Nasib Malang Harimau Sumatera
berita
Humaniora

Sumber Foto : faunaimage.com  (gie/Watyutink.com)

28 March 2018 19:00
Penulis
Nasib satwa liar di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Padahal sebagai negara tropis dengan luas hutan mencapai 133.300.543,98 hektar, seharusnya kondisi satwa liar di tanah air bisa lebih baik. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ke-9 di dunia, tentu saja Indonesia memiliki beragam jenis satwa liar, salah satunya adalah harimau. Tapi nyatanya kini hampir punah.

Di Riau, seekor harimau bernama Bonita berhasil ditangkap dengan tembakan bius. Namun entah mengapa harimau ini berhasil kabur. Kini pencarian harimau Bonita kembali dilakukan. Perburuan terpaksa dilakukan setelah Bonita menerkam dua orang warga hingga tewas. Nasib Bonita mungkin masih lebih baik, jika dibandingkan dengan harimau lainnya yang tewas dibunuh warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tragisnya bangkai raja hutan ini digantung, kulitnya dikuliti dan sebagian organ tubuhnya diambil warga.

Beberapa saat terakhir, hewan bernama latin panthera trigris sumatrae  ini memang banyak berkeliaran di kawasan permukiman terutama yang dekat dengan hutan. Tindakan warga desa sekitar hutan memang tidak bisa disalahkan. Pasalnya jika harimau itu tidak dibunuh tentu akan membunuh warga desa. Maka pertanyaan terbesar adalah apa penyebab harimau itu berkeliaran di lingkungan manusia?

Rusaknya lingkungan hutan yang merupakan habitat alami harimau disinyalir menjadi penyebabnya. Hal ini sebagai akibat dari eksploitasi besar-besaran terhadap kawasan hutan yang seringkali mengabaikan kelestarian alam, termasuk satwa liar. Hutan hujan tropis yang menjadi tempat hidup harimau dan satwa liar lainnya kini disulap menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Belum lagi kerusakan hutan akibat berbagai kegiatan pertambangan.

Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sekitar 300 ribu satwa liar atau 17 persen satwa di dunia berada di Indonesia. Di antaranya terdapat 515 jenis mamalia, 219 jenis di antaranya adalah mamalia endemik khas Indonesia. Selain itu Indonesia juga mempunyai 1539 jenis burung dengan 389 di antaranya adalah burung khas Indonesia. Namun kini keberadaannya sudah hampir punah. Bahkan ada yang benar-benar sudah punah.

Miris memang jika nantinya salah satu paru-paru dunia bernama Indonesia akan kehilangan beraneka hewan mengagumkan ini. Akankah harimau sumatera menyusul dua saudaranya yang telah punah, harimau bali dan harimau jawa. Saat ini populasi harimau sumatera diperkirakan hanya tinggal 500 ekor, jumlah yang sangat sedikit.

Peraturan yang melindungi satwa liar itu sejatinya sudah ada. Sanksi bagi yang melanggar pun sudah ditentukan. Namun peraturan itu seolah tak bertaring, tak membuat para pemburu takut untuk melanggarnya. Akankah taring harimau benar-benar akan menghilang dari negeri ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ysf)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Beberapa saat terakhir ini konflik antara manusia dan satwa liar memang meningkat. Hal ini terjadi sebagai akibat dari berkurangnya habitat satwa liar karena hilangnya hutan akibat ekspansi  perkebunan monokultur seperti kelapa sawit. Hewan jadi kehilangan tempat hidupnya. Rantai makanan di dalam ekosistem hutan juga terganggu akibat dari lingkungan hutan yang terfrakmentasi.

Jika dilihat, harimau adalah hewan yang berada di puncak dari rantai makanan di dalam ekosistem hutan. Sehingga jika harimau saja sudah kehilangan makanan makan hewan lain pun mengalami hal yang sama bahkan mungkin lebih parah. Akibatnya adalah hewan-hewan tersebut, terutama harimau mencari makanan di luar area hutan. Maka terjadilah konflik dengan manusia.

Masyarakat penghuni desa atau kampung sekitar hutan tentu tidak bisa disalahkan jika mereka membunuh harimau atau satwa liar lainnya. Sebab jika tidak dibunuh dikhawatirkan satwa liar tersebut justru akan memangsa mereka. Di sinilah perlu peran pemerintah dalam melakukan monitoring terhadap wilayah yang menjadi daerah jelajah harimau. Terutama wilayah-wilayah yang dulunya hutan dan kini telah berubah menjadi perkebunan.

Terganggunya ekosistem hutan yang ditandai dengan keluarnya satwa penghuni hutan untuk mencari makanan sebetulnya merupakan akibat dari rusaknya lingkungan hutan terutama alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Seolah ada dua kepentingan yang saling bertabrakan, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kelestarian lingkungan.

Sebetulnya kepentingan ekonomi tidak harus selalu dibenturkan dengan kepentingan lingkungan. Hanya masalahnya adalah ekonomi kita termasuk dalam model ekonomi yang ekstraktif dan merusak. Mengapa tidak dicari model ekonomi yang tidak merusak ekosistem? Terlebih jika dilihat wilayah perkebunan saat ini sudah sangat luas sehingga tidak perlu dilakukan ekspansi hingga masuk ke dalam wilayah hutan. Justru wilayah hutan yang rusak itulah yang harus diperbaiki.

Perlu disadari bahwa hutan bukan hanya sekumpulan tegakan-tegakan kayu yang hanya diambil kayunya dan dianggap tidak berguna, sehingga bisa dengan seenaknya diganti menjadi perkebunan. Hutan sebetulnya memiliki fungsi lain yang bisa diambil manfaatnya tanpa harus merusaknya. Selain itu hutan juga mempunyai fungsi ekologis seperti menjaga sumber air dan sebagainya.

Seharusnya hal-hal tersebut juga dilihat oleh pemerintah dan saya yakin pemerintah sudah memahami nya. Tapi masalahnya adalah sejauh mana pemerintah memberikan keistimewaan bagi indutri dan perkebunan berskala besar  yang selama ini cenderung merusak lingkungan. Apakah akan dilanjutkan atau disudahi dan diganti dengan industri berbasis hutan dengan model lain yang lebih ramah lingkungan.

Hutan kan tidak hanya berisi kayu. Di dalamnya ada rotan, damar, kayu manis, madu, dan lain-lain. Seharusnya potensi ini juga dilihat oleh pemerintah. Tapi mungkin karena malas berkreasi  jadi pemerintah cenderung mengambil langkah yang menggampangkan dengan menyerahkan pengelolaan hutan kepada swasta dan industri besar. Mengapa pemerintah tidak memberdayakan warga lokal sekitar hutan yang bisa jadi keuntungannya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.  (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Lingkungan

Sebelum masuk ke tema, saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya mempunyai tiga jenis harimau endemik, yaitu harimau bali, harimau jawa, dan harimau sumatera. Namun saat ini harimau bali dan harimau jawa sudah dinyatakan punah. Nah, apakah kita mau satu-satunya harimau endemik yang kita miliki punah mengikuti dua saudaranya. Tentu tidak bukan? Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi satu-satunya satwa predator yang kita miliki.

Persoalan yang muncul saat ini adalah antara manusia dan harimau saling berebut lahan dan berebut makanan. Artinya habitat harimau saat ini sudah mulai berkurang akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, baik kelapa sawit atau peruntukan lainnya. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harimau mencari makan ke luar hutan hingga masuk ke perkampungan atau desa-desa sekitar hutan.

Perlu diketahui bahwa harimau adalah hewan yang pintar. Seperti halnya gajah, harimau juga bisa menandai wilayah-wilayah mana saja yang dulu pernah menjadi hutan. Wilayah mana saja yang dulu pernah menjadi lokasi dia bersarang dan mencari makan. Jika lokasi yang sudah dia kenal itu ternyata telah berubah menjadi perkampungan maka tidak bisa disalahkan jika harimau kembali mendatangi lokasi itu. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan konflik antara warga penghungi perkampungan dengan harimau. Bukan hanya harimau tapi juga satwa-satwa liar lainnya.

Tampak bahwa ada dua kepentingan yang saling bertabrakan, yaitu kepentingan pemerintah menambah devisa negara dengan membuka hutan untuk perkebunan dan kepentingan lingkungan dalam hal ini konservasi dan pelestarian lingkungan termasuk di dalamnya satwa liar. Pertanyaan saya adalah, mengapa kedua kepentingan itu selalu dibenturkan? Apakah tidak bisa kedua kepentingan itu berjalan seiring, artinya kepentingan ekonomi dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan konservasi lingkungan termasuk usaha pelestarian satwa liar.

Terlebih kondisi satwa liar di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Dunia baru saja kehilangan satu-satunya badak putih jantan Afrika yang tersisa. Apakah kita mau hal semacam itu akan terjadi pada harimau sumatera? Bahkan bukan hanya harimau sumatera, satwa-satwa khas Indonesia lain pun, seperti gajah sumatera, orang utan, anoa, dan sebagainya juga dalam kondisi terancam punah.

Bukan hanya akibat alih fungsi hutan, satwa-satwa liar itu juga terancam akibat perdagangan yang masih marak terjadi. Padahal perdagangan satwa liar sudah jelas dilarang. Tapi karena memang pasarnya masih ada maka satwa liar yang dilindungi masih banyak diperdagangkan. Kegunaanya pun beragam, mulai dari dipelihara sebagai symbol status sosial, pengobatan tradisional hingga anggapan-anggapan berbau supranatural. Semua menjadi penyebab satwa-satwa liar itu terancam punah.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama semua pihak untuk menyelamatkan satwa-satwa liar dari ancaman kepunahan. Tentu kita tidak ingin anak cucu kita nanti hanya mengenal satwa-satwa liar, khususnya satwa khas Indonesia, dari cerita dan hanya tahu bentuknya dari gambar. Kita tentu ingin generasi mendatang merasakan alam Indonesia yang lestari termasuk beraneka ragam satwa eksotis yang ada di dalam hutan. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manajer Informasi & Kampanye Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari)

Kami dari Jikalahari memang turun langsung di lanskap Kelumutan yang merupakan salah satu habitat alami dari harimau sumatera. Sejauh pengamatan kami terlihat bahwa lokasi tersebut pemerintah sudah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri  (HTI). Terdapat delapan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 15 konsesi HTI. Hal inilah yang membuat terjadinya konflik antara manusia dan harimau.

Dalam perizinan pengelolaan hutan seharusnya dilengkapi dengan amdal yang salah satunya mengharuskan perusahaan memperhatikan lingkungan hutan termasuk pelestarian habitat alami harimau. Pada kenyataanya perusahaan justru mengubah seluruh konsesi hutan tanpa menyisakan untuk habitat harimau. Perusahaan juga tidak memberikan tanda-tanda lokasi yang menjadi jalur lintsa harimau.

Akibatnya seperti yang kita ketahui bersama, dua warga Desa Tanjung Simpang diterkam harimau. Kondisi ini tidak akan terjadi jika perusahaan menyusun amdal dan izin lingkungan dengan benar terutama menyangkut perlindungan habitat harimau. Dengan kata lain perusahaan juga turut bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa akibat serangan harimau.

Namun seringkali justru harimau yang disalahkan. Padahal saat ini kondisi harimau sudah sangat mengkhawatirkan. Jumlahnya semakin berkurang akibat alih fungsi hutan. Pemerintah selalu menggunakan alasan ekonomi dalam hal ini. Alasan ekonomi selalu dibenturkan dengan kepentingan pelestarian lingkungan. Padahal sebetulnya kedua hal itu bisa berjalan bersama asalkan dikelola dengan benar.

Wilayah di Riau ini kan luas tapi perbandingan antara kawasan perkebunan kelapa sawit dan HTI dengan kawasan konservasi sangat tidak berimbang. Dan yang lebih parah jika ditelusuri lebih jauh, ternyata banyak wilayah perkebunan kelapa sawit yang tidak berizin, baik yang berstatus perusahaan maupun yang dikelola oleh cukong. Artinya dari segi ekonomi banyak potensi ekonomi yang hilang, baik dari pajak maupun pontensi pendapatan daerah yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tata kelola yang tidak benar.

Sebagai warga Riau saya melihat manfaat atas kehadiran berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit dan HTI belum maksimal. Memang ada, tapi jika dibandingkan dengan dampak buruk dari rusaknya lingkungan dan hutan maka pendapatan yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit dan HTI sangat tidak sebanding.

Riset yang pernah dilakukan tim Jikalahari di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 40 persen lebih wilayah di sana dikuasai oleh perusahaan HTI. Tapi pada kurun waktu tersebut Kabupaten Pelalawan justru menjadi kabupaten termiskin kedua di Provinsi Riau. Artinya banyaknya perusahaan HTI yang beroperasi di sebuah wilayah tidak memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan pembangunan. Belum lagi jika ditambah dengan akibat perusakan hutan seperti asap kebakaran hutan, kekeringan, dan sebagainya.

Oleh karena itu sebaiknya semua dikembalikan kepada fungsinya. Perusahaan HTI diharapkan bisa menjadi penyangga daerah hutan konservasi. Perusahaan perkebunan kelapa sawit silakan mengelola seusuai dengan yang diizinkan. Kawasan hutan yang sudah rusak agar diperbaiki dan dikembalikan sebagai habitat dari beraneka satwa liar. Sehingga bisa membawa manfaat bagi semua pihak. Kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan bisa berjalan bersama. (ysf)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi