Mewah-Tak Mewah Pernikahan Putri Presiden
berita
Humaniora

Sumber Foto: Instagram Toraja.id

08 November 2017 19:00
Bagaimana sebaiknya presiden yang tengah memerintah menikahkan putrinya?

Jika hal tersebut ditanyakan ke Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah jawabannya nyinyir. Katanya tak perlu bermewah-mewah. Cukup umumkan di Twitter atau vlog (video blog) saja. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti selama 3 tahun jadi presiden Jokowi telah menikahkan dua dari tiga anaknya. Ia bilang semua presiden RI kalah dalam soal ini. Padahal, katanya lagi, motto Jokowi, "Kerja, kerja, kerja." 

Dua orang itu memang kerap berkomentar negatif soal Jokowi. Jadi, apapun pasti di-nyinyirin. Namun, pada Fahri Hamzah kita juga bisa bertanya balik: Masak presiden menikahkan putrinya dengan cukup mengumumkan via Twitter dan bikin vlog? Apa pantas bila cuma begitu? 

Sedangkan pada Fadli Zon kita harus ingatkan ia untuk mengecek datanya kembali. Bukankah selama 32 tahun berkuasa mendiang Soeharto menikahkan anak-anaknya, dari Tutut hingga Mamiek dan Tommy? Lagipula, di institusi manapun, pegawai boleh cuti ketika ada pernikahan anggota keluarga inti. Maka, presiden pun boleh cuti sejenak menikahkan untuk putrinya.   

Memangnya sejauh mana pesta pernikahan keluarga presiden dianggap tidak mewah, cukup mewah, atau terlalu mewah? 

Dari hitung-hitungan yang dimuat media, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution menghabiskan biaya sekitar Rp690,5 juta. Biaya ini lebih sedikit dibanding pernikahan putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda tahun 2015. Kala itu, biaya pernikahan mereka mencapai Rp1 miliar. Apa angka 690-an juta dan 1 miliar besar? 

Tentu bagi rakyat kecil kebanyakan. Tapi andai Jokowi bukan presiden, hanya seorang pengusaha furnitur sukses, tak bolehkah ia menikahkan putra-putrinya semewah itu dengan kocek sendiri? 

Perlu dicatat, SBY menikahkan putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dengan putri Hatta Rajasa, Siti Rubi Aliya Radjasa, di Istana Cipanas (fasilitas negara!) dan menelan biaya Rp20 miliar. 

Omong-omong pula, biaya pernikahan Raisa dan Hamish Daud tempo hari di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, konon menghabiskan uang Rp768 juta. Biaya pernikahan Kahiyang-Bobby jelas kalah dari Raisa-Hamish. 

Saat royal wedding Pangeran William-Kate Middleton tahun 2011 silam, ekonomi Inggris turut terkerek. Prosesi pernikahan itu menambah sekitar 620 juta poundsterling melalui kenaikan jumlah wisatawan lokal dan manca negara serta penjualan cendera-mata. Dari sini, pertanyaan sesungguhnya yang layak diajukan adalah: Apa pernikahan putri presiden, yang diliput gegap-gempita oleh media, mampu menggerakkan ekonomi? 

Atau, ribut-ribut ini, baik yang pro maupun kontra, cerminan kita masyarakat yang suka meributkan apa saja? Masak presiden yang menikahkan putrinya tanpa memakai fasilitas negara dan uang negara  dinyinyiri juga? Tidakkah cukup dengan turut bahagia, mengucapkan selamat dan mendoakan pengantin untuk menunjukkan kita adalah bangsa yang berbudaya?

Masyarakat di Solo atau kota sekitarnya pun bisa mengambil peluang bisnis dari banyaknya tokoh publik dan wisatawan yang datang ke Solo. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)   
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Aktor Senior Indonesia

Saya diundang ke resepsi pernikahan Kahiang-Bobby. Saya seharusnya datang ke undangan malam, tetapi karena saya ikut Mas Erros Djarot, jadi ikut kelompok pejabat.

Mengenai pernikahan ini sendiri, mari coba lihat Jokowi sebagai ayah, Jokowi sebagai presiden, dan coba lihat Jokowi sebagai orang Solo. 

Sebagai orang Solo, dia memelihara tradisi. Sebagai presiden, ya nggak bisalah terlalu sederhana. Itu nggak mungkin. Akan tetapi, bila saya lihat, memang, penggunaan kereta kencana agak berlebihan. Tetapi itu lucu juga, kok. Tetapi, kalau boleh usul, kenapa nggak pakai mobil biasa supaya generasi sekarang tahu yang disasar bukan nostalgik-nya, tapi ada nilai-nilai budaya yang ingin disampaikan. 

Peristiwa prosesi akad nikah ini tak bisa dilihat sudah berhasil atau tidak mempromosikan kebudayaan. Jika ingin mengubah pola pikir orang bukan dengan cara seperti hari ini, melainkan harus berkelanjutan. Jokowi sudah melakukan itu. Seperti dia berusaha pakai baju adat di setiap event. Itu upaya untuk menunjukkan perayaan di 17 Agustus (dengan memakai baju adat) bukan karnaval. Tapi sudah jadi sikap politik. Kalau sehabis acara 17 Agustus ia tak pakai baju daerah, berarti yang kemarin itu sekadar acara karnaval. Tapi karena saya lihat ia berkali-kali menggunakan baju adat dalam event-event tertentu, saya rasa dia mencoba untuk mengajak menteri-menterinya ketika pakai baju-baju (adat) itu, nggak seperti (dagelan) ketoprak. 

Hanya saja, yang hari ini kita lihat, pakai kereta kencana itu agak berlebihan. Itu saja. Yang lainnya oke. Kereta kencana itu kan buat bangsawan Inggris.

Namun, pada akhirnya, sebagai pernikahan putri presiden, memakai tradisi-tradisi kebudayaan kita itu sudah bagus. Masalahnya, apakah mewah apa tidak? Sayarasa dia berhak juga. Dia kan orang nomor satu di Indonesia. Sok-sok berlagak sederhana juga nanti malah lucu jadinya. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Budaya

Kalau kita hendak memandang komentar nyinyir pada pernikahan putri Jokowi, ini bukan sepenuhnya fenomena budaya populer, tapi ini bagian dari fenomena politik populisme. Populer dan populisme berakar dari kata yang sama, namun populisme adalah retorika, wacana, atau percakapan yang seolah-olah meretorikakan pembelaan terhadap akar rumput. Di zaman sekarang ia menemukan titik sebarnya melalui wahana-wahana yang biasa digunakan untuk budaya populer. Terutama sekarang ini, ya media sosial. 

Tapi sebetulnya, populisme dalam konteks sekarang cukup aneh. Dalam arti belum tentu pengusung populisme itu orang yang mewakili suara akar rumput di kehidupan sehari-harinya. Jadi di realitas kultural dan sosialnya belum berarti ia bagian dari gerakan populis yang ia retorikakan itu. Dulu almarhum Gus Dur suka meledek, "Nih, ada orang membela rakyat dan mengatasnamakan rakyat, memang rakyat itu alamatnya di mana?" 

Akhirnya, yang terjadi, populisme dipakai sebagai sebuah senjata politik yang ampuh. Sehingga apa yang dilakukan politisi penyinyir kayak Fadli Zon, misalnya, sebetulnya dia tak murni bodoh. Dia punya perhitungan dan dia punya pasarnya sendiri.

Namun, bila kita bicara pasar dan di ranah budaya populer, pasar ini punya dinamikanya sendiri. Pasar punya tawar-menawarnya sendiri. Selalu ada peluang untuk tawar-menawar dalam sebuah pasar yang hidup. Maka, lontaran atau nyinyiran ini punya peluang disaingi (baca: dibalas). Misalnya, bagi populasi yang menjadi pasar politiknya Fadli Zon nyinyiran itu tidak dianggap nyinyiran, tapi kritik. Artinya jualan Fadli Zon laku. Tapi pada saat yang sama, dia juga (dibalas) dijadikan (bahan olok-olok) meme oleh lawan-lawan politiknya. Untuk menjadi populer dia harus menerima risiko dalam tawar-menawar demikian.

Agak keliru kalau kita hanya memandang komentar nyinyir (Fahri Hamzah dan Fadli Zon, misalnya) semata sebagai sebuah hubungan sosial. (Nyinyir) ini alat politik saja. Ini bagian dari upaya membangun suasana politik serba negatif. Akibat kenyinyiran itu, bagi orang yang sudah cinta pada Jokowi, pasti marah kan. Tapi itu kan berakibat percakapan (ke-nyinyir-an) tadi jadi lebih populer. Contoh untuk ini bisa diambil pada Donald Trump. Menang lantang dengan menang kering, hasilnya sama-sama menang. 

Apakah (kenyinyiran) ini ada akhirnya? Nggak ada lah. Selama dukungan pada Jokowi tidak bulat akan selalu seperti ini. Tapi dalam demokrasi, mengharapkan sebuah suara yang bulat ngeri-ngeri sedap juga, ya. Di satu sisi kita biarkan saja ada dinamika. Di sisi lain kita mengerti taruhannya, lembaga kenegaraan jadi tidak dihormati. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Mewah itu relatif. Saya datang dan menyaksikan serta ikut antri bersama rakyat terkesan sederhana terutama dalam hal hidangan makanan "lokal". Begitu juga tata rias dan hiasan gedung menggunakan perangkat lokal sampai bunga-bunga yang colour full ditata secara artistik dan kreatif dengan indahnya. 

Saya jadi heran atas komentar kemewahan.  Namun demikian komentar itu dapat dimengerti karena sekarang banyak orang dari lapisan terendah hingga tinggi dapat mengungkap kesan dan pikiran dengan leluasa melalui medsos. Mulai bangun tidur, mau tidur, ataupun di kamar kecil orang dapat menyebarkan pesan dan pernyataan tanpa kendala. Komunikasi impersonal itulah maka orang bisa sebar kedengkian, permusuhan, dan pesan tidak bersahabat secara terbuka tanpa rikuh.

Ada beberapa sebab yang mendorong penyebaran melalui pesan yang terasa melanggar kepatutan, terutama culture lag atau kesenjangan perkembangan antara pesatnya kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pranata sosial.

Lalu karena keakraban dengan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat luas tanpa mengenal batas telah membuka peluang bagi setiap orang dalam memanfaatkan tanpa disertai dengan unggah-ungguh atau appropriatness.

Kesan ugal-ugalan dalam penerapan IT terasa kian menambah marak hate speech atau hoax dengan semboyan "aku bisa dan aku mau", mengabaikan tatanan sosial dan kemapanan dengan dalih demokrasi. Atau sekali merdeka, merdeka sekali. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dubes RI di Ukraina/Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melanggar aturan pembatasan jumlah undangan resepsi maksimal 400 undangan atau kehadiran tidak melebihi 1000 orang. (Pernikahan Kahiyang Ayu-Bobby Nasution mengundang 8000 orang-red

Aturan berupa SE Menpan RB Nomor 13 Tahun 2014 pada prinsipnya dikeluarkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, disiplin penyelenggara pemerintahan, dan kesederhanaan pejabat publik. Ini berlaku untuk semua pejabat sipil atau militer yang intinya membatasi jumlah undangan resepsi maksimal 400 undangan atau kehadiran tidak melebihi 1000 orang.

Yang diatur dalam SE itu jika resepsi diselenggarakan di fasilitas umum seperti hotel atau gedung yang dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat. Selain itu berdampak ketidaknyamanan pada masyarakat umum sebagai penonton dari perhelatan, maka hal tersebut tentu dilarang.

Namun resepsi yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, dengan memperkenankan masyarakat sekitar untuk hadir juga memberikan kesempatan masyarakat setempat untuk turut merasakan kebahagiaan dari resepsi tersebut, tentu tidak dilarang.

Tahun 2015, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo membatalkan resepsi anaknya di hotel mewah yang terletak di Batam Center dan memindahkannya ke gedung pertemuan di kompleks rumahnya dengan seizin warga. Soerya mengundang lebih dari 10 ribu orang diperkenankan. 

Saya juga hadir, sejauh rakyat terlibat dalam kebahagiaan bukan sekedar terkena dampak resepsi dan dilakukan di lingkungan kampung halamannya, itu tidak melanggar aturan.

Resepsi Kahiyang dilakukan di gedung yang sama dengan Gibran. Gedung tersebut milik keluarga Pak Jokowi sejak jauh sebelum Beliau menjadi Presiden. Letak gedung itu di depan rumah Pak Jokowi, di kampung halamannya. Setahu saya seluruh warga di sekitarnya diundang, bahkan seluruh masyarakat Solo diperkenankan hadir. Jadi menurut saya, tidak ada yang salah. Pernikahan putra-putri Presiden tidak perlu menjadi komoditas politik. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk