Minggir, Trotoar Jakarta Bukan untuk Pejalan Kaki!
berita
Humaniora

Foto: Rony Zakaria/The New York Times

10 November 2017 18:00
Setelah wakil gubernurnya bilang pejalan kaki jadi biang kemacetan di Tanah Abang, gubernurnya berencana memangkas trotoar di jalan protokol untuk memberi kesempatan motor lewat. Inilah Jakarta kita hari-hari ini. Ade-ade aje, kata orang Betawi.

Okelah, kemudian diketahui omongan Sandiaga Uno, wagub Jakarta, terpelintir. Yang ia maksud, kesemrawutan di Tanah Abang tak hanya oleh pejalan kaki , tapi juga akibat pembangunan jalan. Sedangkan Gubernur Anies Baswedan beralasan demi memberi keadilan bagi warga Jakarta. Apapun, baik gubernur dan wagub baru tampaknya tak pro pada pejalan kaki.

Agustus silam koran New York Times menulis laporan soal Jakarta yang tak ramah bagi pejalan kaki. Laporan itu menyebut trotoar sering tak memiliki penutup saluran air, kabel listrik menjuntai ke lantai, serta pemotor yang main terobos. Koran Amerika itu juga mengutip studi yang bilang Indonesia negeri yang penduduknya paling ogah jalan kaki. Di Jakarta, alasannya karena trotoar tak ramah bagi pejalan kaki. 

Di tengah kenyataan itu Anies malah bakal menganulir aturan yang melarang motor masuk Jl Thamrin, Jakarta Pusat. Tak hanya bakal dibolehkan masuk, ia juga bakal mengubah desain trotoar dari 9-10 meter jadi 8-10 meter. Trotoar yang dipangkas diperuntukkan bagi pemotor. 

Larangan pemotor masuk Jl Thamrin diberlakukan oleh gubernur sebelumnya, Ahok, pada 2014. Semula ada niat meluaskan larangan hingga ke Jl. Sudirman, namun diurungkan. Main anulir peraturan gubernur lama ini menimbulkan kesan ganti penguasa, ganti aturan. Mirip perkara kurikulum pendidikan. Ganti menteri, maka ganti pula kurikulumnya. Apa niatan Anies menganulir peraturan lahir dari rasa sentimen semata pada pendahulunya? 

Jakarta sebetulnya sedang berbenah besar-besaran. Jalanan baru dibangun di sejumlah tempat. MRT tengah dituntaskan. Memang, hingga semua itu rampung dua tahun lagi, kemacetan luar biasa terjadi di banyak titik pembangunan. Namun, memberi angin pada pemotor rasanya juga bukan solusi bijak. Sebab yang seharusnya dilakukan menggerakkan warga Jakarta beralih ke transportasi publik. Andaikata hingga kini transportasi publik belum memadai, bukankah lebih baik membenahinya?

Sejak dulu bermotor di Jakarta adalah siasat melawan kemacetan. Bermotor jadi pilihan rakyat kebanyakan lantaran angkutan umum tak memadai, sementara mobil pribadi tak terbeli. Namun, ketika kini ada 13 juta lebih motor dan pembangunan infrastruktur jalan belum rampung, yang terjadi adalah "neraka" kemacetan. 

Jalan Thamrin dan Sudirman adalah jalan protokol yang jadi etalase negara. Sepatutnya jalanan ini dibikin kinclong dan dibenahi--misalnya lewat sistem berbayar (ERP, electronic road pricing) dan aturan ganjil-genap--bukan dibikin semrawut oleh pemotor. Jika aturannya jadi diberlakukan, kita wajib punya prasangka: Apa kebijakan ini upaya gubernur baru agar kian populis? 

Sambil berkelakar kita juga boleh bertanya begini, kenapa tak sekalian saja membongkar seluruh trotoar jadi jalanan? Dengan begitu, Jakarta mencatat sejarah baru: kota besar dunia pertama tanpa trotoar! Hebat kan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Tata Kota

Jika diklarifikasi pada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, saya yakin mereka tak mengatakan seperti (yang dimuat di media) itu. Sekarang masih dalam penataan. (Untuk soal kemacetan dan kesemrawutan di Tanah abang) sekarang akan ada tim yang akan ditunjuk untuk mengatasi masalah pedagang dan pejalan kaki yang tumpah ruah keluar dari stasiun kereta api. 

Yang penting, gubernur telah meminta pihak-pihak yang berkepentingan di Tanah abang duduk bersama kemudian mencari jalan keluarnya. Karena Tanah abang berada di simpul ekonomi dan simpul transportasi. Dua hal yang sangat penting itu berada di titik yang sama. Jadi pendekatannya tidak bisa parsial-parsial. 

Kalau penyebab (kesemrawutan dan kemacetan) banyak, tapi kita tidak cari penyebab untuk saling menyalahkan. Kita berpikir bagaimana mengatasi masalahnya. Itu lebih penting.

Begitu juga dengan rencana Pak Anies (soal trotoar dipangkas untuk pemotor di Jalan Thamrin). Dia sudah mengatakan tunggu desainnya. Mari kita tunggu dan coba lihat desainnya. Bisa tidak mengatasi persoalan jalur khusus untuk sepeda motor. 

Sebab, dalam prakteknya sudah ada jalur lambat. Di Kuningan dan Sudirman, ada jalur lambat. Motor tak boleh masuk jalur cepat. Namun, untuk menanggapi lebih lanjut (rencana kebijakan ini), apa tindakan yang cepat untuk angkutan massal dan  apa tindakan yang harus dilakukan setelah desainnya ada.

Yang lebih penting itu bagaimana orang Jakarta mau pindah ke angkutan
umum. Ketika MRT jadi, LRT jadi, kereta jadi, bus jadi, harusnya upaya untuk mendorong orang naik angkutan umum lebih banyak. Persoalan larangan-larangan ini-itu hanya cara untuk mengendalikan. 

Kita lihat dulu desain (untuk jalur pemotor), dari situ kita bisa paham gagasan itu realistis untuk dikerjakan. (ade)     

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Kebijakan melarang sepeda motor di Jl. Thamrin dari awalnya tanggung. Dalam arti, kenapa yang dibatasi ruang geraknya hanya sepeda motor. (Waktu itu) alasannya untuk mengurai kemacetan. Tapi kita lihat, nggak pengaruh tuh, ya (ada atau tidak ada motor di jalan itu). Tetap macet, kan? 

Maka, aturan ini harus dilihat ulang: ternyata penyebab kemacetan bukan hanya sepeda motor, mobil pribadi juga (penyebab biang kemacetan). Jadi makanya saya bilang kebijakan itu tanggung. Kenapa nggak sekalian yang dilarang motor dan mobil pribadi? Kalau hanya melarang sepeda motor orang bilang kebijakannya nggak adil: kenapa mobil bisa masuk, motor nggak. 

Melihat rencana Gubernur memangkas trotoar untuk sepeda motor, saya melihatnya begini, kenapa tak sekalian saja melarang mobil dan motor lewat sepanjang koridor Sudirman-Thamrin. Bus Transjakarta-nya diperbaiki. Sekarang kan masih nggak benar. Menunggu bus lama, bus-busnya penuh.  
     
Sebaiknya yang boleh masuk Sudirman-Thamrin hanya angkutan umum massal, Transjakarta dan MRT serta pengguna sepeda dan pejalan kaki. Nanti Sudirman-Thamrin bakal tambah hijau. Larang mobil pribadi dan motor dari Ratu Plaza sampai area dekat istana. 

Trotoarnya juga diperbaiki lagi. Tanami banyak pohon agar terlihat indah. Jalur lambat untuk sepeda, sedangkan jalur cepat untuk angkutan umum massal. Kendaraan pribadi tak boleh lewat situ. Termasuk juga kendaraan para pejabat, baik wagub, gubernur sampai presiden, nggak boleh lewat. Kalau jadi bakal lebih populis. Sebab menurut saya, pembatasan sepeda motor ngaco. Karena yang dilarang sepeda motor saja.

Selain itu, pejalan kaki itu justru harus didukung. Kita fasilitasi mereka supaya jadi pejalan kaki yang baik. Sebab pejalan kaki berarti mereka menggunakan angkutan umum. 

Soal kemacetan di Tanah Abang persoalannya harus dilihat betul-betul. Macet di sana karena angkot pada ngetem. Begitu juga angkutan online yang ngetem. Sebab pernumpang nggak mau naik bus atau angkot dari terminalnya. Karena terminalnya jauh. Itu bukti betapa belum terintegrasi dengan baik (fasilitas publik di sana).   

Di stasiun Tanah Abang juga desainnya kacau. Trotoar dipagari, ditutup. Harusnya itu dibongkar. Jadi orang nggak terfokus di dua titik. Lalu, ojek online nggak boleh nongkrong sembarangan. Nggak boleh ada lagi angkot, kopaja, bus pada ngetem. Semua harus masuk terminal. Pejalan kaki difasilitasi, jalanannya dibikin enak dan nyaman untuk ke terminal. Selama ini didiamkan terus. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF