Menyoal Pelarangan Film Tan Malaka di Sumatera Barat
berita
Humaniora
image credit: metrotvnews.com 25 April 2018 17:00
Sumatera Barat adalah provinsi dari mana Tan Malaka berasal. Ia lahir 2 Juni 1897 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ironis, di kampung halamannya sendiri film yang mengisahkan kehidupannya dilarang diputar.  

Sabtu 21 April 2018 lalu, sedianya diputar film dokumenter Maha Guru Tan Malaka di Komunitas Shelter Utara, Padang. Lantaran ada intimidasi berbagai pihak, pemutaran film dan diskusi dibatalkan. Sebelumnya film yang sama diputar untuk kalangan terbatas di Malang (Jawa Timur), Tebet (Jakarta), Tangerang (Banten), dan Lampung tanpa insiden. 

Yang lebih ironis lagi, Maha Guru Tan Malaka bukanlah film yang lahir begitu saja dari sineasnya, Daniel Rudi Haryanto. Pembuatan film ini didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Logo Kemendikbud RI terpampang jelas di poster. 

 

Waduh, bagaimana bisa sebuah film yang direstui lembaga kementerian dilarang tayang? Kok, berani-beraninya ada orang yang mengintimidasi agar pemutarannya dibatalkan? Kenapa pemerintah daerah maupun aparat keamanan setempat tak melindungi film yang notabene properti negara tersebut? 

Kita segera tahu pelarangan ini ada kaitannya dengan stigma komunisme yang tersemat pada sosok Tan Malaka. Ia memang tokoh kiri pada pergerakan kebangsaan di tahun 1920-an. Namun, menafikan tokoh kiri sama artinya mereduksi sejarah perjalanan bangsa kita. Seperti halnya mereka yang berada di sebelah kanan, orang-orang di persimpangan kiri jalan juga turut berperan mendirikan republik ini. Bersama Sukarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim dan lain-lain, Tan Malaka adalah pendiri negeri. Jasa-jasanya telah diakui negara. Ia telah diangkat sebagai pahlawan nasional lewat Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1963.   

Film dokumenter Maha Guru Tan Malaka sebetulnya introduksi yang bagus untuk mengenal sosok besar tersebut. Filmnya dituturkan sesuai selera kids zaman now. Kita diajak berjalan menyusuri jejak kehidupan Tan Malaka di Indonesia dan Belanda lewat sosok pemuda bernama Ibrahim. Kamera disyut seperti sebuah vlog atau video blogging serta animasi yang familiar bagi kaum milenial. Pertanyaannya kemudian, kenapa sebuah niat baik untuk mengenalkan sejarah pada generasi muda ditampik oleh sentimen lawas anti-komunisme? 

Ketakutan atas komunisme sukses dibiakkan Orde Baru. Saking suksesnya, meski Orde Baru kini tiada, komunisme tetap dianggap bahaya laten. Yang berbau kiri--bahkan yang tak berkaitan dengan peristiwa G30S tahun 1965 macam Tan Malaka--serba dilarang atau ditolak. Ruang diskusi intelektual pun ditutup.     

Sampai kapan hal ini akan dibiarkan terus berlangsung? Kapan kita merdeka 100 persen untuk bebas berekspresi dan berpendapat? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wartawan Senior dan Pendiri Tan Malaka Institute

Sebagai salah seorang pendiri Tan Malaka Institute, saya prihatin atas pelarangan pemutaran film ‘Maha Guru Tan Malaka’ di Sumatera Barat. Ini hanya soal kekurangan pemahaman sebagian masyarakat atas peran Tan Malaka dalam mendirikan Republik Indonesia.

Stigma kiri yang dialamatkan rezim Orde Baru (Orba) kepada Tan Malaka ternyata masih tersemai di pikiran sebagian warga negara Indonesia. Tan Malaka tidak seperti yang dituduhkan. Bacalah sejarah hidupnya mulai dari lahir hingga meninggal. 

Jangan buru-buru menghakimi Tan Malaka, tanpa kita pernah tahu biografinya. Tanpa kita pernah mempelajari perjuangannya untuk Indonesia merdeka.

Selanjutnya, kami sedang melakukan investigasi langsung ke lokasi. Investigasi ke panitia dan pihak lain yang melarang. Jika pun ada pelarangan, tentu tertulis dan disebutkan alasannya supaya nanti bisa kita uji di forum akademik atau meja hijau.

Saya belum melihat ada orang-orang yang masih memelihara pemikiran Orde Baru di Sumbar. Saya menganggap ini hanya "insiden" atas kurangnya koordinasi atau ada hal-hal lain. Bisa juga miskomunikasi. 

Selama ini film itu diputar di berbagai daerah lain tidak ada masalah. Kok di Padang jadi masalah. Ini yang perlu kita dalami. Ingat, di Kota Padang itu ada Jalan Tan Malaka, sebelah RRI. Di Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota juga ada Jalan Tan Malaka. Lebih setengah abad tidak ada masalah. Sementara saya hanya menganggap ini insiden saja.

Terakhir, saya mengajak seluruh anak bangsa belajar sejarah yang benar. Bangsa ini berdiri bukan jatuh dari langit atau hadiah dari penjajah. Tapi atas perjuangan para pahlawan, salah satunya Tan Malaka. Apa sih yang ditakuti dari Film Maha Guru Tan Malaka? Apakah sang pelarang itu sudah menonton film yang mereka larang? 

Film Maha Guru Tan Malaka bercerita tentang seorang remaja 16 tahun asal Minangkabau bernama Ibrahim. Dia berangkat dari Teluk Bayur Padang menuju negeri Belanda untuk bersekolah pada tahun 1916. Dia naik kapal laut berbulan-bulan karena ingin mendapatkan ijazah guru di Negeri Belanda  Dia memang bercita-cita jadi guru. Dia ingin mendidik anak bangsanya yang masih bodoh akibat kolonialisme. Biaya sekolahnya pun adalah hasil iuran dan utang dari orang kampungnya di Suliki. Apa yang salah dengan film ini? (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sineas, Sutradara Film Maha Guru Tan Malaka

Saya selaku sutradara film Maha Guru Tan Malaka sama sekali tidak pernah berimajinasi bakal terjadi peristiwa pelarangan pemutaran film tersebut. Saya prihatin. Namun saya kira kita harus berkepala dingin menyikapi kenyataan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih melimpahkan hidayah bagi kita semua. Amin.

Sulit bagi saya untuk menjawab, apakah pelarangan ini terkait dengan masih adanya orang-orang yang menggunakan pola pikir Orde Baru. Selanjutnya, saya juga tidak tahu apakah film ini bisa lanjut diputar di tempat lain atau tidak. Namun sesuai saran Kemendikbud, semua jadwal sudah dihentikan. Sementara pemutaran di tempat lain yang sudah direncanakan, dibatalkan. 

Untuk masalah perizinan pemutaran film dan diskusi saya tidak tahu menahu, silakan ditanyakan kepada Shelter Utara sebagai pihak yang menyelenggarakan acara itu. Kalau ada lembaga lain yang hendak memutar film ini, mari kita menunggu arahan dari kemendikbud. Saya berharap penonton bisa bersabar. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Pelarangan pemutaran film dokumenter karya sineas Daniel Rudi Haryanto yang berjudul "Maha Guru Tan Malaka" di Komunitas Shelter Utara, Padang, Sabtu (21/4/2018) lalu bukanlah kali pertama terjadi terhadap karya karya sinematografi yang dicurigai beraroma komunisme. 

Sebut saja film Jagal (The Act Of Killing) besutan sutradara Joshua Oppenheimer dari Kanada yang jelas-jelas mendapat penghargaan Grand Prize pada Festival Film Dokumenter di Kopenhagen, November 2012. Juga karya lain dari Joshua berjudul Senyap (The Look of Silence) yang memenangkan lima penghargaan dalam Festival Film Internasional Venesia ke-71 di Italia, akhir Agustus 2014. Lalu film "Pulau Buru Tanah Air Beta" karya Rahung Nasution. Semuanya nyata-nyata dilarang untuk ditonton, bahkan direpresi untuk dibubarkan secara paksa dengan kekuatan massa. 

Terlepas apakah peristiwa tersebut di atas memang merupakan keberhasilan Orde Baru dalam melanggengkan hegemoni kekuasaan selama 32 tahun melalui proses pembodohan yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam menanamkan kebencian dan ketakutan terhadap komunisme sebagai ancaman bahaya laten, namun tak bisa dipungkiri, apa yang terjadi semestinya bisa menjadi tengara bahwa sesungguhnya realita sosial di sebagian besar masyarakat Indonesia secara sosiologis, psikologis, dan antropologis memang masih hidup di alam pikir masa penjajahan dengan daya nalar dan kewarasan akal yang rendah terinspirasi oleh segala sesuatu yang bersifat takhayul, jumud, 'uka-uka' dan anti logika. 

Pendekatan berbasis ancaman ketakutan (fear base approach) acapkali memang digunakan oleh sebuah rezim penguasa yang despotis dan otoritarian dengan cara menciptakan berbagai cerita dongeng yang intimidatif, opresif, dan represif untuk mematikan daya kritis nalar dan merusak kewarasan akal sehat rakyatnya agar tunduk patuh tanpa perlawanan terhadap kezaliman yang tengah dilakukan oleh rezim penguasa.

Kisah takhayul tentang hantu hantuan di masa lalu dihadirkan kembali dalam nuansa yang lebih modern dengan memunculkan karakter hantu baru yang bernama komunisme. Kejatuhan Orde Baru di Mei 1998 ternyata menjadi bom waktu ketika hanya membuka pintu kerangkeng untuk sekadar meliberalkan setiap orang ber-euphoria melampiaskan segala nafsu keinginan yang selama ini terpendam oleh proses pembodohan akibat intimidasi, represi, dan opresi yang berlangsung selama Orde Baru.

Celakanya, wujud ekspresi dari pelampiasan nafsu keinginan ada pada keadaan dimana sebagian besar masyarakat masih mewarisi rendahnya daya nalar dan rusaknya kewarasan akal akibat dari proses penjajahan yang masih terus berlangsung dari waktu ke waktu sejak lama. 

Pada konteks itu, pro dan kontra yang muncul di permukaan seperti apa yang terungkap dalam berbagai peristiwa tersebut di atas semestinya justru membuat kedua belah pihak yang bertikai segera menyadari bahwa keduanya adalah sesama korban dari praktek despotisme kekuasaan. 

Selama kemerdekaan daya nalar dan kewarasan akal sehat belum kembali pada kesejatian atas eksistensi kemuliaan manusia, tak heran jika peristiwa yang dialami oleh Daniel Rudi Hayanto dengan karyanya yang berjudul "Maha Guru Tan Malaka" pastinya bukanlah yang terakhir kali. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sutradara Film

Miris memang mendengar ada larangan terhadap sebuah film dokumenter karya sahabat saya Daniel Rudi Haryanto. Saya tahu betapa sulitnya dia membuat film berjudul "Maha Guru Tan Malaka" ini dari proses riset, produksi, hingga akhirnya film ini diselesaikan.

Tentu kita tahu sosok Tan Malaka adalah sosok penting atas berdirinya negeri Indonesia tercinta ini selain Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan lain-lain. Saya melihat larangan ini sebuah simbol bahwa negeri kita belum siap untuk merdeka, merdeka dalam arti yang sebenarnya. Entah sampai kapan kita akan terjajah dengan situasi dan keadaan yang datangnya dari bangsa ini sendiri.

Paradigma tentang paham komunisme memang belum sepenuhnya dipahami dengan bijak oleh pihak-pihak tertentu sehingga masih ada orang yang menyamaratakan nilai-nilai radikalisme dengan sebuah apresiasi seni. 

Mereka khususnya orang-orang yang belum "dewasa" masih melihat dan berpikir dengan sebelah mata akan arti "kebenaran" bukan dengan pikiran yang arif. Tentu tidak menutup kemungkinan masih ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk diri sendiri atas larangan ini sekalipun hanya segelintir orang yang tidak bisa membedakan mana karya seni dan mana nilai doktrin terhadap kemajuan bangsa. 

Orde Baru merupakan luka lama yang sudah seharusnya kita kubur dalam-dalam bukan digali kembali dengan cara apapun termasuk memasung karya cipta anak bangsa yang memiliki nilai tinggi. 

Bagi saya, larangan bukanlah akhir perjalanan seorang Daniel Rudi Haryanto, namun ini akan menjadi nilai lebih dalam proses kehidupannya kelak. Film merupakan media yang tak berumur, kelak tiba saatnya akan ada sesuatu yang mengapresiasi karya ini lebih dari ekspektasi seniman tersebut. Mungkin datangnya tidak dari negeri ini sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktor, Produser Film, Penulis

Kalau saya sih melihat (peristiwa pelarangan pemutaran Maha Guru Tan Makaka) lebih pada aparat yang sok tahu. Mungkin juga (peristiwa ini) bagian dari manusia yang rajin menggoreng isu, cari jasa karena toh tahu ada kemungkinan Orde Baru berkuasa (resmi) kembali pasca 2019. 

Alhasil dia kutip aturan usang (Tap MPR tentang pelarangan ajaran komunisme) yang tidak pernah dicabut untuk digoreng dengan melarang film tersebut. 

Intinya sih bagian atau keturunan dari pejabat yang memang ingin tampil pahlawan. Kan sudah sering kita baca atau dengar. Kali ini aparat Polri. Kali lalu aparat TNI, kasus di Purbalingga. Akarnya sih mental yang itu-itu juga. Mau sok kuasa sambil bisa tampil melindungi bangsa. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Produser film, Wakil Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia

Kita sedang menghadapi situasi politik yang gaduh. Bukan tidak mungkin dalam dua tahun ke depan berbagai hal yang mampu memantik sensitivitas publik akan digoreng menjadi komoditas politik demi pemenangan Pemilu 2019. Meski kita tahu, gejala antikomunisme dengan memberangus penayangan film, peredaran buku, pagelaran teater, hingga festival-festival produk kebudayaan lainnya, bukanlah sesuatu yang baru.

Peristiwa pelarangan pemutaran film dokumenter Maha Guru Tan Malaka yang terjadi di Padang belum lama ini, menjadi satu bagian dari rentetan panjang aksi-aksi serupa dalam 10 tahun terakhir. Ini memprihatinkan. Makin lama, ikhtiar kita untuk membaca sejarah Indonesia secara utuh, lalu mewariskannya pada generasi berikut, kian terkendala. Tak sedikit dari saudara-saudara kita, terutama aparat negara, yang masih terjebak dengan narasi sejarah versi Orde Baru. 

Saya sempat menduga, jangan-jangan upaya pembusukan sejarah memang benar-benar sengaja dilakukan. Sebagian masyarakat kita seperti sedang dipaksa untuk terjauh dari masa lalunya, diseret untuk melupakan kompleksitas sejarahnya, hingga terputus sama sekali dari akar dan buta dengan nenek moyang. Dan kita tak boleh diam dengan kondisi tersebut. Meski untuk menanggapinya, kita pun mesti berhati-hati. Tidak boleh gegabah. 

Melazimkan wacana sejarah yang semula dianggap tabu perlu kehati-hatian. Jangan sampai malah menambah keruwetan. Saya selalu mengajak kawan-kawan sesama pelaku industri film, untuk lebih kalem dan persuasif dalam mengemas tema-tema kontroversial. Kita memang tidak berharap semua orang setuju dengan sikap kita dalam film sejarah. Tapi paling tidak, penonton jadi terpantik untuk terbuka menerima kenyataan: bahwa Indonesia dibangun dari keberagaman ideologi. 

Kita tidak bisa menghadapi kemarahan orang-orang yang tidak paham sejarah itu dengan amarah pula. Bakal rumit ujungnya. Rangkul mereka, ajak bicara satu meja, sebagai sesama manusia dan anak bangsa lewat kebijaksanaan dan ketelatenan. Tidak gampang. Tapi, apa boleh buat. Bukankah kita sedang menguatkan kerukunan? Terutama terhadap silang sengkarut masa lalu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Produser, Direktur Perum Produksi Film Negara (PFN)

Saya pribadi ikut menyayangkan bahwa hal (pelarangan pemutaran film Maha Guru Tan Malaka) tersebut masih saja terjadi. Nampaknya perlu kedewasaan pihak aparat untuk tidak reaksioner menanggapi film dokumenter semacam ini. 

Ketakutan terhadap bahaya penyebaran komunisme nampak berlebihan. Kalau saja aparat menyaksikan film tersebut lebih dahulu. Isinya sangat jauh dari tuduhan tersebut. 

Saya khawatir kalau peristiwa tersebut terus berulang, ancaman terhadap kebebasan berekspresi sangat nyata dan akan mengancam masa depan demokrasi ke depan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Indonesia

Pelarangan terhadap kreativitas, apapun alasannya, bersifat fasis. Mengingatkan kita pada era Orba Soeharto. Rasanya tidak masuk akal zaman keterbukaan masih ada tindakan seperti ini. 

Tan Malaka adalah nasionalis sejati. Dia pemikir utama terhadap republik ini,  seluruh hidupnya ditumpahkan untuk bangsa ini. Komunis? Kita harus pahami sejarah dalam kontekstual. Jangan melihat masa lampau pada hari ini, bisa salah dan meleset. Jangan lupa beliau adalah Pahlawan Nasional Kemerdekaan, yang diputuskan oleh Presiden RI. 

Tidak ada orang atau institusi yang dapat mengadili pikiran orang. Yang negara dapat lakukan ialah membawanya pengadilan, buktikan kesalahan-kesalahan sebuah film. Itu yang fair dan beradab. Melarang bentuk kreativitas seni mengingatkan saya sastrawan Rusia yang dibuang ke Siberia oleh pemerintah Uni Soviet masa lalu. Yang tumbuh kemudian adalah simpati kepada seniman dan karya ciptanya. 

Rakyat Indonesia sekarang perlu refreshing terhadap gagasan segar dan tidak lagi mau dicekoki dengan pikiran-pikiran usang yang dijadikan dalih untuk menghakimi orang lain. 

Amat disayangkan itu terjadi pada film. Saya tidak dapat memahami pemerintah lokal di Padang dengan kedangkalan berpikir melarang diskusi film Mahaguru Tan Malaka. Dan itu terjadi di kampung halamannya sendiri. Tragis. Saya hanya berpikir, apa tidak ada lagi orang yang dapat membelanya di sana?

Kalau dilihat, dengan pikiran Tan Malaka Merdeka 100 persen jelas sangat dekat relevansinya pada hari ini. Apalagi dalam iklim sosial masyarakat Indonesia. Kedaulatan politik, ekonomi bahkan hukum tidak lagi milik rakyat, kita seolah sudah tergadai. Lihatlah Pasal-pasal UUD 1945, apakah negara melaksanakannya dengan murni dan konsekuen?
Maka semakin jauh kita dari kemerdekaan 100 persen. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF