Menimbang Untung Rugi Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 September 2018 11:30
Di tengah optimisme usai sukses menyelenggarakan Asian Games 2018, Indonesia langsung mengincar jadi tuan rumah Olimpiade. Andai Olimpiade berlangsung tahun depan, Indonesia akan langsung ikut bertaruh jadi tuan rumah. Namun, apa mau dikata, Olimpiade terdekat, tahun 2020, sudah ditentukan berlangsung di Tokyo, Jepang. Yang berikutnya, Olimpiade 2024 bakal berlangsung di Paris, Prancis, dan Olimpiade 2028 sudah menunjuk Los Angeles, AS jadi tuan rumah. Bila ingin mengajukan diri jadi tuan rumah masih ada Olimpiade 2032.  

Sukses Asian Games 2018 disaksikan langsung Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach. Sang presiden memuji semangat olahraga yang ia saksikan kemarin. Katanya juga, ia yakin Indonesia mampu menggelar Olimpiade tahun 2032 nanti. Namun, sebelum resmi mengajukan diri kita harus menghitung untung ruginya dahulu. 

Pertama menghitung penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang yang baru usai Minggu (2/9/2018) lalu. Bappenas mengatakan, total investasi pemerintah pusat dan daerah serta panitia Asian Games sekitar Rp 37 triliun. Biaya itu sudah termasuk pembangunan sarana dan prasarana pertandingan yang ada di Jakarta dan Palembang, termasuk juga pembangunan transportasi massal LRT Palembang dan Jakarta. Sementara itu pengeluaran pengunjung Asian Games di dua kota itu sekitar Rp3,5 triliun.   

Direktur Media dan Humas Inasgoc Danny Buldansyah memperkiraan dampak dari ajang Asian Games 2018 mencapai Rp45 triliun. Sedangkan bos media Peter F. Gontha mengatakan keuntungan dari pesta olahraga se-Asia kemarin mencapaiRp 15 triliun. Boleh saja mengklaim untung sekian sekian, namun bagaimana momen dari keuntungan itu berlanjut terus? 

Telah banyak kita dengar negeri penyelenggara perhelatan olahraga akbar semisal Olimpiade malah merugi. Studi menunjukkan, sepanjang 30 tahun terakhir, hanya Olimpiade di Los Angeles pada 1984 yang mencatat keuntungan alias surplus antara pembiayaan dan pendapatan. Hal itu terjadi lantaran kota itu mengandalkan infrastruktur yang sudah ada alih-alih banyak membangun sarana dan prasarana baru. 

Olimpiade Beijing 2008 mendatangkan pendapatan 3,6 miliar dolar AS, tak sebanding dengan biayanya yang melebihi  40 miliar dolar AS. Pada Olimpiade London 2012 biaya yang dikeluarkan sekitar 18 miliar dolar AS sementara pendapatan hanya 5,2 miliar dolar AS. 

Yang paling menderita Yunani dan Brasil. Biaya penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur Olimpiade Athena 2004 diperkirakan bakal menghabiskan 9 miliar dolar AS, tapi nyatanya membengkak jadi 15 miliar dolar AS. Kondisi ini konon turut menyeret Yunani mengalami krisis keuangan. Hal serupa juga terjadi pada Olimpiade Rio De Janeiro 2016. Pengeluaran pemerintah membengkak hingga 20 miliar dolar AS, memicu resesi ekonomi yang buntutnya Presiden Dilma Rousseff terguling. Siapkah kita menanggung beban ekonomi akibat menyelenggarakan Olimpiade kelak?    

Jangan bayangkan, misalnya, dari Olimpiade bakal dapat pemasukan hak siar pertandingan dari TV seluruh dunia. Sebab, 70 persen pendapatan hak siar masuk ke kantong Komite Olimpiade Internasional. Apakah pemerintah kita bisa menegosiasikan pembagian yang lebih adil demi menambah pemasukan kas negara?  

Di sini kelihatan, bila tak disiapkan dengan cermat, Olimpiade bakal meninggalkan banyak masalah usai penyelenggaraan. Soal stadion, misalnya, di Beijing, Athena hingga Rio stadion bekas Olimpiade lebih sering kosong alih-alih berfungsi jadi sumber pendapatan. Kita belum tahu dampak ekonomi jangka panjang dari sarana dan pra sarana olahraga di Senayan dan Jakabaring. Apa stadion-stadion yang kinclong itu kelak akan jadi rumah hantu atau jadi pusat bisnis baru?  

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Hingar bingar pesta olahraga terbesar se-Asia telah usai pada Minggu malam (2 September 2018). Kesukariaan warga menyambut pesta olahraga empat tahunan ini terasa sekali di Jakarta sebagai salah satu tempat penyelenggaraan, selain Palembang. Harapan pemerintah tentu saja bukan hanya prestasi olahraga yang bisa terangkat, namun roda-roda ekonomi menjadi melaju lebih cepat ketika pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan Asian Games. 

Selain itu, sisi pariwisata kembali diandalkan untuk dapat membuat atlet, ofisial, maupun pendukung dari mancanegara mengenal pariwisata Indonesia. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, apakah keuntungan ekoomi tersebut akankah menutupi biaya uang dikeluarkan untuk penyelenggaran Asian Games?

Perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia menurut INASGOC (Panitia Penyelenggara Asian Games) mencapai Rp30 triliun, bahkan bisa lebih. Anggaran itu sudah termasuk untuk perbaikan infrastruktur penunjang seperti jalan raya, rel kereta api, hingga pembangunan LRT di Palembang. Selain itu ada juga untuk perbaikan venue kegiatan dan penunjang untuk atlet dan ofisial tim. Dari anggaran yang mencapai Rp30 triliun tersebut, pemerintah mengklaim mampu menghasilkan Rp45 triliun baik dalam bentuk pengeluaran langsung maupun tidak langsung selama persiapan dan pelaksanaan Asian Games. Dampak langsung pengeluaran peserta dan pengunjung ditargetkan mencapai Rp3,6 triliun.

Sejatinya, dampak ekonomi (baik positif dan negatif) yang harusnya menjadi konsen pemerintah adalah pasca pelaksanaan pesta olahraga se-Asia ini, pengeluaran yang sudah dikeluarkan apakah memberi dampak ekonomi dalam jangka menengah ataupun panjang. Merujuk pada perhelatan beberapa Olimpiade, seperti Athena 2004, Beijing 2008, dan Rio de Janeiro 2016, ternyata memberikan dampak yang tidak cukup signifikan pada perekonomian pasca pelaksanaan event Olimpiade. Athena merupakan contoh kongkret pasca pelaksanaan Olimpiade 2004, Yunani mengalami kebankrutan yang cukup parah. Beijing 2008, meski lebih baik dari Athena, mengalami penurunan kinerja pariwisatanya setelah menggelar Olimpiade 2008. Terakhir Olimpiade Rio de Janeiro di Brazil membuat utang (karena pembangunan infrastrukturnya banyak dari utang) membengkak signifikan.

Pemanfaatan venue pertandingan setelah penyelenggaraan event menjadi salah satu kenapa banyak kota penyelengara malah merugi dalam jangka menengah dan panjang. Sebagai contoh, Stadion Bird’s Nest di Beijing yang dibangun dengan dana 460 juta dolar AS dan memerlukan biaya pemeliharaan 10 juta dolar AS, di mana saat ini venue tersebut tidak banyak digunakan acara yang mendatangkan pemasukan. Lebih buruk lagi, banyak venue pertandingan di Rio de Janeiro yang terbengkalai bahkan mulai ditumbuhi rumput akibat tidak ada lagi biaya untuk perawatan. Venue yang sudah dibangun mewah dan mahal, menguap menjadi tempat bersejarah yang kelam.

Meskipun tidak dapat dibandingkan karena skala penyelenggaraan yang lebih kecil, Asian Games 2018 ini patut diperhatikan pasca penyelenggaran untuk memastikan uang pembangunan yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia. Pembangunan venue yang mewah dan mahal (salah satunya adalah arena renang di GBK), tidak menjadi bangunan tua yang menjadi tempat sejarah kelam. Pemanfaatan venue untuk perhelataan event lain, baik olahraga dan non olahraga, harus digalakkan, minimal bisa menutup biaya operasional sehingga cerita kelam Athena 2004, dan Rio de Janeiro tidak terjadi di Jakarta dan Palembang.

Keterangan: Pernah dimuat di situs Neraca dengan judul "Olympinomics". Dimuat kembali atas izin penalar. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri