Opang vs Ojol: Bak Api dalam Sekam
berita
Humaniora
Sumber Foto : en.tempo.co (gie/watyutink.com) 19 April 2018 16:00
Pagi hari stasiun terlihat seperti tumpukan gula bagi para pekerja transportasi. Tak terkecuali ojek konvensional/pangkalan (opang) dan ojek online (ojol). Seorang pengemudi ojol terlihat bingung mencari penumpang yang memesan jasanya lewat aplikasi. Dari plat motornya, dia tak berasal dari Jakarta. Dalam kebingungan itu, si driver ojol salah lewat di hadapan para opang. Ketika hendak bertanya, bukan jawaban yang diberikan malah caci maki yang terlontar.

Hampir tiap pagi dan sore terdengar cacian ‘G**lok’, ‘A*jing, ‘Gak bisa baca, lo!’ dan kata lain sejenis terlontar dari mulut opang kepada ojol. Ojol bukan tak niat membalas, tapi mungkin mereka sadar telah masuk wilayah ‘kekuasaan’ opang. Bayangkan kalau sampai ojol kepalang emosi dan membalas cacian opang sambil memberi bogem mentah. Otomatis konflik akan terjadi. Ojol dengan pasukan yang tak sedikit pasti akan berbondong-bondong menyerang opang. Apakah sudah ada langkah untuk mempersiapkan kemungkinan konflik seperti ini?

Bukan hanya ojol yang takut mendapat perlakuan kasar, penumpang pun kadang tak luput dari caci maki si opang. Bukan bermaksud mendiskreditkan opang, tapi yang terjadi di lapangan memang seperti itu adanya. Apakah opang iri pada ojol yang peminatnya semakin meningkat dari hari ke hari, sedangkan opang makin sepi? Ketika diminta untuk bergabung menjadi ojol, opang banyak alasan. Mulai dari surat tak lengkap, usia sepuh hingga tak mau repot-repot beruurusan dengan perusahan jasa transportasi online.

Katanya konflik opang dan ojol sudah diselesaikan lewat berbagai mekanisme pihak ketiga. Tapi faktanya tiap pagi dan sore masih ada perang kata-kata antar keduanya. Tak jarang terlihat penumpang harus berjalan seratus dua ratus meter untuk menghampiri ojol orderannya yang telah dipesan melalui aplikasi. Lho, bukannya pesan ojek lewat aplikasi itu untuk memudahkan ya, ini kok malah jadi sulit?

Di tepi jalan ojol sering berhenti sembarangan saat hendak ambil order. Tak jarang penguna jalan lain jadi terganggu. Kemacetan terjadi di sepanjang jalan sekitar stasiun. Stasiun Karet, Manggarai, Tanah Abang dan Palmerah jadi contoh kemacetan yang kebanyakan disebabkan oleh ojol mangkal sembarangan. Mau masuk ke kawasan stasiun, takut sama opang. Sedangkan terlihat penegak hukum tak berbuat apa-apa untuk menindak ojol dan opang yang bikin macet.

Di jalanan terlihat ada beberapa aparat penegak hukum. Namun mereka seolah terlihat acuh. Apakah ini karena jumlah personel mereka yang kurang di lapangan atau ada oknum-oknum tertentu dan preman lokal menjadi bekingan para opang?

Pengamatan di lapangan menunjukan potensi konflik antara ojol dan opang masih sangat besar. Apakah para pemangku kepentingan mau mempertahankan mental ‘pemadam kebakaran’ atau sebaliknya mencegah potensi konflik sejak dini? Jangan tunggu ada konflik dulu baru sibuk untuk meredamnya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Fenomena transportasi berbasis aplikasi nampaknya tak bisa dihindarkan. Kemudahan mengakses dan anggapan bahwa tansportasi berbasis aplikasi lebih terjangkau, membuat demand terus bertumbuh.

Namun dalam kasus-kasus tertentu, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Keberadaan transportasi berbasis aplikasi (dalam hal ini ojek online/ojol) di beberapa titik, seperti di stasiun, mendapat perlawanan dari ojek pangkalan (opang) menjadi bukti bahwa transportasi berbasis aplikasi tidak selamanya memberikan kemudahan akses bagi konsumen, bahkan juga keamanan.

"Gesekan" yang terus terjadi tentu akan menjadi bom waktu yang berpotensi meledak. Imbasmya juga akan mengancam pada keamanan konsumen, baik yang menggunakan transportasi berbasis aplikasi (ojol) maupun opang.

Secara normatif, kedua moda transportasi tersebut memang tidak memiliki payung hukum yang kuat. Tidak ada regulasi yang mengatur keberadaan opang sebagai moda transportasi umum. Pun demikian juga ojol. Peraturan Menteri Perhubungan 108/2017 hanya mengatur taksi online.

Kekosongan aturan ini menjadi ancaman serius bagi konsumen. Bahwa keberadaan ojol tidak mungkin dilarang, sebab permintaan konsumen terus ada, tetapi juga tidak bisa dibiarkan.  Perlu ada campur tangan pemerintah, supaya tidak terjadi quo vadis perlindungan konsumen. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Di beberapa stasiun sudah dipasang spanduk larangan ojek online untuk mengambil penumpang. Kadang-kadang dilakukan secara swadaya oleh grup-grup ojek pangkalan (opang). Tulisan di spanduk itu misalnya ojek online 30 meter dari pintu keluar, seperti itu. 

Ini menandakan situasi bahwasanya opang sudah mulai terganggu pendapatan atau orderannya oleh keberadaan ojek online. Nah, ini harusnya diantisipasi pemerintah, supaya jangan sampai terjadi konflik. Kalau sampai terjadi konflik, itu akan lebih parah dari konflik-konflik sebelumnya.

Kalau awal-awalnya dulu mungkin perhitungan saya ojek online-nya agak sedikit berpikir, tapi sekarang kan mereka sudah banyak. Level di atasnya mereka sudah kuat , maka akan lebih rumit persoalannya kalau terjadi konflik.

Harusnya ada upaya dari pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik, melakukan tindakan-tindakan memecahkan masalah tersebut di lapangan. Kalau di Jakarta, Pemda DKI Jakarta harusnya menegakkan aturan. Misalnya ada aturan masalah ketertiban umum dan tempat parkir. Aturannya sudah ada tinggal penegakan saja oleh pihak Satpol PP, mengusir mereka (ojek online) kalau berada di sekitar stasiun yang memang berpotensi konflik dengan opang-opang di situ itu. Seharusnya di sana terjadi pengurangan konflik . 

Kalau sekarang ini ada semacam pembiaran. Apapun alasannya, tidak boleh dilalkukan pembiaran, itu tidak bener. Harusnya itu ditangani. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain; diusir mereka, atau dibuat juga tempat alternatif di dekat stasiun, Supaya mereka bisa mangkal, gitu loh

Itu kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi, agar tidak terjadi masalah. Karena kalau sampai terjadi masalah sosial, itu penyelesaianya lebih rumit dan kerusakannya lebih besar. Sehingga perlu dilakukan pencegahan. 

Sudah seharusnya difasilitasi bekerjasama dengan pihak stasiun. Karena biasanya stasiun punya tempat atau lahan yang cukup banyak dan luas. Jadi kita ngak bisa salahin opangnya dan ojek onlinenya, karena itu bagian kebutuhan dari masyarakat kan. Turun dari stasiun mereka juga butuh transportasi, karena transportasi kita juga belum mudah di akses. Makanya ojek online atau opang masih alternatif. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!