Negeri Rawan Bencana, Minim Mitigasi
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 August 2019 17:00
Watyutink.com - Sejumlah daerah berada di kawasan yang rentan bencana. Sayangnya, mitigasi bencana di Indonesia, khususnya gempa, masih lemah. Padahal kesiapan merespon risiko kebencanaan merupakan kunci keberlangsungan hidup.

Rentetan gempa bumi berisiko tsunami mestinya memberikan peringatan bagi kita agar mempersiapkan mitigasi bencana yang tangguh. Mau tidak mau masyarakat harus diberikan pendidikan kebencanaan. Kesadaran akan bencana adalah kunci, namun sejauh mana kesiapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) untuk menciptakan mitigasi bencana yang baik?

Berdasarkan data BNPB, terdapat sebanyak 2.277  bencana alam terjadi di Indonesia sejak Januari hingga 31 Juli 2019. Angka yang fantastis bukan? Akibat bencana tersebut yang terdiri dari gempa bumi, gunung meletus dan tsunami serta bencana alam lainnya, mengakibatkan 338 orang meninggal dunia.

Sementara korban yang mengalami luka-luka yang mencapai angka 1.640 orang. Selanjutnya, sejumlah 27 orang dinyatakan hilang, 7.000 rumah rusak, serta 2,2 juta orang terpaksa mengungsi.

Jawa Tengah dinyatakan sebagai provinsi terbanyak mengalami kejadian bencana yakni mengalami kejadian bencana sebanyak 615 kejadian. Disusul oleh Jawa Barat sebanyak 468 kejadian, Jawa Timur sebanyak 284 kejadian, dan Sulawesi Selatan 107 kejadian serta Aceh 104 kejadian.

Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai peyumbang korban terbanyak. Tentu saja semua Pulau di Indonesia rentan terhadap bencana. Lalu, sampai kapankah masyarakat kita akan tangguh menghadapi bencana? Bukankah bencana memang sangat dekat dengan negeri yang dikelilingi oleh pasific ring of fire?

Bertambahnya jumlah bencana adalah suatu keniscayaan bagi negara dengan posisi yang dikepung oleh tiga lempeng tektonik dunia yakni Lempeng Indo-Australian, Eurasia dan Lempeng Pasific. Jika ketiga lempeng tektonik tersebut bertemu kemudian akan menghasilkan tumpukan energi yang memiliki ambang batas tertentu. Kejadian ini menyebabkan terjadinya gempa bumi.

Tak perlu dipertanyakan kapan dan bagaimana bencana akan datang lagi, sebab lebih penting adalah mempersiapkan masyarakat yang tangguh bencana bukan? Tentu saja harus dimulai dengan kesadaran dan juga kemampuan teknologi yang handal.

Jepang, negara samurai yang tak kalah rawan bencana dengan Indonesia dapat kita jadikan contekan dalam menghadapi bencana. Baik itu ketanggapan masyarakatnya dan ketangguhan teknologi menghadapi bencana. Misalnya pada tahun 2011, Jepang dihantam oleh tsunami yang menewaskan 19 ribu jiwa. Lainnya, topan Trami juga menewaskan puluhan orang pada September 2018 lalu.

Tak berhenti sampai disana. Jepang melakukan banyak upaya untuk menghadapi bencana, seperti bangunan tahan gempa, penambahan sistem peringatan bencana pada perangkat pintar, melakukan pembaruan pada sistem kereta agar tahan terhadap bencana, gencar melakukan pendidikan bencana lewat siaran televisi, bahkan sampai membangun terowongan air dan juga museum peringatan gempa bumi. Semua itu dilakukan sebagai upaya menciptakan masyarakat tangguh bencana.

Lantas bagaimana dengan Indonesia, apakah kita hanya akan diam pasrah lantas kemudian meratapi nasib? Semestinya perkembangan teknologi mampu menjadi corong untuk membangun kesadaran masyarakat tanggap dan tangguh bencana. Lagipula daerah kita kaya akan kearifan lokal untuk penanggulangan bencana, mengapa hal tersebut tidak dimaksimalkan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala BMKG, Rektor UGM 2014 – 2017, Chairperson of Inter-Governmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS) 2019-2021

Indonesia sangat rentan mengalami gempa bumi dan tsunami serta berbagai dampak ikutannya sebagai konsekuensi negeri cincin api yang berada di daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik samudera Indo-Australia dan pasifik yang menumbuk ke bawah lempeng benua Eurasia.

Rekaman data kegempaan di BMKG atapun data global menunjukkan adanya lompatan aktivitas kegempaan secara signifikan, terutama selama dua tahun terakhir. Misalnya gempa bumi di Indonesia rata-rata menjadi 5.000 kali dalam satu tahun, namun sejak tahun 2017 meningkat menjadi 7.000 kali dan melompat hingga 11.920 kali pada tahun 2018.

Selain itu, data global ataupun lokal juga menunjukkan adanya peningkatan kejadian ekstrem akibat perubahan iklim global, yang sering diikuti dengan terjadinya hujan eskrem, puting beliung banjir, banjir bandang dan longsor bahkan saat musim kemarau. Kompleksitas dan dinamika fenomena alam di planet bumi ini, termasuk kepualaun Nusantara tampak semakin tidak pasti dan bersifat merusak.

Tingginya potensi gempa bumi di Indonesia sehingga penting untuk memperhatikan peta bahaya dan risiko bencana sebelum merencanakan penataan ruang dan wilayah. Perlu ada upaya serius dari berbagai pihak dalam memperketat penerapan “building code” dalam membangun struktur bangunan tahan gempa.

Untuk bangunan yang sudah ada dan dihuni, perlu dicek kesehatan/kekuatan strukturnya. Bahkan Pemerintah Daerah perlu melakukan audit struktur bangunan dan infrastruktur di daerah rawan gempa. Apabila dinilai membahayakan, perlu diterapkan rekayasa teknis untuk penguatan struktur bangunan.

Masyarakat harus terus meningkatkan kemampuan dalam memahami cara penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Dalam hal ini patut kita mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan warga Jepang saat terjadi gempa Kobe 1995.  BNPB menyampaikan bahwa Warga Kobe yang selamat dari bencana tersebut karena upaya pertolongan sendiri (34.9 persen), pertolongan keluarga (31.9 persen), pertolongan teman atau tetangga (28.0 persen), pertolongan pejalan kaki (2.6 persen), pertolongan oleh tim penyelamat (1.7 persen), dan pertolongan lainnya hanya (0.9 persen).

Melihat data tersebut tampak bahwa upaya pertolongan sendiri (self assistance) menempati jumlah tertinggi. Ini cerminan bahwa masyarakat yang paham mitigasi akan memiliki peluang lebih besar selamat dari bencana.

Kegiatan sosialisasi gempa bumi dan gladi evakuasi harus digalakkan secara rutin dan menerus, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini akan dapat menjadikan seluruh masyarakat kita lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi gempa.

Tahun 2018 BMKG meluncurkan tiga produk sekaligus, yaitu Early Warning System (INATEWS) 4.0 untuk jaminan keselamatan dari ancaman gempa bumi dan tsunami, Tropical Cyclon Warning Center (TCWC) 4.0 untuk monitoring peringatan dini siklon tropis dan Geohotspot 4.0 untuk monitoring titik-titik panas secara presisi dan mendekati real time sehingga dapat memberikan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan yang sekaligus dapat memantau potensi sebaran kabut asap.

Info layanan 4.0 milik BMKG ini memberikan layanan informasi cuaca dan iklim secara lebih presisi dan akurat, dimana prediksi cuaca tidak hanya dalam skala provinsi dan kabupaten namun juga hingga tingkat kecamatan maupun venue, dengan tingkat akurasi 85-100 persen.

Kesiapan menghadapi bencana telah terbukti di Jepang dapat memperkecil risiko jumlah korban dan kerugian, maka upaya mitigasi gempa bumi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi-lintas disipliner, multi-lintas sektor, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik saat pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca-bencana.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit dan terkoordinasi di dalam suatu “Sistem Mitigasi Bencana Gempa bumi yang berkelanjutan” yang telah terbangun dengan Koordinasi BNPB, demi menjaga keselamatan warga masyarakat di daerah rawan gempa bumi, dengan melibatkan sinergi berbagai pihak, terutama BPBD/Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BIG, LIPI, KKP, LAPAN, BPPT, Basarnas, Kementerian Ristek Dikti (ITB, UGM, UNAND, ITS, UNHAS), Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait, dan yang terpenting adalah partisipasi warga masyarakat.

Sistem mitigasi tersebut masih perlu untuk lebih diefektifkan lagi, terutama untuk edukasi publik dan gladi evakuasi secara rutin. Hal ini dilakukan dengan penyiapan rencana kontinjensi terpadu antar pihak/lembaga. Pengetatan/pengawasan dalam penerapan building code dan penataan ruang di daerah rawan gempa perlu dilakukan, dengan mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa bumi tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR dengan dukungan para pakar gempa bumi. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Plh Kapusdatin BNPB

Pada umumnya di Indonesia ini terdapat dua kubu padangan masyarakat terhadap bencana. Kubu pertama adalah masyarakat yang sudah paham bencana dan yakin bahwa bencana bisa diantisipasi, sehingga untuk pelaksanaan program mitigasi bencana lebih mudah.

Sementara kubu kedua kelompok yang menganggap bahwa bencana adalah takdir atau kutukan sehingga mereka pasrah saja, kalau mati ya mati saja.

Kita perlu melakukan penyadaran seperti halnya pemakaian seat belt pada mobil untuk mengantisipasi kecelakaan mobil. Sosialiasi ini harus masif dan terus menerus dan juga perlu penegakan hukum yang jelas dan tegas.

Tahapan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini lebih menyasar ke pemerintah seperti penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Main streaming pengurangan risiko bencana ke kementerian dan lembaga, ke Pemerintah Daerah (Pemda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya, TNI, dan Polri.

Persoalannya adalah belum semua orang di pemerintahan yang sadar tentang isu kebencanaan ini. Lihat saja dari sisi anggaran yang disediakan oleh pemda di seluruh indonesia, ada yang cuma 0.01 persen dari APBD.

Solusinya adalah melalui kebijakan pemerintah. Pembentukan dan penguatan BPBD, sekarang belum semua Pemda Kab/Kota yang sudah memiliki BPBD. Kemendagri membuat Aturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ke Pemda Prov/Kab/Kota tapi yang menjadi kendala tidak dibarengi dengan alokasi dana yang cukup. Sehingga sasaran ke masyarakat memang belum masif dan mungkin sekarang inilah saatnya untuk mulai.

Pemerintah menargetkan pada 2050 indonesia emas pada 100 tahun Indonesia. Indonesia tangguh bencana 2050. Sementara ini BNPB menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2018-2050. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, Pengarah BNPB RI

Mau tidak mau Indonesia harus melakukan antisipasi terjadinya bencana, karena Indonesia memiliki wilayah yang selain subur, kaya dan makmur juga rentan akan terhadap bencana. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi ancaman.

UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana ada tiga macam; bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Di Indonesia terdapat ketiganya, jika difokuskan pada bencana alam maka Indonesia juga berisiko tinggi terhadap bencana alam.

Jenis ancaman bencana alam dapat dikategorikan; dinamika geologi, klimatologis, dan campuran antara keduanya. Secara geologis misalnya gempa bumi dan erupsi gunung api, di mana di Indonesia banyak sekali pusat-pusat gempa. Selain itu terdapat lebih dari 100 gunung api terdapat di Indonesia. Aktivitas gunung api dan gempa juga kadang menimbulkan tsunami.

Untuk klimatologis seperti banjir tahunan, genangan dan angina rebut, serta kekeringan. Hal ini terjadi di Indonesia karena wilayahnya luas. Untuk campuran seperti banjir bandang dan banjir lahar panas maupun dingin. Semuanya ada di Indonesia.

Dari banyaknya ancaman bencana tersebut, tentu Indonesia harus melakukan antisipasi dengan berbagai cara. Agar pembangunan dan kemakmuran tidak hilang dengan sekejap karena gempa atau setidaknya Indonesia dapat mengurangi risiko yang ada akibat gempa dan bencana lainnya.

Berdasarkan pengalaman bencana di Indonesia dan di dunia juga, bahwa bencana akan datang tanpa menunggu kesiapan manusia. Jadi manusia-lah yang harus bersiap-siap mengantisipasi datangnya bencana.

Pada saat ini, karena umur UU kebencanaan Indonesia sudah lebih dari 10 tahun dan yang mengawal adalah BNPB dan daerah sebenarnya Indonesia tidak di titik nol sama sekali. Untuk mendokumentasikan kearifan lokal yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko bencana maupun mempercepat pemulihan pasca bencana. Misalnya, gotong royong adalah sifat masyarakat Indonesia yang sangat efektif karena adanya partisipasi masyarakat secara massal. Hal ini lebih efektif dibandingkan dengan kerja pemerintah atau organisasi-organisasi yang ada karena jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Kearifan lokal lainnya adalah ilmu dari masyarakat yang bisa mengenali ancaman bencana dari nenek moyangnya karena sudah tinggal di daerah tersebut selama bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Sayangnya, tidak masih banyak pengetahuan tersebut dapat didokumentasikan dengan baik.

Sedangkan dari sisi teknologi, Indonesia tidak nol sama sekali sudah tertolong dengan kemajuan zaman. Meskipun tidak secepat negara maju karena teknologi kita mengarah kepada negara maju. Tentu Indonesia sudah mempunyai teknologi yang tepat guna baik yang didatangkan dari luar.

Mengenai teknologi tepat guna, sekarang sudah banyak anggota masyarakat dan kelompok masyarakat melakukan inovasi. Seperti saya sendiri mengembangkan alat guncang untuk simulasi ketahanan gempa untuk bangunan rumah sederhana. Dan ada dari anggota masyarakat yang mempunyai alat deteksi banjir, deteksi kebakaran, deteksi longsor bahkan deteksi tsunami-pun sudah ada. Tinggal kita mengadopsi dari masyarakat dan memberikan intensif sehingga alat tersebut bisa diadopsi dan diperbaiki.

Untuk teknologi canggih yang diambil dari negara lain, Indonesia juga sudah punya seperti, alat deteksi dini tsunami, alat sensor gempa dan aktivitas erupsi gunung api bahkan alat deteksi cuaca sudah ada.

Nah, dari sisi modal yang sudah terbilang cukup tersebut, maka jangan sampai ada pemikiran ‘menyerah pada bencana’. Terpenting adalah kesadaran dan kepedulian bencana tidak datang dengan mudah, baik dengan cara legal, formal, nonformal dan relawan ahrus terus digiatkan.

Karena kesadaran akan bencana juga menyangkut culture, maka kesadaran terkait kebencanaan harus digalakkan. Misalnya membudayakan untuk memelihara alat-alat yang sudah ada dan sudah dibuat bahkan yang sudah diinovasikan harus terus dikembangkan. Alat-alat ini harus terus disiagakan untuk mengantisipasi bencana dan kalaupun bencana sudah terjadi setidaknya risikonya dapat dinimalkan serendah mungkin. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti

Kebijakan mitigasi bencana berkaitan dengan kepastian hukum. Selama ini, kebijakan sudah cukup untuk mengantisipasi. Namun kebijakan tentu memerlukan turunan dan infrastruktur yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam suatu kebijakan terdapat substansi, struktur dan juga budaya. Secara substansi, isi kebijakan sudah cukup baik. Masalah struktur berkaitan dengan aparat pelaksana kebijakan tersebut.  Selama ini masalah bencana hanya ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan sifatnya masih terbatas meski statusnya sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

Sementara bencana di Indonesia kadang terjadi secara berurutan atau rentetan bencana. Misalnya setelah ada gempa kemudian berpotensi tsunami, selanjutnya banjir dan sebagainya. Hal ini menyebabkan keterbatasan BNPB dihadapkan pada persoalan tataran praktis.

Di satu sisi ada Kementerian Sosial namun masih terbatas pada infrastruktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, termasuk logistic atau anggarannya. Hal ini sama juga dengan persoalan yang dihadapi oleh BNPB, ada keterbatasan anggaran dan SDM. Jika bencana terus beruntun maka akan sulit diatasi secara cepat.

Indonesia berada di iklim tropis sehingga banyak bencana yang terjadi sesuai dengan perubahan cuaca. Bahkan ada juga bencana yang terjadi akibat intervensi atau kelalaian manusia, misalnya kebakaran hutan yang kadang terjadi tidak secara alami.

Ketiga, mengenai budaya. Budaya Indonesia adalah masyarakat yang bergotong-royong sebagai kelebihan. Tetapi ada juga kelompok tertentu yang relatif cepat menangani dan memobilisasi massa ketika terjadi bencana. Masyarakat Indonesia terdapat komunitas dan kelompok-kelompok yang memang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terlepas dari aspek-aspek lain seperti agama, namun bencana ini berkaitan dengan kemanusiaan. Terkadang kelompok ini malah lebih cepat dibandingkan pemerintah. Budaya ini perlu ditingkatkan.

Setiap ada bencana selalu ada yang sulit adalah infrastrukturnya. Misalnya ketika bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 ada kasus seorang mantan menteri yang dipidanakan terkait penyimpangan anggaran.

Terkait mitigasi lainnya, persoalan ada pada Pemerintah Daerah (Pemda). Di daerah terdapat Badan Daerah Peanggulangan Bencana (BDPB) yang sangat tergantung pada kebijakan Kepada Daerah. Seringkali koordinasinya dengan pusat lemah sehingga penanganan bencana susah.

Di beberapa daerah ada yang jarang, bahkan tidak pernah terjadi bencana. Ketika terjadi bencana secara mendadak, masyarakat tidak siap dan Pemda terkejut karena ketidaksiapan. Misalnya pada kasus gempa di Palu. Hal ini menyebabkan penanganan bencana menjadi amburadul dan terlambat sehingga menyebabkan korban terlantar. Antisipasi sangat minim.

Pengawasan di daerah relatif minim. Penanganan bencana berpikir seperti pemadam kebakaran, ketika ada bencana baru ditangani, tidak ada antisipasi.

Kita harus punya roadmap dan jadwal kebencanaan yang matang. Punya perencanaan dan implementasi yang sudah ditetapkan secara sistematis. Termasuk juga monitoring dan evaluasinya.

Kerapkali publik tidak diberikan informasi sehingga minimnya informasi ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak aware. Misalnya ketika Pandeglang ada bencana maka sebagian besar orang Jakarta menggap itu bukan urusan mereka. Ini yang seringkali terjadi.

Selanjutnya adalah bagaimana Pemda berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sehingga mitigasi bencana bisa efektif dan efisien. Karena, bencana bersifat masif dan tidak terduga.

Yang terpenting adalah partisipasi masyarakat. Tetapi ada juga kelompok tertentu yang memanfaatkan terjadinya bencana ini sebagai ladang untuk mengeruk keuntungan. Nah, ini seringkali Pemerintah Pusat dan Daerah kurang responsif sehingga terjadi pelanggaran atau penyelewengan masyarakat.

Bagaimana kebijakan pasca bencana? Ini masih minim sekali, baik sisi formulasinya regulasi lebih bersifat sekedar saja. Seharusnya kebijakan ini lebih memperhatikan bagaimana nasib korban bencana pasca terjadinya bencana. Misalnya korban kehilangan rumah tempat tinggal, makan, air, bersih dan pakaian. Sampai berapa lama korban mendapatkan rumah kembali, sebab pembangunan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat, bisa enam bulan sampai satu tahun.

Pengalaman bencana gunung merapi, justru korban tidak mendapatkan tempat tinggal. Pasca bencana ini perlu dipikirkan kebijakannya. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif KAWALI (Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Negeri ini seperti tak henti-hentinya ditimpa bencana alam. Beberapa hari terakhir, pemberitaan dihiasi oleh bencana gempa dan potensi sunami di pulau Jawa. Tak berselang lama Indonesia juga kembali dihadapkan dengan masalah kebakaran hutan di wilayah Sumatera yang mengakibatkan banyak terhenti aktivitas keseharian warganya. Bayangkan dampak akan kerugian di sektor ekonominya dampak dari bencana ini

Saya memandang meski kerap terdampak bencana, dilihat dari sisi stakeholder terkait, nampaknya belum ada upaya maksimal dalam hal mitigasi bencana walau negeri kita sudah sering mennadi langanan berbagai macam becana yang menimpa.

Mitigasi atau upaya mengurangi jumlah korban dan tingkat kerugian memang terasa masih belum mengalami peningkatan secara siginifikan daam momentum tangap darurat bencana di negeri ini.

Minimnya akan perbaikan pada mitigasi bencana ini disinyalir berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran semua stakeholder, kususnya pemerintah mengenai kebencanaan ini.

Banyak kalangan khusus stakeholder terkait kebencanaan belum menaruh perhatian yang lebih serius pada urusan ini. Ini dapat dilihat dari minimnya anggaran, rendahnya kualitas teknologi, dan minimnya pendidikan kesiapsiagaan bencana.

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana (PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat, ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu: a) Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, b) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana, c) Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan d) Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Beragam perbaikan memang telah dilakukan, tetapi penurunan risiko bencana tetap tidak berubah signifikan. Sehingga mitigasi bencana perlu etrus digalakkan. (yed)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Country Director Greenpeace Indonesia

Sejak tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004 kesadaran masyarakan akan bencana mulai tumbuh. Kesadaran bahwa Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dan ring of fire sudah meningkat. Meski masih banyak yang harus dikerjakan terkait mitigasi bencana.

Untuk mitigasi bencana sebenarnya penting dan harus. Tetapi membutuhkan kerja sama antar pihak yang berkaitan. Jadi, masalah utama adalah kesadaran untuk punya frame mitigas bencana dan analisis risiko bencana belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku-pelaku pembangunan. Khususnya banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum paham.

Kemudian, soal perencanaan pembangunan tidak memprioritaskan mitigasi bencana, tidak mempersiapkan resources serta tidak memiliki political will. Hal ini akhirnya menyebabkan pelaksanaan mitigasi bencana tidak memiliki perkembangan yang signifikan di lapangan.

Tetapi memang situasi Indonesia lumayan kompleks. Secara tektonik, vulkanik dan bahkan secara hidrometeorologis juga Indonesia rawan. Sebagian besar bencana di Indonesia adalah hidrometeorologis. Artinya, disebabkan oleh iklim kombinasi dengan pergerakan air tanah. Hidrometeorologis sudah pasti human made, antropogenik bisa dicegah dengan melakukan mitigasi atau bisa juga diperburuk oleh kelakukan manusia.

Secara tektonik dan vulkanik sebenarnya dua jenis bencana yang sampai saat ini bersifat natural disaster. Dimana, bisa melakukan pencegahan kerusakan yang lebih lanjut adalah urusan manusia, pemerintah dan masyarakat. Tetapi penyebab bencananya sendiri sangat natural.

Umumnya bencana di Jawa Tengah dan Jawa Barat kebanyakan bencana adalah longsor. Kejadian banjir bandang di Sulawesi Selatan juga disebabkan rusaknya aliran sungai karena deforestasi atau penggundulan hutan.

Dalam skala yang lebih besar, misalnya Jakarta daerah hulu sungai Ciliwung sudah mengalami kerusakan sama sekali. Jika dikaitkan dengan frame perubahan iklim mitigasi harus dilakukan. Sebab, bencana iklim juga sudah terjadi di Indonesia karena adanya perubahan iklim. Karena Indonesia tidak berada di jalur angin topan seperti Filiphina jadi tidak terjadi kekeringan panjang.

Namun, perubahan iklim memperparah kondisi. Dalam sepuluh tahun terakhir secara global, adalah tahun terpanas sepanjang sejarah pengukuran suhu oleh manusia. Sudah konklusif terjadinya perubahan iklim. Kalau di Filiphina berpengaruh pada badai tropis yang semakin banyak dan semakin kuat. Tetapi kebetulan Indonesia tidak berada di jalur itu.

Mitigasi bencana di Indonesia memerlukan political will yang sangat kuat. Perlu ada pemahaman bahwa kita hidup di suatu wilayah yang rawan bencana. Dan diperlukan adanya program pembangunan yang konkrit, baik dari pembangunan infrastruktur sampai dengan pendidikan masyarakat.

Jepang melakukan mitigasi dengan kombinasi pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana dan juga pendidikan kepada masyarakat yang intens menyentuh seluruh kalangan masyarakat, dan terjadi internalisasi. Kecuali bencana yang sangat besar sembilan skala richter.

Dua hal tersebut bisa berjalan jika sumber dayanya cukup. Mitigasi bencana ini harus masuk dalam hitungan ekonomi dan pembangunan kita. Karena jika bencana sudah terjadi loses-nya besar bisa hingga triliunan rupiah. Maka mitigasinya dilakukan dengan penguatan infrastrukur yang tahan bencana dan kode bangunan. Kode bangunan harus diimplementasikan dan dilakukan monitoring terhadap bangunan. (yed

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

FOLLOW US