora

Sumber Foto : kriminologi.id

07 February 2018 10:00
Masih belum lepas dari ingatan kita akan tragedi yang menimpa sepasang pria-wanita di Cikupa, Tangerang. Kita masih ingat, pria dan wanita pasangan kekasih itu dituduh telah berbuat mesum oleh warga tempatnya tinggal. Ketua RW, Ketua RT serta warga lantas menghakimi mereka, mengintimidasi bahkan menelanjangi. Apa yang terjadi di Cikupa akhir tahun lalu tersebut bukan tak mungkin bakal terulang bila pasal perzinaan di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tak diubah. 

BACA JUGA: Tragedi Di Cikupa: Ketika Kehormatan Hancur Berkeping-Keping

RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan parlemen Februari ini punya banyak pasal-pasal yang bermasalah. Selain masih terdapat pasal-pasal karet (multitafsir), ada pula pasal pemidanaan yang berlebihan atau overkrimiminalisasi. Pasal-pasal tersebut berpotensi merampas hak-hak warga negara, seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan hak privat warga. Salah satu yang banyak disorot adalah pasal perzinaan. 

RKUHP memperluas pengertian zina dari perselingkuhan (overspell) pada Pasal 284 KUHP menjadi setiap hubungan seks konsensual di luar perkawinan (fornication/extramarital sex). Perluasan makna zina tersebut terdapat pada Pasal 484 ayat (1) huruf e berbunyi “dipidana karena zina dengan penjara paling lama 5 tahun, laki-laki dan perempuan yang masing–masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan”. 

Sebuah petisi di Change.org mensinyalir, pelanggaran delik laporan ini akan meningkatkan persekusi dan budaya main hakim sendiri di kelompok masyarakat. Masyarakat akan berlomba jadi polisi moral dan mengintervensi privasi orang lain. Penggerebekan rumah, kos, apartemen dan ruang privasi lain, seperti di Cikupa akhir tahun lalu, dikhawatirkan akan semakin marak terjadi jika pasal itu disahkan.

BACA JUGA: Nasib Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK

Yang bisa terjerat pasal zina ini pun bukan hanya pasangan kekasih yang dituduh berbuat mesum. Pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah--termasuk nikah siri, poligami, dan nikah adat--juga rentan dikriminalisasi karena tidak bisa membuktikan perkawinan yang sah secara hukum. Korban perkosaan bakal ikut dipidana bila pelaku mengatakan hubungan seks dengan korban didasari suka sama suka. Pertanyaan yang segera mengemuka lalu, dari mana datangnya perluasan makna zina ini di dalam RKUHP kita? 

Kita bisa sepakat perzinaan adalah perbuatan dosa yang dilarang agama. Meski begitu, memasukkan praktik itu ke dalam hukum positif yang mengikat setiap warga negara adalah persoalan lain lagi. Tidakkah hal tersebut mengancam hak privat warga? Apakah perilaku yang sifatnya privat dan konsensual berhak diatur oleh negara lewat payung hukum pidana?   

Kita tahu, sejak beberapa tahun terakhir muncul gejala konservatisme beragama di tengah masyarakat. Di sejumlah daerah, gejala ini diformalkan dalam wujud perda syariah. Kita juga mafhum, perda syariah pada dasarnya lahir dari janji politisi demi merebut suara golongan agama mayoritas. Dengan realitas itu, wajar jika kita berpikir bahwa perluasan makna zina di RKUHP ini bagian dari taktik politisi demi disebut penjaga moral yang ujungnya nanti mendapat simpati umat (baca: suara di pilkada/pileg/pilpres).

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengacara Publik LBH Masyarakat

[Petisi untuk Komisi III DPR RI bertajuk "Tolak RKUHP yang Mengkriminalisasi Perempuan, Anak, Masyarakat Adat dan Kelompok Marjinal" di laman Change.org dibuat Tunggal Pawestri serta beberapa nama lain. Salah satunya Naila Rizqi.--red]

Kami membuat petisi di Change.org terkait pasal zina RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) karena upaya lobi dan advokasi ke DPR terhadap pemuatan pasal tersebut tidak digubris. Kami merasa hal ini perlu melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya. Menurut kami, publik perlu tahu. 

Di dua minggu terakhir kemarin mulai banyak teman-teman yang mengkritisi RKUHP. Dari situ kami melihat ada momentum untuk mengajak sebanyak mungkin orang mebolak dan mengkritisi RKUHP yang punya ancaman luar biasa terhadap privasi warga negara. 

Dari situ kami memutuskan membuat petisi tersebut. Karena kami yakin bila publik tahu akan ancaman-ancaman tersebut, publik akan menolak pasal-pasal yang ada sekarang. 

Kami bergerak di Koalisi Masyarakat Sipil. Dan LBH Masyarakat tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersama sejumlah LSM lain, di antaranya ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Teman-teman di aliansi telah bergerak lama (mengkritisi RKUHP) dari sejak draft pertama dibuat. RKUHP masuk prolegnas (program legislasi nasional) tahun 2015, di masa pemerintahan Jokowi. Sejak itu kami sudah melakukan kajian-kajian hukum maupun dampak sosial-ekonomi terhadap pengaturan RUU KUHP ini.        

Kritiknya sudah sejak lama kami diskusikan dan serahkan pada teman-teman di DPR tapi ternyata memang tidak membawa perubahan signifikan terhadap RKUHP itu sendiri. Maka, teman-teman Aliansi memutuskan untuk mendorong atau menyadarkan publik tentang RKUHP ini lewat kampanye di media dan sosial media. Kami ingin publik sadar RKUHP ini berbahaya terutama di pasal-pasal kesusilaan, pasal penghinaan presiden dan lain-lain. 

Usulan perluasan makna perzinaan telah ada sejak era Menteri Hukum HAM dijabat Patrialis Akbar (Oktober 2009-Oktober 2011, era pemerintahan SBY--red). Argumentasi kemunculan perluasan makna itu adalah moralitas; Indonesia negara bermoral, zina perbuatan amoral yang dilarang semua agama. Tapi problemnya, apakah alat untuk mengatasi masalah moralitas ini adalah hukum pidana?

Hal itu yang luput dilihat oleh DPR. DPR hanya menyederhanakan (persoalan): zina sudah dilarang (agama), maka dipidanakan saja. Mereka tak melihat apakah mengancam hak azasi atau tidak, bisa menimbulkan persekusi atau tidak, atau akankah merugikan orang. 

Sesuatu yang sifatnya privat seharusnya dilindungi negara. Bukan diintervensi, dirusak atau diganggu. Negara sepatutnya menjamin hak privasi warganya. Orang lain nggak boleh mengusik hak privasi seseorang. Misalnya UUITE melindungi data pribadi. 

Batasan privasi antar manusia yang bisa dilindungi negara ketika salah satunya mengalami kerugian. Misalnya, ketika salah satu pihak mengalami kekerasan. Contohnya, usai hubungan seksual, si wanita dipukuli, negara masuk di situ. Hukum masuk ketika hubungan privat merugikan salah satu orang, bukan merugikan di luar orang yang berhubungan.   

Secara teoritis argumen moralitas yang dipakai tidak dibolehkan. Secara praktek juga membahayakan. Bagaimana seseorang bisa mengklaim moralitasnya terganggu karena ada orang berhubungan seksual di luar sana?     

Per tanggal 5 Februari kemarin ketika panja tim perumus dan penyusun rapat, salah satu keputusannya adalah ada perbaikan pada pasal zina tersebut. Namun tetap disetuji tetap ada perluasan (makna zina). Perbaikannya hanya pada soal deliknya, tentang delik aduan siapa yang bisa melaporkan, akan dibatasi (oleh undang-undang).

Jika DPR ingin membuka ruang partisipasi (masyarakat), DPR harus mau mendengar pendapat publik. Terutama kelompok-kelompok yang akan terdampak undang-undang ini. Kami berharap pasal zina tidak jadi diundangkan. Tapi apabila tetap diundangkan, perlu ditempuh cara-cara lain undang-undang ini sesuai UUD atau tidak. Judicial review mungkin bisa dilakukan atau mungkin bisa juga meminta DPR melakukan legislative review terhadap produk hukumnya sendiri. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

KUHP yang berlaku saat ini mengkualifikasi perbuatan zina/perselingkuhan/cabul, hanya jika terjadinya perbuatan itu menimbulkan korban, dan atas dasar itu korban bisa melakukan penuntutan (pasal 284 perselingkuhan hukuman 9 bulan, pasal 285 perkosaan: 12 tahun, pasal 286 perkosa orang pingsan: 9 tahun, pasal 287 perkosa di bawah umur: 9 tahun, mengakibatkan luka berat: 8 tahun, kematian: 12 tahun). Namun untuk beberapa kasus di pasal 284, pasal 287 delik aduan.

Pengertian korban di sini dititik-beratkan pada orang-orang yang tidak berdaya untuk melawan (perkosa, pingsan, belum dewasa, pencabulan atas paksaan atau LGBT terhadap anak kecil).

Sementara itu, perluasan pengertian zina (perselingkuhan) adalah aspirasi dan realitas kebutuhan dalam masyarakat. Sebagai respon atas budaya bebas dari luar (negeri). Hanya saja, jika aspirasi ini diterima oleh DPR, maka ada prasyarat yang harus dipenuhi:

A. Tersedianya sarana yang mempermudah pendaftaran pernikahan, bahkan jika perlu digratiskan, agar masyakat di desa-desa tidak mudah dikriminalkan oleh KUHP baru, sekaligus mengikis banyaknya nikah siri.

B. Deliknya harus delik aduan, artinya harus ada pihak yang punya legal standing yang mengadukan (legal standing itu bisa selain pihak wanita juga orangtuanya).

Soal prilaku privat dan konsensual itu tergantung standar moral sebagai nilai yang hidup dalam sebuah negara. Batasannya adalah sepanjang tidak dilakukan di ruang publik tidak bisa dipidana, karena tidak ada kepentingan umum yang terlanggar.

Batasan sepanjang tidak ada kepentingan umum yang terlanggar, khusus zina tidak dilakukan di ruang publik. Karena ada ada prilaku privat yang dikriminalisasi seperti nenghutang uang atau apapun dengan cara memalsukan keadaan (nipu). Tidak selalu penegakan nilai-nilai bersifat politik. Akan tetapi politik demi kebaikan adalah hal-hal yang sah saja. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penulis buku

Pasal zina di RKUHP berpotensi memicu lebih banyak tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. Bahkan sebelum RKUHP saja sudah ada sejumlah kasus. Sebut saja kasus pasangan yang dituduh berbuat mesum  di Cikupa, Tangerang, dan adik-kakak yang dituding sebagai pasangan gay. Apa jadinya bila RKUHP disahkah? Akan ada pembenaran dan legitimasi tambahan dari negara. Dalam hal ini negara justru membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap warganya.

Kita tahu, agama memang melarang perbuatan zina. Tapi yang jarang diungkapkan padahal jelas tertera juga dalam agama Islam--yang merupakan agama saya dan mayoritas di Indonesia--adalah betapa Islam juga sangat menghargai ranah privasi individu. Menuduh seseorang berzina memiliki konsekuensi yang sangat berat di dalam Islam. Bisa dicek di QS. An Nur: 4, tuduhan zina yang tidak berdasar adalah dosa besar dan mesti menjalani hukuman. Seseorang yang menuduh orang lain berzina, harus bisa menghadirkan empat orang saksi. Berdasarkan sejumlah hadis Rasulullah SAW, para ulama menyepakati bahwa pengertian saksi di sini adalah menyaksikan secara langsung terjadinya hubungan intercourse tersebut. Dengan persyaratan seperti ini, kita sebetulnya bisa melihat bagaimana Islam sangat menghargai ranah pribadi individu. Islam tidak pernah mengajari orang untuk melakukan sidak, penyerangan, dan tindakan main hakim sendiri yang merusak hak-hak dan ruang pribadi seseorang.

Agama sifatnya pribadi, urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Agama memang memiliki fungsi sosial sejauh berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan umat. Dalam Islam, kita mengenal ada rukun Islam atau hal-hal yang wajib dilakukan seorang muslim, dan salah satunya adalah zakat. Selebihnya, sebetulnya lebih banyak mengatur hal-hal yang sifatnya pribadi, misalnya kewajiban bersyahadat, sholat, berpuasa, dan haji. Setiap pemeluk agama memiliki kewajiban menjalankan perintah agama, namun itu adalah urusannya langsung dengan Tuhan, dan bukan dengan sesama manusia.

Sedangkan negara secara sederhana adalah institusi yang terbentuk dari kesepakatan bersama seluruh orang yang menempatinya, yang kemudian memberikan mandat kepada pemerintahan yang sah untuk mengatur urusan-urusan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah memiliki kewajiban mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan seluruh warganya. Begitu banyaknya tugas pemerintah, begitu kompleks masalah yang mesti kita atasi sebagai sebuah bangsa. Lalu yang kini pemerintah ingin atur lebih banyak adalah perkara pribadi? Saya yakin ada paradigma yang keliru di sini.

Mari sama-sama kita pikirkan, apa sebetulnya yang membuat pemerintah harus mengurusi perkara zina? Apa yang sebetulnya hendak dicapai dari perluasan pasal zina di RKUHP tersebut? Benarkah itu memberikan manfaat bagi masyarakat luas? Padahal ada begitu banyak rancangan undang-undangan yang lebih penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak namun masih tersendat pengesahannya, antara lain adalah RUU Pertanahan dan RUU Masyarakat Adat. Lalu kenapa memprioritaskan membahas RKUHP yang justru berpotensi merusak batas privasi dan membuka peluang warga main hakim sendiri?

Saya khawatir perluasan pasal zina di RKUHP ini hanyalah upaya-upaya mengalihkan perhatian masyarakat dari hal yang sungguh-sungguh mendasar dan esensial, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  Urusan seks (termasuk di sini adalah mengatur cara berpakaian, perilaku seksual dan orientasi seksual individu) adalah sesuatu yang sifatnya sensitif dan paling sering digunakan untuk menyulut emosi masyarakat. Padahal sering kali peraturan tersebut hanya bersifat permukaan belaka, dan tidak memberikan perubahan yang mendasar sama sekali.

Ketika pemerintah suatu daerah misalnya menetapkan peraturan syariah Islam, biasanya yang paling pertama dilakukan adalah mengatur seksualitas dalam hal ini ‘menertibkan’ cara berpakaian perempuan. Namun bisa kita cek bersama, apakah pengaturan urusan seksualitas ini kemudian telah berdampak secara nyata kepada perbaikan kesejahteraan masyarakat? Apakah daerah yang menetapkan pengaturan seperti itu menjadi daerah yang bebas korupsi dan telah menerapkan keadilan sesuai syariah Islam? Kita sama-sama tahu jawabannya, tidak. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF