Pelajaran dari Skandal Cambridge Analytica-Facebook: `No Free Lunch`
berita
Humaniora

Image credit: New Yorker via Instagram New Yorker Cartoon

29 March 2018 19:00
No free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Begitu ungkapan berbahasa Inggris yang kurang lebih maknanya: Tidak ada yang gratis, semua punya harga yang harus dibayar. Ungkapan itu pas untuk menggambarkan jagat dunia maya mutakhir. Terutama pasca-skandal Cambridge Analytica yang menimpa Facebook. 

Sekadar merangkum ulang apa yang diributkan pekan lalu, data pribadi 50 juta pengguna Facebook tercuri oleh lembaga Cambridge Analytica. Berdasarkan data pribadi itu, lembaga konsultan politik berhaluan konservatif itu turut mempengaruhi pemilih saat referendum Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dan pilpres Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump.

BACA JUGA: Facebook dkk Mengancam Demokrasi Kita

Sederhananya, bayangkan situasinya seperti ini. Anda mengira asyik saja ikut kuis lucu-lucuan di Facebook bertajuk “Ketika Tuhan Menciptakan Saya” atau “Orang Seperti Apa Calon Pasanganmu”  atau “Apa Judul Filmmu”. Anda tak pernah tahu data pribadi Anda, termasuk hobi dan minat, tercuri pihak lain dan di kemudian hari dimanfaatkan untuk mempengaruhi pilihan politik yang Anda lakukan di pilpres.

Facebook, lewat pendirinya Mark Zuckerberg telah meminta maaf dan memastikan hal tersebut takkan terjadi lagi. Selain bicara di CNN, Senin (26/3/2018) lalu, Facebook membuat iklan permintaan maaf satu halaman penuh di koran New York Times, Washington Post, Wall Street Journal dan enam koran Inggris. Pesannya sama: “Kami memiliki tanggung jawab melindungi informasi (data) Anda. Jika kami tidak mampu melakukannya, maka kami tidak berhak melayani Anda." Facebook memang harus minta maaf. Skandal ini telah mencoreng medsos terbesar sejagat itu. Saham Facebook rontok gara-gara masalah ini. Tapi apa akan selesai dengan minta maaf? 

BACA JUGA: Go-Jek Segera Kian Menggurita

Sebetulnya, persoalan sesungguhnya bukan sekadar pencurian data maupun kegagalan Facebook melindungi penggunanya. Cambridge Analytica bersalah mencuri data pengguna Facebook lalu menjualnya pada klien. Tapi, bukankah selama ini Facebook juga telah memanfaatkan data penggunanya bagi pengiklan? Apa ini semata persoalan yang satu memanfaatkan data dengan mencuri dan satu lagi memanfaatkan data tanpa mencuri? 

Facebook telah sejak lama kaya raya dari data penggunanya. Penghasilan utama medsos itu dari iklan. Dari medsos yang tak tahu bagaimana menghasilkan uang, Facebook jadi tempat beriklan idaman. Bagi pengiklan, Facebook yang memiliki 2,2 miliar pengguna itu menawarkan target pasar yang jelas: jenis kelamin, usia, hingga minat dan kesukaan. 

Setali tiga uang dengan Google. Mesin pencari ini bekerja berdasar jejak digital pengguna. Apa yang kita ketik di mesin pencari menunjukkan minat kita. Yang sering cari konten porno, bakal dibanjiri iklan obat kuat, kondom dan semacamnya. Yang senang cari resep makanan, dapat iklan alat masak.      

BACA JUGA: Perburuan Pajak Google: Anti Klimaks!       

Saat membuat akun Facebook, Anda ketemu kalimat "It's free and always be free--gratis dan akan selalu gratis." Well, yang gratis pun ternyata ada harganya. Mata uang yang sangat berharga di dunia maya adalah data. Data Anda sangat berguna bagi Facebook, Google dkk. Maka, Anda salah kalau mengira semua serba gratis di internet. 

Hm, jika sudah begini, apa sebaiknya kita berhenti berselancar di internet dan beralih baca buku, beli koran dan majalah, ke kantor naik ojek pangkalan yang menyebalkan atau Metromini yang ugal-ugalan. Pilih mana?  

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Bloger - Pengamat Media Sosial dan Teknologi Informasi

Kasus kebocoran data pengguna Facebook lewat Cambridge Analytica bisa dibilang keteledoran. Karena Facebook ternyata tak bisa mengontrol data penggunanya bisa dimanfaatkan untuk apa saja oleh pihak ketiga. Kasus ini bisa jadi warning dan pelajaran buat mereka. Sekarang mereka harus lebih hati-hati lagi memberikan data ke pihak luar dan data penggunanya.  

Dan yang lebih penting lagi, pertanyaan besarnya, data sebesar dan sepenting yang dimiliki Facebook tak bisa diserahkan (pengelolaannya) hanya pada satu perusahaan saja. Diskusinya kini berjalan Facebook perlu diregulasi dan diawasi oleh publik. Tapi, tentunya, sebagai perusahaan swasta, dia takkan suka (diatur-atur). Kasus ini bisa jadi pintu masuk, sekaligus bukti nyata bahwa sudah perlu ada regulasi (yang mengatur data) itu. 

Selama ini beriklan di Facebook begitu efektif, karena bisa sangat targeted audience yang diinginkan. Sehingga ada kelompok-kelompok di luar sana untuk kepentingan komersil maupun politik. Di luar kasus Cambridge Analytica ini juga sempat ada yang merilis hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketika berita bohong dikemas dan dikomunikasikan lewat Facebook, apalagi ditargetkan untuk orang-orang yang cenderung percaya (berita bohong itu), efeknya luar biasa (berita itu dipercaya sebagai berita benar). Misal, di Amerika, pengiklan atau penyebar berita bisa menargetkan audiens orang Yahudi saja atau mereka yang berpikiran rasis. Maka berita yang diiklankan di Facebook dikemas sedemikian rupa untuk pihak yang dituju. 

Yang dilakukan Cambridge Analytica lebih menajamkan lagi kemampuan menarget audiens itu dari sisi psikologi. Dari sisi teknologi mereka mampu menarget 100 jenis orang laki-laki dan perempuan, kecenderungan minat mereka (game, film dan lain-lain), serta bisa mengirim pesan untuk mereka. Pesan itu tak perlu ajakan memilih kandidat A. Tapi, misal di Amerika, beri isu yang menakutkan buat mereka, misalnya isu imigrasi atau pekerjaan. Sehingga akhirnya audiens berpikir siapa kandidat yang menyuarakan anti-imigran. Ternyata Donald Trump. 

Nah, hal-hal itu yang menakutkan karena pesan-pesannya dikemas sesuai psikografis kita dan mengena ke isu-isu yang bagi orang yang ditarget penting banget. Cambridge Ananlytica mengklaim itu. Mereka mengakses data awalnya lewat kuis-kuis personality test. Tapi yang jadi masalah, mereka juga bisa mengakses data dari teman-teman dari orang yang ikut mereka. Mungkin yang ikut kuisnya hanya 200-an ribu orang, tapi data yang bisa mereka akses bisa sampai 50 juta orang. 

Idealnya sih agar data tak tercuri kita tak usah ikut-ikut kuis dari pihak ketiga seperti itu. Tapi seringnya itu sulit dilakukan. Seringnya kita tak peduli. Maksudnya begini, saat ikut personality test yang (kontennya) bercandaan itu kita tak sadar memasukkan data kepribadian kita, kesukaan kita. 

Idealnya, kita punya kontrol atas data kita. Tapi seringkali data itu sebagai trade off (pertukaran), karena kita setuju pakai layanan mereka, kita setuju
memberi data kita. Itu sering kita temui di mall, misalnya ada yang minta kontak nomor telepon dan bilang dapat hadiah boneka. Ini tergantung tingkat kehati-hatian masing-masing. Ada yang menolak penuh, ada yang bersikap rileks membagi data. 

Nah, di sini tanggung jawabnya terletak pada si pengumpul data. Data pribadi kita dikumpulkan banyak pihak. Facebook, Google, dan jangan lupa, Go-Jek juga mengumpulkan data. Kenapa mereka mengumpulkan data kita? Untuk bisa menjual (produk mereka dan pengiklan mereka) lebih baik lagi. Jadi, kita perlu sadar akan hal itu.

Dan sebetulnya, kita juga merasa terlayani atas pengumpulan data itu. Misal, si A masuk ke situs e-commerce dan berdasar pencarian atau pembelian sebelumnya, diketahui si A suka barang jenis anu. Dan situs itu merekomendasikan bila ada barang baru jenis anu itu. Itu kan membantu. Yang perlu dijaga adalah sejauh apa kita dimanipulasi. 

Di Indonesia kasus Facebook ini juga jadi relevan karena di sini juga sedang dibahas rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Ini lucu, karena tak ada peraturan yang melindungi data pribadi di Indonesia. Jadi orang (perusahaan) bebas-bebas saja memanfaatkannya. Nah, kebetulan lewat kasus ini orang jadi peduli pada data mereka. (ade) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat media sosial

Facebook jelas teledor dalam skandal Cambridge Analytica ini. Mereka juga kemarin sudah mengakui kesalahan itu. Gerakan delete Facebook pun efektif sampai saham mereka ikut jatuh gara-gara kasus ini.

Saya sendiri masih pakai Facebook. Karena saya sudah dari dulu pakai (Facebook). Tapi saya pakainya hati-hati. Saya nggak ikut-ikutan kuis (personality test) dan lain-lain.

Yang terjadi pada kasus Cambridge Analytica ini datanya sebenarnya tidak dicuri. Datanya tetap tersimpan di Facebook. Data di profile kita kan ada di Facebook. Dan data apa yang kita lakukan di sana Facebook punya semua. Data itu dipakai untuk targeting iklan oleh lembaga lain. Cuma memang ada lembaga seperti Cambridge Analytica bikin aplikasi di atasnya (Facebook) berupa kuis, polling dan lain-lain yang hasilnya mereka dapat data tambahan di luar datanya Facebook. Data itu yang kemudian mereka olah.  

Sebenarnya mereka nggak nyolong. Kan waktu pertama hendak pakai layanan itu minta approval pemakai. Cuma di sini memang Facebook-nya yang teledor memberikan akses yang begitu luas pada pihak ketiga. Dan akibat dari kejadian ini akses untuk pihak ketiga dibatasi. 

Facebook sudah dari dulu memakai data kita. Kalau nggak begitu mereka dapat duit darimana? Itu juga sudah ada di terms and condition, cuma banyak orang saja nggak baca. 

Setiap pemerintahan berhak mengatur Facebook. Untuk bisa beroperasi di sebuah negara Facebook wajib mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Ia harus tunduk dengan hukum amsing-masing negara. Artinya, bila di sini ada aturan privasi, mereka harus ikut (aturannya). Kalau nggak suka, ya nggak usah masuk Indonesia. Di Eropa kan berlaku itu, bila ada hoax yang tersebar kena denda, dan bila disebar di Facebook, medsos itu ikut kena juga. 

Masalahnya, sekarang belum ada aturan perlindungan data pribadi. Masih digodok aturannya. Makanya, pembahasan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi perlu dipercepat dengan adanya kasus ini. Paling tidak pemerintah harus bertemu dan mengaudit Facebook. Bertanya dan mencari tahu apa yang dilakukan Facebook di Indonesia, karena data orang Indonesia banyak di sana. Pemerintah harus menjaga data warganya aman.  Pengumpulan data (oleh pihak ketiga) model Cambridge Analytica ini banyak. Ini baru ketahuan saja. Saya rasa setiap partai politik atau banyak pihak lain memakai data analitis. Tingkat kedalaman datanya tergantung masing-masing. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Teknologi Informasi

Saya pakai Facebook dan Twitter karena itu yang banyak di gunakan di Indonesia. Tapi saya tidak pakai instagram karena tidak suka difoto. Saya menggunakan media sosial bukan untuk aktualisasi diri, bukan juga untuk curhat. Saya menggunakannya untuk memberikan informasi pada orang yang membutuhkan informasi dan pengetahuan dari saya.

Untuk menghindari data pribadi disalah-gunakan, kita harus tahu aturan yang berlaku di medsos atau sebuah aplikasi sebelum kita menggunakannya. Biasanya ada fine print dari aplikasi tersebut yang sering tidak kita baca. Saran saya, sebelum menginstalasi sebuah aplikasi baca baik-baik apa saja yang bisa dilakukan aplikasi itu. Kalau bisa mengakses data/ informasi pribadi sebaiknya berhati-hati.
 
Lalu, sebaiknya semua informasi pribadi jangan pernah ditulis atau di-posting di Facebook. Saya tidak pernah posting hal yang sifatnya pribadi di Facebook atau Twitter. Sayangnya kita yang selalu menyepelekan terms & condition. Begitu juga ketika kita pakai Google, Instagram dan lain-lain. 

Untuk aman dari penyalahgunaan data di media sosial atau Internet jangan nunggu aturan. Susah mengharapkan pemerintah untuk bikin aturan pasti telat melulu. Maka lebih baik: Jangan pernah posting hal pribadi di Facebook, jangan pernah royal upload foto, jangan pernah royal selfie, jangan pernah royal check in. Sebab, memangnya kita bisa menuntut Facebook atau Google yang ada di Amerika?

Terkait apa model kerja Cambridge Analytica ini telah atau akan (dan dapat) dipakai oleh pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan politik di Indonesia menjelang Pileg dan Pilpres 2019, tergantung uang dan setoran. Kalau nggak ada uang, jangan harap (politisi) bisa akses data tersebut. (ade)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner             Saving Investment Gap Masih Relatif Tinggi