Menyoal Mahalnya Ongkos Politik
berita
Humaniora
Sumber Foto : rakyatcirebon.id (gie/watyutink.com) 05 July 2018 13:00
Kementerian Keuangan menyebut Pilkada 2018 yang berlangsung di 17 provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota menelan biaya Rp18,5 triliun. Itu uang semua. Bukan daun. Uang itu dikeluarkan pemerintah yang berarti berasal dari uang kita, seluruh rakyat Indonesia.

Angka di atas adalah ongkos penyelenggaraannya. Ongkos yang dikeluarkan bakal calon pejabat daerah lain lagi. Calon bupati atau wali kota butuh dana Rp20 hingga Rp100 miliar untuk memenangi pilkada. Tiap pilkada angkanya naik signifikan. Sebagai contoh, Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi dan Ahok mengeluarkan dana Rp16,1 miliar. Pada Pilkada DKI 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana kampanye sebesar Rp85,4 miliar. 

Tahap kampanye menguras dana paling banyak. Untuk menarik perhatian publik, partai atau bakal calon yang akan maju pilkada membuat baliho, beriklan di media massa hingga melakukan survei. Selain itu, calon juga harus menarik partai pendukung. Partai biasanya menetapkan "mahar" bila ingin didukung. Soal mahar politik mengemuka saat La Nyalla Mattalitti mengatakan diminta mahar Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bila ingin maju di Pilkada Jawa Timur. 

Meski soal mahar itu dibantah Prabowo maupun Gerindra tak bisa memungkiri ongkos politik berlaga di pilkada tidak murah. Di saat yang sama kita juga berhak bertanya, apa ongkos pilkada harus mahal? 

Mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan calon pejabat konon jadi penyebab sang calon melakukan korupsi ketika menjabat. Istilahnya, ia ingin balik modal. Di sini, mengabdi pada kepentingan rakyat dinomor-sekiankan. Yang penting modal balik dulu, bila perlu pundi-pundi bertambah saat menjabat kepala daerah. Apa mental macam ini ekses dari demokrasi yang mahal tersebut? 

Rakyat kita pun tak mendapat pendidikan politik yang mencerdaskan. Rakyat tahu saban pilkada, pileg atau pilpres suara mereka dibutuhkan elite. Maka mereka menyorongkan suara untuk dibeli. Ini menambah lagi ongkos politik. Salah siapa politik uang lazim terjadi saban pemilu? Rakyat yang menerima atau politisi yang memberi? Bisakah rantai ini diputus?   

Di Amerika yang sistem demokrasinya berjalan dua ratusan tahun lebih ongkos politik di sana juga mahal. Seorang kandidat presiden, anggota DPR atau senator, misalnya, kerap bertekuk lutut pada lobi-lobi perusahaan dan kepentingan politik tertentu demi logistik terpenuhi. Alhasil, ketika terpilih mereka tersandera oleh kepentingan yang diusung penyandang dana kampanye. Soal pengendalian senjata, misalnya, pemangku kebijakan di AS tak bisa mengabaikan lobi NRA (Asosiasi Senapan AS) dan perusahaan senjata di belakangnya.         
  
Melihat kenyataan di atas, ongkos politik yang mahal pada gilirannya tak mensejahterakan rakyat banyak. Pejabat berlaku koruptif demi balik modal; atau bila pun tidak, kepentingan rakyat dikesampingkan demi kepentingan korporasi atau penyandang kampanye sebagai balas budi. Melihat kenyataan di atas, kita bertanya-tanya: apa mahal adalah kodrat dari demokrasi? Tidak bisakah demokrasi menjadi murah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?    

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Menurut saya ada dua hal yang bisa mendorong seseorang kepala daerah melakukan korupsi. Pertama, sistem politik kita yang mahal. Dalam arti membutuhkan biaya tinggi. Dimulai dari sewa perahu partai, pembiayaan tim sukses (termasuk biaya survei dan saksi), biaya kampanye di masyarakat  dan seterusnya. Situasi ini mustahil bisa dipenuhi oleh "orang-orang" yang hanya punya orientasi pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dia harus mencari sponsor, dan "utang" pada sponsor inilah juga seringkali menjadi faktor pendorong korupsi para Kepala Daerah.

Kedua, lemahnya karakter seorang kepala daerah melawan sistem keuangan penyelenggaraan pemerintahan juga ikut berperan besar mendorong terjadinya korupsi. Meskipun di sana-sini sudah diciptakan sistem pengawasannya, tetapi karena ketidak berdayaan sang kepala daerah, akhirnya ikut larut dalam situasi ini yang juga melibatkan peran DPRD.

Soal masih banyaknya pihak yang mau menjadi kepala daerah, tentu saja harus dilihat sebagai bagian dari keinginan mengembangkan diri di satu pihak, di lain sisi juga anggapan bahwa "terkena OTT KPK" itu bagian dari nasib sial saja dan itu sebuah risiko yang harus diterima, krn mereka juga mengerti pola ini terjadi pada seluruh sistem pilkada. Inilah sisi negatif dari demokrasi langsung di satu sisi, dan lemahnya kelembagaan partai politik sebagai pemasok kader pimpinan bangsa.

Kalau negara membiayai ongkos politik, sudah dicoba, sekarang biaya kampanye resmi sudah ditanggung negara. Tetapi kembali kepada manusianya. Bisa terjadinya korupsi itu karena dua hal, antara lain: karena kebutuhan (needs) (para kepala daerah yang tidak punya modal itu ada di situasi ini); dan karena keserakahan (greedy). Ini biasanya dilakukan oleh kepala daerah ada yang sudah kaya, tapi terus menumpuk kekayaan (seperti Najib Rajak di Malaysia).

Meski belum tentu penegakan hukum bisa menyelesaikannya, tapi pada saat ini rasanya menjadi pilihan yang tepat dengan menghukum secara maksimal seumur hidup bagi para koruptor. (ast)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Elite politik Indonesia sama dengan elite seluruh dunia semuanya pakai resep Brutus-Ken Arok-Machiavelli 3-in-1. Jadi tidak usah heran atau ber-wishful thinking bahwa elite Indonesia itu malaikat dan ksatria, sportif dan gentlemen

Semua ada egonya dan saling salip di tikungan secara brutal, tidak etis dan menghalalkan segala cara.  Dan memang manusia kan bukan dewa, nabi atau malaikat, kebanyakan tidak tahan godaan kekuasaan dan bisa berubah sifat karakter, sebelum dan setelah menggenggam kekuasaan, akhirnya hukum karma akan berlaku dan dijatuhkan secara tidak pilih kasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa seperti berakhirnya kekuasaan Soekarno dan Soeharto dalam 53 tahun pertama RI 1945-1998.  

Dalam tempo 32 tahun kita seolah berjalan di tempat tidak mampu meningkatkan kualitas industrialisasi dari substitusi impor menjadi industri yang berdaya saing global. Birokrasi Indonesia sudah jadi pemburu rente, dan pengusaha yang dilindungi dengan sistim KKN Orde Baru, menjadi “manja” dan tidak berdaya saing global tidak mampu mengekspor dan memupuk surplus devisa. 

Kita harus back to basic. Harus saber pungli, harus ubah birokrat dari pemburu rente, jadi pemberdaya (steward).  Karena itu birokrasi harus digaji yang tepat agar menjadi pelayan masyarakat awam dan investor, agar ICOR kita turun dari 6,4 jadi 2,3. Pengusaha yang diberi kemudahan NIB Nomor Izin Berusaha Tunggal, tidak perlu menunggu berbulan-bulan dan beaya tidak jelas yang menambah nilai ICOR mengakibatkan kita tidak berdaya saing. 

Jadi ini kampanye anti koruptor dan juga terpidana lain seperti kriminal membunuh orang dan seterusnya tentu harus jalan terus. Kalau tidak ya percuma saja kampanya tentang Revolusi Mental. Sebab itu harus dipraktikkan dengan kinerja delivery dan bukan dengan indoktrinasi atau penataran model Kader Nasakom atau Manggala P7 zaman Orla dan Orba.

Zaman Reformasi, butuh praktik, contoh soal dan itu yang diberikan oleh Presiden. Sayangnya itu tidak dilakukan secara simultan, massif dan terstruktur. Seluruh birokrasi terutama, justru ujung tombak, ibarat  resepsionis di ujung kantor yang melayani administrasi masyarakat awam. Birokrasi harus bermental steward dan bukan pemburu rente. Kalau itu terjadi niscaya Indonesia tidak perlu ketinggalan dari RRT, yang baru membangun 1979 sejak Deng Xiao Ping kembali ke teori pasar karena gagal Marxisme 30 tahun. Sedang Soeharto sibuk membangun sejak 1967 hanya menemukan dirinya terpuruk 1998. 

Jer basuki mawa bea tetap berlaku kapan saja, dimana saja, dan rezim apa saja. Anda harus produktif, kreatif, proaktif dan berinisiatif dan menghasilkan yang tangible infrastruktur maupun yang intangible, rezim dan sistem pelayanan masyarakat yang memberdayakan masyarakat.  

Kalau mau sulap sihir dan “mukjizat” tidak mungkin bisa terjadi, sebab Tuhan tidak akan memberkati orang yang korupsi dan menindas HAM rakyatnya sendiri dengan pelbagai alasan konyol dan berapi api, seperti elite yang gonta-ganti posisi. UUD digonta-ganti, sistem pemilu digonta-ganti, semua tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan agar orang lain susah. Seperti judisial review tentang presidential threshold kan semuanya berbasis agenda subyektif oposisi terhadap incumbent. Tapi percayalah Tuhan tentu lebih cerdas dari elite. (ade)

Catatan: Disarikan dari artikel "WIBK KHUSUS 59 TAHUN DEKRIT 5 JULI", 5 Juli 2018 berupa wawancara imajiner penulis dengan Bung Karno. 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Mahalnya ongkos politik dalam praktek demokrasi yang tengah berlangsung saat ini merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak terpisahkan dengan fenomena munculnya kotak kosong dalam Pilkada 2018.

Dalam opini terdahulu “Kotak Kosong di Pilkada 2018, Demokrasi Ataukah Demonkrasi? ”telah terjelaskan betapa proses politik yang terjadi dalam Pilkada 2018 sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai praktek demonkrasi. Sebuah proses politik yang berlangsung di bawah kendali oligarki politik dimana rakyat diposisikan tidak lebih cuma sekedar kerumunan massa yang dimobilisasi sebagai ornamen politik (mobokrasi) dengan menggunakan berbagai sentimen isu-isu primordial SARA yang dangkal, emosional dan jumud.

Praktek demonkrasi juga menyertakan kehadiran para plutokrat yang dengan kekuatan kapitalnya berusaha mempengaruhi proses demokrasi untuk memastikan kelangsungan bisnisnya terus berkembang dengan penuh privilese di bawah perlindungan penguasa baru yang nantinya terpilih.

Rakyat, siapapun itu, dalam konteks negara harus dipahami sebagai mereka yang tidak terlibat duduk dalam pemerintahan. 

Dalam prinsip demokrasi, rakyat juga adalah warganegara yang berperan aktif sebagai subyek politik yang memiliki daulat dan martabat. Namun faktanya di dalam praktek demonkrasi, rakyat dalam konteks mobokrasi hanya hadir menjadi obyek politik yang telah kehilangan daulat dan martabatnya sehingga dengan mudahnya dieksploitasi demi kepentingan oligarki politik dan para plutokrat. Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat seiring juga dengan rendahnya kecerdasan politik rakyat menjadi sasaran empuk para plutokrat untuk menjadikan para kandidat kepala daerah tampil di pentas politik layaknya seperti Maecenas dalam wujud money politics dengan bungkus topeng kedermawanan.

Bagi rakyat, pesta demonkrasi tidak lebih hanya peluang usaha untuk mengais tambahan uang, mirip seperti halnya kemunculan tiba-tiba para pedagang kaki lima di setiap ada kerumunan massa, sesederhana itu. Rakyat hanya memanfaatkan peluang untuk membalik keadaan dari yang tadinya dieksploitasi menjadi yang mengeksploitasi. Setelah satu masa periode pemerintahan selama 5 tahun mereka hanya menjadi obyek eksploitasi dari penguasa terpilih tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat. Maka tidak salah jika kemudian rakyat melihat Pilkada secara pragmatis sebagai peluang untuk menyejahterakan dirinya dengan mengeksploitasi oligarki politik yang disponsori oleh dana para plutokrat.

Gambaran di atas semakin memperjelas dan mempertegas bagaimana senyatanya pola interelasi dan interaksi yang terbangun antara pemerintah, rakyat dan pengusaha yang diwakili oleh oligarki politik, mobokrasi dan plutokrasi; inilah yang menghidupkan mesin kleptokrasi dalam sistem demonkrasi yang tengah berlangsung saat ini.

Suatu keadaan yang sejak awal telah diwaspadai oleh Soekarno tentang bahayanya praktek demokrasi liberal ala barat seperti yang terungkap dalam pidatonya di Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Soekarno dengan tegas mengatakan, “Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politieke economische demokratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!” Permusyawaratan yang mensyaratkan adanya demokrasi politik yang memberikan kesamaan hak politik. Yang tak kalah penting juga demokrasi ekonomi yang memberikan kesamaan hak ekonomi guna menjamin terselenggaranya dua prinsip politiekerechtvaardigheid dan socialerechtvaardigheid, keadilan politik dan keadilan sosial.

Kesamaan hak politik yang tidak diimbangi oleh kesamaan hak ekonomi, hanya akan memberi ruang bagi lahirnya penindasan dan penjajahan oleh kaum pemilik modal (kapital) sebagai pemilik kekuasaan politik terhadap rakyat yang tak lebih hanya menjadi obyek politik dan obyek ekonomi.

Maka jika saat ini muncul fenomena mahalnya ongkos politik, ingat saja akan satu pepatah, “menepuk air didulang, terpercik ke muka sendiri!” Siapa yang menabur angin, ia pula yang menuai badai. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk