PRT Menanti Payung Hukum, Sampai Kapan?
berita
Humaniora

Sumber Foto: tigapilarnews.com (gie/Watyutink.com)

11 March 2018 16:00
Apa yang kita tahu tentang PRT? Pembantu rumah tangga? Asisten rumah tangga? Atau budak? Bukan. PRT adalah singkatan dari Pekerja Rumah Tangga. Mereka juga pekerja. Artinya, mereka juga butuh perlindungan hukum layaknya pekerja. Sebetulnya ada payung hukum yang telah disiapkan untuk melindungi mereka. Sejak 2004 Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) sudah diajukan ke parlemen. Namun hingga 14 tahun kemudian RUU masih diabaikan. Tanpa payung hukum memadai bagaimana nasib PRT?

Mereka tentu tak berhak mendapat kesejahteraan sebagaimana pekerja profesional lain. Belum lagi bicara keselamatan mereka. Para PRT rentan mengalami penyiksaan/kekerasan. Nasib 1.474 kasus penyiksaan terhadap PRT selama tahun 2012-2015 mengambang tanpa arah.

Salah satu contoh kasus kekerasan PRT dialami Sri Siti Marni. Perempuan yang disapa Ani ini dianiaya majikannya selama 9 tahun sejak usianya masih 11 tahun, lulus SD. Bermula dari iming-iming disekolahkan ke pesantren oleh majikannya, Ani yang berasal dari salah satu desa di Bogor, dibawa majikan yang merupakan kenalan orangtuanya ke Jakarta.

BACA JUGA: Nestapa Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual 

Kenyataannya, Ani harus menelan pil pahit. Selama 9 tahun di rumah majikannya ternyata dia tak disekolahkan, melainkan dijadikan PRT dan disiksa secara tidak manusiawi. Salah satunya ia dipaksa memakan kotoran kucing. Ujung perkara kasus Ani majikannya hanya dihukum 3 tahun, sementara Ani yang kini berusia 23 tahun harus menanggung trauma siksa yang terus menghantuinya. 

Ani hanya satu diantara ribuan kasus PRT lainnya. Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), 80 persen kasus kekerasan pada PRT berhenti di kepolisian. Kasus yang dilaporkan ke penegak hukum juga kerap kali diselesaikan tidak adil. Pelaku/para majikan yang menyiksa PRT rata-rata dihukum hanya 3 tahun, padahal mereka telah menyiksa tanpa manusiawi. Rata-rata badan PRT disetrika majikan, tak diberi makan bahkan bekerja nonstop melebihi 12 jam per hari. Para korban PRT tidak memiliki pembelaan secara berlebih untuk menangani kasusnya, karena mereka tidak mempunyai payung hukum yang melindungi haknya. 

BACA JUGA: Kekerasaan Terhadap TKI Yang Tak Pernah Tuntas

Untuk itu, sampai kapan ribuan kasus kekerasan PRT diabaikan, bahkan dianggap tidak penting untuk dibahas? Apakah PRT hanyalah dianggap pekerjaan yang berasaskan kekeluargaan? Anggapan bahwa upah itu tak penting karena mereka diberi kesempatan tinggal bersama majikan? Bahkan anggapan bahwa keselamatan mereka tak penting karena mereka hanyalah membantu urusan pekerjaan rumah?

Sejatinya, PRT adalah soko guru ekonomi. Kalau tidak ada PRT, bagaimana perekonomian di Indonesia berjalan? Di saat rata-rata pejabat, orang kaya atau pekerja ekonomi kelas menengah ke atas sibuk bekerja di luar rumah, siapa yang akan mempermudah pekerjaan rumah mereka untuk tetap terjaga kenyamanannya? Berkat PRT, mereka menjadi lebih leluasa atau memiliki banyak waktu bekerja di luar rumah tanpa perlu memikirkan pekerjaan rumah. Tanpa PRT rumah bisa kacau balau, berantakan, masuk kerja jadi terlambat, sampai nyonya besar jadi tak sempat ke salon (apalagi arisan). 

Meski perannya krusial tidak ada perlindungan hukum bagi PRT hingga kini. Hal ini membuat sebagian majikan bertindak sesuka hati, seperti majikan pada budaknya. Padahal PRT bukanlah pembantu apalagi budak. Mereka pekerja. Sampai kapan kita terus mengabaikan mereka?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(win) 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia (LBH APIK)

Menurut saya, kasus- kasus kekerasan yang menimpa PRT pasti memberikan dampak besar bagi para korban terutama tingkat trauma karena mereka harus menahan pil pahit sebagai korban yang cenderung tidak mendapat perlindungan hukum. 

Mendapatkan keadilan untuk PRT sendiri bukan hal mudah karena yang dihadapi adalah majikan yang dianggap memiliki wewenang besar atas hidup PRT seperti memberi kesempatan tinggal "di atap yang sama" dengan majikan dan sistem hukum yg tidak memihak pada PRT. Tidak dipungkiri persoalan pembelaan hukum, majikan juga memiliki wewenang besar dibandingkan PRT karena mereka rata-rata berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke atas, artinya para majikan sanggup membayar untuk mendapat perlindungan hak.

Perlindungan setiap warga negara itu penting. Melalui disahkannya Rancangan Undang- Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), negara bisa menghadirkan keadilan untuk para pekerja rumah tangga yang selama ini bekerja dalam wilayah domestik yang tidak dapat dijangkau oleh lingkungan sekitar. 

Latar belakang ekonomi para PRT yang rendah berpengaruh pada psikis PRT yang disiksa oleh majikan. Mereka cenderung takut mengadukan kekerasan yang terjadi karena diancam oleh majikan. Biasanya majikan akan mengancam jika PRT mengadukan kasusnya, keluarga mereka di kampung tidak selamat. 

Tekanan- tekanan seperti ini yang membuat kasus kekerasan terhadap PRT meningkat tajam. Kasus- kasus cenderung terungkap jika PRT berhasil kabur dan saat kabur mereka sudah babak belur. Ini sungguh tidak manusiawi. 

Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, memproses kasus yang berpihak pada korbannya, yaitu PRT. Ini bukan hal yang mudah untuk PRT karena mereka tidak ada dasar perlindungan khusus PRT. Menurut saya, memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku harus segera dirancang oleh penegak hukum agar kejahatan serupa tidak berulang lagi, atau memberi efek jera.

Kasus hukum para pelaku (majikan) kepada para PRT yang bisa membuat angka kekerasan PRT akan meningkat. Tidak hanya meningkat saja, kekerasan PRT tak terlaporkan juga akan meningkat. Banyak PRT tidak melaporkan kasusnya karena takut diancam oleh majikan. Di mana letak keadilan? PRT juga manusia, artinya mereka juga berhak mendapatkan hak. (win)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)  

Indonesia negara dengan jumlah PRT terbesar di dunia. Tapi asih belum memiliki perubahan apapun terhadap situasi PRT. Berdasarkan Rapid Assesment yang dilakukan oleh JALA PRT (2010), jumlah PRT diperkirakan mencapai 16.117.331 orang. Berdasar survey ILO Jakarta terbaru 2016 sebesar 4,5 juta PRT lokal-–bekerja di dalam negeri.

Seperti halnya di tingkat global, profesi PRT di Indonesia juga profesi yang didominasi perempuan. Data tahun 2008 hingga 2015 menunjukkan secara konsisten, jumlah PRT perempuan di Indonesia jauh lebih banyak dibanding PRT laki-laki. Pada tahun 2015, 74,5% dari keseluruhan jumlah PRT di Indonesia adalah perempuan.

Kalau membahas kasus PRT, semakin kita dampingi, semakin kita organisir, maka semakin bertambah kasusnya. Banyak kasus yang selama ini tidak terlaporkan, karena PRT belum mengetahui dan mengalami tekanan dari majikan harus melapor ke mana. Penyebabnya adalah tidak ada akses informasi, karena kerja dalam rumah. Kedua, tekanan dari majikan yang membuat rekan PRT khawatir melaporkan, tuduhan pencemaran nama baik, setelah diorganisir rekan PRT mulai menceritakan kasus yang dialaminya. Seperti kekerasan psikis, fisik dipukul dan dilempar dengan piring, lalu upah yang tidak dibayar. Ada yang 7 tahun bekerja gaji masih 500 ribu, digigit binatang peliharaan, bahkan PRT hampir buta karena disiram minyak gosok. Ada juga upah dipotong karena tidak masuk kerja, diPHK. Lebih tragis juga banyak PRT mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Semakin hari semakin bertambah kasus para PRT.

Jumlah yang besar tersebut  menandakan bahwa sesungguhnya keberadaan PRT sangat dibutuhkan. Dalam tatanan masyarakat dunia, PRT telah berperan besar (soko guru) dalam menciptakan kelangsungan angkatan kerja secara terus menerus melalui peran dan kerja-kerja ekonomi subsistensi di rumah-rumah tangga yang telah memungkinkan pergerakan ekonomi negara. Kerja-kerja  PRT telah memungkinkan anggota rumah tangga bisa melangsungkan berbagai aktivitasnya di berbagai bidang ekonomi, hukum, budaya, dan politik dimana pun dan telah memungkinkan anggota rumah tangga pemberi kerja memiliki dan mengembangkan karir, keahlian  serta akses-akses lainnya. 

Berikut hal- hal mendasar yang dituntut oleh para PRT:

1. Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan harkat,  martabat,  dan  asasinya sebagai manusia sebagaimana diamanatkan   dalam   Pancasila   dan   Undang-Undang   Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Mengakhiri terjadinya  diskriminasi  dan kekerasan terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga     diperlukan  sistem  yang menjamin dan melindungi Pekerja Rumah Tangga;

3. perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga ditujukan;

4. Menjamin pemenuhan hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dan kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga beserta keluarganya dan mengatus mekanisme hubungan kerja antara RT dengan Majikan dan kewajiban Pemerintah.

Dalam hal RUU PPRT memuat:
a. Pengakuan PRT sebagai Pekerja
b. Lingkup Pekerjaan
c. Kategori Pekerjaan PRT
d. Kondisi Normatif Ketenagakerjaan dan Hak Kerja Layak PRT
e. Kewajiban PRT
f. Hak dan Kewajiban Majikan dalam Hubungan Kerja
g. Pengawasan
h. Pendidikan Pelatihan
i. Sanksi
j. Penghapusan PRT Anak
k. Masa Transisi

Kekerasan yang dialami PRT menimbulkan trauma pada PRT survivor, dan hal tersebut memerlukan proses yang panjang untuk bisa mengatasinya. Traumatik yang sering dihadapi PRT seperti ketakutan akan suara, ketakutan bertemu dengan orang dan banyak orang, ketakutan dalam suatu ruangan, ketakutan di tempat keramaian. Korban butuh untuk konseling dan penguatan terus menerus dari lingkungan terdekat baik keluarga, teman dan pendamping hingga bertahap PRT bisa mengatasinya sendiri.

JALA PRT akan melakukan beberapa langkah terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada PRT:

1. Tetap mendesakke DPR dan Pemerintah baik dengan kampanye, aksi lobi.

2. Melakukan citizen law suit kepada DPR dan Presiden atas kegagalannya dalam mewujudkan perlindungan PRT.

3. Melakukan judicial review atas UU No. 13 Tahun 2003 untuk pasal 1 dalam hubungan kerja agar majikan PRT masuk dalam kriteria pemberi kerja. (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF