Nasib Muslim Uighur di tengah Duel Pilpres 2019
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 11 March 2019 17:00
Watyutink.com - Kepak sayap kupu-kupu di Brazil menyebabkan badai tornado di Texas. Ungkapan dari Teori Chaos tersebut bisa dimodifikasi jadi, pilpres di Indonesia menentukan nasib muslim Uighur di China. Ya, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kita seharusnya bisa bersuara, menyatakan keprihatinan serta mendorong penghormatan pada HAM saudara sesama muslim. Saat Debat Cawapres Minggu, 17 April nanti antara cawapres Jokowi, KH Ma'ruf Amin dengan cawapres Prabowo, Sandiaga Uno pertanyaan soal Uighur bisa muncul mengingat kedua kandidat identik dengan pemilih muslim. 

Saat ini sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo tampak netral dalam kasus Uighur. Tidak sekalipun terdengar Jokowi atau menterinya mengecam Beijing soal Uighur. Kenapa Jokowi bersikap diam? 

Kubu Prabowo mengkritik sikap Jokowi. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Taufan Rahmadi mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas atas tindakan diskriminatif dan ketidakadilan yang diterima etnis minoritas Muslim Uighur di China. Masalahnya, andai Prabowo yang kini jadi presiden atau kelak terpilih apa akan berani bersikap tegas pada China? 

Asal tahu saja, Arab Saudi pun diam seribu bahasa menyangkut masalah Uighur. Setali tiga uang dengan Indonesia, Arab Saudi menganggap permasalahan Beijing dengan komunitas Uighur adalah masalah dalam negeri yang tak ingin mereka campuri. Sikap itu dibalas Beijing dengan sikap serupa pada kasus kematian wartawan Jamal Khashoggi yang ditengarai diotaki putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammad Bin Salman. Selain itu, China juga berkomitmen mengguyur negeri teluk itu dengan investasi hampir Rp900 triliun.    

Seperti Arab Saudi, kita juga punya ketergantungan ekonomi yang besar pada China. Pemerintahan siapapun, entah Jokowi saat ini atau Jokowi lagi maupun Prabowo bila nanti menang, sulit bersikap tegas pada China. Kepentingan nasional tentu akan jadi pertimbangan utama setiap rezim. Saat ini, kepentingan nasional menjalin kemitraan strategis dengan China dianggap lebih penting ketimbang memperkeruh hubungan dengan mengungkit persoalan Uighur. Tapi, apa sikap ini sejalan dengan prinsip hak asasi bagi sesama? Kita bisa bersikap tegas pada Israel yang menjajah Palestina. Kenapa pada etnis Uighur kita diam?   

Negeri dengan penduduk 1,3 miliar orang itu potensi pasar yang menggiurkan. Kebangkitan ekonomi China saat ini juga sama menggiurkannya. Kita butuh banyak yuan untuk menggerakkan ekonomi. Investasi China di Indonesia kini mencapai angka 1,01 miliar dolar Amerika dan menjadi investor terbesar ketiga di Indonesia setelah sebelumnya hanya menempati peringkat ke-10. Bahkan kini mengalahkan nilai investasi Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pada akhirnya, apa kepentingan ekonomi harus selalu diutamakan? 

Bagaimana dengan kepentingan elektoral? Bukan tanpa alasan juga kubu Prabowo sebagai oposan mengangkat isu Uighur. Di kalangan umat islam terdidik urban (kota besar) masalah Uighur jadi perhatian. Kalangan muslim perkotaan ini memang banyak mendapat informasi soal kondisi sesama muslim di luar negeri. Maka membela Uighur sama juga berupaya meraih simpati suara mereka. Masalahnya, apa suara mereka cukup signifikan? Dengan mendiamkan suara mereka yang bersimpati pada masalah Uighur apa artinya Jokowi tak menganggap suara mereka penting?

Apa pendapat Anda? Watyutink?     

SHARE ON
OPINI PENALAR
Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Kita akan mengambil sikap independen atau sikap netral (terhadap China). Artinya, kita harus bersikap baik dengan China untuk mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi China dan teknologi mereka. Posisi strategis kita di Asia Tenggara yang juga merupakan gerbang China menuju Samudera Hindia untuk inisiatif One Belt One Road China, mereka akan melakukan berbagai cara untuk menarik Indonesia dalam pengaruhnya untuk berada di pihak China, atau paling sedikit netral terhadap China.   

Tapi, bila kita juga jatuh terlalu dalam pada pengaruh China, itu juga akan merugikan kita. Karena negara Barat tak menginginkan hal itu. Buat negara Barat, Indonesia juga strategis. Negara Barat, Amerika Serikat dan sekutunya, ingin menghambat kemajuan China. Indonesia dianggap aktor (penting) di Asia Tenggara yang akan ikut menentukan bagaimana China bisa mengakses pasarnya yang besar dan mensukseskan strategi Jalur Sutra baru One Belt One Road lewat jalur Laut China Selatan, selat Malaka dan ke Samudera Hindia sampai ke Afrika. Indonesia adalah kuncinya. 

Dengan posisi strategis itu Indonesia memang harus bermain di posisi tengah. Artinya, kita bisa turut menikmati kemajuan ekonomi China tapi juga tetap bersahabat dengan negara-negara Barat. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang dapat semua (keuntungan) tanpa harus ditarik ke salah satu pihak. 

Oleh karena itu, Indonesia tidak akan teriak-teriak pada China menyangkut masalah Uighur. Mengingat posisi China juga amat penting bagi Indonesia. Beberapa waktu lalu, saya baca di media, Wapres Jusuf Kalla mengatakan Uighur adalah masalah dalam negeri China. Ini menunjukkan Indonesia tak mau bersikap atau intervensi pada China. Kita berharap China banyak berinvestasi serta untuk masalah Papua, kita juga ingin China mem-backing kita di Dewan Keamanan PBB demi menjaga keutuhan negara kita. Kalau kita memasalahkan Uighur malah akan kontraproduktif. 
  
Namun, dalam debat capres nanti kubu Prabowo bisa mengeksploitasi masalah ini. Karena masalah Uighur sangat populer di Indonesia. Sentimen anti negara China juga berkembang antara lain karena masalah Uighur ini. Maka, bila Prabowo mempertanyakan sikap pemerintah soal Uighur akan membuat sulit posisi Jokowi. 

Hanya saja, yang bisa dilakukan saat ini ya sesuai pernyataan wapres kemarin. Tidak bisa lain. Negara seperti Iran pun melakukan hal yang sama. Lain halnya dengan Turki. Di bawah Presiden Erdogan, Turki berambisi menjadi pemimpin dunia Islam. Bagi Turki, Uighur adalah isu yang seksi untuk menarik simpati kaum muslim seluruh dunia. Itu yang kini dilakukan Erdogan, walaupun Turki hanya mengakui satu China (tak mengakui Taiwan). Turki ingin punya daya tawar di Eropa melalui pengaruhnya yang besar di dunia Islam.(ade)         

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri